<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/LaNyalla-1.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPR RI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPR RI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penetapan empat tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait penerbitan surat ijin ekspor minyak sawit mentah/Crude Palm Oil (CPO) yang menyeret pejabat Kementerian Perdagangan dan 3 petinggi perusahaan kelapa sawit besar dinilai Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai bukti kerakusan oligarki penguasa sawit.  “Oligarki begitu mempengaruhi kebijakan di pemerintahan. Kementerian yang seharusnya menjaga kuota ekspor dengan memperhatikan Domestic Market Obligation (DMO), malah berbuat sebaliknya, dengan mengeluarkan persetujuan ekspor CPO,” kata LaNyalla kepada wartawan, Rabu (20/4).  LaNyalla menyampaikan, penentuan DMO sebesar 30 persen oleh pemerintah sebenarnya dilakukan untuk menjaga pasokan kebutuhan dalam negeri. Termasuk menjaga supply and demand pabrik minyak goreng.  “Tetapi karena harga ekspor CPO sedang tinggi, dan permintaan di luar negeri banyak, mereka jadi rakus,” imbuhnya.  Kasus ini, lanjut LaNyalla, bukan hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi kerugian perekonomian negara. Akibat kuota DMO yang berkurang, minyak goreng terdampak menjadi langka dan mahal. Sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan uang dari pajak rakyat untuk BLT, agar masyarakat mampu membeli minyak goreng yang mahal.  “Jadi uang negara dikeluarkan untuk mensubsidi kerakusan mereka. Ini kerugian perekonomian negara. Bukan saja kerugian keuangan negara. Ini sudah melampaui batas. Padahal DMO dan DPO (Domestic Price Obligation) adalah atensi langsung presiden, dan yang menjadi garda depan untuk menjaga adalah kementerian perdagangan,” urainya.  Padahal selama ini, kata LaNyalla, perusahaan kelapa sawit besar, termasuk 3 perusahaan yang dinyatakan terlibat oleh Kejagung, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas dan Permata Hijau Grup adalah penerima dana triliunan rupiah dari program proyek BioDiesel dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).  Dari data BPDPKS, sejak 2005 hingga 2021, PT Wilmar Grup menerima Rp 39,52 triliun. Sedangkan PT Musim MAS Grup menerima Rp18,67 triliun dan Permata Hijau Grup menerima Rp 8,2 triliun.  Dia berujar, dari total 6 kegiatan pemanfaatan dana BPDPKS yang berasal dari pungutan ekspor CPO dan produk turunannya, ternyata 80 persen digelontorkan kepada sekitar 10 perusahaan besar Kelapa Sawit untuk subsidi program BioDiesel.  “Sementara dana untuk peremajaan sawit rakyat pada tahun 2016 hingga 2021 misalnya, hanya 5 persen, atau sekitar Rp.6,59 triliun. Jadi pantas saja kesejahteraan petani sawit tak pernah dirasakan dengan adil. Apalagi keinginan Pemerintah Provinsi penghasil agar mendapat Dana Bagi Hasil (DBH), sudah pasti tak akan pernah terealiasi,” ungkapnya.  Celakanya lagi, konsep pengumpulan dana dari pungutan ekspor yang dikumpulkan di BPDPKS penggunaannya ditentukan oleh Komite Pengarah, yang pimpin Menko Perekonomian, yang melibatkan empat pengusaha Sawit besar dalam rapat terkait program BioDiesel.  “BPDPKS hanya jadi kasir aja, ikut apa keputusan rapat-rapat itu. Jadi jangan heran kalau Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menyatakan bahwa ada kelebihan biaya program subsidi BioDiesel yang merugikan negara sebesar Rp.4,2 triliun di tahun 2020,” tukasnya.  Sebelumnya, Kejagung menetapkan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhan (IWW) dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Selain IWW, Kejagung juga menetapkan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka.  IWW sebagai pejabat di Kemendag diduga menerbitkan izin dengan melawan hukum terkait persetujuan ekspor kepada tiga perusahaan itu. Penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-17/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 4 April 2022.

LaNyalla: Korupsi Ekspor Minyak Sawit Mentah Bukti Kerakusan Oligarki!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/DPD-RI-26A.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keinginan Presiden Joko Widodo agar Kementerian dan Lembaga mengurangi belanja impor mendapat dukungan dari Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla mengaku, ia sudah mengingatkan sejak Agustus 2021 lalu terkait hal itu.  LaNyalla sempat mengulas tentang kehadiran banyak marketplace kelas besar di Indonesia, di mana produk yang dijual didominasi produk impor. Sementara anak bangsa kita hanya menjadi drop shipper atau penjual saja di lapak tersebut.  “Saat sidang bersama DPR dan DPD 16 Agustus 2021, Presiden dan Wapres hadir, saya sampaikan dalam pidato saya, bahwa marketplace besar, sekelas unicorn yang ada di Indonesia, faktanya didominasi barang impor dari Tiongkok,” kata LaNyalla, Minggu (27/3).  Mantan Ketua KADIN Jatim itu menyebut, Jokowi memang sangat mendorong unicorn dan decacorn tumbuh di Indonesia. Tetapi perlu digarisbawahi, bahwa mereka juga menjadi penyumbang besar masuknya barang-barang impor.  “Penjualnya orang lokal, produknya impor. Ini tentu membuat prihatin, mengingat nilai transaksi belanja online kita tahun 2020, mencapai angka di kisaran 266 triliun rupiah. Dari angka itu, para penjual hanya mengambil margin dari harga jual, sementara nilai tambah utamanya ada pada produsen di luar negeri,” jelasnya.  Apalagi para decacorn ini semakin membesar di Indonesia. Bahkan ada yang sudah merger, seperti Gojek dan Tokopedia.  “Mereka juga siap-siap IPO untuk menjaring dana publik. Tapi fakta, isi di dalamnya masih lebih banyak barang impor,” imbuh LaNyalla.  “Sebagai amanat kedaulatan, negara harus hadir untuk memastikan bahwa dominasi produk yang ada di market place bukan barang impor. Tetapi memberi ruang, sekaligus memastikan market size ada bagi produk lokal. Jangan dipaksa masuk, tetapi market size-nya sudah dikapling barang impor yang lebih murah,” pungkasnya.

Ketua DPD Ungkap Marketplace Jadi Pintu Masuk Barang Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/la-nyalla-FRIZAL.jpg" alt="Joko Driyono (kanan), Wakil Ketum PSSI dan La Nyalla Mattalitti, mantan ketum PSSI saat menghadiri acara diskusi sepak bola nasional #PSSIHarusBaik di Pena Room, Graha Pena, Surabaya, kemarin (17/12). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Joko Driyono (kanan), Wakil Ketum PSSI dan La Nyalla Mattalitti, mantan ketum PSSI saat menghadiri acara diskusi sepak bola nasional #PSSIHarusBaik di Pena Room, Graha Pena, Surabaya, kemarin (17/12). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta agar revisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT) tidak sekadar lipvservice untuk meredam gejolak penolakan dari publik. Namun benar-benar berpihak pada kaum pekerja.  Pernyataan ini menanggapi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah agar merevisi dan mempermudah persyaratan pembayaran manfaat JHT.  "Saya kira perintah Presiden itu cukup menjawab keberatan publik, terutama kalangan buruh. Kita tunggu implementasinya. Yang terpenting revisi aturan JHT ini mengutamakan kepentingan buruh sebagai pemilik hak dana JHT," kata La Nyalla dalam keterangannya, Rabu (23/2).  Menurut La Nyalla, revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus transparan dan mendengarkan masukan-masukan para calon penerima manfaat.  "Kita harus sadari betul bahwa JHT sebenarnya hak penuh para buruh karena memang itu uang mereka. Para pekerja ini memiliki beban setiap bulannya berupa pemotongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan adalah JHT. Ini perlu ditegaskan karena merupakan tabungan pekerja selama masih aktif bekerja," ujar La Nyalla.  Terlebih iuran JHT sebesar 5,7 per bulan. Sebanyak 3,7 persen dibayar perusahaan dan 2 persen dibayar pekerja yang tertera pada slip gaji. Pekerja bisa mengetahui jumlah saldo JHT secara realtime melalui aplikasi BPJSTKU.  LaNyalla menegaskan akan terus mengawal revisi dari Permenaker tersebut sampai benar-benar berpihak pada rakyat.  "Jangan sampai mereka kesulitan dalam menggunakan uang tabungannya sendiri," tegasnya.  Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo meminta proses pencairan Jaminan Hari Tua yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT dapat dipermudah.

La Nyalla Minta Revisi JHT Tak Sekadar Lip Service

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/LaNyalla-3.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo berpesan agar venue-venue yang digunakan di Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Papua tetap dirawat setelah acara tersebut selesai nanti. Hal disampaikan Jokowi usai meninjau dan meresmikan sejumlah arena PON di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Sabtu (2/10) kemarin.  Menanggapi pernyataan itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya manajemen pengelolaan fasilitas secara profesional.  "Kita sepakat dan mendukung apa yang disampaikan Presiden untuk merawat venue-venue tersebut. Aset tersebut merupakan milik kita sehingga harus dijaga dengan baik. Fasilitas-fasilitas ini akan menjadi kebanggaan Papua, kebanggaan kita semua serta menjadi simbol kemajuan sumber daya manusia Papua," ucap LaNyalla di sela-sela kunjungannya di Papua, Minggu (3/10).  LaNyalla menambahkan, memang sudah seharusnya sejumlah venue tersebut dimanfaatkan dengan baik. Karena fasilitas itu dibangun dengan dana besar dan sudah berstandar internasional.  "Ke depan, venue-venue ini bisa menjadi tempat membina atlet-atlet Papua sehingga dapat berprestasi baik di kancah nasional dan internasional. Bisa juga digunakan untuk pencarian calon-calon atlet atau bibit unggul daerah," ucap dia.  Yang pasti, lanjut LaNyalla, pemerintah daerah bersama masyarakat Papua mempunyai pekerjaan besar usai PON. Ia menegaskan, pengelolaan venue harus dimenej dan perlu perencanaan matang.  "Tentunya agar terawat, venue yang ada harus selalu digunakan. Makanya, ke depan harus diadakan event olahraga yang teragenda dengan baik, mulai skala kabupaten, provinsi maupun nasional bahkan internasional," paparnya.  Selanjutnya, LaNyalla menyarankan pemerintah daerah mengadakan kerja sama dengan universitas, akademisi, pihak swasta dan klub-klub olahraga dalam pemanfaatannya.  "Semakin banyak digunakan di banyak event, tentu saja akan ada pemasukan yang bisa digunakan untuk biaya perawatan yang tentunya tidak murah," tutupnya.

LaNyalla Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Venue Pasca PON XX Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/LaNyalla-1.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPR RI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPR RI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam hari ulang tahun (HUT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke-17, Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti sengaja mengundang Raja dan Sultan dari Nusantara. Menurutnya, Kerajaan Nusantara adalah salah satu entitas yang berjasa dalam lahirnya bangsa dan negara.  La Nyalla menuturkan, sumbangsih Kerajaan Nusantara terhadap lahirnya Indonesia tidak bisa dihapus dari sejarah.  "Indonesia adalah negara besar yang lahir dari sebuah peradaban yang besar dan peradaban yang unggul, yaitu peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, yang mewariskan banyak tradisi dan nilai kepada bangsa ini," ujar La Nyalla, Jumat (1/9).  Mantan Ketua PSSI ini menuturkan, dukungan moril dan materiil juga telah diberikan oleh Raja dan Sultan Nusantara kepada republik ini. Ia melanjutkan, dukungan moril diberikan dengan sikap legowo yang luar biasa dari para Raja dan Sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara.  Sedangkan dukungan materiil diberikan berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan.  Bahkan kata La Nyalla, hingga saat ini sejumlah tanah dan aset Kerajaan Nusantara masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.  "Maka sangat tidak berlebihan bila saya, dan seharusnya kita semua, menyebut bahwa Kerajaan Nusantara adalah salah satu pemilik saham utama negeri ini," katanya.

Kerajaan Nusantara Adalah Salah Satu Pemilik Saham Utama Negeri Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/dpd-ben.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah melalui badan riset, untuk membuat inovasi masker ramah lingkungan. Menurutnya, pada masa pandemi Covid-19, masker menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk digunakan sehari-hari. Namun, limbah masker tersebut belum tertangani dengan baik.  "Limbah masker ini belum tertangani dengan baik. Karena penggunaannya yang terus meningkat, masker pada akhirnya mencemari lingkungan. Saya kira pemerintah perlu mendorong inovasi teknologi masker ramah lingkungan," kata LaNyalla, Rabu (22/9).  Menurut LaNyalla, pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi yang nyaris kolaps, tetapi juga berdampak serius terhadap pencemaran lingkungan hidup, khususnya dari sampah medis.  Berdasarkan studi yang dilakukan University of Southern Denmark, diperkirakan sekitar 129 miliar masker dibuang setiap bulan. Menurut laporan Ocean Asia tahun 2020, sebanyak 1,6 miliar sampah masker global berakhir di lautan.  Jumlah ini setara 5,5 ribu ton sampah plastik dan setara 7 persen pusaran sampah Pasifik. Di perairan Mediterania, masker sekali pakai ini menjerat hewan laut dan membunuhnya.  "Hal itu terjadi karena pemakaian masker dan dibuang tanpa dilakukan pengolahan. Tentu hal ini dapat merusak lingkungan hidup pada jangka panjang," tutur LaNyalla.  Ia menambahkan, selain inovasi teknologi masker ramah lingkungan, solusi jangka pendek untuk mengatasi problematika sampah masker adalah tempat sampah khusus.  "Pemerintah perlu menyiapkan tempat sampah khusus masker sekali pakai, tempat pengumpulan dan pembuangan. Selain itu diupayakan masyarakat menggunakan masker yang dapat digunakan kembali, selain upaya membuat inovasi masker sekali pakai yang ramah lingkungan tadi itu," ujar LaNyalla.  Oleh sebab itu, ia mengapresiasi Kampus ITS yang merancang Zero Mask Waste Box untuk menekan permasalahan limbah masker.  "Teknologi itu dirancang sebagai tempat sampah pengolahan limbah masker sekali pakai. Alat ini dapat mengurangi peningkatan risiko penularan Covid-19," ujar LaNyalla.  LaNyalla menilai pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi mengenai panduan pengolahan sampah masker. Hal itu bertujuan agar masyarakat memiliki tata cara yang benar dalam membuang limbah masker yang tak lagi digunakan.  "Berdayakan pos-pos pelayanan kesehatan, posyandu, kantor RT-RW dan kelurahan serta tempat publik lainnya agar dapat membangun kesadaran masyarakat membuang dan mengolah sampah masker sekali pakai dengan benar agar mengurangi limbah yang semakin hari semakin menggunung," imbau LaNyalla.

Masalah Limbah, Ketua DPD RI Dorong Inovasi Masker Ramah Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/oke-Maike-Henrique-Irine-De-Lima-kiri-Thiago-Apolina-ofisial-Persija.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kabar PSSI akan lakukan naturalisasi terhadap lima pemain remaja asal Brasil menjadi isu hangat di sepak bola Indonesia dalam sepekan terakhir. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti juga berkomentar soal itu. Mantan ketua umum PSSI itu mengingatkan bahwa naturalisasi yang datang dari insisiatif PSSI, harus ada relevansinya. “Nasionalisme itu sekarang sudah bergaul dengan humanisme,” kata LaNyalla dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com. “Jadi sebenarnya naturalisasi itu bukan lagi soal halal atau haram di dunia olahraga. Sehingga seharusnya tidak menjadi kontroversi. Hanya, memang harus ada relevansinya. Artinya naturalisasi yang datang dari inisiatif federasi, hanya relevan jika pemain tersebut ada hubungan sejarah atau darah keturunan,” ungkap mantan ketua Badan Tim Nasional PSSI itu. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/26/08/2020/dari-tiga-tim-arema-fc-yang-paling-semangat-lakukan-naturalisasi/">Dari Tiga Tim, Arema FC yang Paling Semangat Lakukan Naturalisasi</a></li> </ul> LaNyalla menambahkan, hal itu akan menjadi lain jika niat naturalisasi itu datang dari sang atlet bersangkutan. PSSI, tambah LaNyalla, harus mendengar pendapat publik. “Sebab, yang saya dengar, lima pemain muda asal Brazil yang sekarang dititipkan untuk main di sejumlah klub di Indonesia, itu inisiatif PSSI. Maka, wajib mempertimbangkan faktor relevansi tadi,” tandasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/la-nyalla-mattalitti-jagokan-sosok-ini-jadi-ketua-umum-pssi_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> LaNyalla M. Mattalitti ketika membuka Kongres PSSI Jawa Timur 2019 di Surabaya. (Dok Jawa Pos). Jika mengacu Statuta FIFA terkait FIFA Eligibility Rules di pasal 7, lima pemain itu memang tidak memenuhi empat syarat relevansi naturalisasi: yakni, pemain lahir di negara bersangkutan. Atau salah satu orang tua kandung pemain lahir di negara tersebut. Atau kakek/nenek sang pemain lahir di negara tersebut. Dan atau pemain telah menetap di negara tersebut selama lima tahun, terhitung saat usianya mencapai 18 tahun. Isu naturalisasi muncul setelah lima pemain asal Brasil tiba di Indonesia. Kelimanya kini tersebar di tiga tim Liga 1 2020. Mereka adalah Henrique Bartoli Jardim, Gilherme Correa Grillo (Arema FC), Thiago Apolina Pereira, Maike Henrique Irine De Lima (Persija), dan Robert Junior Rodrigues Santos (Madura United). Mereka sama sekali tak ada hubungan apa pun dengan Indonesia. Kelima pemain itu tak pernah main di sini dan bisa jadi juga baru kali ini menginjakkan kaki di sini. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong memang membutuhkan tambahan tenaga ”impor” di skuad didikannya yang disiapkan untuk Piala Dunia U-20 tahun depan itu. Namun, yang dimaui pelatih asal Korea Selatan tersebut hanya mereka yang punya darah atau keturunan Indonesia. "Saya hanya mau mencari pemain berdarah Indonesia saja, itu untuk meng-upgrade lagi satu tingkat kemampuan pemain lokal di sini,” katanya kepada Jawa Pos.

LaNyalla Peringatkan PSSI soal Upaya Naturalisasi Pemain Belia Brasil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/UIN-Gorontalo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perjuangan 9 rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk bertranformasi menjadikan Universitas Islam Negeri (UIN) telah berhasil. Salah satunya IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berhasil melakukan perubahan status kampusnya.  Ketua Tim Transformasi IAIN-UIN Sultan Amai Gorontalo. Dr. Sahmin Madina mengatakan proses perjuangan tersebut, membuahkan hasil setelah rapat yang berlangsung di rumah dinas Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, pada (22/7) kemarin.  Hadir juga dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono serta Sultan Baktiar Najamudin. Juga Menteri Agama Fachrul Razi dan Menpan-RB Tjahjo Kumolo.  Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Sahmin menyampaikan bahwa ini merupakan tahapan penentuan, untuk menjadi IAIN di Gorontalo UIN. Jalan sudah terbuka lebar, tak lama lagi harapan untuk menjadi universtas bakal terwujud.  “Allhamdulillah transformasi 9 IAIN – UIN termasuk IAIN Sultan Amai Gorontalo, merupakan perjuagan yang panjang dengan berbagai tahapan sampai pada final,” kata Dr. Sahmin Madina, mewakili Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/07).  Selain itu, kata dia, dukungan seluruh Civitas Akademi IAIN Sultan Amai, merupakan modal utama dalam perjuangan ini.  “Terima kasih juga kami sampaikan kepada kepada Rektor IAIN Sultan Amai Dr Lahaji, MAg, dan unsur pimpinan Kampus, atas support mereka juga kini berbuah hasil, ” ujar Sahmin.  “Rasa terima kasih juga perlu kami sampaikan bahwa dengan hasil yang telah dicapai ini, semua atas dukungan seluruh Civitas Akademik IAIN, Para Alumni IAIN Sultan Amai.”  Termasuk juga, kata Sahmin, soal pencapaian IAIN sampai seperti ini. Pemerintah pusat meyakini adanya dukungan dari Pemda, sebagai jaminan kesiapan guna meningkatkan status kampus, kebanggan daerah Serambi Madinah.  “Pemerintah kab/kota, Pemerintah Provinsi, Wabil khusus Menteri Agama-RI , Menpan-RB RI serta para Wakil rakyat DPR-RI Rachmat Gobel (Pimpinan DPR-RI) dan DPD-RI Dapil Gorontalo,” pungkasnya.  Kesembilan perwakilan IAIN tersebut, hadir lengkap 9 Rektor dari seluruh Indonesia. Yakni Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jember, Surakarta, Tulungagung, Purwokerto, Ambon, Bengkulu, Samarinda, dan Palu.

Usai Rapat di Rumah La Nyalla, IAIN Gorontalo Akhirnya Bisa Jadi UIN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti

Berita Terkini