<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Profil_Tessa-Mahardika-Sugiarto_MIFTAHUL-HAYAT-01-1570390398.jpeg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (14/4). Upaya paksa penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022.</p> <p>Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto belum bisa menyampaikan informasi perihal tempat yang digeledah. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan itu menyasar rumah kediaman mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.</p> <p>&ldquo;Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,&rdquo; kata Tessa kepada wartawan, Senin (14/4).</p> <p>KPK belum menjelaskan secara rinci apa yang diamankan dari lokasi penggeledahan. &ldquo;Untuk detail penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad untuk mendalami pengurusan dana hibah dan kepemilikan aset yang bersangkutan. Anwar Sadad merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.</p> <p>Materi serupa juga didalami penyidik KPK kepada Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.</p> <p>KPK telah mencegah 21 orang untuk bepergian ke luar negeri. Pengusutan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 itu merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dkk.</p> <p>Sahat Tua Simandjuntak telah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa, 26 September 2023. Sahat juga dihukum uang pengganti sebesar Rp 39,5 miliar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.</p> <p>Sahat terbukti menerima fee dana hibah pokok pikiran masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020&ndash;2022, serta APBD 2022&ndash;2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang. Total anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp 200 miliar.</p>

KPK melakukan penggeledahan di rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya terkait kasus korupsi dana hibah.

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/Sultan-Najamudin-Terpilih-Jadi-Ketua-DPD-Dery-Ridwansah-8JPG-2035438570.jpg" alt="Ketua DPD Terpilih 2024-2029 Sultan Najamudin memberikan sambutan saat sidang pemilihan pimpinan DPD masa jabatan 2024-2029 di Ruang Paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/11/2024) dini hari. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Terpilih 2024-2029 Sultan Najamudin memberikan sambutan saat sidang pemilihan pimpinan DPD masa jabatan 2024-2029 di Ruang Paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/11/2024) dini hari. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bisa menggunakan dana zakat infaq dan sedekah (ZIS).</p> <p>Sebab, selama ini banyak masyarakat menengah atas yang sudah memiliki tradisi memberikan makanan kepada anak sekolah.</p> <p>"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa <em>enggak</em> ya, zakat kita yang luar biasa besarnya kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/1).</p> <p>Ia mengungkapkan, mayoritas masyarakat Indonesia memiliki jiwa gotong royong. Karena itu, sebagai bentuk kebersamaan, perlu pelibatan masyarakat dalam pengelolaan program MBG. "Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada," ucap Sultan.</p> <p>Selain itu, Sultan juga mengaku telah menawarkan sejumlah negara untuk bisa membantu anggaran MBG. Hal itu disampaikan Sultan saat bertemu dengan beberapa duta besar.</p> <p>"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi," lanjut Sultan.</p> <p>Senator asal Bengkulu ini juga menyambut baik langkah Pemerintah Jepang yang ingin berkontribusi dalam program MBG. Di sisi lain, Sultan juga memastikan parlemen akan melakukan pengawalan dan pengawasan dalam program MBG.</p> <p>"Kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada. Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas," pungkasnya.</p>

Mayoritas masyarakat Indonesia memiliki jiwa gotong royong. Karena itu, perlu pelibatan masyarakat dalam pengelo laan program MBG.

Ketua DPD RI Sultan Najamuddin Usul Dana Zakat Dipakai Bantu Program Makan Bergizi Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/23/La-Nyalla-ketua-DPD-332664540.jpg" alt="LaNyalla memastikan bahwa dirinya kembali siap memimpin DPD RI bersama Nono Sampono, Elviana dan Tamsil Linrung untuk periode 2024-2029." width="100%">
<figcaption>LaNyalla memastikan bahwa dirinya kembali siap memimpin DPD RI bersama Nono Sampono, Elviana dan Tamsil Linrung untuk periode 2024-2029.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Puluhan anggota DPD RI petahana yang kembali terpilih dan anggota DPD RI yang baru terpilih untuk masa bakti 2024-2029 sepakat mendukung AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Elviana dan Tamsil Linrung sebagai Paket Pimpinan DPD RI masa bakti 2024-2029. Dukungan itu dinyatakan dalam acara Deklarasi Paket Pimpinan DPD RI 2024-2029 di Telaga Senayan Restoran, Jakarta Pusat, Minggu (23/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota DPD RI terpilih, Fahira Idris meyakini, LaNyalla, Nono Sampono, Elviana dan Tamsil Linrung mampu mewujudkan DPD RI yang semakin kuat dan bermartabat. Salah satunya, kini DPD RI menempatkan peringkat ketiga kepercayaan masyarakat pada tingkat lembaga negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ini artinya, pengabdian kita selama hampir lima tahun bersama Ketua Pak AA LaNyalla Mahmud Mattalitti telah menghasilkan kepercayaan publik yang kuat. Itulah mengapa, pilihan kita hari ini, untuk bersepakat mengawal dan mengantarkan Paket Pimpinan DPD RI masa bakti 2024-2029, sudah sangat tepat," ucap Fahira.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya percaya, Kuartet Negarawan yang kita usung hari ini, akan mampu untuk mewujudkan DPD RI yang semakin kuat dan bermartabat," sambung Senator dapil DKI Jakarta ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, LaNyalla memastikan bahwa dirinya kembali siap memimpin DPD RI bersama Nono Sampono, Elviana dan Tamsil Linrung untuk periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah, saya sendiri, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Pak Nono Sampono, Ibu Elviana, dan Pak Tamsil Linrung, siap mengabdikan diri bersama seluruh Anggota DPD RI, untuk bersama-sama mewujudkan DPD RI yang Kuat dan Bermartabat," ujar LaNyalla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">LaNyalla menjelaskan, DPD RI merupakan rumah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan seluruh stakeholder di daerah. Karena itu, dia mengajak para Senator untuk bersama-sama dalam satu semangat, menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa DPD RI akan tetap mampu memperjuangkan aspirasi daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga DPD RI dapat menampung berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sekaligus dapat menjamin keputusan di tingkat nasional yang terkait dengan kepentingan daerah, diambil melalui mekanisme double check, yang menjamin tersalurkannya aspirasi daerah," ucap LaNyalla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menyangkut penguatan DPD lewat jalur Konstitusi, LaNyalla mengklarifikasi beberapa narasi menyesatkan di luar yang menyatakan seolah dirinya dan Nono Sampono ingin membubarkan DPD RI dengan mengkampanyekan gagasan untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut LaNyalla, narasi itu sengaja disampaikan tidak utuh. Padahal jika mengikuti secara utuh bagaimana hasil keputusan Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli 2023 lalu, justru upaya&nbsp; memperkuat posisi DPD RI sehingga bisa menjadi pembentuk Undang-Undang yang sama dengan DPR RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena penguatan melalui jalur Konstitusi ini adalah dengan cara kembali ke UUD 1945 naskah asli, kemudian dilakukan Amandemen dengan Teknik Adendum. Dimana salah satunya adalah memastikan DPD RI, yang diisi oleh peserta Pemilu Legislatif dari jalur perseorangan memiliki kewenangan pembentukan Undang-Undang secara utuh, seperti halnya DPR RI yang diisi oleh peserta Pemilu Legislatif dari jalur Partai Politik," pungkasnya.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

LaNyalla memastikan bahwa dirinya kembali siap memimpin DPD RI bersama Nono Sampono, Elviana dan Tamsil Linrung untuk periode 2024-2029.

Tak Ada Nama Komeng dalam Paket Pimpinan, LaNyalla Nyatakan Siap Kembali jadi Ketua DPD RI Periode 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pasca-kembalikan-rekom-ke-gerindra-ini-kabar-terbaru-la-nyalla_m_176585.jpeg" alt="La Nyalla Mattalitti" width="100%">
<figcaption>La Nyalla Mattalitti</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengkritik elektabilitas bakal calon presiden (capres) yang digiring melalui angka-angka. Senator asal Jawa Timur ini meminta semua pihak untuk menghentikan kontestasi poktik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme," kata La Nyalla saat berpidato pada sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">La Nyalla juga mengkritisi pemilihan presiden (Pilpres) langsung yang dinilainya merusak kohesi bangsa dan melahirkan politik kosmetik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa di-fabrikasi," ucap La Nyalla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012707992/fotonya-dipasang-bersama-capres-tertentu-jokowi-ya-ndak-apa-boleh-boleh-saja">Fotonya Dipasang Bersama Capres Tertentu, Jokowi: Ya Ndak Apa, Boleh-boleh Saja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, La Nyalla juga menyinggung terkait elektabilitas capres yang digiring melalui angka-angka, lalu disebarkan oleh para buzzer dengan narasi hujatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012712507/jokowi-tegaskan-tantangan-pemimpin-bangsa-itu-harus-bernai-mengambil-keputusan-yang-sulit">Jokowi Tegaskan Tantangan Pemimpin Bangsa itu Harus Bernai Mengambil Keputusan yang Sulit</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka. Lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta," papar La Nyalla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut La Nyalla, narasi itu pada akhirnya membuat rakyat atau pemilih disodori dengan realita yang dibentuk sedemikian rupa. Padahal, negara punya pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia punya pekerjaan yang lebih besar, lebih penting dan lebih mendesak, daripada kita disibukkan oleh hiruk-pikuk dan biaya mahal demokrasi ala barat," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

La Nyalla juga menyinggung soal elektabilitas capres yang digiring melalui angka lalu disebarkan oleh para buzzer dengan ujaran kebencian.

La Nyalla Sebut Pemilihan Langsung Presiden Hanya Melahirkan Politik Kosmetik dan Merusak Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/DPD-1-1.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Kehormatan (BK) DPD RI memutuskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik sebagaimana yang diadukan anggota DPD RI asal Gorontalo, Fadel Muhammad. Karena itu, Badan Kehormatan DPD RI memberikan rehabilitasi bagi LaNyalla berupa pemulihan nama baik dan kehormatan.<br /> <br /> “Menyatakan Ir H AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tidak terbukti melanggar peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib dan peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2018 tentang Kode Etik," kata Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy dalam keterangannya, Senin (12/12).<br /> <br /> LaNyalla dalam Keputusan BK DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 diberikan rehabilitasi sejak ditetapkan 17 November 2022. Keputusan itu ditetapkan dalam sidang etik BK Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 pada 17 November 2022 dan diteken oleh Ketua BK DPD RI, dan 3 Wakil Ketua yakni Made Mangku Pastika, Eni Sumarni dan Marthin Billa.<br /> <br /> "Memberikan rehabilitasi kepada Ir H AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berupa pemulihan nama baik dan kehormatan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan," tegasnya.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, Fadel Muhammad mengadukan LaNyalla ke Badan Kehormatan DPD RI setelah dirinya dicopot sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI. Fadel mengatakan, kedudukan dirinya sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 sah menurut hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br /> Dia menegaskan, telah bekerja dan menjalankan tugas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk menjalankan Pasal 138 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tentang Tata Tertib (Tatib), yang mengamanatkan dirinya untuk menyampaikan laporan kinerja di hadapan sidang paripurna DPD.<br /> <br /> "Mekanisme mosi tidak percaya, tidak ada dalam aturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan tata tertib, maupun aturan lain yang ada di DPD dan MPR. Jadi, segala bentuk usulan atau yang diistilahkan 'pengambilalihan mandat' oleh sejumlah anggota DPD adalah inkonstitusional," ujar Fadel, Jumat (19/8) lalu.<br /> <br /> Ia menduga Ketua DPD RI melakukan tindakan manipulasi acara Sidang Paripurna ke-2 Masa Sidang I tahun 2022/2023 tanggal 18 Agustus 2022, yang melahirkan keputusan Sidang Paripurna pemberhentian atau penggantian dirinya sebagai pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI periode 2019-2024, dan pemilihan calon pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI.<br /> <br /> Sementara itu, LaNyalla menegaskan pimpinan MPR RI dari unsur DPD yang diawali dengan surat pernyataan mosi tidak percaya yang menarik dukungan terhadap Fadel merupakan aspirasi dari sebagian besar anggota DPD. Lalu, aspirasi itu ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPD RI.<br /> <br /> "Saya jelaskan bahwa sebagai Ketua DPD, saya hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan DPD yang diatur dalam Peraturan Nomor 1 tahun 2002 tentang tata tertib dalam Pasal 57, yaitu pimpinan DPD mempunyai tugas memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan," tegas LaNyalla menandaskan.

LaNyalla Tak Langgar Tata Tertib soal Pencopotan Fadel dari Pimpinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/LA-NYALA-08.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot kinerja BPOM dalam penarikan obat sirop terkait kasus gagal ginjal pada anak.<br /> <br /> Menurut LaNyalla yang sedang kunjungan dapil di Jawa Timur, langkah menarik obat sirop dari pasaran mengundang pertanyaan.<br /> <br /> "Keputusan ini menimbulkan tanya. Sebab, seluruh obat yang ditarik itu memiliki izin edar dari BPOM. Termasuk, obat yang diduga mengandung Etilena Glikol (EG) dan Dietilena Glikol (DEG)," ujar LaNyalla, Selasa (8/11/2022).<br /> <br /> Dengan keluarnya izin edar, LaNyalla menilai BPOM seharusnya telah menjamin keamanan obat-obat sirop yang beredar di pasar.<br /> <br /> "Makanya menjadi sebuah ironi jika BPOM kemudian menarik obat-obatan sirop yang awalnya telah mereka beri izin edar. Artinya, BPOM tidak bisa lepas tangan terhadap kondisi yang terjadi saat ini," ujarnya.<br /> <br /> LaNyalla pun meminta BPOM secepatnya memeriksa kandungan pelarut pada semua jenis Vaksin Imunisasi yang diberikan kepada bayi dan anak-anak.<br /> <br /> “Karena ada testimoni orang tua korban, anaknya tidak pernah minum obat sirop, tetapi terpapar gagal ginjal akut dan meninggal,” tandasnya.<br /> <br /> Senator asal Jawa Timur itu berharap BPOM memberikan keterangan kepada publik mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi.<br /> <br /> Ditambahkan LaNyalla, BPOM juga jangan saling lempar ke Kementerian Perdagangan soal impor bahan baku EG dan DEG, karena regulasi yang tidak diatur BPOM untuk masuk dalam kategori bahan baku obat.<br /> <br /> “Justru seharusnya masuk dalam kategori bahan baku obat. Sehingga seharusnya masuk kategori lartas (larangan terbatas, red),” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu.<br /> <br /> Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memutuskan untuk mencabut izin edar tiga industri farmasi yang dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku pelarut Propilen Glikol dan produk jadi mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) melebihi ambang batas aman.

Semua Obat yang Ditarik Ada Izin Edar, Ketua DPD Minta Penjelasan BPOM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/DPD-1-1.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan pemerintah untuk menjamin akses bagi peternak kecil dan mandiri.<br /> <br /> "Rencana pemerintah memberikan subsidi pakan ternak cukup positif. Apalagi tujuannya untuk melakukan stabilisasi harga daging dan telur. Tapi, subsidi itu harus benar-benar tepat sasaran," kata LaNyalla, Kamis (3/11/2022)<br /> <br /> Menurutnya, peternak skala kecil dan mandiri harus mendapatkan manfaat dari program ini.<br /> <br /> "Karena merekalah sebenarnya objek dari subsidi. Oleh sebab itu, kebijakan subsidi pakan ternak harus dipastikan tidak meleset dan sampai ke mereka yang membutuhkan," katanya.<br /> <br /> Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, selama ini yang diuntungkan pasar adalah peternak korporasi.<br /> <br /> "Dengan modal yang besar serta akses pasar yang kuat, peternak korporasi jelas lebih diuntungkan dalam kondisi harga yang tidak stabil. Di sisi lain, peternak skala kecil dan mandiri terancam gulung tikar alias bangkrut," ujarnya.<br /> <br /> LaNyalla juga berharap subsidi dapat berkontribusi maksimal terhadap stabilitas harga produksi.<br /> <br /> "Jangan sampai subsidi hanya dapat dinikmati oleh pemodal besar sedangkan peternak kecil hanya menonton dan dapat angin surga semata. Kan kasian," ujarnya.

LaNyalla Minta Peternak Kecil Dapat Akses Subsidi Pakan Ternak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Panglima-TNI-Sambangi-Rumah-Ketua-DPD-RI-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Ketua DPD RI  AA LaNyalla Mahmud. Foto:  Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI  AA LaNyalla Mahmud. Foto:  Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan tanggapan serius atas pernyataan Masinton Pasaribu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Masinton menduga dana dugaan korupsi ekspor CPO mengalir ke partai politik.<br /> <br /> Anggota komisi keuangan itu mengaku memiliki sejumlah informasi kasus dugaan korupsi tersebut merupakan urunan dana (<em>fundraising</em>) untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden. LaNyalla mendesak aparat hukum segera menindaklanjuti dugaan tersebut agar tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.<br /> <br /> "Saya kira informasi tersebut perlu ditindaklanjuti agar tak menimbulkan kecurigaan dan kegaduhan. Saya kira informasi ini perlu di dalami aparat penegak hukum," kata LaNyalla.<br /> <br /> Senator asal Jawa Timur itu menilai apabila informasi penyelewengan ini berkaitan dengan wacana penundaan Pemilu 2024, hal tersebut amat memalukan. "Saya meminta aparat agar transparan dalam temuan penyelidikan terkait dengan kelangkaan minyak goreng kepada masyarakat," tegas LaNyalla.<br /> <br /> Oleh karenanya, ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi dan mengawal penyelidikan kasus ini jangan sampai menguap begitu saja, apalagi jika sampai pelaku lolos dari jerat hukum. Menurutnya, jika negara dikelola oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya akan membawa negara ini pada kehancuran yang mendalam serta kerusakan berbagai aspek.<br /> <br /> "Keserakahan akan membawa bangsa ini pada kehancuran dan kekacauan. Di sinilah letaknya kekuatan pemimpin bangsa agar mampu mengendalikan para pembantunya agar tidak berbuat kerugian terus-menerus," ujar LaNyalla.

Dana Korupsi CPO Diduga Mengalir ke Parpol, LaNyalla Minta Usut Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/DPD-MALA.jpg" alt="Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kanan)  saat menghadiri sidang bersama DPR dan DPD 16 Agustus 2021 bersama Presiden Joko Widodo dan dan Wapres Kiai Haji Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kanan)  saat menghadiri sidang bersama DPR dan DPD 16 Agustus 2021 bersama Presiden Joko Widodo dan dan Wapres Kiai Haji Ma</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com - </strong>Keinginan Presiden Joko Widodo agar Kementerian dan Lembaga mengurangi belanja impor mendapat dukungan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Bahkan dirinya sudah mengingatkan sejak Agustus 2021 lalu terkait hal itu.<br /> <br /> Ketika itu, LaNyalla memang mengulas tentang kehadiran banyak marketplace kelas besar di Indonesia, dimana produk yang dijual didominasi produk impor. Sementara anak bangsa kita hanya menjadi drop shipper atau penjual saja di lapak tersebut.<br /> <br /> “Saat sidang bersama DPR dan DPD 16 Agustus 2021, Presiden dan Wapres hadir, saya sampaikan dalam pidato saya, bahwa marketplace besar, sekelas unicorn yang ada di Indonesia, faktanya didominasi barang impor dari Tiongkok,” tandas LaNyalla, Minggu (27/3/2022).<br /> <br /> Soal itu, tambah mantan Ketua KADIN Jatim itu, perlu ia sampaikan, karena Presiden Jokowi sangat mendorong unicorn dan decacorn tumbuh di Indonesia. Tetapi perlu digarisbawahi, bahwa mereka juga menjadi penyumbang besar masuknya barang-barang impor.<br /> <br /> “Penjualnya orang lokal, produknya impor. Ini tentu membuat prihatin, mengingat nilai transaksi belanja online kita tahun 2020, mencapai angka di kisaran 266 triliun rupiah. Dari angka itu, para penjual hanya mengambil margin dari harga jual, sementara nilai tambah utamanya ada pada produsen di luar negeri,” jelasnya.<br /> <br /> Apalagi para decacorn ini semakin membesar di Indonesia. Bahkan ada yang sudah merger, seperti Gojek dan Tokopedia. “Mereka juga siap-siap IPO untuk menjaring dana publik. Tapi fakta, isi di dalamnya masih lebih banyak barang impor,” imbuh LaNyalla.<br /> <br /> “Sebagai amanat kedaulatan, negara harus hadir untuk memastikan bahwa dominasi produk yang ada di market place bukan barang impor. Tetapi memberi ruang, sekaligus memastikan market size ada bagi produk lokal. Jangan dipaksa masuk, tetapi market size-nya sudah dikapling barang impor yang lebih murah,” pungkasnya.

Soal Impor, LaNyalla Sudah Ingatkan Sejak Agustus 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/minyak-goreng-surabaya.jpg" alt="ANTISIPASI KELANGKAAN: Pedagang antre membeli minyak goreng curah di Pasar Tambakrejo. Minyak goreng curah di bawah pengawasan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ini dijual untuk pedagang dengan harga Rp 10.500 per liter dan untuk konsumen Rp 11.500 per lite" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI KELANGKAAN: Pedagang antre membeli minyak goreng curah di Pasar Tambakrejo. Minyak goreng curah di bawah pengawasan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ini dijual untuk pedagang dengan harga Rp 10.500 per liter dan untuk konsumen Rp 11.500 per lite</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah diminta serius perhatikan kelangkaan bahan pangan jelang bulan suci Ramadan. Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti tak menginginkan, terjadi kelangkaan bahan pangan yang merata di semua wilayah.<br /> <br /> “Di sejumlah daerah sudah mulai terjadi krisis pangan. Hal ini harus segera diatasi. Jangan sampai rakyat semakin menderita,” kata LaNyalla Mattalitti kepada wartawan, Jumat (4/3).<br /> <br /> Menurut LaNyalla, menjelang dan selama Ramadan, biasanya permintaan pasar terhadap kebutuhan pangan cukup tinggi. Sehingga pasokan pangan terhadap masyarakat harus segera didistribusikan.<br /> <br /> “Jangan terlambat dan slow respon, karena fenomena ini terjadi tahunan. Tetapi untuk saat ini menjadi lebih serius karena sejumlah bahan pokok naik harga dan langka di pasaran,” tegas LaNyalla.<br /> <br /> Tingginya harga bahan pokok, lanjut LaNyalla, tentu sangat membebani masyarakat. Sebab, sejak terdampak pandemi Covid-19, masyarakat masih berjuang keras agar ekonomi domestik dapat bergerak.<br /> <br /> Keluhan warga di berbagai daerah terhadap langkanya minyak goreng, tingginya harga daging ayam, pasokan tempe tahu yang semakin sedikit, serta melonjaknya harga daging sapi serta tingginya harga sayuran, termasuk cabai, bawang serta jenis komoditi lainnya menjelang Ramadan harus direspon dengan cepat.<br /> <br /> Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu mengkhawatirkan, selain pasokan pangan yang kurang, kenaikan harga juga melambung di luar akal sehat. Karena itu, LaNyalla meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kerawanan pangan yang terjadi merata di seluruh daerah di Indonesia.<br /> <br /> “Saya meminta pemerintah segera memperbaiki skema distribusi pangan untuk mengantisipasi kerawanan. Sebab sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dan menjadi bagian dari kedaulatan pangan bangsa,” ucap LaNyalla menandaskan.

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Benahi Kelangkaan Pangan Jelang Ramadan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua dpd ri

Berita Terkini