<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/tempImage6TaoEL-3389313173.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Imamatul Silfia)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Imamatul Silfia)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi santai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2025 di bawah 5 persen. Baginya, itu masih dalam level normal.</p> <p>"Mungkin kalau lihat datanya zaman Pak Jokowi itu kan tidak beda jauh," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).</p> <p>Luhut mengaku optimistis, ekonomi Indonesia ke depan akan <em>rebound.</em> "Iya lah harus optimis kita," imbuhnya.</p> <p>Disinggung soal belanja pemerintah yang turun 1,3 persen, Luhut tak menepisnya. Dia menyadari, hal itu perlu ditingkatkan. "Itu harus kita genjot lagi," tuturnya.</p> <p>Namun saat ditanya bagaimana strateginya, mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi itu enggan membeberkan. "Nggak tahu," kata dia.</p> <p>Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen. Angka itu secara tahunan <em>(year-on-year/YoY)</em> mengalami pelambatan dibanding periode yang sama tahun lalu.</p> <p>Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bps">BPS</a>) melaporkan pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, Produk Domestik Bruto (PDB) pada&nbsp;kuartal I 2025 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah Rp 5.665,9 triliun. Sementara PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Rp 3.264,5 triliun.&nbsp;</p> <p>"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 adalah sebesar 4,87 persen secara yoy," ujar Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Senin (5/5).&nbsp;</p> <p>Bila dibandingkan dengan&nbsp;kuartal IV 2024 atau secara <em>Quarter-to-Quarter </em>(QtQ), ekonomi Indonesia terkontraksi -0,98 persen.&nbsp;Ekonomi&nbsp;kuartal I 2025 yang mencapai 4,87 persen itu, secara kuartalan, sejalan dengan pola yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. "Yakni di setiap triwulan I selalu relatif lebih rendah dibanding triwulan IV tahun sebelumnya," imbuh Amalia.</p> <p>Secara tahunan, ekonomi&nbsp;kuartal I 2025 yang tumbuh 4,87 persen, pertumbuhan itu juga relatif lebih rendah dibanding&nbsp;kuartal I 2024. Pada&nbsp;kuartal I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen.</p> <p>Secara tahunan, seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Amalia memerinci, lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 adalah Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, dan Kontsruksi menunjukkan pertumbuhan positif.</p> <p>"Sedangkan, Pertambangan menunjukkan pertumbuhan negatif," tambahnya.</p>

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menanggapi data BPS tentang pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Pertumbuhan Ekonomi hanya 4,87 Persen, Ketua DEN Luhut: Zaman Jokowi Tak Beda Jauh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/airlangga-luhut-935606160.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Jakarta, Rabu (12/3)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Jakarta, Rabu (12/3).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia. Keduanya menyadari terdapat beberapa aturan yang menghambat investasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,&rdquo; kata Luhut di Jakarta, Rabu (12/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luhut mengungkapkan, dirinya dan Airlangga menyadari bahwa ada beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia. Karena itu, akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus regulasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi, nanti ada tim yang bekerja mulai besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih bagus,&rdquo; tegas Luhut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, dengan pembentukan tim khusus, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi para investor domestik maupun internasional. Keputusan itu merupakan hasil dari pertemuan antara DEN dan Kemenko Perekonomian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu, Luhut dan Airlangga juga membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, salah satunya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini bukan target yang mudah sekali lagi, tapi saya yakin dengan strategi yang tepat melalui revitalisasi industri padat karya, percepatan investasi dan penguatan infrastruktur digital publik, kita bisa mencapai misi besar Presiden Prabowo,&rdquo; pungkasnya.</div>

“Jadi, nanti ada tim yang bekerja mulai besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih bagus,” tegas Luhut.

Luhut dan Airlangga Sepakat Bentuk Tim Kajian Khusus Penghambat Investasi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/IMG-20250227-WA0008-1787662199.jpg" alt="Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan materi dalam pembekalan atau retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan materi dalam pembekalan atau retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2). (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan materi dalam pembekalan atau retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2). Luhut meminta kepala daerah perlu aktif menarik para investor untuk menumbuhkan perekonomian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, untuk membangun kepercayaan investor, kepala daerah harus memiliki kredibilitas dalam memberikan pelayanan yang memudahkan mereka untuk berusaha. Selain itu, kolaborasi antarpihak juga dibutuhkan untuk mendukung berbagai rencana pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya pikir kita kalau kompak tidak ada yang bermasalah, saya pikir bisa kita selesaikan, masalah apa pun itu kita bisa selesaikan,&rdquo; kata Luhut di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tak memungkiri, kekompakan itu telah ditunjukkan saat Indonesia diterpa pandemi Covid-19. Indonesia dinilai berhasil menangani pandemi tersebut. Keberhasilan itu tidak lepas dari kerja sama semua pihak. Dengan demikian, kolaborasi dalam menumbuhkan ekonomi pun dinilai dapat dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Presidennya mau kerja keras cepat ya kita dukung saja, tapi kita harus kompak,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luhut mengingatkan, para kepala daerah agar memanfaatkan jabatannya untuk mengabdi kepada masyarakat dan menjawab berbagai tantangan. Menurutnya, tantangan tersebut bakal bisa ditangani bila semua pihak yang terlibat bersatu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi inti dari saya bilang, bangun kebersamaan dan banggalah kau jadi orang Indonesia,&rdquo; ujar Luhut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto mengamini kolaborasi menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan. Hal ini termasuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, semakin kuat kolaborasi dan sinergi, maka seluruh hambatan dapat diatasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Moga-moga kepala daerah yang sekarang ini lebih komunikatif, lebih koordinatif, dan bisa berkolaborasi secara baik untuk sama-sama membangun bangsa ini,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pihaknya bakal bekerja dengan mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi bersama kementerian maupun lembaga termasuk pemerintah daerah (Pemda). Ia pun&nbsp; memastikan bakal mengawasi program-program pembangunan berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di kementerian/lembaga maupun Pemda.</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, pihaknya juga akan mengidentifikasi dan menginvestigasi khusus permasalahan atau hambatan-hambatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Ini dilakukan dengan mengacu pada penugasan presiden dan undang-undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Namun kami lebih cenderung mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara seluruh kementerian dan lembaga,&rdquo; pungkasnya.</div>

"Moga-moga kepala daerah yang sekarang ini lebih komunikatif, lebih koordinatif, dan bisa berkolaborasi secara baik," ungkap Luhut.

Beri Materi di Retret, Luhut Berharap Kepala Daerah yang Baru Lebih Komunikatif dan Bisa Kolaborasi dengan Pusat