<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-27-at-13.06.27.jpeg" alt="Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin (Foto : Humas Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin (Foto : Humas Setwapres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Muhaimin Iskandar kembali terpilih sebagai ketua umum (Ketum) PKB. Keputusan tersebut diambil dalam Muktamar VI PKB 2024 yang dihelat di Nusa Dua, Bali, kemarin (25/8). Agenda lima tahunan itu juga sepakat memilih Ma&rsquo;ruf Amin sebagai ketua Dewan Syura PKB. Berdasar pantauan Jawa Pos, gelaran muktamar yang dihadiri 2.888 muktamirin itu berlangsung kondusif sejak dibuka pada Sabtu (24/8) malam. Nyaris tak ada suara sumbang, baik itu selama rapat pleno maupun penetapan ketua umum dan ketua dewan syura kemarin pukul 00.21 Wita. Terpilihnya Muhaimin sebagai Ketum PKB diprediksi sebelumnya. Terlebih, Abdul Rochman batal maju sebagai penantang Muhaimin. Setelah terpilih, Muhaimin menyebut siap menjalankan amanat muktamar. Menurut dia, fondasi PKB ke depan semakin kuat karena ada Ma&rsquo;ruf Amin di pucuk pimpinan dewan syura. Dalam pidato penutupan muktamar, Muhaimin berkali-kali menegaskan bahwa partainya tidak mudah digembosi dan digoyang. Dia pun menantang balik para pengganggu PKB untuk bersikap gentle. Tidak sekadar mengirim pesan lewat aksi unjuk rasa dan premanisme. Sementara itu, Ma&rsquo;ruf Amin menyatakan, dirinya sejatinya ingin kembali ke pesantren setelah tidak lagi menjabat Wapres. Namun, karena diminta untuk menjadi ketua dewan syura oleh para kiai berpengaruh di PKB, Ma&rsquo;ruf tidak bisa berbuat banyak. &rdquo;Itu nolaknya susah. Apalagi ketua dewan syura PKB. Saya sulit melupakan PKB,&rdquo; ujarnya. Sebagai salah satu pendiri PKB, Ma&rsquo;ruf mau menjadi ketua dewan syura dengan sejumlah syarat. Dia meminta dewan syura diposisikan sebagaimana mestinya. Terutama dalam mengambil keputusan strategis di PKB. Selain itu, dia meminta mazhab PKB harus tetap Islam ahlussunnah wal jamaah. Di luar itu, presiden terpilih Prabowo Subianto mendadak tidak dapat menghadiri acara penutupan muktamar. Muhaimin mengungkapkan, kondisi kesehatan Prabowo tidak memungkinkan untuk hadir dalam penutupan muktamar. &rdquo;Beliau titip salam untuk semuanya,&rdquo; katanya. Di sisi lain, ketika ditanya mengenai adanya wacana muktamar tandingan PKB pada 2&ndash;3 September nanti, Muhaimin menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum yang memberikan keleluasaan agenda muktamar tandingan. &rdquo;Itu liar,&rdquo; tegasnya. Dia menegaskan, partainya tidak akan terpengaruh dengan muktamar tandingan tersebut. &rdquo;Tidak kita anggap.&rdquo; Rencana muktamar tandingan itu diungkapkan Sekretaris DPP PKB Malik Haramain dalam keterangan pers di Hotel Mahogany, Nusa Dua, Bali, Sabtu (24/8) malam. Dilansir Jawa Pos Radar Bali, Malik menyampaikan bahwa muktamar itu bakal diadakan pada 2&ndash;3 September di Jakarta. Dia mengklaim keputusan mengadakan muktamar adalah mandat dari DPC dan DPW PKB se-Indonesia. Mandat tersebut akan disampaikan ke PBNU untuk mendapat restu. Bila keputusan itu disetujui PBNU, pihaknya segera menyelenggarakan muktamar PKB. Malik menegaskan, muktamar yang digelar Muhaimin di Nusa Dua, Bali, tidak sah dan cacat hukum. Sebab, berdasar mukernas PKB pada 23 Juli lalu, muktamar bakal diadakan akhir tahun setelah perhelatan pilkada serentak. Namun, dalam perjalanannya kubu Muhaimin malah mempercepat pelaksanaan muktamar. (tyo/c14/oni)

Muhaimin Iskandar kembali terpilih sebagai ketua umum (Ketum) PKB. Sementara itu, Ma’ruf Amin sebagai ketua Dewan Syura PKB.

Hasil Muktamar PKB: Cak Imin Ketua Umum, Ma’ruf Amin Ketua Dewan Syura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Bamsoet-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Dewan Syura (Parlemen) Kerajaan Bahrain sepakat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Salah satunya meningkatkan volume perdagangan kedua negara yang saat ini masih relatif kecil, sekitar USD 225 juta pada 2019 dan turun menjadi USD 170 juta pada 2020, dengan posisi defisit pada Indonesia. Keduanya meyakini masih cukup banyak potensi yang terbuka bagi kedua negara untuk meningkatkan nilai perdagangan. "Kedua negara juga telah membuat MOU pembebasan visa resiprokal bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan paspor khusus yang rencananya diberlakukan Awal Desember 2021. Sesuai dengan nota diplomatik Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada Kedutaan Besar Bahrain di Indonesia pada 25 Oktober 2021," ujar Bamsoet saat bertemu Ketua Dewan Syura (Parlemen) Kerajaan Bahrain dalam pertemuan informal di Bahrain, Kamis (4/11). Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Dewan Syura (Parlemen) Kerajaan Bahrain Ali bin Saleh Al Saleh, Wakil Ketua Majelis Syura Jameela Ali Salman dan Anggota Komite Urusan Ekonomi dan Keuangan sekaligus Anggota Dewan Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly) Abdul Aziz Abul. Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, MOU pembentukan Joint Commission yang berlaku pada 3 Juli 2020, ditindaklanjuti oleh DPR RI pada 26 Februari 2020 dengan membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara DPR RI dan Parlemen Bahrain yang beranggotakan empat orang dan dipimpin oleh Moekhlas Sidik dari Fraksi Partai Gerindra. GKSB harus dimanfaatkan sebagai media dialog bagi kedua negara untuk membahas berbagai bentuk kerjasama yang lebih luas. Khususnya, di sektor-sektor yang akan membawa manfaat bagi keduanya di masa depan. "Rencana mengadakan Sidang Pertama Komisi Bersama Indonesia-Bahrain perlu didorong oleh Parlemen kedua negara agar segera terealisasi" tandas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengapresiasi perhatian dan bantuan yang diberikan Pemerintah Kerajaan Bahrain kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di Bahrain selama masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 hingga sekarang. Perhatian dan bantuan ini membuat sebagian besar masyarakat Indonesia di Bahrain mendapatkan suntikan vaksinasi lengkap gratis, perawatan rumah sakit bagi yang sakit, dan bahkan pemakaman gratis bagi yang meninggal. "Indonesia menyambut baik undangan HM Raja Hamad bin Isa Al Khalifa kepada Presiden RI Joko Widodo untuk berkunjung ke Bahrain yang telah disampaikan pada Mei 2018. Indonesia berharap agar Raja Bahrain dapat terlebih dahulu berkunjung ke Indonesia sebagai kunjungan balasan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ke Bahrain pada 17 Juni 2000," tutur Bamsoet. Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini juga mempromosikan kiprah Indonesia dalam bidang pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia merupakan pionir dan konsisten melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang kini memasuki generasi kelima. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 pada Sidang Umum PBB pada 17 Oktober 2019 di New York, Amerika Serikat, merupakan pengakuan dunia atas capaian Indonesia dalam pemajuan HAM. "Indonesia juga sangat peduli dengan masalah lingkungan. Presiden RI Joko Widodo hadir pada Climate Change Summit (COP-6) di Glasgow, Inggris pada 1 November 2021. Pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola pada Minggu, 31 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menerima palu kepemimpinan G20 dari PM Italia Mario Draghi," urai Bamsoet. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, Ketua Dewan Syura Kerajaan Bahrain mendukung pembentukan Majelis Syuro Dunia yang digagas MPR RI. Majelis Syuro Dunia dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antara negara berpenduduk muslim dalam memerangi radikalisme, ekstremisme serta menjaga perdamaian dunia. "Rencana pembentukan Majelis Syuro Dunia sudah didukung oleh pemerintah Arab Saudi dan Maroko. Mereka berjanji akan terlibat aktif mewujudkan gagasan tersebut serta akan mengajak negara-negara Arab, Eropa dan negara lain di Afrika untuk bergabung," pungkas Bamsoet.

Bertemu Ketua Parlemen Bahrain, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama

ketua dewan syura

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua dewan syura

Berita Terkini

Hasil Muktamar PKB: Cak Imin Ketua Umum, Ma’ruf Amin Ketua Dewan Syura

Bertemu Ketua Parlemen Bahrain, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama

Download Aplikasi JawaPos.com