<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/22/53_me_1-2474708214.jpg" alt="ILUSTRASI. (BUDIONO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (BUDIONO/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan, pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah dengan calon tunggal tidak dibedakan. Semua bakal sama-sama diawasi secara maksimal. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, secara teknis, pelaksanaan tahapan pilkada di semua daerah akan sama. Yang membedakan hanya jumlah calon. Nah, untuk daerah dengan calon tunggal, Bagja memfokuskan pada tahapan kampanye. Dia menegaskan, meski hanya ada satu paslon, kampanye untuk memilih kotak kosong oleh masyarakat dibolehkan. &rdquo;Kami mengikuti pilihan warga negara,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Adapun jenis kampanye yang dilarang adalah ajakan untuk tidak memilih. Sebab, jenis kampanye tersebut dilarang undang-undang. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum terus melakukan simulasi coblosan di daerah calon tunggal. Sejauh ini, KPU sudah dua kali melakukannya di dua daerah. Tujuannya memitigasi masalah teknis. &rdquo;Bagaimana pemungutan suara di TPS saat nanti calonnya cuma satu pasangan calon. Itu yang kita simulasikan,&rsquo;&rsquo; ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin. Soal kampanye di daerah calon tunggal, pada kesempatan sebelumnya Afif juga menegaskan untuk memberikan ruang kepada masyarakat mengampanyekan coblos kotak kosong. Batasan yang dilarang adalah mengajak golput atau meminta pemilih tidak datang ke TPS. Sementara itu, pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, untuk pilkada dengan calon tunggal, yang kurang ditekankan kepada publik pentingnya pendidikan pemilih mengenai kotak kosong. Sebab, belum semua memahami konsep kotak kosong. Kotak kosong, lanjut dia, bukanlah kosong secara harfiah yang bermakna hampa. Kosong di sini merupakan objek pilihan yang sah dan menentukan. &rdquo;Posisinya ada di sebelah foto paslon tunggal yang bisa dipilih oleh pemilih sebagai pilihan yang sah,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Jika pemilih tidak setuju dengan satu-satunya calon yang ada, pemilih bisa memilih kotak kosong pada surat suara. Coblosan di situ akan dihitung sebagai pilihan dan dihitung sebagai pilihan masyarakat. &rdquo;Kotak kosong tidak sama dengan golput atau merusak surat suara,&rsquo;&rsquo; jelasnya. (far/c6/ttg)

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, meski hanya ada satu paslon, kampanye untuk memilih kotak kosong oleh masyarakat dibolehkan.

Kampanye Kotak Kosong Boleh, Ajak Golput Yang Dilarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/IMG-20231126-WA0009-416174473.jpg" alt="Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (26/11)." width="100%">
<figcaption>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (26/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (26/11). Kegiatan apel itu dihadiri jajaran Bawaslu dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan mulai 28 November 2023. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau para anggotanya untuk mendukung Pemilu 2024 berjalan secara demokratis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia juga berpesan, agar seluruh pengawas pemilu meningkatkan koordinasi serta memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugasnya. "Kita pastikan seluruh pengawas pemilu memiliki pemahaman regulasi yang mendalam tentang aturan dan regulasi kampanye pemilihan umum. Tingkatkan koordinasi antara pengawas, baik di tingkat daerah, pusat, maupun tingkat daerah. Pastikan informasi dan pengalaman dapat dibagikan dengan efisien," kata Bagja saat memberikan pengarahan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (26/11). Bagja pun mengingatkan, para anggota Bawaslu di setiap provinisi untuk menyiapkan fisik dan mental, jelang memasuki tahapan kampanye. Ia juga meminta untuk membentuk Tim Fasilitas Pengawasan Kampanye (Timpas) guna memastikan kampanye berjalan benar dan efektif. "Kita sudah mengingatkan kepada jajaran kita untuk membentuk tim, Timpas ya, Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye," ungkap Bagja. Bagja juga mengingatkan para anggotanya untuk mengantisipasi misinformasi dan disinformasi di media sosial. Ia tak ingin Bawaslu dianggap pandang bulu dalam menegakkan aturan Pemilu. "Sekarang di media sosial banyak potongan-potongan berita yang disinformasi dan misinformasi, katanya Bawaslu pandang bulu, Bawaslu tidak menurunkan alat peraga dari peserta pemilu yang lain," pungkasnya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau para anggotanya untuk mendukung Pemilu 2024 berjalan secara demokratis, sesuai dengan UU.

Ketua Bawaslu Ingatkan Anggotanya Antisipasi Berita Bohong saat Kampanye Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/IMG-20230829-WA0000-3167741708.jpg" alt="Pembicara dalam seminar nasional tindak pidana pidana pemilu dan hoaks di Makassar" width="100%">
<figcaption>Pembicara dalam seminar nasional tindak pidana pidana pemilu dan hoaks di Makassar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) kubu Juniver Girsang menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) ke-IV dari 24 &ndash; 26 Agustus 2023, di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu kegiatan dalam rangkaian rapat kerja itu adalah Seminar Nasional bertajuk Tindak Pidana Pemilu dan Berita Bohong. Sejumlah pembicara dihadirkan, seperti Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Hamzah Halim, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Ketua Bawaslu Achmad Bagja, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan moderator Andi F. Simangunsong. Ketua Bawaslu Achmad Bagja menyebutkan pihaknya sebagai pintu masuk atas semua pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Mekanismenya, kata Bagja, Bawaslu menerima laporan dan melakukan kajian terhadap pelanggaran pemilu/pemilihan. Dalam melakukan kajian, Bawaslu dapat meminta keterangan para pihak. Batas waktu melakukan kajian ini berbeda antara pemilu dan pemilihan. Ketika pemilu batas waktunya adalah paling lama 14 hari kerja, sedangkan pada pemilihan paling lama 5 hari kalender. caleBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012889693/dukung-pelaksanaan-pemilu-2024-pemkot-surabaya-bersinergi-bersama-bawaslu">Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024, Pemkot Surabaya Bersinergi bersama Bawaslu</a> "Hasil dari pengkajiannya, Bawaslu dapat berupa 2 hal: Penanganan dihentikan atau diteruskan/direkomendasikan kepada instansi lain yang berwenang," ungkap Bagja. Kemudian dia melanjutkan dalam konteks penanganan tindak pidana pemilu/pemilihan, Bawaslu melakukan penanganan secara bersama-sama dengan Polisi dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Guru Besar Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Hamzah Halim beranggapan penguatan kapasitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus ditingkatkan dari segi kewenangan. "Bawaslu harus diberikan sumber daya dan wewenang yang memadai untuk melakukan pengawasan," tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam video pengantar seminar itu menyebutkan konflik Pemilu akan sangat mungkin terjadi pada Pemilu dan Pilkada nanti. Konflik yang hadir tak hanya berasal dari peserta, namun juga di luar peserta. Oleh karena itu, masyarakat bersama semua stakeholder harus bisa bersinergi menekan adanya konflik yang seringkali terjadi lewat penyebaran hoaks. &ldquo;Masyarakat maupun peserta harus berkampanye secara sehat dan baik, kampanye negatif dan hoaks harus dihindari sebab ini yang menjadi akar konflik di pemilu,&rdquo; katanya. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) Zet Tadung Allo mengatakan kejaksaan sebagai penegak hukum telah melakukan sejumlah optimalisasi peran dalam mendukung Pemilu 2024 nanti. Optimalisasi ini juga berisi soal identifikasi terkait tindak pidana pemilu baik yang sebelum dan sesudah pemilu 2024 dan juga mendeteksi dan mencegah konflik dalam pemilu. &ldquo;Mungkin teman-teman dengar bahwa Kejaksaan menunda pemeriksaan kasus ke semua peserta pemilu. Sebenarnya hal yang harus diluruskan bahwa ini dilakukan sebagai upaya mencegah konflik." "Jangan sampai akibat pemeriksaan, orang-orang dari peserta pemilu terpancing sehingga bisa menimbulkan konflik namun semua kasus tetap akan diproses kejaksaan,&rdquo; ujarnya. KPU Peradi - SAI menggelar Rakernas keempat kalinya di tengah upaya rekonsiliasi karena adanya tiga kepemimpinan berbeda. Kubu Juniver Girsang menegaskan pihaknya sebagai motor rekonsiliasi untuk meleburkan ketiganya sehingga dapat menjalankan visi dan misi organisasi. Peradi - SAI senantiasa menjalin komunikasi positif dengan berbagai pihak agar niat mulia itu tercapai. &ldquo;Dan kalau tidak dibersatukan, usul dari kita satu kode etik, satu dewan kehormatan, satu untuk pengujian,&rdquo; kata Juniver.

Optimalisasi ini juga berisi soal identifikasi terkait tindak pidana pemilu baik yang sebelum dan sesudah pemilu 2024

Seminar Nasional Tindak Pidana Pemilu dan Hoaks, Achmad Bagja: Bawaslu Bisa Jadi Pintu Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ketua-Bawaslu-Rahmat-Bagja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja panen kritik. Sejumlah pihak ramai-ramai mengkritik usulannya soal penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang sedianya digelar pada November tahun depan. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang, misalnya, menilai usulan itu mengada-ada. Sebagaimana hasil rapat kerja antara DPR, pemerintah, bersama Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), semua sudah sepakat pilkada digelar November 2024. &rdquo;Kalau sekarang Bawaslu berwacana, menurut saya melampaui kewenangannya,&rdquo; ujarnya kemarin (14/7). Soal kekhawatiran gangguan keamanan, Junimart menegaskan, itu tugas kepolisian dan TNI melakukan antisipasi. Politikus PDIP itu meminta Bawaslu cukup bekerja sesuai dengan ketentuan. Kaitannya dengan tugas, cukup melaksanakan pengawasan. Terlebih, saat ini berlangsung tahapan menuju pemilihan umum legislatif. &rdquo;Ya lu awasin aja itu, gitu loh. Bukan kerjaanmu juga untuk mengatakan tunda, berhenti, ya kan,&rdquo; imbuhnya. Jika ada hasil analisis Bawaslu yang menunjukkan kerawanan dan sebagainya, dia menyarankan untuk menyampaikan ke komisi II. Tidak dengan membuka isu ke publik. Dengan begitu, tidak muncul kesan Bawaslu bermain politik. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari juga memiliki pandangan berbeda dengan Bawaslu. Hasyim tidak sepakat dengan ide penundaan. &rdquo;Kita pengennya lebih cepet lebih baik,&rdquo; ujarnya. Hasyim belum mengetahui usulan Bawaslu. Sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan pernyataan dan penjelasan secara langsung. &rdquo;Maksud dia tuh apa? Aku ga tau,&rdquo; imbuhnya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti juga mengkritik cara pandang Bawaslu. Dia menilai Bawaslu berpikir terlalu jauh. &rdquo;Jauh banget sampai ke November 2024, yang di depan mata malah tidak teratasi,&rdquo; katanya. Padahal, lanjut dia, banyak persoalan di depan mata yang selama ini justru tidak ditangani dengan baik. Di antaranya, baliho yang berserakan tidak beraturan, dugaan kampanye di luar jadwal, bahkan indikasi money politics hingga di tempat ibadah. Berbagai persoalan itu justru diabaikan. &rdquo;Spanduk, baliho, iklan di mana-mana tertibin dulu. Ya kan. Yang paling penting itu masjid jadi tempat politik uang tertibkan dulu deh,&rdquo; ujarnya. Rahmat Bagja akhirnya menyampaikan klarifikasi. Dia mengatakan, pernyataannya dalam diskusi di kantor kepala staf kepresidenan terkait opsi penundaan pilkada pada Rabu (12/7) itu hanya sebatas diskusi. &rdquo;Itu pun masih diskusi, bukan kemudian usulan lembaga,&rdquo; ujarnya. Yang disampaikan, lanjut dia, adalah potensi kerawanan dan keamanan terkait jadwal yang berimpitan. Namun, secara kelembagaan Bawaslu tidak mengusulkan ditunda. Pihaknya yakin potensi masalah masih bisa dicarikan solusinya. Atas dasar itu, pihaknya tidak akan mengusulkan ide tersebut ke DPR maupun pemerintah. &rdquo;Tidak ada pembahasan di Komisi II (DPR),&rdquo; jelasnya. (far/c19/ttg)

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja panen kritik. Sejumlah pihak ramai-ramai mengkritik usulannya soal penundaan pelaksanaan Pilkada 2024.

DPR-KPU Tak Sepakat Pilkada 2024 Ditunda, Ketua Bawaslu Klaim Hanya Sebatas Diskusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ketua-Bawaslu-Rahmat-Bagja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan mengejutkan disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja. Saat tahapan pemilu telah berjalan, dia menggulirkan usulan penundaan pelaksanaan Pilkada 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Rabu (12/7) lalu. Pernyataan tersebut lantas dirilis dalam keterangan tertulisnya kemarin (13/7). Jika merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan kesepakatan bersama, pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar pada 27 November. Atau sekitar sebulan setelah pelantikan presiden hasil Pemilu 2024. Bagja mengatakan, pelaksanaan pilkada yang beririsan dengan Pemilu 2024 memunculkan banyak kerawanan. Sebab, tahapan pilkada berbarengan dengan tahapan pemilu. Bahkan, pemungutan suara hanya sebulan pasca pelantikan presiden. "Pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," ujarnya. Dari aspek keamanan, rentetan waktu tersebut sangat rawan. "Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada)," imbuhnya. Di sisi lain, pilkada serentak juga punya tantangan keamanan. Sebelumnya, lanjut Bagja, pengamanan pilkada dilakukan secara kolektif. Dia mencontohkan, saat ada gangguan keamanan di pilkada Makassar, ada pengerahan dari aparat di daerah sekitarnya. "Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," ungkap sarjana hukum dari Universitas Indonesia itu. Pengamat politik Yusfitriadi menilai, usulan ketua Bawaslu itu sangat aneh. Sebab, rencana tersebut sudah diketahui sejak lama. "Kenapa baru ngomong hari ini? Jadi, semua beririsan sudah diketahui dari awal," ujarnya dalam diskusi di kantor Formappi, Jakarta. Bagi dia, alasan yang disampaikan cukup aneh. Sebab, semua kemungkinan sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari. Lagi pula, jika ada yang keberatan, semestinya KPU yang memegang aspek teknis. Yus justru khawatir jika usulan tersebut berasal dari kelompok tertentu. Dari perspektif politik, terlalu dekatnya pilkada dengan pelantikan tidak menguntungkan bagi presiden terpilih karena berjarak satu bulan. "Presiden belum bisa mengondisikan pilkada," tuturnya. Koordinator Komite Pemilih (TePi) Jeirry Sumampow menambahkan, persoalan tersebut tidak sederhana. Sebab, bulan pelaksanaan Pilkada 2024 diatur dalam UU Pilkada. Imbasnya, perubahan harus dilakukan melalui revisi UU Pilkada. &rsquo;&rsquo;Atau harus lewat perppu,&rsquo;&rsquo; terangnya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memberikan komentar soal wacana tersebut. (far/c17/oni)

Pernyataan mengejutkan disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Saat tahapan pemilu telah berjalan, dia mengusulkan penundaan Pilkada 2024.

Mengejutkan! Ketua Bawaslu Mendadak Usul Penundaan Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/marak-kpps-positif-covid.jpg" alt="SYARAT WAJIB: Petugas kesehatan mengambil sampel darah anggota KPPS yang mengikuti tes cepat Covid-19 di Kantor Wali Kota Depok, Jabar, Senin (16/11) lalu. Sebelum bertugas, para petugas KPPS itu wajib dinyatakan bebas Covid-19. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SYARAT WAJIB: Petugas kesehatan mengambil sampel darah anggota KPPS yang mengikuti tes cepat Covid-19 di Kantor Wali Kota Depok, Jabar, Senin (16/11) lalu. Sebelum bertugas, para petugas KPPS itu wajib dinyatakan bebas Covid-19. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Risiko penularan Covid-19 dalam perhelatan pilkada kembali terjadi. Hasil tes Covid-19 terhadap petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) menjadi bukti. Di berbagai daerah ditemukan puluhan hingga ratusan <a href="https://www.jawapos.com/tag/petugas-kpps/">petugas KPPS</a> yang terpapar korona.  Tes Covid-19 merupakan salah satu prosedur yang dijalani KPPS sebelum bertugas. Dari riset Jawa Pos, kasus tinggi terjadi di Kabupaten Kebumen. Tercatat 203 petugas yang dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani tes. Kasus lainnya juga terjadi Bengkalis dengan 56 petugas dinyatakan positif. Lebih lanjut lagi, Klaten mencatat 40 petugas positif, Gunungkidul 7 petugas, Solok Selatan 5 petugas, dan masih ada sejumlah daerah lain.  Saat dikonfirmasi, <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisioner-kpu/">Komisioner KPU</a> RI Evi Novida Ginting Manik hanya menanggapi singkat. Dia menyatakan, sudah ada mekanisme jika ditemukan petugas yang positif Covid-19. ”Dilakukan pergantian,” ujarnya kemarin (27/11).  Saat disinggung soal kesiapan SDM penggantinya, perempuan asal Sumatera Utara tersebut enggan menjawab.  ”Mas bisa tanya ke Pak Ilham (Ilham Saputra, komisioner divisi SDM, Red),” tuturnya. Ilham sendiri tidak banyak merespons. Dia mengaku belum menerima laporan.  Penularan Covid-19 selama proses pilkada bukan kali ini saja. Sebelumnya sejumlah komisioner KPU dan Bawaslu sempat terpapar korona.  Beberapa calon kepala daerah juga dilaporkan tertular Covid-19. Contoh terbaru adalah calon wali kota Depok M. Idris. Dalam hal perekrutan, KPU sempat kesulitan untuk menjaring petugas ad hoc. Di sejumlah daerah penyelenggara bahkan memperpanjang masa pendaftaran akibat minimnya minat masyarakat.  Sementara itu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketua-bawaslu/">Ketua Bawaslu</a> RI Abhan mengatakan, meski sempat kekurangan, kebutuhan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) kini telah terpenuhi. Bahkan, mereka sudah selesai direkrut dan dilantik. ”Sudah dilantik semua sesuai kebutuhan TPS dan sudah bimtek yang pertama,” ucapnya.  Terkait prosedur tes Covid-19, pria asal Pekalongan tersebut mengungkapkan, prosesnya sedang berjalan sejak Kamis (26/11) hingga hari ini (28/11). Sehingga laporan hasilnya belum diterima. Untuk tahap awal, lanjut Abhan, tes yang dilakukan adalah tes cepat (rapid test).  Bila ada pengawas yang mendapatkan hasil reaktif, baru akan dilanjutkan dengan swab test atau tes usap. Prosesnya akan dibantu satgas Covid di daerah masing-masing.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/27/11/2020/hak-pilih-607-ribu-warga-terancam/">Hak Pilih 607 Ribu Warga Terancam</a>  ”Kalau masih ada yang positif sampai tanggal 3 Desember, akan ada penggantian PTPS,” imbuh Abhan. Dia menegaskan bahwa SDM pengganti tidak ada masalah.  Terpisah, Komisioner KPU Viryan meminta jajaran petugas ad hoc segera mempelajari teknis pemungutan suara. Kementerian Hukum dan HAM telah mengundang-undangkan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) pada Rabu malam (25/11).  Viryan mengingatkan, penyelenggara di level PPK dan PPS wajib membaca PKPU itu.  Sementara KPPS cukup membaca buku panduannya secara ringkas. ”Namun, kalau ada KPPS yang mau membaca PKPU juga silakan,” tuturnya dalam sosialisasi PKPU 18/ 2020 yang dilakukan secara virtual.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=djfAjS1h-r4

Marak, Petugas KPPS Terpapar Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Abhan-Miftahulhayat.jpg" alt="Ketua Bawaslu Abhan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Abhan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menggerakan atau memobilisasi ASN agar melanggar netralitas. Sebab menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.  "Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana," ujar Abhan kepada wartawan, Kamis (1/10).  Apalagi, ungkapnya, petahana memiliki pengalaman mengendalikan kekuasaan di daerahnya. Sehingga peluang untuk menang lebih terbuka. Abhan mengatakan, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 224 daerah petahana yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah.  "Karena sebagai petahana dia pasti sudah ada relasi kekuasaan 5 tahun di masa jabatannya," katanya.  Tak hanya sampai di situ, pria kelahiran Jawa Tengah itu menjelaskan alasan ASN tetap dilibatkan tiap kontestasi pemilu atau pilkada. Abhan mencontohkan, ASN memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai sehingga bisa menjadi tim penyusun program dan materi kampanye.  ASN, lanjutnya, punya jaringan yang luas tersebar di seluruh pelosok desa dengan jumlah variasi berbeda. Dia menjabarkan petahana memiliki wewenang strategis menggerakan anggaran keuangan, melalui penyusunan program dan kegiatan.  "Dengan cara ini semua tentunya akan mempermudah petahana dalam kampanyenya," tegasnya.  Terkait pelanggaran netralitas ASN tersebut, Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut mengatakan Bawaslu telah melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya, kerja sama Bawaslu dengan KASN tanggal 17 Juni 2020 lalu. Selain itu, pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2020.  "Bagi Bawaslu, terbitnya pedoman ini menjadi penanda mendorong tegaknya netralitas ASN," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nygN6MHfjwk

Bawaslu: Petahana Berpotensi Memobilisasi ASN di Pilkada Serentak

ketua bawaslu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua bawaslu

Berita Terkini