<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/WhatsApp-Image-2025-05-21-at-220321-3108593258.jpeg" alt="Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin meminta Kepala Daerah dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Sadewa, tak berpolemik soal data Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang disinyalir tersimpan di perbankan. Pemerintah Daerah, kata Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu, mesti mawas diri dan fokus meningkatkan belanja modal yang dinilai Masih cukup rendah hingga akhir Oktober. Menteri Keuangan berhak memantau dan mengawasi Penggunaan setiap rupiah yang dialokasikan pusat ke daerah. "Sangat wajar jika Menteri Keuangan geram dengan fenomena parkir APBD di Bank selama ini. Karena memang realisasi belanja di sebagian besar Pemda justru melambat di tengah melambatnya ekonomi di daerah," ujar Sultan&nbsp;lewat keterangan resminya pada Rabu (23/10). Menurut kementerian Dalam Negeri, hingga 30 September 2025, realisasi belanja daerah justru menurun menjadi 56,07 persen atau Rp 770,13 triliun, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2024 sebesar 57,20 persen atau Rp 817,79 triliun. "Pemda sebagai pelaksaan Otonomi Daerah tentunya memiliki kewenangan untuk mengatur belanja daerah secara mandiri. Setiap Kepala Daerah memiliki caranya masing-masing dengan mempertimbangkan banyak faktor dalam mengelola Keuangan Daerah," tegas Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. "Kami memaklumi lambatnya realisasi belanja Daerah sedikit banyak diakibatkan oleh proses adaptasi visi kepemimpinan dan perencanaan Kepala daerah pasca Pilkada serentak. Kami sangat meyakini tidak semua Pemda sengaja menempatkan APBD dalam bentuk deposito dengan harapan keuntungan," tutur dia. DPD RI, ungkap Sultan, mengapresiasi kinerja Kepala Daerah, sepanjang tahun ini pendapatan APBD mencapai 70,27 persen atau Rp 949,97 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 67,82 persen atau Rp 918,98 triliun. "Kita berharap agar di tahun-tahun yang akan datang, pemerintah Pusat Dan Daerah dapat bersinergi menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Nasional, sehingga kualitas belanja daerah Dan pusat dapat meningkat secara efektif Dan efisien,"&nbsp;pungkasnya.

Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, meminta Kepala Daerah dan Menkeu tidak berpolemik soal TKD yang Mengendap di Bank.

Ketua DPD Minta Kepala Daerah dan Menkeu Purbaya Tak Berpolemik Soal TKD yang Mengendap di Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/sultan-3278942919.jpeg" alt="Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan 4 Pulau ke wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai keputusan yang tepat dan bijaksana. Selain bertujuan mengakhiri polemik yang berkembang, menurut mantan wakil gubernur Bengkulu itu, keputusan tersebut sudah dilakukan dengan proses musyawarah antar pihak terkait secara objektif dalam suasana kekeluargaan dan kebesaran jiwa. karena pada dasarnya ke-empat Pulau tersebut adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kami tentunya sangat mengapresiasi upaya presiden Prabowo yang meskipun dalam kesibukannya melakukan lawatan ke luar negeri tetap memberikan atensi serius untuk menyelesaikan silang sengketa kepemilikan 4 Pulau antara Daerah Istimewa Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara", ujar Sultan melalui keterangan resminya, Rabu (18/6). Menurutnya,&nbsp;sejak awal pihaknya melalui para Senator (anggota DPD) asal Aceh sudah memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Meski demikian DPD RI juga sangat menghormati tugas dan kewenangan pemerintah melalui kementerian Dalam Negeri dalam melakukan kajian dan menetapkan batas atau pembaharuan wilayah administratif terhadap suatu daerah dengan memperhatikan kepentingan pembangunan nasional dan efektifitas pelayanan publik di daerah. "Yang paling penting adalah bahwa kesalah pahaman ini telah selesai dan ke depan kita ingin pengembangan potensi, terutama potensi pariwisata dari keempat Pulau ini dapat dioptimalkan oleh pemerintah DI Aceh. Kami melihat ada potensi wisata berskala internasional yang tidak kalah indahnya dengan Maladewa di Pulau-pulau tersebut," tutur mantan aktivis KNPI itu. Sultan mengungkapkan, pada prinsipnya kedua provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung tetap akan memiliki kepentingan terhadap keempat Pulau itu. Karena jika potensi wisata ini dikembangkan secara serius saya kira Provinsi Sumatera Utara pun akan memperoleh dampak yang signifikan. "Tidak penting status dan kepemilikan 4 Pulau tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah Daerah baik Singkil (Aceh) maupun Tapanuli Tengah (Sumut) dapat mengkapitalisasi peluang bisnis dan perdagangan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar Pulau-pulau tersebut," pungkasnya.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan 4 Pulau ke wilayah Provinsi Aceh.

Presiden Prabowo Kembalikan 4 Pulau Ke Wilayah Aceh, Ketua DPD Dorong Optimalisasi Potensi Wisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/WhatsApp-Image-2025-05-21-at-220321-3108593258.jpeg" alt="Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung penuh program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming. Dukungan DPD RI terhadap program-program prioritas pemerintah itu tertuang dalam surat edaran (SE) ketua DPD RI Nomor HM.03.00/1122/DPDRI/IV/2025 yang ditujukan kepada semua Senator dan juga ditembuskan kepada semua kepala daerah. "Sikap DPD RI secara kelembagaan sangat jelas terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan dan MBG. Sehingga kami merasa perlu untuk secara aktif mendukung penuh upaya Pemerintah dalam mensukseskan Program-program tersebut dengan kewenangan dan fungsi yang ada," ujar Sultan, Kamis (22/05). Sultan mengatakan, program prioritas pemerintah terutama ketahanan pangan dan MBG merupakan kebijakan nasional yang urgent dan visioner. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemandirian nasional terhadap pangan dan peningkatan SDM sangat menentukan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. "Melalui surat edaran tersebut Kami mendorong agar semua anggota DPD RI untuk aktif berkoordinasi dengan semua pihak terkait khususnya pemerintah daerah untuk mendukung program ketahanan pangan dan MBG", tegasnya. Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menjelaskan bahwa sejauh ini beberapa anggota DPD telah memulai program ketahanan pangan nasional di daerah. Misalnya Senator Angelo wake kako dari NTT yang sudah memulai program penanaman jagung. Juga Senator Bahar Buasan yang konsen mengembangkan produk hortikultura unggulan dan agrowisata di Bangka Belitung. "Alhamdulillah hampir semua Senator menyambut baik dan antusias mendukung dan bersedia terlibat aktif dalam program ketahanan pangan Presiden, terutama setelah dilantiknya sektretaris jenderal DPD RI yang baru Irjend pol Muhammad Iqbal. Kami optimistis, dengan reputasi dan pengalaman pak Sekjend akan memperkuat visi kolaborasi lembaga DPD dengan semua stakeholder di pusat untuk memastikan program prioritas pemerintah terealisasi secara efektif di daerah," ungkapnya. Karena salah satu persoalan yang muncul saat ini, ungkap Sultan, adalah tentang penyediaan lahan pertanian oleh pemerintah daerah dan tentunya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu peran koordinasi dan mediasi DPD sangat dibutuhkan dalam mendorong percepatan realisasi program prioritas pemerintah di daerah. "Dalam masa reses ini Kami akan menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan para kepala daerah dan stakeholder terkait guna bergotong royong mensukseskan agenda ketahanan pangan dan program MBG di daerah", terangnya. Sultan mengungkapkan, bersama Sekjend DPD RI yang baru pihaknya sedang menyiapkan program "Senator Menanam". "DPD RI akan merilis program Senator Menanam yang fokus pada pengembangan pangan lokal di setiap daerah. Tagline-nya "Pangan Lokal untuk Ketahanan Nasional,"&nbsp;pungkasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung penuh program ketahanan pangan.

Ketua DPD RI: Semua Senator Antusias Dukung Program Prabowo-Gibran Soal Ketahanan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/JKT_Sidang-Paripurna-MPR_MIFTAHUL-HAYAT-14-1736601638.jpeg" alt="Anggota MPR RI dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani&nbsp;(kanan) dan Himmatul Aliyah (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Anggota MPR RI dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani&nbsp;(kanan) dan Himmatul Aliyah (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani akhirnya terpilih sebagai ketua MPR. Kesepakatan itu diambil dalam rapat gabungan antara pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD di ruang Komisi II DPR. &rdquo;Calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan Fraksi Partai Gerindra. Dia sahabat saya, kolega saya, di pimpinan MPR periode kemarin. Namanya Bapak Haji Ahmad Muzani," kata Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah. Pengesahan Muzani akan digelar dalam rapat paripurna pagi ini. Nanti Muzani ditemani wakil ketua yang merupakan utusan masing-masing fraksi partai dan DPD. Yakni, 8 orang perwakilan fraksi dan 1 orang perwakilan DPD. Keputusan terpilihnya Muzani relatif tidak biasa. Dalam tradisinya, ketua MPR dijabat oleh partai pemenang kedua pemilu. Meskipun, hal itu tidak diatur secara eksplisit dalam UU MD3 layaknya jatah ketua DPR yang diplot untuk pemenang pemilu. Namun, Sekjen Golkar Sarmuji tidak sepakat jika hal itu disebut sebagai tradisi. Sebab, baru terjadi beberapa kali. Yang jelas, pihaknya tidak mempersoalkan meski Golkar tak menjadi ketua MPR. Dia beralasan, sistem kerja MPR adalah musyawarah. Sehingga semua pimpinan punya peran. &rdquo;Karena permusyawaratan, jadi dimusyawarahkan," ujarnya. Dalam urusan bernegara, dia menilai tidak perlu ada dikotomi rela atau tidak. Yang terpenting adalah kesepakatan terbaik untuk bangsa. &rdquo;Jadi, kalau kita sudah bicara nasionalisme tentang negara, kita pasti ingin yang terbaik,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Berdasar informasi yang beredar, Golkar rela melepas jatah ketua MPR dengan kompensasi mendapat lima kursi menteri. Namun, Sarmuji menepis isu itu. Kalaupun Golkar mendapat banyak menteri, dia mengklaim karena banyaknya kader potensial. &rdquo;Bukan karena tukar ini, tukar itu,&rsquo;&rsquo; bantahnya. Drama Penetapan Ketua DPD <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/Sultan-Najamudin-Terpilih-Jadi-Ketua-DPD-Dery-Ridwansah-3JPG-2822750914.jpg" alt="Ketua DPD Terpilih 2024-2029 Sultan Najamudin mendapat ucapan selamat dari rekan sesama anggota DPD lainnya usai terpilih saat sidang pemilihan pimpinan DPD masa jabatan 2024-2029 di Ruang Paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/11/2024" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Terpilih 2024-2029 Sultan Najamudin mendapat ucapan selamat dari rekan sesama anggota DPD lainnya usai terpilih saat sidang pemilihan pimpinan DPD masa jabatan 2024-2029 di Ruang Paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/11/2024</figcaption>
</figure> Sultan Bachtiar Najamudin terpilih sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dia berhasil mengalahkan La Nyala Mattalitti yang berupaya menduduki kursi ketua untuk kali kedua. Proses terpilihnya Sultan sempat memicu dinamika. Saat pembahasan tata tertib, terjadi ketegangan. Sebelum akhirnya disepakati dan dilanjutkan dengan voting. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015155128/raih-dukungan-terbanyak-di-dpd-anak-menkumham-jadi-wakil-ketua-mpr">Raih Dukungan Terbanyak di DPD, Anak Menkumham jadi Wakil Ketua MPR&nbsp;</a> Voting dilakukan dengan sistem paket. Paket pertama diketuai Sultan Najamudin dengan calon wakil ketua GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Kemudian, paket kedua diketuai La Nyalla Mattalitti dengan calon wakil ketua Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Ihsan. Dalam voting, dari 151 voters, paket Sultan berhasil mengumpulkan 95 suara. Sementara La Nyalla memperoleh 56 suara. (far/c6/oni)

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani akhirnya terpilih sebagai ketua MPR. Kesepakatan itu diambil dalam rapat gabungan antara pimpinan fraksi

Muzani Pimpin MPR, Sultan Najamudin Terpilih Ketua DPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64576_83676_Irman-Gusman.jpg" alt="Irman Gusman" width="100%">
<figcaption>Irman Gusman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) DPD RI di daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar), pada Sabtu (13/7). PSU yang dijadwalkan pada Sabtu (13/7) itu besok merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Irman Gusman. Irman Gusman merupakan calon anggota DPD Peserta Pemilu 2024 dari Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU No. 1042 Tahun 2023 tentang DCS Anggota DPD Nomor urut 7 dalam pemilu 2024 pada Lampiran III Dapil Provinsi Sumatera Barat. Namun, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPD Pemilu 2024 tanggal 3 November 2023 pada Lampiran III Dapil Provinsi Sumatera Barat, yang berdasarkan Putusan SPPU PTUN Jakarta No.600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT sudah dinyatakan tidak berlaku sejak 19 Desember 2023. Namun, MK mengabulkan permohonan yang dilayangkan Irman merupakan mantan terpidana kasus korupsi yang sebelumnya terjerat di KPK. Dalam Keputusan KPU Nomor 789 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, nama Irman Gusman telah masuk dalam DCT. Hal itu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Kini, total terdapat 16 calon DPD dapil Sumbar yang tercatat dalam DCT, Irman Gusman mendapatkan nomor urut 7. Adapun, Irman Gusman merupakan putra Minangkabau yang lahir pada 11 Februari 1962. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI sejak 2009 hingga diberhentikan pada 2016 setelah tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Irman Gusman memulai karier politiknya sejak 1999 dengan menjadi anggota MPR RI Fraksi Urusan Daerah Sumatera Barat. Pada pemilihan umum 2004, Irman yang dikenal sebagai penggagas lahirnya DPD RI, terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dengan perolehan suara tertinggi sebesar 348.195 suara. Ia juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPD RI bersama Laode Ida mendampingi Ginandjar Kartasasmita sebagai Ketua DPD RI pada periode pertama. Selanjutnya, pada Pemilu 2009 Irman Gusman kembali duduk untuk periode kedua DPD RI dengan perolehan suara tertinggi sebesar 293.070 suara. Ia terpilih menjadi Ketua. Bahkan, pada Pemilu 2014, Irman kembali terpilih untuk periode ketiga DPD-RI dengan perolehan suara tertinggi sebesar 407.443. Ia juga kembali terpilih sebagai Ketua. Pada 5 Oktober 2016, Irman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD RI. Hal itu menyusul penangkapannya dalam operasi tangkap tangan KPK pada 17 September 2016 atas dugaan korupsi terkait pengurusan kuota gula impor. Irman menjadi anggota DPD pertama yang terjaring OTT KPK. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Februari 2017, majelis hakim memvonis Irman dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Hukuman Irman dikurangi berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) menjadi 3 tahun penjara. Kini, Irman Gusman mencoba peruntungan lagi setelah memenangkan gugatan di MK. Irman Gusman kembali manu sebagai caleg Anggota DPD RI dapil Sumbar.

Mantan terpidana kasus korupsi, Irman Gusman, mengadu peruntungan sebagai senator dari dapil Sumbar lewat pemungutan suara ulang DPD RI.

Pernah Jabat Ketua DPD hingga Jadi Terpidana Kasus Korupsi, Irman Gusman Ikut Kontestasi Senator di PSU DPD RI Dapil Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DPD-RI.jpg" alt="Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menertibkan peredaran kosmetik ilegal yang dijual secara daring karena dikhawatirkan membahayakan kesehatan masyarakat.  "Saya minta BPOM selaku lembaga pengawas segera melakukan upaya untuk mencegah peredarannya," kata AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.  Dia mengatakan peredaran kosmetik tersebut dikhawatirkan membahayakan kesehatan pengguna, terutama kaum perempuan.  "Dengan semakin mengetatkan pengawasan, termasuk melakukan patroli siber khususnya di platform media sosial diharapkan dapat mencegah peredarannya," katanya.  Menurut LaNyalla, BPOM harus bersinergi dan berkolaborasi dengan kepolisian untuk melakukan penertiban.  Pasalnya, kata dia, selain produsen kosmetik ilegal akun-akun yang menjual produk juga harus ditindak.  Saya sepakat pelaku harus ditindak tegas dengan pidana sesuai undang-undang agar ada efek jera. Produknya ditarik dari pasaran, kemudian akun-akun yang menjual harus dihentikan," katanya.  LaNyalla juga meminta BPOM dan instansi terkait lainnya untuk memberi edukasi baik terhadap penjual maupun pengguna.  "Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa produk asli seperti apa, supaya mereka tahu. Karena produk ilegal yang belum mendapat persetujuan BPOM ini sangat berbahaya," katanya.

Sorot BPOM, Ketua DPD RI Minta Peredaran Kosmetik Ilegal Ditertibkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1648988780257.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Dardak." width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Dardak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak akhirnya muncul sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Atas keputusan itu, sejumlah DPC mempertanyakan keputusan DPP (DPP) Partai Demokrat.  Dalam Musyawarah Daerah (Musda) Jatim selain nama Emil Elestianto Dardak, nama Bendahara DPC Partai Demokrat Bayu Airlangga juga muncul. Emil Dardak hanya meraih 13 dukungan DPC berbanding jauh dengan Bayu Airlangga yang meraih 25 dukungan DPC.  Salah satu yang mempertanyakan hal itu adalah Ketua DPC Kota Madiun Istono. Dia menilai keputusan AHY tidak demokratis. ”Saya kira tidak perlu Musda kalau ujungnya ditentukan elite partai. Demokrat yang selama ini menyuarakan pentingnya kepemimpinan yang demokratis di era reformasi, akhirnya tenggelam dengan keputusannya sendiri dalam menentukan ketua di Jatim,” papar Istono pada Minggu (3/4).  Istono meminta AHY menjelaskan kepada 25 DPC pendukung Bayu Airlangga. Misalnya, apa kekurangan menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo tersebut. Apalagi, Bayu lebih lama bergabung dan diklaim loyal kepada Demokrat Jatim.  ”Ketum AHY harus menjelaskan kepada kami 25 DPC pendukung Bayu, di mana titik kekurangan Bayu dalam membangun jaringan membesarkan Demokrat Jatim? Benarkah loyalitas Bayu terhadap Ketum dan Demokrat diragukan,” papar Istono.  Dia mengaku mencurigai begal-begal politik yang mewarnai keputusan AHY dalam Musda Demokrat Jatim. ”Ada apa dengan Demokrat Jatim yang merupakan tanah kelahiran Pak SBY? Kami sangat sakit begitu keputusan-keputusan besar yang diambil elite partai tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis,” ungkap Istono.  Hal serupa diungkapkan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Malang, Ghufron Marzuki. Dia menyayangkan keputusan DPP Demokrat.  Menurut dia, lebih baik tidak ada Musda apabila hasilnya tidak demokratis. ”Jadi kami selaku pemegang suara Musda menyayangkan terhadap keputusan yang kita anggap tidak demokratis. Jadi kalau kemarin Ketua BPOKK Herman Khaeron menyatakan memilih Emil karena lebih loyal, itu menyakitkan,” papar Ghufron.  Apa yang terjadi di Musda Demokrat Jatim ini, lanjut Ghufron, menjadi contoh politik yang tidak baik. ”Kalau menurut saya loyalitas itu bisa dibuktikan nyata kalau ada dukungannya. Bayu dukungannya 25 DPC, apa itu bukan loyalitas tertinggi untuk Pak AHY? Itu bentuk dukungan loyalitas sangat nyata,” sambung dia.  Menurut Ghufron, selama ini AHY mengajari para kader untuk berdemokrasi yang baik. Tapi nyatanya berkebalikan melihat hasil Musda Demokrat Jatim.  ”Pak AHY yang selama ini mengajari kita demokrasi baik, tapi nyatanya di internal sendiri tidak bisa demokratis. Nanti apa yang bisa kita jual, tunjukkan ke masyarakat. Sebuah partai berkeadilan, menjunjung demokratis tapi diajari seperti ini. Keputusan demokratis yang seperti apa sebenarnya ini,” ujar Ghufron Marzuki.  Ghufron meminta, Ketum AHY dan jajaran petinggi DPP menjelaskan apa letak kekalahan Bayu Airlangga dalam Musda Demokrat Jatim.  ”Kita minta ada penjelasan Ketum DPP yang jelas, Bayu apa kalahnya, letak kalahnya di mananya agar kita lega. Selama ini gak jelas, menyudutkan Bayu seolah-olah tidak loyal, apa ukurannya? Jangan hanya omong, karena ini dilihat masyarakat,” ucap Ghufron Marzuki.  Emil Dardak sebelumnya sudah menjabat sebagai Plt Ketua Demokrat Jatim sejak September 2020 menggantikan Renville Antonio yang ditunjuk DPP Demokrat sebagai Bendahara Umum. Sedangkan Bayu Airlangga merupakan Plt Sekretaris Demokrat Jatim sejak September 2020.

Emil Dardak Jadi Ketua Demokrat Jatim, DPC Pertanyakan Keputusan AHY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/jaringan_internet-ikn.jpg" alt="MEMBELAH HUTAN: Jalan poros di Sepaku, Kalimantan Timur, akan menjadi akses menuju IKN. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>MEMBELAH HUTAN: Jalan poros di Sepaku, Kalimantan Timur, akan menjadi akses menuju IKN. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pemimpin Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk mewaspadai adanya praktik bagi-bagi kavling tanah di kawasan ibu kota.  Saran peringatan La Nyalla Mahmud Mattalitti itu berangkat dari analisis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ada potensi bagi-bagi lahan.  Maka dari itu, kata La Nyala, Otorita IKN harus selektif dan transparan dalam memberikan izin investasi di IKN Nusantara. Selektif itu terutama kepada pihak-pihak yang menyatakan mendukung pembiayaan proyek pembangunan IKN dan pengembangan daerah sekitar IKN.  "Saya minta transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam pembangunan IKN. Terutama terkait potensi bagi-bagi kavling yang pernah diungkap oleh KPK," ucap LaNyalla, Minggu (13/3).  La Nyalla beharap kewenangan yang dimiliki Otorita IKN tidak membuka peluang-peluang penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak merugikan.  Berikutnya, pembangunan IKN diminta tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga mengusung kohesivitas dengan warga setempat. "IKN harus memunculkan peradaban baru. Menjadi kota bagi semua kalangan dan menjadi contoh global," ucap La Nyalla.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, ada potensi bagi-bagi lahan kavling di lahan IKN Nusantara. Hal itu berdasar pada temuan dari informan KPK.  Temuan tersebut diungkap Alex saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid dengan sejumlah lembaga negara. Yakni, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pemprov Kaltim.  “Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” ujar Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3) lalu.

Ketua DPD Khawatir Ada Bagi-Bagi Kavling di IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/LaNyalla-3.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan sangat berlebihan klaim yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait 110 juta pengguna media sosial yang mendukung penundaan Pemilu 2024.  “Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisis big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube, dan TikTok tidak sampai 1 juta orang," ujar La Nyalla kepada wartawan, Sabtu (12/3).  La Nyalla mengaku analisis data dari DPD RI, jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram, dan 454 ribu di TikTok.  "Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik," katanya.  Justru dari analisis big data yang digunakan oleh DPD RI, La Nyalla menyebut percakapan Pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir, dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya.  “Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitikberatkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrean ibu-ibu saat membeli minyak goreng. Dari big data tersebut percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan,” ungkapnya.  Dari data-data itu, La Nyalla meyakini jika pendapat Menko Luhut bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden sangatlah tidak kredibel.  La Nyalla juga membocorkan jika sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat.  “Hingga Jumat (11/3) sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen," pungkasnya.

Respons Ketua DPD soal Klaim Luhut Terkait Dukungan Penundaan Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220120-WA0000.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Pasundan Bersatu mendeklarasikan untuk mendukung Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti maju sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024 mendatang. Koordinator Masyarakat Pasundan Bersatu, Fawaidz Abdul Qudus mengatakan masyarakat Pasundan menganggap La Nyalla merupakan tokoh yang tepat untuk memimpin bangsa Indonesia.  Menurut Fawaidz, belakangan masyarakat disuguhkan dengan banyaknya calon-calon Presiden yang mulai mendeklarasikan diri. Namun, masyarakat Pasundan menilai, mereka belum memiliki konsep dan solusi perbaikan kesejahteraan Indonesia ke depan, melainkan hanya mengandalkan popularitas dan pencitraan semata.  "Keberanian untuk mengambil keputusan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat masih jauh panggang dari api," ujar Fawaidz dalam keterangannya, Kamis (20/1).  Menurut Fawaidz, apalagi dua pemilu berlalu selama ini masyarakat Jawa Barat selalu dikecewakan akibat sikap pemimpin di tingkat nasional yang minim keberanian untuk mengambil kebijakan yang berpihak ke rakyat Indonesia. "Pemimpin di tingkat nasional yang minim keberanian dalam mengambil kebijakan yang sepenuhnya berpihak kepada rakyat," katanya.  Hal tersebutlah yang menjadi awal kepercayaan mendukung La Nyalla Mattalitti untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang bersaing dengan tokoh-tokoh lainnya. "Pemimpin ke kepan harus menjadi pemimpin yang berani dengan dasar bahwa bangsa saat ini merindukan sosok pemimpin pemberani yang mampu mengawal perjalanan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa," ungkapnya.  Fawaidz menuturkan, Masyarakat Pasundan Bersatu menganggap La Nyalla sebagai pemimpin yang tegas dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk kebaikan rakyatanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan kelompok dan golongan tertentu.  Di sisi lain masyarakat menginginkan pemimpin yang mampu mempersatukan semua elemen dengan kondisi rakyat Indonesia yang memiliki beragam agama, suku, dan golongan. "Kami juga berharap agar calon pemimpin ke depan adalah pemimpin yang independen, pemimpin yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok manapun, sehingga keputusan bernegara tepat sasaran kepada rakyat Indonesia," tuturnya.  Sementara saat ini, rakyat selalu merindukan pemimpin yang bisa memposisikan dirinya sebagai bagian dari rakyat yang bisa mengetahui kebutuhan dan keluhan masyarakat. "Dengan dasar-dasar tersebut di atas, maka kami mendeklarasikan AA La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai calon Presiden RI 2024, dari Masyarakat Pasundan Bersatu," pungkasnya.

Ketua DPD RI La Nyalla Didorong Maju Sebagai Capres di 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua dpd

Berita Terkini