<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Bamsoet-kena-Gas-Air-Mata.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR resmi menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS). Ini menindaklanjuti usulan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan empat Undang-Undang.  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya menunda pengesahan dan akan dibahas ulang terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS).  Diketahui, Jokowi sebelumnya meminta DPR untuk menunda pengesahan empat Undang-Undang diantaranya RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU KUHP.  "RKUHP dan RUU PAS sudah kami tunda sesuai usulan Pemerintah. Karena kami sadari, tidak mungkin satu pihak bisa melaksanakan penuntasan UU, harus bersama-sama," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).  Politikus Partai Golkar ini mengatakan, DPR menyambut baik usulan pemerintah terkait penundaan beberapa RUU itu. Karena semuanya sudah berdasarkan kesepakatan pemerintah dan parlemen.  "Jadi ketika Pemerintah menyampaikan permintaan itu (penundaan), maka kami menyambut dengan baik dan kita putuskan," ucap Bamsoet.  Namun untuk RUU Pertanahan dan RUU Minerba, kata Bamsoet, pihaknya pihaknya masih melakukan proses pembahasan. Dia mengklaim, dua RUU tersebut tidak perlu ditunda.  "Untuk RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam proses pembahasan. Jadi tidak perlu dilakukan penundaan, karena belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan, beda dengan RKUHP dan RUU PAS," terang Bamsoet.  Oleh karena itu, Bamsoet menyebut langkah DPR menunda pengesahan RKUHP dan RUU PAS tidak lain karena mendengar aspirasi publik. Termasuk merespons gejolak mahasiswa yang ramai menolak sejumlah RUU yang bergulir di DPR.  "Saya sampaikan agar adik-adik mahasiwa bisa pahami, kami menunda bukan hanya usul pemerintah, tapi kami mendengar aspirasi yang kami dengar dari adik-adik mahasiswa," tukasnya.  Sebelumnya, Bamsoet mencoba menemui mahasiwa yang sedang menggelar aksi di balik gerbang DPR. Ia datang saat aksi demonstrasi berlangsung ricuh. Semprotan gas air mata pun menebar ke mana-mana karena tertiup angin.  Bamsoet, yang sempat dipakaikan pasta gigi di bagian mukanya demi untuk menahan gas air mata, akhirnya batal menemui mahasiswa dan masyarakat yang berdemo.  Ia tak kuat menahan gas air mata dan akhirnya dievakuasi di pos penjagaan Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya di Kompleks Parlemem, Senayan, Jakarta.  Di dalam ruangan, Bamsoet ditemani Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono. Sementara itu, aksi depan gedung DPR telah dibubarkan.  Sejumlah polisi di-backup TNI masih terus berjaga-jaga. Polisi sempat membubarkan massa aksi dengan gas air mata dan semprotan water canon.

Bakal Dibahas Ulang, DPR Tunda Pengesahan RKUHP dan RUU PAS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemerintah-turunkan-harga-bbm-begini-kata-ketua-dpr_m_.jpg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan formula baru dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak (BBM) umum pada (10/2). Formula tersebut dinilai membuat harga jual BBM telah dapat mengalami penyesuaian penurunan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengaku enggan menilai kebijakan pemerintah tersebut dalam perspektif yang bermuatan politis. "Terlepas dari politis atau tidak, rakyat merasakan kemurahan BBM, dan rakyat merasakan baiknya ekonomi bagi keluarga mereka, rumah tangga mereka," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2). Lebih lanjut, Bamsoet menilai, penyesuaian penurunan harga BBM itu semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat. Bahkan, dirinya sesumbar bahwa hal tersebut juga merupakan indikator keberhasilan Jokowi-JK membangun ekonomi. "Penurunan harga BBM merupakan salah satu indikator bahwa apa yang dilakukan pak Jokowi dalam hal membangun ekonomi nasional berhasil. Selain juga satu harga BBM sampai di puncak Papua," pungkasnya. Sekadar informasi, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 10 Februari 2019 pukul 00.00 waktu setempat (WIT, WITA dan WIB). Kebijakan penyesuaian harga ini menyusul tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dolar AS. Ada pun penyesuaian harga berlaku pada BBM non subsidi. Besaran penyesuaian harga BBM menjadi lebih murah ini bervariasi dari Rp 50 sampai dengan Rp 800 per liter.

Pemerintah Turunkan Harga BBM, Begini Kata Ketua DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/teror-peluru-nyasar-obvit-bamsoet-lapangan-tembak-harus-ditata-ulang_m_.jpg" alt="Reka ulang peluru nyasar ke Gedung DPR RI, di Lapangan Tembak Senayan, Jumat (19/10)." width="100%">
<figcaption>Reka ulang peluru nyasar ke Gedung DPR RI, di Lapangan Tembak Senayan, Jumat (19/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Lapangan Tembak Senayan harus memikirkan penataan ulang. Hal itu disampaikan usai mengikuti rangkaian adegan rekonstruksi peristiwa penembakan oleh dua tersangka Imam Aziz Wijayanto dan Reiki Meidi Yuwana di Lapangan Tembak Senayan. Dia menegaskan, bahwa gedung DPR/MPR tersebut termasuk daftar salah satu objek vital nasional pemerintahan. Bahkan tercantum dalam Keppres Nomor 63/2004 tentang Pengamanan Objek Vital dan UU Nomor 2/2002 tentang Polri. "Gedung DPR termasuk objek vital nasional. Dengan begitu, harus ditata kembali pengamanannya. Jangan terulang lagi peluru yang nyasar mengancam keselamatan orang. Jangan ada hal yang meneror DPR," ujarnya, Jumat (19/10). Bamsoet sapaan akrabnya berharap semua pihak, untuk memikirkan agar kegiatan menembak di Lapangan Tembak Senayan tidak mengancam keselamatan orang lain. Mulai dari kepolisian, Badan Pengelola Gelora Bung Karno, Perbakin dan Kemenpora. "Silakan untuk mengkaji ulang, apakah (masih) layak dipakai atau lapangan tembak tetap ada di sini. Saya berharap Badan Pengelola Bung Karno segera menata," tegasnya. Misal jika tidak dipindah, dia menyarankan agar di Lapangan Tembak Senayan dipasang dinding kaca film anti tembus peluru. Namun dirinya tetap menyeahkan kepada pemerintah dan badan pengelola yang mengatur. Kendati demikian, harus ada  pengamanan untuk mencegah agar peristiwa peluru nyasar tidak terulang kembali. Dia pun menyarankan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk melakukan pembinaan atlet tembak agar mengetahui SOP dengan benar. Sebab, kalau teror peluru nyasar ke Gedung DPR itu terus terjadi, maka berpotensi mengganggu sistem pemerintahan. "Saya kembalikan ke pihak keamanan untuk mengkaji. Segera lakukan audit sistem keamanan Gedung DPR. Kalau tidak, ini mengancam sistem pemerintahan," kata Bamsoet.

Peluru Nyasar ke Obvit, Bamsoet: Lapangan Tembak Harus Ditata Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-dpr-bamsoet-wacanakan-kpk-jadi-lembaga-independen-permanen_m_215010.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo mewacanakan&nbsp;agar Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen yang permanen. Hal itu perlu dilakukan karena menurutnya, keberadaan KPK masih tetap relevan dan tetap diperlukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi secara meluas hingga dapat merasuk ke berbagai lembaga serta lapisan masyarakat. "Apakah KPK tetap sebagai lembaga adhoc atau akan dibuat sebagai lembaga independen yang permanen," ungkapnya dalam kegiatan peluncuran buku '14 tahun KPK', di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5). Untuk merealisasikan hal tersebut, dia menyebut wacana itu perlu didiskusikan agar dapat menjadi penyeimbang atau check and balance bagi lembaga antirasuah dalam melakukan strategi dan terintergrasi baik pencegahan dan penindakannya.&nbsp; "Terlalu fokus pada penindakan ibarat membersihkan lantai yang basah dan kotor tanpa menutup genteng yang bocor atau sumber yang dari penyebab lantai basah dan kotor," jelasnya. Sementara itu, kedua tugas KPK tersebut berjalan seimbang, Politisi Partai Golkar ini berharap agar lembaga antirasuah memberi perhatian besar terkait penanganan kasus besar hingga aset recovery bukan hanya sekedar OTT. "Bukan hanya dilihat dari kasus OTT, tetapi kita harus melihat dari berapa besar kerugian negaranya yang bisa dicegah dan diselamatkan," bebernya. Karena baginya, sistem dan proses pemerintahan dalam arti luas meliputi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ada yang sudah di cokok KPK. Sehingga menurutnya, peluang terjadinya korupsi dapat dihindari, seperti terus berkordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan. "KPK harus terus memperbaiki diri. Terutama terkait beberapa temuan dan koordinasi BPK," tutupnya.

Ketua DPR Bamsoet Wacanakan KPK Jadi Lembaga Independen Permanen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perludem-dpr-kok-senang-banget-memutar-kaset-usang-ya_m_1523468220_203718.jpeg" alt="Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau melalui DPRD adalah diskursus yang sudah tuntas pada 2014." width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau melalui DPRD adalah diskursus yang sudah tuntas pada 2014.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik mengenai wacana penghapusan pilkada langsung terus menuai sorotan dari berbagai kalangan. Biaya politik yang sangat mahal dan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah disebut menjadi alasan utama. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau melalui DPRD adalah diskursus yang sudah tuntas pada 2014.&nbsp; &ldquo;Tandanya dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,&rdquo; ujar Titi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos, Rabu (11/4).&nbsp; Karena itu menurut Titi, jika wacana mekanisme pemilihan kepala daerah kembali diperdebatkan, maka pihaknya menyebut ini merupakan langkah mundur dan kembali mengulang-ulang persoalan yang sama pada tahun 2014 yang lalu. Titi pun mengistilahkan kondisi ini bagai kaset usang yang diputar kembali. "DPR kok senang banget memutar kaset usang ya. Harusnya DPR dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap persoalan yang muncul di dalam sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, dan melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan tersebut," kata Titi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/4). Lebih lanjut, Titi mengatakan, alasan biaya politik yang mahal pun dinilainya perlu dikaji akar permasalahanya terlebih dahulu. Karena, biaya politik yang tinggi justru dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk hal-hal yang sudah dilarang di dalam Undang-Undang Pilkada. &ldquo;Salah satunya adalah persoalan mahar politik kepada partai untuk proses pencalonan.&nbsp;Padahal, ketentuan memberikan uang kepada partai politik, atau partai politik menerima uang terkait proses pencalonan kepala daerah ini sudah diancam sanksi di dalam UU Pilkada," ungkapnya. Karena itu, ketika biaya politik tinggi itu disebabkan oleh partai politik, dan perilaku oknum kepala daerah sendiri, mengapa daulat rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya yang mesti direnggut? &ldquo;Ini jelas sebuah penelahaan terhadap masalah yang tidak tepat, yang berujung kepada solusinya pun menjadi keliru," sambungnya. Titi berpendapat, mahalnya biaya politik kepala daerah bukan hanya sekadar persoalan mahar pencalonan saja. Di sisi lain, politik uang alias money politik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan melambungnya biaya pilkada. Bahkan, ungkap Titi, fakta terbaru pun telah terungkap ketika calon Gubernur Sulawesi Tenggara ditangkap oleh KPK bersama uang tunai senilai Rp 2,7 milyar, dengan pecahan Rp 50.000. Ia menuturkan, uang itu diduga kuat akan dipergunakan untuk dibagi-bagikan kepada pemilih ketika kampanye pilkada.&nbsp; "Sekali lagi, biaya politik tinggi yang menjebak kepala daerah, justru dikeluarkan untuk hal-hal yang &ldquo;haram&rdquo; dilakukan dalam hukum pilkada. Sehingga menjadi tidak tepat, jika solusi dari persoalan itu justru mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD," tukasnya. Lebih lanjut, Titi mengungkapkan, seharusnya DPR bersama dengan pemerintah akan jauh lebih produktif jika melakukan perbaikan terhadap sistem pemilihan kepala daerah berdasarkan pendekatan evaluatif yang konstruktif. Maka wajib untuk melaukan evaluasi perlu dilakukan dalam pengalaman 3 kali pilkada. Sebaliknya, lanjut Titi, berbagai perbaikan memang harus dilakukan di antaranya&nbsp; membangun norma hukum di dalam UU Pilkada untuk penjatuhan sanksi bagi partai atau calon yang terlibat dalam mahar politik. &ldquo;Harus ada sanksi tegas dalam prsoalan ini. Jika ada janji yang akan diberikan kepada partai politik, sanksi tegas juga sudah bisa dijatuhkan," tukasnya. Perbaikan lainnya, kata Titi, harus membangun pengaturan belanja kampanye di dalam UU Pilkada. Artinya, dengan adanya pembatasan belanja kampanye, nantinya akan melengkapi ketentuan pembatasan sumbangan yang ada di dalam UU Pilkada sebelumnya.&nbsp; "Selain itu juga harus menguatkan aparatur penegekan hukum pemilu, untuk lebih tegas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye," pungkasnya.

Perludem: DPR kok Senang Banget Memutar Kaset Usang ya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-tidak-ada-yang-boleh-saling-bunuh_m_196966.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan proses politik sangat berbeda dengan proses hukum." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan proses politik sangat berbeda dengan proses hukum.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai, masalah penegakan hukum dan politik harus dibedakan. Hal ini berkaitan dengan wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menginginkan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait penahanan kasus hukum yang mejerat calon kepala daerah. "Proses politik dan hukum harus dipisahkan. Penegakkan hukum harus terus berjalan, proses politik juga harus tetap berjalan. Jadi tidak ada yang boleh saling membunuh atau membungkam, ini adalah dua hal yang berbeda," kata Bamsoet di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/3). Menurut politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu, jika KPK menolak penundaan soal proses hukum yang menjerat calon kepala daerah, itu merupakan kewenangan lembaga antirasuah. "Bagi saya ini nggak boleh penegakan hukum dicampuradukan antara politik dan hukum," ujar mantan Ketua Komisi III DPR ini. Oleh sebab itu, dengan banyaknya calon kepala daerah yang terjerat korupsi, semestinya masyarakat dapat memilih pasangan yang dianggap bersih dari jeratam hukum khususnya korupsi. "Kalau KPK menolak kami memahami, Pilkada itu tetap berjalan tapi syaratnya jangan pilih orang yang bermasalah. Sejak awal jangan pilih kepala daerah yang korupsi," papar Bamsoet. Lebih jauh Politisi Partai Golkar ini menuturkan, biaya pencalonan kepala daerah&nbsp;sangat lah besar sehingga membuat para calonnya terutama petahana rentan terjerat kasus korupsi. Ia menilai evaluasi perhelatan Pilkada perlu dilakukan untuk melihat apakah lebih banyak kerugian atau lebih banyak manfaatnya.&nbsp; "Pasti untuk mengembalikan uang yang dipakainya untuk jadi kepala daerah. Belum lagi dia kalau pinjam atau disponsori para pemodal oleh karena dia bekerja untuk pemodal. Karena dia lah yang terpilih. Saya pribadi mengajak seluruh rakyat merenung apakah Pilkada langsung ini lebih banyak manfaatnya atau merugikan. Kalau pilkada bermanfaat lanjutkan. Kalau merugikan ada baiknya kita evaluasi," pungkasnya. Sebelumnya,&nbsp;KPK menyatakan diperlukan Perppu soal pergantian calon kepala daerah yang ditahan. Menurut KPK, dibutuhkan karena penahanan sejumlah calon kepala daerah terbilang kondisi darurat. "Itu perlu karena sudah darurat. Beberapa calon sudah masuk dalam proses penindakan dan sebaiknya diganti," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (13/3). Saut menilai, UU Pilkada saat ini tidak mengatur soal pergantian calon kepala daerah yang ditahan akibat dugaan tindak pidana. UU Pilkada juga dinilainya tidak mengatur calon yang bermasalah dengan moral. "Undang-undang Pilkada tidak mengatur calon yang bermasalah dengan undang-undang atau soal moral," jelasnya.

Bamsoet: Tidak Ada yang Boleh Saling Bunuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-kebijakan-larangan-bercadar-uin-tak-punya-landasan-hukum-kuat_m_193995.jpeg" alt="Ketua DPT Bambang Soesatyo (baju putih/kanan)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPT Bambang Soesatyo (baju putih/kanan).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ketua Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai, kebijakan larangan bercadar di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki landasan hukum yang kuat. &ldquo;Kebijakan yang diterapkan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat,&rdquo; kata pria yang karib disapa Bamsoet itu di Gedung DPR, Jakarta, Rabu&nbsp; (7/3). Sebaliknya, lanjut Bamsoet, negara telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini tertuang pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Terkait dengan polemik ini, politisi Partai Golkar itu meminta Komisi VIII DPR untuk berkomunikasi dengan Rektor UIN Sunan Kalijaga. Menurut Bamsoet, seharusnya UIN Sunan Kalijaga bisa memisahkan antara budaya dan ajaran agama. Selain itu, ia juga meminta Komisi X DPR untuk berkomunikasi dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Kemenristekdikti diminta mengimbau setiap rektor seluruh universitas di Indonesia, agar menerapkan kebijakan yang lebih persuasif guna menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme di lingkungan kampus. &ldquo;Serta mencegah mahasiswanya mengikuti aliran radikal dan hal negatif lainnya,&rdquo; pungkas Bamsoet. Sebelumnya, UIN Sunan Kalijaga melarang mahasiswinya menggunakan cadar selama aktivitas di kampus.&lrm; Mahasiswi yang nekat menggunakan cadar terancam dikeluarkan atau diberhentikan jika sudah tujuh kali peringatan dan pembinaan. &lrm;Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 perihal Pembinaan Mahasiswa Bercadar. Alasan kebijakan ini diterapkan yakni, kampus berdiri sesuai Islam yang moderat atau Islam nusantara.

Bamsoet: Kebijakan Larangan Bercadar UIN Tak Punya Landasan Hukum Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/premium-dan-gas-3-kg-langka-bamsoet-minta-menteri-esdm-ngomong_m_191727.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo meiminta menteri ESDM ambil tindakan terkait langkanya Premium dan Gas Elpiji 3 Kg" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo meiminta menteri ESDM ambil tindakan terkait langkanya Premium dan Gas Elpiji 3 Kg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium ataupun gas tabung melon 3 Kg belakangan ini, menuai sorotan khusus Ketua DPR Bambang Soesatyo. Pasalnya, bersamaan dengan kelangkaan Premium, Pertamina juga menaikkan harga jual BBM non-subsidi jenis Pertamax. Menurut Bambang, Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, serta Komisi VII DPR yang menangani energi perlu segera memanggil PT Pertamina Persero dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). "Guna menjelaskan kelangkaan bahan bakar dan gas tersebut. Ini harus segera dijelaskan. Agara masyarakat tahu kenapa dua jenis bahan bakar itu langka,&rdquo; ujar Bambang, Senin (26/2). Legislator Golkar yang akrab disapa dengan panggilan Bamsoet itu juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjelaskan kondisi kelangkaan dan kenaikan harga BBM non-subsidi. &ldquo;DPR juga berhak tahu soal data produksi dan konsumsi yang akurat," tegasnya. Lebih lanjut, Bamsoet juga meminta Komisi VII DPR segera memanggil PLN guna menjelaskan kebijakan penghapusan daya listrik subsidi dari 450-900 volt ampere (VA) menjadi 1.300 VA. &ldquo;Ini jelas sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat," pungkasnya.&nbsp;

Premium dan Gas 3 Kg Langka, Bamsoet Minta Menteri ESDM Ngomong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemuka-agama-jadi-sasaran-ini-permintaan-bamsoet-pada-bin-dan-tni_m_188209.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat meninjau Gereta St Lidwina di Sleman bersama Panglima TNI." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat meninjau Gereta St Lidwina di Sleman bersama Panglima TNI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penyerangan terhadap para pemuka agama semakin marak terjadi di seluruh penjuru tanah air. Terakhir, aksi penyerangan terjadi di Gereja Katolik St Lidwina Bedog, Sleman, Yogyakarta.&nbsp; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo mengatakan, dirinya meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut mengantisipasi peningkatan potensi ancaman gangguan ketertiban dan keamanan. Sebab, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengungkapkan, potensi gangguan keamanan terhadap para pemuka agama terus berulang di Indonesia. &ldquo;Komisi I DPR perlu mendorong TNI dan BIN untuk mengantisipasi situasi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat,&rdquo; kata Bamsoet kepada JawaPos.com, Senin (12/2). Bamsoet juga menambahkan, insiden penyerangan yang telah memakan korban tentu mengundang keprihatinan. Namun, dirinya mengharapkan insiden serupa tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, kata Bamsoet, dirinya juga meminta Komisi III DPR yang menjadi mitra Polri agar mendorong Korps Bhayangkara segera mengusut tuntas berbagai kasus penyerangan terhadap pemuka agama.&nbsp; &ldquo;Agar sekaligus membongkar motif dan latar belakang penyerangan terhadap para pemuka agama, mengingat kejadian tersebut sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi untuk memicu perpecahan antarumat beragama,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Selain itu, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/11/188009/tegas-dari-dalam-gereja-st-lidwina-sleman-bamsoet-nyatakan-ini" target="_blank">Bamsoet</a> juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan menahan diri. Menurut dia, aksi ini hanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. &ldquo;Saya minta masyarakat tidak mudah terpancing dan tidak menjadikan insiden ini sebagai provokasi SARA,&rdquo; pintanya. Sementara itu, Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, oknum yang melakukan penyerangan kepada pemuka agama itu, hanya ingin merusak kerukunan umat beragama di Indonesi&lrm;a. "DPP Partai Golkar mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh siapa pun di negeri ini," ujar Ngabalin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2). Mantan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) ini menambahkan, orang yang dengan sengaja merusak persatuan maka harus enyah dari Indonesia. Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan perbedaan. "Upaya dari kelompok dan siapa saja, mereka tidak layak hidup di negeri ini," katanya. Sebagai Informasi, dalam dua pekan terakhir, setidaknya ada empat kali <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/12/188194/aktor-utama-penghalau-suliono-sewaktu-penyerangan-gereja-di-sleman" target="_blank">penyerangan terhadap tokoh agama</a>. Pertama, penganiayaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, KH Umar Basri (Mama Santiong) yang diserang usai salat subuh pada 27 Januari 2018 lalu.&nbsp; Selang beberapa hari kemudian, Komando Brigade PP Persis Ustaz Prawoto juga dianiaya pada 1 Februari lalu di Bandung. Nahas, Ustad Prawoto akhirnya meninggal dunia.&nbsp; Sementara Biksu Mulyanto Nurhalim asal Desa Babat, Tangerang, Banten menghadapi persekusi warga pada Sabtu (10/2) lalu. Nurhalim dipaksa menandatangani surat perjanjian supaya tak menggelar kegiatan peribadatan di desanya sendiri.&nbsp; Terakhir, penyerangan di Gereja St Lidwina, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pelaku bernama Suliyono asal Banyuwangi, menyerang para jemaah dan pastor gereja dengan pedang.&nbsp;

Pemuka Agama Jadi Sasaran, Ini Permintaan Bamsoet pada BIN dan TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bareng-pengacara-nyentrik-bamsoet-serap-aspirasi-di-warung-kopi_m_186506.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semenjak menjabat menjadi Ketua DPR, banyak sahabat Bambang Soesatyo dari berbagai kalangan yang tak henti memberinya selamat dan mendukungnya. Tidak terkeculai sahabat-sahabatnya dari kalangan advokat.&nbsp; Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet itu memang luwes dalam bergaul. Terbukti politisi Golkar ini pun&nbsp; dikenal memiliki kolega di semua lapisan masyarakat. Bamsoet juga dikenal piawai berkomunikasi termasuk dalam menyerap aspirasi dengan memanfaatkan sarana yang ada. Karena itu, rencananya, legislator Golkar yang selalu tampil klimis itu akan bertemu warga di Kopi Joni, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kopi Joni di Kelapa Gading makin kondang karena sering menjadi tempat bagi pengacara beken Hotman Paris Hutapea untuk membuat vlog. Bamsoet dan Hotman pun muncul dalam vlog tentang rencana mereka berdua menyerap aspirasi warga di Warung Kopi Joni. Vlog itu telah dipajang di akun resmi Hotman Paris di Instagram. Bamsoet membuka video itu dengan dukungannya untuk acara kumpul-kumpul di Kopi Joni. &ldquo;Haiii guys, saya Bambang Soesatyo, ketua DPR RI yang baru saja terpilih kemarin. Saya mendukung gerakan Kopi Joni yang membantu masyarakat untuk mendapatkan hak-hak hukumnya,&rdquo; ujar Bambang sembari menunjuk Hotman yang duduk di samping kirinya. &ldquo;Ini dia orangnya. Silakan, Pak,&rdquo; kata Bamsoet mempersilakan Hotman berbicara. Selanjutnya, Hotman pun melanjutkan omongan Bamsoet. Pengacara tajir dan nyentrik itu mengajak warga untuk bersiap-siap manyampaikan aspirasi mereka kepada Bamsoet di Kopi Joni. &ldquo;Yak, saya bersama ketua DPR Indonesia, mendukung gerakan LBH Kopi Joni untuk membantu rakyat tertindas. Dalam waktu dekat, ketua DPR RI akan datang ke Kopi Joni. Minum kopi bersama rakyat, mendengarkan keluhan rakyat. Minum Kopi Joni, salam Kopi Joni,&rdquo; kata Hotman. &ldquo;Haiii guys, datang yah,&rdquo; pungkas Bambang mengakhiri video berdurasi 47 detik itu.

Bareng Pengacara Nyentrik, Bamsoet Serap Aspirasi di Warung Kopi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua dpr bamsoet

Berita Terkini