<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230126_120027_11.jpg" alt="Kuasa hukum Syahruddin M Noor, Abdul Rais (tengah). Antara" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Syahruddin M Noor, Abdul Rais (tengah). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Video mesum diduga melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Syahruddin M. Noor yang tersebar melalui media elektronik merupakan jebakan. Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Syahruddin Noor, Abdul Rais.  ”Sudah pegang bukti video mesum yang tersebar, arahnya pada jebakan untuk menjatuhkan nama baik klien kami,” kata Abdul Rais seperti dilansir dari Antara di Penajam, Kamis (26/1).  Video mesum Ketua DPRD Penajam Paser Utara itu mencuat pada Juni 2022 ketika Syahruddin M. Noor dihubungi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk datang ke Jakarta. Pengurus DPP Partai Demokrat menunjukkan rekaman video mesum Syahruddin Noor bersama perempuan berinisial FA di dalam kamar salah satu hotel di Jakarta.  ”Klien kami kaget karena tidak menyangka kalau aktivitas di dalam kamar hotel itu ternyata secara diam-diam direkam,” ujar Abdul Rais.  Setelah Syahruddin menceritakan kronologi kejadian, pengurus DPP Partai Demokrat menyimpulkan video mesum tersebut merupakan jebakan untuk menjatuhkan karir politik Ketua DPRD Penajam Paser Utara. DPP Partai Demokrat menyarankan untuk melaporkan kepada Badan Reserse Kriminal Polri sebagai langkah hukum mencari keadilan dan kebenaran dari peristiwa itu.  Perkara video mesum tersebut ditangani Bareskrim Polri berdasar laporan Nomor LP/B/0270/VI/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Juni 2022. FA dan dua orang yang diduga terlibat telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan.  Video mesum yang tersebar, jelas Rais, agar Syahruddin Noor tidak bisa melanjutkan upaya PAW (pergantian antar waktu) sebagai Ketua DPRD Penajam Penajam Paser Utara.  Pengakuan FA yang ada di sejumlah media elektronik dinilai kuasa hukum Syahruddin tidak sesuai BAP (berita acara pemeriksaan). Untuk itu, tegas Rais, pihaknya akan menempuh atau mengambil jalur hukum terhadap pihak yang mempublikasikan video mesum bersifat memfitnah Syahruddin M. Noor itu.

Kuasa Hukum Sebut Video Mesum Libatkan Ketua DPRD Penajam Jebakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG_20210820_145532.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok Dian Angraini (kanan). Laila Syafarud/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok Dian Angraini (kanan). Laila Syafarud/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), menjatuhkan sanksi dengan merekomendasikan pemberhentian jabatan Dodi Hendra dari Fraksi Gerindra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019–2024.  ”Sanksi tersebut berdasar pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok,” kata Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten Solok Dian Angraini seperti dilansir dari Antara di Arosuka.  Dia mengatakan, berdasar hasil pemeriksaan keterangan dari pelapor atau pengadu serta saksi-saksi pemeriksaan atas bukti dan keterangan, dinyatakan Dodi Hendra tidak menjalankan kewajibannya. Hal itu, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 373 jo pasal 401 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 serta perbuatannya mengandung pelanggaran hukum.  ”Dasar keputusan BK ini sesuai dengan bukti yang dikumpulkan atas pelanggaran yang dilakukan Dodi Hendra, serta sanksi yang diberikan sudah sesuai aturan,” terang Dian Angraini.  Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan Dodi Hendra ialah pelanggaran kewajiban. ”Anggota dewan harus mematuhi kewajiban dan larangan, salah satunya menjaga norma dan etika sebagai anggota dewan. Akan tetapi Dodi Hendra malah melakukan penyalahgunaan wewenang,” ujar Dian Angraini.  Pengaduan yang diterima BK DPRD Kabupaten Solok ada dua, yaitu pengaduan dari internal dan eksternal DPRD. ”Berdasar hasil pemeriksaan BK semua pengaduan sesuai dengan alat bukti,” papar Dian Angraini.  Selain itu, putusan tersebut juga berdasar mosi tidak percaya yang ditandatangani sejumlah anggota dewan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok dari enam fraksi.  Dian menyebutkan, sebelumnya sebanyak 27 anggota dewan termasuk dari Fraksi Gerindra ikut menandatangani mosi tersebut. Namun saat ini berkurang menjadi 22 orang, karena Fraksi Gerindra mencabut suratnya, sehingga tinggal lima fraksi, yakni PKS, PAN, Demokrat, Golkar, dan PDIP.  Dian menambahkan, hasil keputusan BK merupakan keputusan lembaga tertinggi anggota DPRD setempat yang akan diteruskan Bupati Solok ke Gubernur Sumbar dan akan ada penilaian berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti dengan waktu proses sekitar 30 hari. Selain itu, Dodi Hendra masih tetap sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok sampai keputusan pencabutan jabatan sebagai ketua dikeluarkan Gubernur Sumbar.  ”Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan pada Rabu (18/8) dan telah ditandatangani Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok,” ucap Dian Angraini.  Sebelumnya, terjadi kericuhan dalam rapat paripurna DPRD Solok terkait dengan kepemimpinan DPRD setempat yang disoal para anggotanya.

BK DPRD Rekomendasikan Copot Ketua DPRD Solok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/20201008_104245-1.jpg" alt="Warga Tanjungpinang Kepulauan Riau memakai masker untuk mencegah Covid-19. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga Tanjungpinang Kepulauan Riau memakai masker untuk mencegah Covid-19. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, dan seorang PNS yang bertugas di sekretariat DPRD berinisial R, 52, dinyatakan positif Covid-19.  ”Hari ini (13/11), kami sampaikan penambahan dua kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, sebagaimana hasil tes usap PCR yang dilakukan di laboratorium RSUD Tarempa,” kata Ketua Harian Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Anambas Sahtiar seperti dilansir dari Antara di Anambas, Jumat (13/11).  Sahtiar menjelaskan ketua DPRD merupakan kasus nomor 10. Dia tidak mengalami gejala apa pun. Namun, memiliki riwayat kontak perjalanan dinas ke Kota Batam dan kontak dengan kasus 09.  ”Ketua DPRD saat ini menjalani karantina mandiri di kediamannya di Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah,” terang Sahtiar.  Sementara itu, R merupakan kasus nomor 09. Menurut Sahtiar, R memiliki gejala pilek dan riwayat kontak perjalanan dinas ke Kota Batam. R tinggal di Jalan Kampung Baru Tarempa, Kecamatan Siantan. Saat ini sedang menjalani karantina terpadu di Dive Resort.  ”Dengan tambahan dua orang ini, total sampai Jumat (13/11) sudah terdapat 10 kasus positif Covid-19 di Kepulauan Anambas,” ungkap Sahtiar.  Menurut dia, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas terus melakukan penelusuran kepada orang-orang yang kontak erat dengan pasien serta tempat beraktivitas lainnya. Bila memenuhi kriteria kontak erat, dilanjutkan dengan pengambilan sampel usap hidung dan tenggorokan untuk dilakukan pemeriksaan dengan metode RT PCR di RSUD Tarempa.  ”Untuk hasil penelusuran kasus akan disampaikan hasil setelah hasil tes usap keluar,” papar Sahtiar.  Sahtiar turut mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 ini. Protokol Kesehatan itu harus selalu dilakukan pada saat berinteraksi dengan keluarga yang tinggal satu rumah, keluarga tidak satu rumah, ataupun di tempat kerja. Sehingga, klaster keluarga dan klaster tempat kerja bisa dicegah bersama-sama.  ”Senantiasa pakai masker, menjaga jarak (tidak bersalaman), dan mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin,” tutur Sahtiar.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=8mIMqBJyHd4

Ketua DPRD Kabupaten Anambas Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Screenshot_2020_0623_220958_copy_800x500.jpg" alt="Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh usai meninjau langsung kedatangan 156 TKA asal Tiongkok tahap pertama di Bandara Haluoleo Kendari pada Selasa (23/6) malam. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh usai meninjau langsung kedatangan 156 TKA asal Tiongkok tahap pertama di Bandara Haluoleo Kendari pada Selasa (23/6) malam. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh melakukan cek langsung kelengkapan legalitas dokumen sejumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. TKA itu akan bekerja membangun smelter di PT VDNI dan OSS Morosi, Kabupaten Konawe.  Pengecekan langsung itu dilakukan Abdurrahman Saleh dengan mendatangi Bandara Haluoleo bersama pihak Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan serta pihak-pihak terkait lain untuk memastikan bahwa para TKA itu menggunakan visa 312. Dia mengungkapkan, upaya tersebut dilakukan agar pihaknya tidak lagi kecolongan seperti kedatangan 49 tenaga kerja asing pada sebelumnya yang menggunakan visa 211 atau visa kunjungan.  ”Makanya kami di DPRD adanya temuan pengakuan 49 TKA kemarin yang menggunakan visa 211 maka kita datang disini untuk melihat visanya ini visa apa,” ucap Abdurrahman Saleh seperti dilansir dari Antara.  Dia menambahkan berdasar hasil pantauan pihaknya, 156 tenaga kerja asing atau TKA yang tiba di Bandara Haluoleo Kendari menggunakan visa 312 atau visa tenaga kerja ahli. Dia telah mengecek visa yang digunakan para TKA secara acak atau sampling. Dari hasil tersebut, para TKA tersebut dipastikan menggunakan visa kerja.  ”Kami coba mengambil sampling berdasarkan yang kita inginkan. Mereka menggunakan visa 312. Namun, nanti dicek kembali, karena yang harus menangani ini semua adalah Imigrasi Kendari,” kata Abdurrahman Saleh.  Dia juga telah meminta data resmi dari perusahaan terkait keahlian yang dimiliki para TKA tersebut. Sebab, sesuai informasi ratusan TKA yang datang telah mengantongi 15 keahlian dalam bidang pembangunan smelter. ”Kami masih minta data keahlian TKA ini yang masuk dalam 15 kategori keahlian. Kami minta lewat direkturnya, nanti mereka menyerahkan kepada kami,” tutur Abdurrahman.  Selain melakukan pengecekan visa, Abdurrahman juga ingin memastikan proses kedatangan ratusan TKA asal Tiongkok itu mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AGXEwgzZko0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=85JTplyr49c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6sqKC-3tpig

Ketua DPRD Sultra Cek Langsung Dokumen TKA di Bandara Haluoleo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Ketua-KPK-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua orang tersangka di Sumatera Selatan. Penangkapan ini terkait kasus suap pembangunan jalan yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani.  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, pihaknya menangkap Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi.  "Penangkapan 2 tersangka hasil pengembangan penyidikan kasus korupsi Kabupaten Muara Enim atas nama tersangka RS dan tersangka AHB tadi pagi Minggu 28 April 2020 jam 07.00 dan 08.30 di rumah tersangkabdi Palembang," kata Firli dalam keterangannya, Minggu (26/4).  Firli menyampaikan, penangkapan keduanya terkait kasus yang menyeret Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani. KPK menetapkannya sebagai tersangka, melalui proses pengembangan.  "Hasil penyidikan diperoleh bukti yang cukup sehingga KPK dapat menemukan kedua tersangka tersebut," beber Firli.  Firli juga mengklaim, KPK di bawah komandonya terus bekerja memberantas korupsi, meski di tengah pandemi virus korona atau Covid-19. Termasuk terus mengembangkan dan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK sebelumnya.  "Kami komitmen untuk melakukan pemberantasan sampai tuntas. Kami terus selesaikan perkara-perkara korupsi walau kita menghadapi bahaya Covid-19. Tapi pemberantasan tidak boleh berhenti baik dengan cara pencegahan maupun penindakan," tegasnya.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Ahmad Yani sebagai tersangka bersama anak buahnya, Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar (EM). Satu tersangka lainnya yakni Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari.  Dalam konstruksi perkara, pada awal 2019, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019. Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, diduga terdapat syarat pemberian commitment fee sebesar 10 persen sebagai syarat terpilihnya kontraktor pekerjaan.  Robi yang merupakan pemilik PT Enra Sari perusahaan kontraktor yang bersedia memberikan 10 persen fee, dan pada akhirnya mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp130 miliar.  Ahmad Yani sendiri telah dituntut tujuh tahun penjara atas kasus dugaan suap proyek senilai Rp130 miliar pada sidang virtual yang diselenggarakan online oleh Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (21/4).  Selain tuntutan pidana penjara, Yani pun dituntut denda Rp300 juta subsider enam bulan penjara dan wajib mengembalikan kerugian negara senilai Rp 3,1 miliar.  Ahmad Yani dituntut melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 junto pasal 64 ayat 1.

Di saat Pandemi Korona, KPK Bekuk Ketua DPRD dan eks Kadis Muara Enim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beli-sabu-rp-15-juta-ketua-dprd-buton-konsumsi-narkoba-sudah-1-tahun_m_.jpg" alt="Ketua DPRD Buton La Usman Dihadirkan saat memberikan keterangan pers terkait kasus penyalahgunaan narkoba, Selasa (27/11)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Buton La Usman Dihadirkan saat memberikan keterangan pers terkait kasus penyalahgunaan narkoba, Selasa (27/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan Ketua DPRD Kabupaten Buton La Usman pada Jumat (23/11) pukul 23.00 WIB, menguak fakta. Ternyata, anggota legislatif asal fraksi PAN itu ternyata sudah satu tahun mengonsumsi narkoba. Berdasarkan hasil pengembangan kasus, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, La Usman sudah satu tahun mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Narkoba itu didapat dari sopir pribadinya di Jakarta berinisial L yang hingga saat masih masih dilakukan pencarian. Argo mengatakan, tersangka ditangkap di sebuah kamar hotel di Jalan Samanhudi, Jakarta Pusat. "Menurut tersangka, yang bersangkutan ingin berkunjung ke Kemenpora untuk urusan anggaran olahraga yang akan dipertandingkan. Kebetulan dia punya beberpa jabatan lain, yaitu Ketua KONI dan Ketua Kempo di sana," ujar Argo saat berada di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Selasa (27/11). Lanjut Argo menjelaskan, tersangka membeli sabu dua paket kepada L dengan harga Rp 1,5 juta per paketnya. Saat dilakukan penangkapan oleh tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, ditemukan dua buah alat bantu isap sabu berupa cangklong. Satu di celana, satu lainnya ditemukan di toilet kamar hotel yang ditempatinya. Penangkapan tersangka kemudian berlanjut melakukan tes urine, rambut, dan sampel darah oleh BNNK dan tim laboratorium forensik. Hasil pemeriksaan itu membuktikan bahwa La Usman terbukti positif mengonsumsi narkoba. Saat ini, pelaku sedang menjalani tahanan dan proses rehabilitasi di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. "Alasan pelaku menggunakan narkoba itu agar menghilangkan capek dan tidak stres karena pekerjaannya yang banyak," kata Argo.

Beli Sabu Rp 1,5 Juta, Ketua DPRD Buton Sudah 1 Tahun Konsumsi Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ketua-dprd-anggap-polemik-penundaan-paripurna-istimewa-sudah-selesai_m_166631.jpeg" alt="Prasetio Edi Marsudi" width="100%">
<figcaption>Prasetio Edi Marsudi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan, polemik penundaan Paripurna Istimewa untuk pidato Gubernur Anies Baswedan sudah selesai. Menurutnya, semua pihak terkait, yakni pemerintah pusat dan kepala daerah sudah tak mempersoalkannya. "Kemendagri kan sudah kasih statement. Pak Anies, Pak Sandi, juga sudah kasih statement. Semuanya sudah menyatakan tak mempermasalahkannya. Terus, apa lagi yang dipersoalkan sekarang?" ujarnya di Jakarta, Sabtu (4/11). Pras, sapaannya, kemudian menjelaskan dasar sikapnya menolak Paripurna Istimewa penyampaian pidato Gubernur. Pertama, tak diatur dalam Tata Tertib DPRD DKI. "Di aturan, dijelaskan Paripurna Istimewa untuk hal-hal tertentu, seperti penyampaian LHP BPK, dan HUT DKI," jelasnya. Kedua, sambung sekretaris DPD PDIP DKI itu, untuk menghemat anggaran. "Di DPRD, enggak ada nomenklatur anggaran untuk Paripurna Istimewa pidato Gubernur baru. Kalau dilanjutkan, nanti bisa jadi temuan BPK. Harus diganti itu. Siapa mau tanggung jawab?" tanya Pras. "Kalau pun ada, menurut saya, itu pemborosan anggaran. Kenapa? Karena ada pengeluaran untuk konsumsi. Itu enggak kecil, pasti kan banyak masyarakat dan SKPD nanti yang hadir. Belum lagi kebutuhan buat perintilan yang lain. Angkanya bisa banyak itu," imbuhnya. Ketiga, DPRD diundang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menyaksikan pidato Gubernur di Balai Agung, beberapa saat setelah pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana. "Pidato Pak Anies itu, kan bunyinya sesuai visi-misi. Masak mau diulang dua kali pada saat bersamaan? Apalagi, saya lihat pas 16 Oktober kemarin Pak Anies sudah kelelahan mengikuti serangkaian acara dari awal sampai akhir. Masa kita tega, sih?" ucap Pras. Kata pembalap nasional ini, dirinya ingin pidato Gubernur Anies disampaikan saat penyampaian RAPBD DKI 2018 atau pengesahannya. "Itu momen yang bagus, menurut saya, karena APBD kan pengejewantahan dari visi-misi Gubernur dalam bentuk konkret. Apalagi, APBD 2018 merupakan anggaran pertamanya Anies-Sandi," paparnya. "Atau, bisa juga saat pengesahan Perda RPJMD 2018-2022, karena RPJMD bagian tak terpisahkan dari visi-misi kepala daerah. Dengan begitu, kan anggaran lebih hemat dan enggak banyak menyita waktu dewan," tambah Pras. Karena itu, Pras enggan mempersoalkan pelaporan terhadap dirinya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI oleh Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman. "Itu haknya Pak Prabowo, saya enggak berhak mengatur-atur orang lain. Yang jelas, semua harus ditempatkan sesuai konteks masalah dan porsinya, jangan berlebihan," pungkasnya.

Ketua DPRD Anggap Polemik Penundaan Paripurna Istimewa Sudah Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sempat-dibuka-sidang-praperadilan-setya-novanto-akhirnya-ditunda_m_156660.jpeg" alt="Seorang petugas KPK mengantarkan surat permintaan penundaan sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto, Selasa (12/9)." width="100%">
<figcaption>Seorang petugas KPK mengantarkan surat permintaan penundaan sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto, Selasa (12/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang praperadilan penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya Novanto ditunda. Hal ini berdasarkan permintaan dari pihak lembaga antirasuah itu. Atas surat yang diserahkan melalui salah satu pegawai KPK tersebut, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar yang memimpin sidang itu memutuskan sidang ditunda. Pasalnya perwakilan KPK sebagai pihak termohon meminta penundaan untuk melengkapi berkas administrasi. Surat atas nama Kepala Biro Hukum KPK Setiadi itu berisi permintaan agar hakim melakukan penundaan sidang hingga 3 minggu ke depan untuk melengkapi berkas administrasi. Dengan adanya permintaan penundaan sidang selama 3 minggu itu, pihak kuasa hukum Setya Novanto sempat protes. "Kami enggak sepakat. Paling cepat tiga hari. Waktu terlalu lama," ucap Kuasa Hukum Ketut Mulya Arsana di persidangan. Mereka beralasan penyingkatan waktu agar sidang cepat selesai dan bisa tepat dalam menghadirkan saksi ahli. "Jadi saksi ahli yang dihadirkan kami akan sesuaikan waktu persidangannya. Kami membutuhkan waktu yang pas," tambahnya. Mendapat protes itu, Hakim Cepi lalu mengambil jalan tengah. Dia memutuskan menunda persidangan selama seminggu. "Jadi berarti seminggu ini, nanti untuk mempersiapkan satu minggu, maka sidang kita tunda hingga Rabu 20 September 2017," ujar Hakim Cepi. Sidang pun akhirnnya ditutup. Usai Hakim Cepi mengetuk palu dan menunda jalannya sidang, pihak dari kuasa hukum Setnov langsung bergegas pergi meninggalkan ruang sidang. Mereka pun bungkam ketika dihujani pertanyaan awak media.&nbsp;

Sempat Dibuka, Sidang Praperadilan Setya Novanto Akhirnya Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/cegah-anarki-ratusan-polisi-kawal-sidang-praperadilan-setya-novanto_m_156652.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan personel kepolisian tampak bersiaga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka bersiaga mengamankan jalannya sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto atas penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Purwanta menyebut bila pengamanan itu melibatkan Polres hingga jajaran Polsek setempat. "Untuk pengamanan ada sekitar 125 personel kami kerahkan," terangnya ketika dikonfirmasi, Selasa (12/9). Perwira menengah ini memerinci bila ratusan personel itu terdiri dari Polsek Pasar Minggu sebanyak 20 personel, Sabhara Polda Metro Jaya 90 personel, Intel Polres Jakarta Selatan 2 personel, Sabhara Polres Jakarta Selatan 6 personel, Propam Polres Jaksel 1 personel, dan Pamdal PN Jaksel sebanyak 6 personel. Selain fokus di pengamanan sidang, mereka juga fokus mengawal massa yang ada di sana. Pasalnya kata dia, pada pukul 08.00 WIB massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Golkar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jumlah massa menurut dia ada sekitar 150 orang. Massa disebut tidak terlihat membawa perangkat aksi. Tuntutan massa, kata Purwanta, adalah untuk mengawal sidang. "Mereka hanya mengawal sidang dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, (dengan) pemohon Setya Novanto (Ketua DPR), melawan termohon KPK," ujar Purwanta. Sementara itu, ditemui di lokasi, Kepala Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrisna menyatakan, pengamanan oleh kepolisian dalam rangka mengantisipasi dan memberi keamanan dan kenyamanan di pengadilan, khususnya bagi aparat pengadilan dalam menggelar perkara ini. "Pihak kepolisian kan mereka punya SOP (prosedur) dalam penanganan, kemudian bentuknya seperti apa kami serahkan kepada mereka," ujar Made.&nbsp;

Cegah Anarki, Ratusan Polisi Kawal Sidang Praperadilan Setya Novanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua dprd

Berita Terkini

Kuasa Hukum Sebut Video Mesum Libatkan Ketua DPRD Penajam Jebakan

BK DPRD Rekomendasikan Copot Ketua DPRD Solok

Ketua DPRD Kabupaten Anambas Positif Covid-19

Ketua DPRD Sultra Cek Langsung Dokumen TKA di Bandara Haluoleo

Di saat Pandemi Korona, KPK Bekuk Ketua DPRD dan eks Kadis Muara Enim

Beli Sabu Rp 1,5 Juta, Ketua DPRD Buton Sudah 1 Tahun Konsumsi Narkoba

Beli Sabu Rp 1,5 Juta, Ketua DPRD Buton Sudah 1 Tahun Konsumsi Narkoba

Ketua DPRD Anggap Polemik Penundaan Paripurna Istimewa Sudah Selesai

Sempat Dibuka, Sidang Praperadilan Setya Novanto Akhirnya Ditunda

Cegah Anarki, Ratusan Polisi Kawal Sidang Praperadilan Setya Novanto

Download Aplikasi JawaPos.com