<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/JKT_Raker-Banggar-DPR-dengan-Menteri-Keuangan_SALMAN-TOYIBI-7-2088137179.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah (kanan) bersiap mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah (kanan) bersiap mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah Indonesia segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia. Sebab, AS memberikan tenggat waktu hingga 1 Agustus 2025.</p> <p>&ldquo;Saya membaca di berbagai media massa bahwa Presiden Trump mengirim surat kepada Presiden Prabowo yang isinya menanggapi upaya lobi pemerintah Indonesia atas pengenaan tarif perdagangan," kata Said kepada wartawan, Kamis (10/7).</p> <p>Ia menyoroti ketimpangan tarif tersebut dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang hanya dikenakan 24 persen, serta Thailand yang lebih tinggi yaitu 36 persen.</p> <p>Menurut Said, alasan yang digunakan pemerintahan Trump dalam menjatuhkan tarif kepada Indonesia adalah karena tidak adanya perusahaan Indonesia yang melakukan aktivitas manufaktur di AS. Namun, AS masih membuka ruang negosiasi hingga tenggat waktu tarif diberlakukan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ini kesempatan terakhir kita. Pemerintah harus menempuh jalur diplomasi dagang secara maksimal,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Karena itu, ia menyarankan pemerintah membawa tawaran konkret dalam proses negosiasi ulang, termasuk potensi pendirian pabrik atau fasilitas manufaktur Indonesia di wilayah AS, serta strategi menurunkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Seperti tercatat dalam data BPS, neraca dagang kita dengan AS mengalami surplus sebesar 6,42 miliar dolar AS atau sekitar Rp 104,9 triliun. Ini bisa jadi bahan perundingan,&rdquo; ujar Said.</p> <p>Lebih lanjut, Said menekankan pentingnya mencari pasar alternatif jika negosiasi dengan AS tidak membuahkan hasil. Menurutnya, kawasan BRICS, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika menjadi opsi strategis untuk menampung produk-produk ekspor Indonesia yang terdampak tarif. Produk unggulan seperti tekstil, pakaian jadi, alat kaki, peralatan listrik, produk karet, ikan, udang, hingga kakao harus segera dipetakan ulang pasarnya.</p> <p>Said juga menyerukan agar pemerintah segera menggalang kekuatan multilateral, terutama melalui lembaga seperti World Trade Organization (WTO) dan G20 (minus AS), sebagai respons terhadap gelombang proteksionisme yang diusung pemerintahan Trump.&nbsp;</p> <p>&ldquo;AS sedang memusuhi semua negara, bahkan sekutu dekatnya. Ini momen tepat bagi Indonesia untuk menggalang solidaritas global dalam memperkuat WTO dan sistem perdagangan dunia yang adil,&rdquo; paparnya.</p> <p>Menurutnya, perundingan multilateral dapat menghasilkan kesepakatan baru antarnegara untuk membuka pasar yang tertutup akibat kebijakan sepihak AS.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Jika kita bisa membentuk blok perdagangan baru yang saling membuka akses pasar, maka dampak dari tarif AS bisa diminimalisir. Dunia tidak boleh dikuasai oleh satu negara dengan kebijakan sepihak,&rdquo; tegas Said.</p> <p class="class-paragraph">Lebih lanjut, Said menekankan pentingnya penguatan ketahanan dalam negeri, khususnya di sektor pangan, energi, dan moneter, guna mengurangi ketergantungan terhadap impor dan tekanan eksternal.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kita harus mulai meluaskan sistem pembayaran internasional yang tidak hanya bergantung pada Dolar AS. Ketahanan pangan dan energi juga harus jadi prioritas agar kita lebih mandiri menghadapi dinamika global,&rdquo; pungkasnya.</p>

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah untuk bernegosiasi menghadapi tarif impor AS sebesar 32 persen.

Ketua Banggar DPR Dorong Pemerintah Lakukan Negosiasi Multilateral Hadapi Tarif Impor AS 32 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/20/JKT_Rapat-Paripurna-DPR-sahkan-UU-APBN-2025_Salman-Toyibi4-2277213404.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah . (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah . (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah mengingatkan pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mempunyai berbagai agenda strategis untuk meningkatkan prekonomian nasional. Menurutnya, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama 10 tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif," kata Said Abdullah kepada wartawan, Sabtu (19/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said menjelaskan, pada 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen, sementara pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen. Sehingga selama 10 tahun terakhir tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa," ucap Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, pada 2014 tingkat kesenjangan sosial mencapai 0,414. Sementara pada Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035. Karena itu, Said mengingatkan Presiden Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden Prabowo perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan," ujar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara pada 2003 sampai saat ini atau 21 tahun yang lalu, mayoritas angkatan kerja kita sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persennya hanya lulusan SMP kebawah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akibatnya kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendepatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country," papar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Said, selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal keduanya merupakan hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian kita mencapai 61,4 miliar USD sedangkan impor kita mencapai 98,46 miliar USD Defisit sebesar 37, miliar USD. Dengan kurs Rp 15.400 nilai impor hasil pertanian kita mencapai Rp 569,8 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar USD, dengan kurs Rp 15.400/ USD, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp 4.288,9 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo ke depan," pungkasnya.</div>

"Selama 10 tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif," kata Said Abdullah.

Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Legislator PDIP Said Abdullah Ingatkan untuk Turunkan Angka Kemiskinan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/SAID-29-880452412.jpg" alt="Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) seharusnya memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Sebab, sampai 2024 nanti, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN diperkirakan sudah akan menembus Rp 75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, (tapi) rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen, padahal ini proyek jangka panjang," kata Said kepada wartawan, Kamis (28/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyatakan, sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta. Sehingga pendanaan IKN bersumber dari tiga pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh yang sama pahami selaku Ketua Badan Anggaran di DPR, bahwa direncanakan pendanaan IKN bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN," ucap Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun rencana total Anggaran IKN sebesar Rp 466 triliun dengan tiga indikasi pendanaan, yaitu berasal dari APBN (Rp 90,4 triliun), Badan Usaha/Swasta (Rp 123,2 triliun), dan KPBU (Rp 252,5 triliun). Dengan jumlah yang itu, proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen dan sisanya merupakan kontribusi dunia usaha.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN yang saya lakukan, sejauh ini masih berasal dari APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, tahun 2023 ini dianggarkan Rp 29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp 40,6 triliun. Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp 75,4 triliun," ujar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Investasi sektor swasta sebesar Rp 45 triliun itu masih <em>Letter of Intent</em> (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi XI DPR RI itu merasa belum adanya realisasi konkret kucuran investasi swasta dan yang bersumber dari BMN dalam pembangunan IKN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang. Ia pun menyatakan kekhawatirannya apabila skema KPBU tak berjalan dengan baik, maka justru menambah beban APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun sejumlah media yang memberitakan adanya investasi sektor swasta sebesar Rp 45 triliun itu masih Letter of Intent (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum terwujud dalam aksi investasi belum sebesar yang diberitakan, selain itu skemanya juga model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan lagi-lagi saya khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya," pungkas Said.</div>

Dalam rencananya, porsi APBN untuk pembangunan IKN sebesar 20 persen. Namun baru menginjak tahun depan, sudah capai 16,1 persen.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah Ingatkan Pemerintah, Alarm Merah Porsi APBN dalam Pendanaan IKN

ketua banggar dpr ri said abdullah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua banggar dpr ri said abdullah

Berita Terkini

Ketua Banggar DPR Dorong Pemerintah Lakukan Negosiasi Multilateral Hadapi Tarif Impor AS 32 Persen

Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Legislator PDIP Said Abdullah Ingatkan untuk Turunkan Angka Kemiskinan Nasional

Ketua Banggar DPR Said Abdullah Ingatkan Pemerintah, Alarm Merah Porsi APBN dalam Pendanaan IKN

Download Aplikasi JawaPos.com