<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/IMG-20240921-WA0075-4124349392.jpg" alt="Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Karet Tengsin, Jakarta, Sabtu (21/9/2024). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Karet Tengsin, Jakarta, Sabtu (21/9/2024). (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani memastikan rencana pertemuan antara Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan digelar dalam waktu dekat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015112877/usai-dibebaskan-pilot-susi-air-philip-mark-mehrtens-diterbangkan-ke-jakarta-menggunakan-pesawat-tni-au">Usai Dibebaskan, Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens Diterbangkan ke Jakarta Menggunakan Pesawat TNI AU</a> "Pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya. Insya Allah akan ada pertemuan," kata Puan saat ditemui awak media di kawasan Karet Tengsin, Jakarta, Sabtu. Kendati demikian, dia belum mengetahui kapan rencana pertemuan itu akan digelar. Hal ini mengingat pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Ke-8 Indonesia akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 di DPR RI. "Tanggalnya kan menunggu waktu yang tepat. Pelantikannya masih tanggal 22 Oktober," ujarnya. Ketua DPR RI itu juga menjelaskan pertemuan Prabowo-Megawati untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Selain itu, dia juga menepis isu Prabowo-Megawati akan bertemu usai pelantikan. "Kata siapa? Info dari mana?" tanya Puan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra akan segera bertemu sebelum pelantikan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024. "Insya Allah akan terjadi. Mudah-mudahan (sebelum pelantikan)," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9). Namun, dia enggan membeberkan secara lebih pasti kapan pertemuan tersebut akan dihelat. "Pokoknya Insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan," katanya menegaskan. Wakil Ketua MPR RI itu lantas mengatakan bahwa Prabowo dan Megawati saling menyampaikan salam terhadap satu sama lain. "Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega," ucapnya. Namun, Muzani hanya menjawab secara diplomatis terkait makna pemberian salam antara kedua tokoh bangsa tersebut. (*)

rencana pertemuan antara Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati

Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani Memastikan Pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto akan Digelar dalam Waktu Dekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/20240705_113411-2137689483.jpg" alt="Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP PDIP di Sekolah Partai, DPP PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Jumat (5/7). (M. Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP PDIP di Sekolah Partai, DPP PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Jumat (5/7). (M. Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pelantikan itu berlangsung di Sekolah Partai, DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7). Selain Ganjar, Megawati juga melantik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Ketua DPP Bidang Perekonomian. Nama baru lainnya yakni, Deddy Sitorus yang dilantik sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif. Kemudian, Ronny Talapessy sebagai Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional dan Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Bidang Komunikasi. Pelantikan ini bersamaan dengan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP hingga tahun 2025. Megawati lalu memimpin pengambilan sumpah yang kemudian diikuti jajaran pengurus DPP PDIP. "Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," kata Megawati. Presiden RI kelima ini lalu mendiktekan sumpah jabatan "Bahwa saya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi," ucap Megawati diikuti oleh para pengurus. "Bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa," sambungnya. Berikut susunan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025: Ketua Umum Megawati Soekarnoputri; A. Internal 1. Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun 2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif Ir. Bambang Wuryanto 3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus 4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Drs. H. Djarot Saiful Hidajat 5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur H. Nababan 6. Ketua Bidang Sumber Daya M. H. Said Abdullah B. Pemerintahan 1. Ketua Bidang Politik Puan Maharani 2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo 3. Ketua Bidang Luar Negeri Dr. Ahmad Basarah; 4. Ketua Bidang Hukum, HAM dan Prof. Yasonna H. Laoly C. Advokasi Rakyat 1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Berty Talapessy 2. Ketua Bidang Perekonomian Ir. Basuki Tjahaja Purnama 3. Ketua Bidang Kebudayaan Rano Karno D. Kerakyatan 1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini; 2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja Nusyirwan Soejono 3. Ketua Bidang Kesehatan dr. Ribka Tjiptaning P 4. Ketua Bidang Jaminan Sosial Dra. Hj. Sri Rahayu 5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati 6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM Drs. I Made Urip, M.Si.: 7. Ketua Bidang Pariwisata Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani; 8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Ir. Eriko Sotarduga 9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Zuhairi Misrawi 10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital H.M. Prananda Prabowo 11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian Ir. Mindo Sianipar; 12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Rokhmin Dahuri 13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y. Esti Wijayanti; 14. Sekretaris Jenderal Dr. Ir. Hasto Kristiyanto 15. Wakil Sekjen Bidang Internal Drs. Utut Adiyanto 16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan Arif Wibowo 17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan Sadarestuwati 18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Adian Yunus Yusak Napitupulu 19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan Y. Aryo Adhi Dharmo 20. Bendahara Umum Olly Dondokambey 21. Wakil Bendahara Bidang Internal Ir. Rudianto Tjen 22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal Yuke Yurike.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai bagian dari ketua DPP PDIP.

Megawati Lantik Pengurus Baru PDIP, Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/19_masuk-3733708404.jpg" alt="DEMI NEGERI: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dijadwalkan hadir dalam acara Doa Keselamatan untuk Bangsa yang digelar malam ini di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>DEMI NEGERI: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dijadwalkan hadir dalam acara Doa Keselamatan untuk Bangsa yang digelar malam ini di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD dijadwalkan hadir dalam acara Doa Keselamatan untuk Bangsa yang digelar malam ini di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur. Diperkirakan 50 ribu kiai dan santri akan turut melaksanakan salawatan dan doa bersama untuk kebaikan Indonesia. &rdquo;Dalam kegiatan Jumat besok, kita akan berserah diri pada Allah SWT sebagai Sang Maha Kuasa. Kita melantunkan salawat dan doa agar negeri kita diberkahi hujan, kekeringan yang melanda sawah-sawah petani dan hawa panas segera berlalu,&rdquo; kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah di Surabaya, Rabu (1/11). Capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD akan melebur bersama para kiai serta santri. &rdquo;Kita akan bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bangsa dan negara diberi keselamatan, pemilunya jujur dan adil agar kita mendapatkan pemimpin yang amanah dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk kemajuan bangsa,&rdquo; sambungnya. Menurut Said, acara Doa Keselamatan untuk Bangsa yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut juga akan dihadiri jajaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud seperti Puan Maharani selaku pengarah TPN Ganjar-Mahfud dan Arsyad Rasyid sebagai ketua TPN Ganjar-Mahfud. Hadir juga jajaran pimpinan partai-partai pendukung, seperti dari jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur serta para pengurus PPP, Perindo, dan Hanura. Salawatan akan dipimpin oleh Gus Azmi, Gus Hafidz, dan kelompok Syubbanul Muslimin serta melantunkan lalaran Alfiyah Ibnu Malik. Dalam kesempatan itu, Ganjar dan Mahfud akan menyampaikan orasi kebangsaan. Sedangkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan memberikan sambutan secara virtual. Sejatinya, Ibu Mega berharap bisa hadir langsung. Namun, karena situasi politik nasional sangat dinamis, beliau mewakilkan Mbak Puan Maharani, putri kandung dan putri ideologisnya, untuk hadir secara langsung sekaligus menguatkan rajutan silaturahmi dengan para kiai di Jawa Timur,&rdquo; jelas Said. (als/c6/wir)

Ganjar dan Mahfud akan menyampaikan orasi kebangsaan. Ganjar mengajak para santri untuk jihad intelektual di tengah era digital.

Masuk Era Digital, Ganjar Ajak Santri Jihad Intelektual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/WhatsApp-Image-2023-10-02-at-105638-331416191.jpg" alt="Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur M. H. Said Abdullah." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur M. H. Said Abdullah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jelang masa pendaftaran pasangan capres-cawapres yang dibuka KPU RI mulai Kamis (19/10), tampaknya suhu politik terasa makin menghangat. Bukan hanya di kalangan massa akar rumput, melainkan juga di parpol-parpol peserta Pemilu 2024. "Puluhan pertanyaan kawan-kawan wartawan masuk ke handphone saya dua hari terakhir ini. Namun, karena sedang bertugas di Surabaya sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, saya belum sempat membalas pertanyaan tentang situasi politik nasional termutakhir," kata Said Abdullah, ketua DPP PDIP, dalam keterangan tertulisnya kemarin (16/10). Terhadap seluruh dinamika politik menjelang pendaftaran Pilpres 2024, Said menyatakan, PDIP teguh berpendirian untuk menjaga keseluruhan norma konstitusi. Namun, titik tekannya bukan sekadar pada leterlek aturan, apalagi utak-atik aturan. Lebih dari itu, perlunya soal kematangan dalam kepemimpinan. Sebab, ada tanggung jawab sekaligus risiko yang besar pada pundak pemimpin nasional. Memaknai peran itu, lanjut dia, PDIP mengajukan Ganjar Pranowo karena mengawali dengan merit politik yang benar, kiprahnya teruji dalam kepemimpinan sebagai gubernur dua periode di Jateng, suatu jabatan politik satu tingkat di bawah presiden. &rsquo;&rsquo;Rute itu telah kami buktikan melalui jalan politik dari Presiden Joko Widodo saat ini,&rsquo;&rsquo; paparnya. Bagi PDIP, kaderisasi partai adalah jalan untuk menguatkan rekrutmen jabatan-jabatan politik. Tidak ada jalan instan. Semua dijalani dari bawah. &rsquo;&rsquo;Jalan berliku itu juga yang ditempuh Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar, termasuk Presiden Joko Widodo saat ini,&rsquo;&rsquo; ucap dia. Said menyebut, berproses dari bawah adalah jalan untuk menggembleng setiap kader mendapat pengalaman politik yang panjang. PDIP tidak mengenal penugasan instan dan kilat. Sebab, yang dipertaruhkan adalah keselamatan rakyat. &rsquo;&rsquo;Jika tetap memaksakan jalur kilat, PDIP tidak menyediakan prangkonya,&rsquo;&rsquo; kata politikus yang juga anggota DPR RI itu. Said menegaskan, konstitusi dan seluruh aturan tertulis harus ditaati. Namun, hal itu saja tidak cukup. Di luar itu, ada norma etis dan asas kepatutan. Khususnya, menyangkut kepemimpinan nasional. &rsquo;&rsquo;Ibaratnya, pemimpin nasional adalah manusia setengah dewa. Ada kewenangan sangat besar pada kekuasaannya. Pada kekuasaan itu pula bergelayut harapan rakyat,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Karena itu, titik awal keberangkatannya harus bersih dari seluruh beban etis dan asas kepatutan. Apalagi terlibat dalam utak-atik konstitusi demi kursi kekuasaan. &rsquo;&rsquo;Ibu Mega mengajari kita arti kekuasaan. Beliau tidak memaksakan anak-anaknya untuk mendapat karpet merah dan menyingkirkan halangan apa pun demi hal itu. Beliau memberikan tempat bagi kader-kader bangsa yang memang sepatutnya menjadi calon pemimpin nasional yang hebat,&rsquo;&rsquo; katanya. (mar/c7/hud)

PDIP teguh berpendirian untuk menjaga keseluruhan norma konstitusi. Namun, titik tekannya bukan sekadar pada leterlek aturan.

Respons Dinamika Politik, Said Abdullah: Ibu Mega Ajari Arti Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/331613090_783621709952828_3259317416304836240_n-953957018.jpg" alt="Ketua DPP PDIP, Said Abdullah." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP, Said Abdullah.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia Capres dan Cawapres, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan tidak ada jalan pintas untuk kadernya untuk penugasan jabatan politik. Ia menjelaskan bahwa seluruh kader harus jalan dari bawah, menempuh jalan berliku sampai akhirnya ditugaskan. &ldquo;Semua dijalani dari bawah, jalan berliku juga ditempuh oleh Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo&rdquo; ungkap Said pada Senin (16/10). &ldquo;Termasuk Presiden Joko Widodo saat ini,&rdquo; lanjutnya dikutip oleh&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari laman Antara. Ia menilai kaderisasi dalam PDIP dilakukan untuk mempersiapkan kader yang akan maju memperebutkan jabatan politik. &ldquo;Berproses dari bawah adalah jalan untuk menggembleng setiap kader mendapati pengalaman politik yang panjang,&rdquo; jelas Said Abdullah. &ldquo;Pengalaman panjang itulah yang menjadi ilmu kehidupan untuk mematangkan setiap kader agar bisa selesai atas dirinya sendiri,&rdquo; lanjut Legislator asal Dapil Jawa Timur XI itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013080111/tok-mk-tolak-uji-materi-yang-dilayangkan-psi-batas-usia-capres-cawapres-tetap-40-tahun">Tok! MK Tolak Uji Materi yang Dilayangkan PSI, Batas Usia Capres-Cawapres Tetap 40 Tahun</a> Said juga mengungkapkan bahwa keselamatan rakyat dipertaruhkan jika PDIP melakukan penugasan dengan cara jalan pintas. &ldquo;Jika tetap memaksakan jalur kilat, PDI Perjuangan tidak menyediakan &lsquo;perangkonya&rsquo;,&rdquo; tambahnya lagi. Said menyebutkan banyak kader yang berproses dan tumbuh besar di PDIP dan menjadi perhatian banyak pihak, menurutnya partainya merasa terhormat. Nilai yang ditanamkan kepada kader PDIP ialah tumbuh bersama, menumbuhkan jiwa gotong royong dan bekerja sama membesarkan partai. Jika ada watak ada satu atau dua kader memiliki jiwa Individualis yang berlawanan dengan ideologi karena tergiur jabatan politik, menurut Said PDIP akan menghormati pilihan kadernya tersebut. &ldquo;PDI Perjuangan tidak akan menghitung jasa karena setiap kader sesungguhnya sudah diasah jiwa pengorbanan sejak ia menjalani kaderisasi pratama, madya hingga utama,&rdquo; ucapnya lagi. Said mengimbau agar setiap kader dapat bekerja maksimal memenangkan pemilihan untuk partai secara disiplin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013080088/dijadwalkan-hari-ini-sidang-putusan-batas-usia-capres-dan-cawapres-dipimpin-langsung-oleh-ketua-mk">Dijadwalkan Hari Ini, Sidang Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres Dipimpin Langsung oleh Ketua MK</a> &ldquo;Semua kader bantingan, iuran, berbagi waktu, tenaga dan piliran, bahkan di antara mereka ada yang sakit hingga meninggal karena kelelahan,&rdquo; ucap Said Abdullah. &ldquo;Pejuang-pejuang partai inilah yang menggerakan rakyat dalam pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Joko Widodo di DKI Jakarta dan Pilpres, serta Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta dan masih banyak tempat lainnya,&rdquo; tegasnya. Said mengungkapkan hal ini merupakan respons terkait isu terkini jelas pendaftaran Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024. Ia menambahkan partai politik memiliki kewajiban untuk mengajukan Capres dan Cawapres bukan fokus pada aturan apalagi melakukan perubahan aturan. Terakhir ia menjelaskan dalam memimpin, ada tanggung jawab sekaligus risiko besar, maka diperlukan kematangan dalam menjadi pemimpin nasional.***

Jelang putusan MK, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan tidak ada jalan pintas untuk kadernya untuk penugasan jabatan politik.

Jelang Putusan MK Soal Usia Capres dan Cawapres, PDIP Tegas Tidak Ada Jalan Pintas Bagi Kader, Sindir Gibran?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/libatkan-600-ribu-siswa-bidang-pora-pdip-gelar-try-out-sbmptn_m_207792.jpeg" alt="Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat bersama Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Sukur H Nababan didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristyanto di DPP PDIP Cikini." width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat bersama Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Sukur H Nababan didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristyanto di DPP PDIP Cikini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan akan menggelar Program Try Out Nasional Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Agenda itu bakal digelar secara serentak di 34 Provinsi dan Kabupaten, pada Minggu 29 April 2018. Kegiatan ini merupakan program kerja strategis DPP PDI Perjuangan bidang Pemuda dan Olahraga (Pora), yang ditetapkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, pada Rakernas III PDI Perjuangan, di Bali, pada 23-25 February 2018. &ldquo;Program Try Out ini ditujukan agar siswa SMA yang akan melanjutkan ke bangku kuliah, khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki bekal pengetahuan yang mumpuni,&rdquo; ujar Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Sukur H Nababan didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristyanto di DPP PDIP Cikini. Sukur juga menjelaskan, Program Try Out ini merupakan tanggung jawab moral partai dalam membantu dunia pendidikan di Indonesia. &ldquo;Karena itu kita gelar Try Out ini secara serentak di seluruh Indonesia, melalui semua pengurus partai, mulai DPP, DPD, DPC dan PAC di bidang Pemuda dan Olahraga (Pora)," paparnya.&nbsp; Anak buah Megawati yang dikenal sangat loyal ini, mengaku menargetkan sekitar 600 ribu pelajar yang akan mengikuti Try Out. Peserta yang ikut merupakan lulusan SMA/sederajad, atau rentang usia 16-21 tahun. "Mental dan psikologi mereka akan dilatih dalam menghadapi SBMPTN, karena suasana Try Out sama dengan suasana pada saat SBMPTN nanti," tuturnya.&nbsp; Sukur juga berharap, program Try Out yang memang sudah menjadi agenda tahunan Pora PDIP ini, bisa menjadi jembatan bagi semua siswa SMA yang untuk masuk PTN favorit yang ditujunya. "Try Out ini dilaksanakan karena besarnya animo pelajar di sekolah untuk masuk PTN, sekaligus membantu para siswa yang kurang beruntung masuk kampus favorit terbaiknya. Pelajar harus menjadi motor perubahan bagi negeri ini,&rdquo; papar Sukur. Nantinya para peserta Try Out akan mendapatkan sejumlah modul, mulai dari soal ujian, sampai profile setiap PTN terbaik di Indonesia. Kegiatan ini diikuti sekitar 300.000 pelajar yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputr, pada 21 Mei 2016. Try Out SBMPTN 2016 juga mendapat 'REKOR MURI' dengan katagorI peserta&nbsp; terbanyak yang dilakukan serentak se-Indonesia.

Libatkan 600 Ribu Siswa, Bidang Pora PDIP Gelar Try Out SBMPTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/megawati-dipolisikan-ulama-ketua-pdip-itu-kesalahpahaman-saja_m_167936.jpeg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laporan polisi terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Pamekasan, Madura, Jawa Timur, disinyalir bermuatan politis. Kendatipun kasus yang dilaporkan adanya dugaan penistaan agama dan penghinaan terhadap golongan. Hal itu merujuk pada pidato Megawati saat HUT PDIP ke-44 pada Januari 2017 lalu. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menduga pelaporan tersebut adalah kesalahpahaman saja. &lrm;Karena apa yang diungkapkan putri proklamator itu bukan bentuk penodaan agama. "Kalau saya membaca teks (pidato Megawati) itu kontekstual isi dan situasinya. Saya kira ada kesalahpahaman saja," ujar Andreas saat ditemui di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Sabtu (11/11). Anggota Komisi I DPR ini juga menduga pelaporan Megawati ini kental dengan muatan politisnya. Sebab saat ini sudah dimulai tahapan Pilgub di Jawa Timur. "Karena dari pilkada-pilkada sebelumnya ini dijadikan strategi politik dari pihak-pihak tertentu," katanya. Oleh sebab itu, tutur Andreas, apabila pihak-pihak tertentu melakukan cara kotor ini untuk kepentingan politik, maka itu adalah tindakan yang tidak fair. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/10/167606/tuding-pelaporan-ulama-madura-atas-megawati-bernuansa-politis" target="_blank">Megawati Soekarnoputri dilaporkan</a> ke Polda Jawa Timur oleh Mohammad Ali Salim, seorang ulama dari Pondok Pesantren Al-Ishlah Pamekasan. Megawati dilaporkan atas dugaan penodaan agama saat memberikan pidato dalam HUT PDIP ke-44 pada Januari 2017. Laporan itu telah diterima dan ditandangani oleh Kepala Siaga A SPKT Polda Jawa Timur Kompol Daniel Hutagalung dan diberikan nomor TBL/1447/XI/2017/UM/JATIM pada Rabu (8/11) lalu. Dalam laporannya, Megawati disebut telah melanggar pasal 156 KUHP tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.

Megawati Dipolisikan Ulama, Ketua PDIP: Itu Kesalahpahaman Saja

ketua dpp pdip

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua dpp pdip

Berita Terkini