<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/09/25d783e9-4190-4aac-acdf-0e44bd5bf345-3164620237.jpg" alt="Kepala BGN Dadan Hindayana dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Senin (9/2). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala BGN Dadan Hindayana dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Senin (9/2). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sukses memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka ketimpangan ekonomi di Ibu Kota. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, ekonomi Jakarta tumbuh impresif sebesar 5,21 persen pada 2025. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11 persen. Meski pertumbuhan ekonomi meroket, Pramono menekankan bahwa fokus utamanya adalah perbaikan kualitas hidup warga, terutama dalam urusan pemenuhan gizi yang selama ini menjadi tantangan besar. "Yang paling menggembirakan buat saya pribadi adalah indikator yang menyangkut tentang, yang berkaitan dengan gizi, menunjukkan kebaikan," ujar Pramono saat acara penandatanganan kerja sama Pemprov DKI dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/2). Salah satu sorotan utama adalah pergerakan gini ratio atau indikator ketimpangan pengeluaran penduduk. Setelah sempat melebar cukup lama, angka ini akhirnya menunjukkan tren penurunan yang positif. "Gini ratio-nya yang selama ini enggak pernah turun, melebar dari 0,39 terus menjadi 0,441, naik terus. Ini sudah berlangsung lama. Sekarang mulai turun. Saya yakin, besar atau kecil, ini pasti kontribusi bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Badan Gizi," ungkap Pramono. Pramono juga menambahkan bahwa indikator sosial lain seperti angka stunting, tingkat kemiskinan, dan ketersediaan lapangan kerja di Jakarta juga terus mengalami perbaikan. <h3>Sinergi KJP dan Dukungan Gizi Nasional</h3> Menurut Pramono, kombinasi antara bantuan pendidikan dari Pemprov DKI dan dukungan gizi dari Pemerintah Pusat menjadi formula ampuh untuk meningkatkan taraf hidup warga Jakarta. "Sekolahnya ditanggung oleh pemerintah DKI, kemudian masih ada insentif lainnya. Hal yang menyangkut gizi tadi, dipenuhi oleh Badan Gizi Nasional," tutur Pramono. Dengan sistem yang lebih terkendali ini, ia optimis masa depan warga Jakarta akan lebih cerah. "Jadi kalau di Jakarta ini, saya yakin sekarang ini opportunity orang untuk bisa hidup lebih baik itu terbuka lebar," lanjutnya. <h3>BGN: MBG Adalah Investasi SDM</h3> Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bagi-bagi makanan, melainkan investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dadan menyoroti bahwa kualitas gizi adalah kunci untuk memaksimalkan potensi genetik anak-anak bangsa. Dadan memberikan contoh nyata dari keberhasilan negara lain seperti Jepang. Meskipun tingkat pendidikan warga Jakarta sudah tergolong tinggi dibanding provinsi lain, intervensi gizi tetap menjadi keharusan. "Kita bisa melihat pengukuran yang dilakukan di Jepang setelah diadakan pengukuran dari tahun '26 menuju tahun 2024, terjadi peningkatan tinggi badan rata-rata anak muda sebanyak 10 cm. Jadi rata-rata tahun '26 penduduk Jepang itu tingginya hanya 159,5 cm, tahun 2024 rata-rata 170 cm," ungkap Dadan. Sempat tertinggal di awal, progres penyediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPPG) di Jakarta kini melesat tajam. Saat ini, sebanyak 475 titik SPPPG sudah beroperasi penuh, mencakup hampir 60% dari target awal. Saat ini, total SPPPG yang sedang dipersiapkan mencapai 1.041 unit, jauh melampaui target awal sebanyak 804 unit. Menariknya, program ini juga menjadi napas baru bagi sektor ekonomi lokal. Banyak restoran, kafe, hingga rumah warga yang sebelumnya sepi, kini bertransformasi menjadi pusat pemenuhan gizi. &nbsp;

Gubernur Jakarta Pramono Anung klaim program Makan Bergizi Gratis sukses tekan ketimpangan ekonomi Jakarta.

Efek Makan Bergizi Gratis, Pramono Anung Sebut Ketimpangan Ekonomi Jakarta Berhasil Turun!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/a399b036-45ae-41aa-8bc8-5b38eb7f39c4-1-52353239.jpg" alt="Ilustrasi warga miskin. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga miskin. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau Gini Ratio pada September 2025 mengalami perbaikan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, ketimpangan nasional tercatat sebesar 0,363, atau turun 0,012 poin dibandingkan kondisi Maret 2025. &ldquo;Nilai Gini Ratio berada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilainya, berarti ketimpangan pengeluaran penduduk semakin besar. Pada September 2025, ketimpangan nasional menunjukkan tren penurunan,&rdquo; ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2). Meski membaik secara nasional, Amalia mengungkapkan bahwa ketimpangan atau jurang kemiskinan di wilayah perkotaan masih tercatat lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Pada September 2025, Gini Ratio perkotaan berada di angka 0,383, atau turun sebesar 0,012 poin dibandingkan Maret 2025. Sementara itu, ketimpangan di pedesaan tercatat lebih rendah. BPS mencatat Gini Ratio pedesaan pada September 2025 sebesar 0,295, turun 0,004 poin dibandingkan kondisi Maret 2025. "Ketimpangan di perkotaan terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di pedesaan," ungkapnya. Lebih lanjut, Amalia menjelaskan, perbaikan ketimpangan ini sejalan dengan perkembangan tingkat kemiskinan nasional. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 8,25 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 23,36 juta orang. Jika dirinci menurut wilayah, tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan tercatat sebesar 10,72 persen, sementara di perkotaan berada di level 6,60 persen. Namun demikian, secara jumlah, penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. BPS mencatat sebanyak 12,32 juta penduduk miskin berada di Pulau Jawa atau setara 52,75 persen dari total penduduk miskin nasional. &ldquo;Lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih berada di Pulau Jawa,&rdquo; tukas Amalia. &nbsp;

Gini Ratio Indonesia turun jadi 0,363 per September 2025, tunjukkan ketimpangan dan kemiskinan membaik. Simak laporan BPS terbaru.

Ketimpangan RI Menurun, Gini Ratio RI Jadi 0,363 per September 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/prabowo-mafia-pangan-2377436786.jpg" alt="Prabowo dalam acara peluncuran Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7)." width="100%">
<figcaption>Prabowo dalam acara peluncuran Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto tercatat dua kali menyebut istilah &ldquo;serakahnomics&rdquo;. Istilah ini pertama kali diucapkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra ini di acara penutupan Kongres PSI 2025 di Surakarta,&nbsp;dan&nbsp;kedua di dalam perayaan Harlah ke-27 PKB di JCC Senayan, Jakarta. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif&rsquo;an menyakini, ucapan Prabowo bukan sebuah candaan. Melainkan pesan penting yang ingin dia sampaikan. &ldquo;Kalau sampai disampaikan dua kali di momentum acara yang berbeda, pastinya ada pesan politik yang maha penting,&rdquo; kata Ali Rif&rsquo;an,&nbsp;Selasa (29/7). Dia menarik kesimpulan ada 3 hal penting yang ingin disampaikan Prabowo melalui kata tersebut. Pertama tentang semangat memberantas korupsi sebagai masalah krusial bangsa. Berdasarkan data BPS 2024, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. &ldquo;Tentu yang pertama, Pak Prabowo memberikan pesan penting perang melawan korupsi. Prabowo yakin negara akan sulit maju jika korupsi masih ada di mana-mana. Apalagi indeks korupsi kita juga masih tinggi,&rdquo; jelasnya. Dosen FISIP UIN Jakarta itu mengatakan, kedua Prabowo ingin menyampaikan keberpihakannya kepada rakyat kecil dan mengatasi ketimpangan sosial. Sebab, kecurangan yang dilakukan oknum tertentu bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. &ldquo;Bukan sekadar retorika politik. Namun ada pesan tentang upaya mengatasi ketimpangan dan keberpihakan pada rakyat kecil. Ini cara Presiden untuk menyindir para pelaku bisnis dan kekuasaan yang tamak, mengeruk untung banyak sembari menindas rakyat kecil, bahkan disebut sebagai vampir ekonomi yang menghisap darah rakyat,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Sementara yang ketiga, menurut Ali, adalah semangat menggenjot pertumbuhan ekonomi. Mengingat kondisi di Indonesia mengalami ketimpangan cukup besar karena&nbsp;10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai sekitar 60 persen kekayaan nasional. Padahal jika merujuk pada studi Dana Moneter Internasional (IMF) disebutkan, kalau misalnya pendapatan hanya meningkat di kelompok orang kaya, pertumbuhan ekonomi justru akan melambat. &ldquo;Yang ketiga adalah semangat menggenjot pertumbuhan ekonomi, ini menarik karena ada data yang menyebutkan jika pendapatan hanya meningkat di kelompok orang kaya, maka pertumbuhan ekonomi justru mengalami pelambatan. Jadi Presiden Prabowo punya visi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan,&rdquo;&nbsp;tegasnya. Ali berharap pesan politik Presiden Prabowo itu juga dipahami dan diikuti oleh para pembantunya sehingga orkestrasi untuk perang melawan korupsi, mengatasi ketimpangan, dan upaya penggenjot pertumbuhan ekonomi, bisa berjalan beriringan dan akseleratif. &ldquo;Ya catatan saya, ini harus menjadi pemahaman dan atensi penting bagi para pembantu presiden, supaya orkestrasinya seirama,&rdquo; ujarnya.

Ucapan Prabowo bukan sebuah candaan. Melainkan pesan penting yang ingin dia sampaikan kepada publik.

Dua Kali Pakai Istilah Serakahnomics, Prabowo Diyakini Beri Pesan Lawan Korupsi dan Atasi Ketimpangan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20220112180457.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, berhasil menekan ketimpangan ekonomi warga di Jawa Timur. Bahkan lebih berhasil ketimbang Jawa Tengah. Model pembangunan di Jatim dinilai bisa mempercepat Indonesia menjadi negara super maju.  President Directur Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri, mengatakan dalam kajian lembaganya, per Maret 2021, angka gini ratio di Jawa Timur (Jatim) mencapai 0,374. Naik 0,010 ketimbang September 2020 sebesar 0,364.  Dua tahun sebelumnya, angka gini ratio dapat dipertahankan tidak naik. Harap dicatat, angka gini ratio Jawa Timur, lebih rendah ketimbang angka gini ratio nasional.  "Ini memperlihatkan pembangunan di Jawa Timur, lebih berkeadilan ketimbang Indonesia secara keseluruan," papar Deni dalam keterangannya, Rabu (9/2)  Dia mengatakan, potret keberhasilan Gubernur Jawa Timur Khofifah sangat layak dijadikan model pembangunan di Indonesia. Bandingkan dengan Jawa Tengah, tingkat ketimpangan ekonomi pada Maret 2021 diukur dengan gini ratio mencapai 0,372. Naik 0,013 poin jika dibandingkan dengan September 2020 sebesar 0,359.  "Begitu pula jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2020 sebesar 0,362, mengalami kenaikan. Artinya, terjadi kenaikan atas ketimpangan di Jawa Tengah, sebesar 0,013. Sementara Jawa Timur, gini ratio-nya lebih kecil yaitu 0,010. Dengan demikian proses pembangunan di Jawa Timur lebih berkeadilan, ketimbang Jawa Tengah," paparnya.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini DKI Jakarta berada di level 0,409 pada Maret 2021. Implikasinya proses pembangunan di DKI agak timpang. Dengan demikian sangatlah berbahaya jika model pembangunan Jakarta diterapkan di Indonesia.  Meratanya pembangunan di Jawa Timur, kata Deni, tercipta karena kontribusi beberapa sektor yang sangat tinggi. Semisal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur pada kuartal I 2021 mencapai Rp 587,32 triliun. Sebesar 30,94 persen kontribusinya berasal dari sektor industri.  Bandingkan secara nasional, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB, pada triwulan III-2021, mencapai 17,33 persen. Artinya, kontribusi sektor manufaktor Indonesia (nasional) hanya separuh dari Jawa Timur. Sedangkan, Jakarta hanya 11 persen.  Dengan model pembangunan Jawa Timur, maka Indonesia dapat meniru Korea Selatan untuk mensejajarkan diri sebagai negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  “Manufaktur nilai tambah ( persen dari PDB) di Jerman dilaporkan sebesar 18,17 persen pada tahun 2020, menurut kumpulan indikator pembangunan Bank Dunia, yang dikumpulkan dari sumber yang diakui secara resmi. Artinya sudah jauh di bawah Jawa Timur," papar Deni.  Sedankan pada Maret 2021, lanjut Deni, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (nasional) yang diukur dari gini ratio mencapai 0,384. Turun 0,001 poin ketimbang September 2020 sebesar 0,385. Dan, meningkat 0,003 poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 0,381.  Dari paparan tersebut, kepemimpinan Gubernur Khofifiah yang berhasil menjaga angka gini ratio Jatim per Maret 2021 sebesar 0,374, adalah yang terkecil.  "Ini memperlihatkan bahwa Khofifah sangat layak menjadi Presiden Indonesia, karena Angela Merkel saja kalah dalam meningkatkan konstribusi dari sektor manufakturnya," imbuh Deni.  Sementara dibandingkan dengan mantan pemimpin Jerman, Angela Merkel, Deni mengatakan berdasarkan data Eurostat, koefisien gini dari pendapatan disposabel setara di Jerman, mencapai 34,40 persen pada Desember 2020. Secara historis, koefisien gini dari pendapatan disposabel yang setara mencapai rekor tertinggi yakni 34,40 persen pada Desember 2020. Dan, rekor terendah 28,30 persen pada Desember 2012.  Lalu bagaimana dengan Tiongkok?. Deni mengatakan sektor manufaktur di negeri Tirai Bambu, memberikan nilai tambah (persen dari PDB) sebesar 26,18 persen pada 2020. Itu berdasarkan kumpulan indikator pembangunan Bank Dunia, yang dikumpulkan dari sumber yang diakui secara resmi.  Di Tiongkok, kata Deni, indeks Gini mencapai 51 persen pada 2018. Secara konsep pembangunan, sangatlah jelas bahwa pembangunan Jawa Timur yang dikomandani oleh Khofifah sudah mengalahkan Tiongkok  "Khofifah Indar Parawangsa memang tidak mempunyai ambisi untuk menjadi Presiden karena sedang fokus membangun Jawa Timur," tuturnya.  "Namun bangsa ini akan kehilangan momentum jika tidak pernah mengusulkan orang yang satu visi dan misi dengan Gus Dur tersebut menjadi calon presiden, karena prestasinya yang luar biasa ini," pungkasnya.

Model Pembangunan Khofifah Percepat Indonesia jadi Negara Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/soal-ketimpangan-ekonomi-tkn-tuding-prabowo-bagian-dari-masa-lalu_m_.jpg" alt="Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni (kanan) tuding Prabowo bagian dari masa lalu yang menimbulkan ketimpangan ekonomi." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni (kanan) tuding Prabowo bagian dari masa lalu yang menimbulkan ketimpangan ekonomi.</figcaption>
</figure>JawPos.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin masih menyangsikan komitmen Prabowo Subianto dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dalam negeri. Alasannya, capres 02 itu dianggap dekat dengan masa lalu pada Orde Baru yang menciptakan kesenjangan ekonomi tersebut. Menurut Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni, Prabowo adalah bagian dari masa lalu. Maka, terasa aneh jika Prabowo Subianto memiliki komitmen mengatasi ketimpangan ekonomi. "Prabowo tidak etis untuk mengklaim hal itu. Prabowo adalah bagian dari masa lalu yang menciptakan jurang kesenjangan dan ketimpangan," ujar Antoni kepada JawaPos.com, Kamis (28/2). Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyebut, Prabowo memiliki ribuan hektare tanah di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kabupaten Aceh Tengah. Semuanya itu hanya dikelola sendiri. "Bagaimana seorang tuan tanah malah berjanji mengatasi kemiskinan dan ketimpangan kepemilikan tanah," katanya. Dia menganggap Prabowo memaikan retorika dengan memainkan narasi akan mengembalikan tanahnya ke negara. "Kalau begitu segera kavling-kavling dan bagikan ke orang miskin. Jangan hanya retorika kosong. Rakyat butuh aksi dan bukti. Tidak hanya janji," pungkasnya.

Soal Ketimpangan Ekonomi, TKN Tuding Prabowo Bagian dari Masa Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemiskinan-di-sumbar-berkurang-ekonomi-makin-timpang_m_228459.jpg" alt="Kepala BPS Sumbar, Sukardi" width="100%">
<figcaption>Kepala BPS Sumbar, Sukardi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka kemiskinan di Sumatera Barat (Sumbar) mengalami mengalami penurunan. Namun, tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk justru kian timpang. Bahkan, tingkat kesejahteraan bertengger diperingkat empat terbawah dalam daftar perolehan rasio gini nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat, jumlah penduduk miskin di Sumbar menurun sebanyak 2.860 orang. Dari sebelumnya 359.990 orang pada September 2017, kini jumlah penduduk miskin di Sumbar menjadi 357.130 orang pada Maret 2018. Dengan begitu, persentase warga miskin di Sumbar turun dari 6,75 persen menjadi 6,65 persen dari total jumlah penduduk. Kepala BPS Sumbar, Sukardi mengatakan, pihaknya menggunakan angka garis kemiskinan sebesar Rp 476.554 perkapita perbulan untuk mengukur kemiskinan. Angka tersebut, merupakan nilai pengeluaran yang dicatat setiap anggota keluarga di Sumbar. Sederhananya lanjut Sukardi, dalam satu rumahtangga terdiri dari 5 orang. Maka angka pengeluarannya harus di atas Rp 2,38 juta (Rp476.554 dikalikan 5) untuk seluruh anggota keluarga setiap bulan. "Jika pengeluarannya di bawah batas itu, keluarga tersebut dianggap miskin. Penurunan kemiskinan harus di dorong semua sektor. Sehingga perlu koordinasi kuat, termasuk membuka lapangan kerja," ujar Sukardi, Selasa (17/7). Dari catatan BPS, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 mencapai 4,86 persen. Sedangkan di pedesaan, persentase kemiskinan mencapai 8,07 pesen. "Peranan makanan terhadap perhitungan garis kemiskinan lebih besar dibanding komoditas non makanan. Sumbangannya mencapai 76,43 persen," kata Sukardi. Lima jenis komoditas yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan di Sumbar adalah beras, rokok kretek filter, cabai merah, telur ayam ras dan tongkol. Di sisi lain, tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Sumbar justru mengalami ketimpangan. Dari analisis perhitungan rasio gini, ketimpangan paling mencolok di bulan Maret 2018. Dimana pengeluaran penduduk di Sumbar tercatat sebesar 0,321 pada Maret 2018. Angka itu, naik dibanding capaiannya pada September 2017 sebesar 0,312. Menurut Sukardi, rasio gini yang dihitung dari besaran pengeluaran setiap rumahtangga digunakan untuk melihat jurang ketimpangan ekonomi penduduk. Data pengeluaran diambil, karena dianggap lebih mudah dikumpulkan ketimbang data pendapatan penduduk. "Tapi, angka ketimpangan di Sumbar lebih mendingan dari provinsi lain," katanya. Dari data BPS, Sumbar menduduki peringkat ke empat terbawah dalam daftar perolehan rasio gini nasional. Sumbar kalah dibandingkan Bangka Belitung, Kalimatan Utara dan Sumatera Utara. BPS juga membagi penilaian rasio gini berdasarkan tempat tinggal, yakni perkotaan dan perdesaan. Rasio gini di perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,388, naik sebesar 0,28 poin dibanding raihan September 2017 sebesar 0,309. Sementara di perdesaan, rasio gini tercatat 0,280 turun 0,007 dibanding September 2017 lalu. "Distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 21,06 persen. Artinya, pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah," kata Sukardi.

Kemiskinan di Sumbar Berkurang, Ekonomi Makin Timpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fokus-menteri-bambang-cari-solusi-dari-ketimpangan-antar-daerah_m_225897.jpg" alt="Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelenggaraan Indonesia Development Forum (IDF) 2018 akan kembali dilaksanakan pada tahun ini yang bekerja sama dengan pemerintah Australia. Pada penyelenggaraan kedua ini, fokus yang dibahas adalah ketimpangan secara regional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam forum tersebut pihaknya ingin mencari solusi atas permasalahan ketimpangan yang terjadi di daerah. Menurutnya, ketimpangan di daerah menyebabkan ketimpangan antarindividu. "Solusi yang dibahas itu pertama terkait konektivitas. Nah konektivitas itu terkait infrastruktur. Jadi porsi infrastruktur menjadi sangat penting, jadi tidak hanya berhenti pada infrastruktur apa yang dibutuhkan tapi bagaimana membangun infrastrukturnya. Kita tahu itu akan jadi perhitungan karena APBN/APBD saja tidak cukup. Maka kita mendorong ke daerah agar mencari alternatif di luar skema APBN/APBD termasuk salah satunya melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (6/7). Solusi kedua, lanjutnya, adalah dengan menciptakan pusat pertumbuhan baru seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan pariwisata, kawasan industri, dan lainnya. Sayangnya, penciptaan kawasan-kawasan tersebut pada masa pemerintahan sebelumnya belum memberikan hasil seperti yang diharapkann. "Seperti Jawa dan luar Jawa tidak berubah meskipun sudah ada desentralisasi sejak 2001. Karena itu kita ingin juga mencari tahu bagiamana bentuk KEK yang ideal yang bisa betul-betul menggerakkan ekonomi," imbuhnya. Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan, pihaknya juga akan fokus dalam mendorong para kepala daerah untuk lebih mandiri dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Beberapa kepala daerah mampu membuktikan keadaan tersebut, seperti daerah yang sebelumnya tidak terlihat mempunyai potensi untuk maju, justru mengalami peningkatan pesat karena pengembangan potensi. "Seperti saya katakan, ada beberapa daerah yang kelihatannya tidak punya prospek. Tidak punya sumber daya alam (SDA), alamnya tandus, kemudian juga masyarakatnya sebagian besar mungkin pendidikannya kurang. Tapi ada daerah yang justru bisa membalikkan keadaan itu, menjadi berprospek. Nah ini datang dari inisiatif kepala daerah," jelasnya. "Maka kita akan undang mereka untuk men-share apa yang mereka lakukan sehingga daerah mereka bisa mengalami kemajuan yang relatif besar. Kita ingin daerah lain belajar. Jadi saya ingin ini menjadi best practice bagi kepala daerah yang baru, sehingga tidak perlu membuat segala sesuatu dari 0 lagi. Kita harapkan ini akan membantu perekonomian ke depan," tambahnya. Terakhir, alumnus Universitas Indonesia itu juga ingin membahas soal akses pelayanan yang ada di daerah baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur. Menemukan solusi dari titik tersebut dinilai akan mengurangi kesenjangan antardaerah. "(Pembahasan) Yang lain (dalam IDF 2018) mungkin lebih kepada bagaiamana agar kegiatan ekonomi itu tidak terlalu banyak, yang akhirnya dapet benefit Jawa lagi. Karena bisa saja begini, membangun kegiatan di Kalimantan kemudian membangun pabrik, alat-alat datang dari Jawa, kemudian tenaga ahli dari Jawa, ketika dihitung Jawa lebih untung, maka perlu penguatan ekonomi di daerah tersebut," pungkasnya.

Fokus Menteri Bambang Cari Solusi dari Ketimpangan Antardaerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sindiran-anies-baswedan-sebut-ketimpangan-di-jakarta-luar-biasa_m_196388.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut masih banyak ketimpangan di ibu kota. Hal itu semakin dirasakan sejak maraknya pembangunan baik gedung, mal, hotel, maupun apartemen yang semakin menunjukkan si kaya dan si miskin. &ldquo;Di Jakarta kalau kita lihat indikator-indikator ketimpangannya luar biasa. Jadi kita ingin benar-benar serius soal itu,&rdquo; ujar Anies saat membuka acara Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 di Balai Agung, Balai Kota, Kamis (15/3). Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu ingin seluruh pembangunan yang dilakukan di Jakarta dapat dirasakan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar tak ada lagi wujud ketimpangan di daerah pimpinannya. &ldquo;Jadi hard infrastruktur itu bukan project besar-besar yang terlihat mata, tapi juga yang menyangkut langsung kepada warga,&rdquo; kata Anies. Sebelumnya diberitakan, Kepala BPS DKI Jakarta Thoman Pardosi mengatakan, persentase warga miskin terakhir pada September 2017 meningkat 0,01 persen. Sebelumnya, pada Maret 2017 kemiskinan tercatat sebesar 3,77 persen. "Persentase orang miskin (September 2017) 3,78 persen atau sekitar 393 ribu orang," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (15/3). Dengan data itu diketahui warga miskin bertambah 3.440 orang dalam enam bulan. Sebab pada Maret 2017 angka kemiskinan yakni 389.690 orang. Sementara itu, JawaPos.com menelusuri beberapa permukiman miskin di wilayah Gambir dan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Di antaranya di sekitaran Jalan Petojo, Jalan Pintu Air, dan Jalan Pejambon.&nbsp; Wujud ketimpangan sangat terlihat karena ketiga wilayah itu berdekatan dengan kawasan ring 1 ibu kota, yakni kantor pemerintahan bahkan tepat di belakang Istana Negara yang kini menjadi singgasana Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sindiran Anies Baswedan, Sebut Ketimpangan di Jakarta Luar Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ironis-ketimpangan-ekonomi-di-yogyakarta-masih-tinggi_m_179575.jpeg" alt="ILUSTRASI: Tugu Jogja, ikon kota yang dijuluki sebagai kota pendidikan maupun wisata itu dianggap belum mampu mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tugu Jogja, ikon kota yang dijuluki sebagai kota pendidikan maupun wisata itu dianggap belum mampu mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Meski pengembangan pariwisata terus digalakkan oleh Pemprov DIY, namun tanpa adanya keterlibatan masyarakat, dirasa tidak akan berhasil mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi. "Bagaimana keterlibatan penduduk dalam hal produksi, apakah mereka hanya menjadi tukang parkir. Ada tidak mekanisme negara menciptakan supaya rakyat berpartisipasi dalam hal produksi," ujar Puthut Inroyono, peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, saat ditemui Jawapos.com, Jumat (5/1) di kantornya. Kondisi ketimpangan ekonomi di Yogyakarta, menurutnya sangat ironis. Di tengah gencarnya pembangunan, Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan belum mampu mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia dan juga di DIY sendiri. Tidak terhitung orang pintar yang dihasilkan dari Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Yogyakarta. "Tapi mesin pendidikan tidak mampu menjawab itu," tuturnya. Menurutnya, ketimpangan ekonomi di Yogyakarta sudah terjadi sejak lama. Hal ini terjadi lantaran pola pembangunan ekonomi lebih banyak mengandalkan mekanisme pasar, berlakunya mekanisme berupa penumpukan modal. "Oleh karenanya langkah yang ditempuh lebih banyak mengembangkan melalui investasi dari luar," jelasnya. Puthut memberikan sejumlah contoh terjadinya ketimpangan ekonomi yang terjadi akibat penumpukan modal dari investor. Hal ini seharusnya dapat ditekan apabila Pemerintah ikut membangun Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat setempat akan dunia pariwisata. Di pesisir Kabupaten Gunungkidul, masyarakat dulunya yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, mengandalkan hasil tangkapan ikan kemudian beralih menjadi pelaku wisata. &ldquo;Selain itu juga ada kasus di lereng Merapi banyak bermunculan objek wisata baru dari investor dari luar. Maupun penginapan-penginapan yang hampir tak terbendung datangnya,&rdquo; imbuhnya. Contoh termudah, adanya mekanisme pasar yakni adanya The Lost World Castle. Bangunan itu menjadi bukti datangnya investor dari luar. &ldquo;Konsep pengembangan modal dari luar ini jika dipertahankan tak akan mungkin bisa mengurangi ketimpangan. Karena akumulasinya hanya uang bukan pengetahuan tingkat kecerdasan masyarakat,&rdquo; tandasnya. Untuk itu, menurutnya perlu adanya peran negara dalam hal regulasi. Bagaimana memulai menyiapkan masyarakat dulu. "Sehingga pengaruh globalisasi yang berjalan itu tidak masalah karena daya tahannya sudah siap," ucapnya. DIY beberapa tahun terakhir memang mengalami kemajuan cukup pesat dalam hal wisata. Mega proyek pun dilakukan, seperti pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), kemudian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sebagai sarana pendukungnya. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Program Dinas Pariwisata DIY Don Charles mengatakan pembangunan Kelok 18 pada tahun 2018, yang menghubungkan antara jalur Parangtritis menuju ke Panggang Gunungkidul. Selain diharapkan mampu menjadi obyek wisata baru, sekaligus mampu mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi "Ketimpangan ekonomi antara sisi selatan dengan utara itu diharapkan bisa dikurangi dengan proyek itu,&rdquo; kata dia.

Ironis, Ketimpangan Ekonomi di Yogyakarta Masih Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/atasi-ketimpangan-ekonomi-dengan-menegakkan-sila-kelima_m_179147.jpeg" alt="Peluncuran kerjasama Organisasi Indonesia Tionghoa (INTI) dengan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Westlake, Kabupaten Sleman, Rabu (3/1).(" width="100%">
<figcaption>Peluncuran kerjasama Organisasi Indonesia Tionghoa (INTI) dengan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Westlake, Kabupaten Sleman, Rabu (3/1).(</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketika Joko Widodo pada Pilpres 2019 terpilih kembali, pada masa akhir kekuasaannya 2024 setidaknya masih ada 10 persen desa tertinggal dari secara keseluruhan sekitar 75 ribu. Namun jika ketimpangan itu bisa lebih ditekan lagi dengan menegakkan Sila kelima Pancasila maka tidak akan lagi demo-demo dan lainnya. Hal itu ditegaskan oleh mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, M Syafii Maarif&nbsp;sewaktu peluncuran kerjasama Organisasi Indonesia Tionghoa (INTI) dengan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Westlake, Kabupaten Sleman, Rabu (3/1). "Bukan mendukung (Jokowi terpilih kembali), tapi siapa tahu tidak ada gempa atau prahara politik. Terpenting Sila Kelima Pancasila untuk melawan ketimpangan ini," katanya. Pengentasan dengan program desa tertinggal saat ini, menurutnya tinggal sekitar 36 persen. Namun jumlah itu cukup banyak, jika dinominalkan ada 25 ribuan desa. Sila kelima Pancasila yang mempunyai makna setiap warga negara harus diperlakukan adil dalam hak dan kewajibannya itu dapat dilakukan dengan berbagai hal. Seperti dengan mempelajari sisi-sisi positif dari siapa pun termasuk negara Tiongkok yang saat ini berjaya perekonomiannya. Hal itu, imbuhnya bisa menggerus ketimpangan ekonomi yang ada. "Sila kelima itu harus dibawa turun ke bumi secepatnya," tegasnya. Lanjut Buya, begitu pria ini disapa, perhatian pemerintah dalam segi infrastruktur memang luar biasa. Namun pembangunan kualitas manusianya rendah. Masih banyak pengangguran maupun penyakit sosial di masyarakat yang terus bergantian. Sementara pada 2018 dan 2019 nanti, Indonesia menghadapi tahun politik. Kondisi seperti itu jangan sampai dimanfaatkan politisi untuk mencari kekuasaannya. Hal lain yang mengancam adalah money politic menurutnya juga sudah menjadi penyakit di Indonesia. "Terima uangnya saja, tapi jangan diikuti arahannya," katanya. Alissa Wahid dari jejaring Gusdurian mengatakan, ketimpangan di Indonesia itu nomor 3 terburuk di dunia dari data 2016 silam. Dibawah Rusia dan Thailand dalam pertumbuhan ekonominya. "Upaya yang perlu dilakukan, semua elemen masyarakat perlu duduk bersama," katanya. Membuat program supaya bagaimana caranya agar desa tertinggal itu mendapatkan sentuhan. Kemudian bisa meminimalisir angka 10 persen tersebut.

Atasi Ketimpangan Ekonomi dengan Menegakkan Sila Kelima

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketimpangan ekonomi

Berita Terkini