<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/31/AMRAN-31-A-2226576522.jpg" alt="Ilustrasi masyarakat belanja bahan pangan/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masyarakat belanja bahan pangan/(Istimewa).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberi kepastian bagi masyarakat Indonesia bahwa ketersediaan pangan pokok strategis secara nasional masih aman. Menjelang Ramadan sampai Idulfitri yang hingga Maret nanti, pemerintah memastikan ketercukupan stok sembari beriringan dengan program intervensi pangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai arahan Kepala Bapanas Bapak Andi Amran Sulaiman, agar Bapanas terus memastikan ketersediaan bagi masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri dalam waktu dekat ini," kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono usai menghadiri Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta pada Kamis (29/1/2026).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait itu, dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional per 6 Januari 2026, untuk komoditas seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan daging sapi/kerbau masih mencukupi untuk tiga bulan ke depan. Ini karena Ramadan dan Idulfitri yang diperkirakan akan dimulai pada tengah Februari sampai Maret.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk beras diproyeksikan total ketersediaan secara nasional Januari sampai Maret dapat mencapai 22,2 juta ton. Ini berasal dari stok awal tahun di 12,4 juta ton ditambah produksi dalam tiga bulan yang dapat mencapai 9,8 juta ton. Sementara, total kebutuhan konsumsi berasa di 7,7 juta ton sehingga masih ada surplus di akhir Maret sebanyak 14,5 juta ton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Daging ayam ras juga mencukupi dengan total ketersediaan selama 3 bulan dapat mencapai 1,6 juta ton dari stok awal tahun di 252,3 ribu ton ditambah produksi Januari-Maret 1,4 juta ton. Surplus dapat tercipta karena kebutuhan konsumsi daging ayam ras di angka 1,01 juta ton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017127456/temukan-harga-minyakita-yang-offside-di-pasar-tagog-padalarang-kepala-bapanas-amran-bakal-tindak-tegas">Temukan Harga MinyaKita yang Offside di Pasar Tagog Padalarang, Kepala Bapanas Amran Bakal Tindak Tegas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya untuk ketersediaan telur ayam ras sampai Maret diproyeksikan 1,9 juta ton. Ini dari stok awal tahun di 92,8 ribu ton ditambah produksi 1,8 juta ton. Sementara konsumsi nasional Januari-Maret 1,67 juta ton. Jadi masih akan ada surplus di akhir Maret 305,8 ribu ton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gula konsumsi pun idem. Ketersediaan sampai Maret dapat mencapai 1,46 juta ton yang berasal dari stok awal tahun di 1,44 juta ton ditambah produksi sampai Maret 26,7 ribu ton. Ini masih dapat memenuhi konsumsi nasional Januari-Maret 712,5 ribu ton. Surplus di akhir maret diperkirakan di 751,5 ribu ton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak ketinggalan, komoditas daging sapi/kerbau juga dipastikan masih cukup aman sampai Maret. Total ketersediaannya Januari sampai Maret dapat mencapai 185,4 ribu ton berasal dari stok awal tahun 41,6 ribu ton ditambah produksi dan hasil pemotongan sapi/kerbau bakalan di angka 125,2 ribu ton serta impor daging beku 18,5 ribu ton. Sementara angka konsumsi nasional berada di 179 ribu ton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di samping itu, Bapanas bersama stakeholder pangan juga akan menggencarkan berbagai program intervensi pangan yang dapat menyentuh langsung ke masyarakat. Misalnya pasar murah seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran SPHP beras," tambah Direktur Maino.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun program GPM sendiri sampai minggu ketiga Januari 2026 telah direalisasikan sebanyak 264 kali di 106 kabupaten/kota. Capaian di awal tahun ini meningkat 52,6 persen dibandingkan Januari tahun lalu yang terlaksana 173 kali. Bapanas akan terus melesatkan kuantitas GPM sampai Idulfitri mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk pelaksanaan program SPHP beras di Januari 2026 masih terus dijalankan Perum Bulog sebagai perpanjangan program SPHP beras tahun 2025. Realisasi penjualan selama Januari 2026 ini telah mencapai sekitar 63 ribu ton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017094929/mentan-amran-sebut-beras-ilegal-ancaman-bagi-petani-dan-motivasi-produksi">Mentan Amran Sebut Beras Ilegal Ancaman Bagi Petani dan Motivasi Produksi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah pun berkomitmen menjaga harga pangan pokok strategis selama HBKN Ramadan dan Idulfitri. Salah satunya dengan peningkatan pengawasan melalui Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026. Pengawasan akan dilakukan mulai dari hulu seperti produsen dan distributor, hingga hilir seperti toko besar, pedagang eceran, dan ritel modern.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, dalam konferensi pers Rakor hari ini, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan, menyatakan pemerintah bersama segenap stakeholder akan melakukan akselerasi distribusi pangan sebagai antisipasi cuaca. Ini penting sebelum musim penghujan semakin meningkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kali ini kita ingin fokus kepada jalur distribusinya. Oleh karena itu, terkait dengan ketersediaan semua barang kebutuhan pokok, itu tidak ada masalah. Yang perlu menjadi perhatian adalah faktor cuaca. Secara umum faktor cuaca itu normal. Namun perlu diwaspadai di Februari dan Maret. Itu ada beberapa wilayah tertentu seperti Sulawesi dan Papua akan ada kemungkinan hujan," urai Iqbal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah oleh demikian, kami tadi bersepakat semua para distributor termasuk BUMN Pangan, baik Bulog maupun ID FOOD, itu sudah melancarkan pendistribusian barang kebutuhan pokok kepada daerah-daerah di awal ini, sehingga manakala memasuki musim penghujan di bulan Februari dan Maret, itu barangnya sudah sampai di tempat," terang Dirjen Iqbal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesiapan pemerintah dalam menghadapi Ramadan dan Idulfitri juga pernah diutarakan oleh Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Amran menuturkan telah meminta pelaku usaha sektor pangan untuk sama-sama menjaga harga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bapanas Amran menegaskan tidak boleh ada pelaku usaha yang mematok harga yang tidak wajar. Semua harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen serta Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen.</div>

Komoditas beras, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan daging sapi/kerbau masih mencukupi untuk tiga bulan ke depan.

Pemerintah Pastikan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Aman dan Tercukupi Jelang Ramadan dan Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ramadan-dan-lebaran-bisnis-ritel-tumbuh-pesat_m_225789.jpg" alt="Ilustrasi super market" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi super market</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Wacana lockdown berhembus deras setelah pasien positif Covid-19 lebih dari 1.000 orang, khususnya untuk kawasan zona merah seperti Jabodetabek.<br /> <br /> Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira pun menjelaskan bahwa akan ada beberapa sektor yang terdampak akibat adanya lockdown. Mulai dari pusat perbelanjaan hingga industri manufaktur.<br /> <br /> "Paling terdampak dalam kondisi lockdown adalah pusat perbelanjaan, hotel, restoran, industri manufaktur," katanya ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (30/3).<br /> <br /> Namun, ada sektor yang benar-benar memiliki risiko lebih besar dibandingkan lainnya, yakni para peritel.<br /> <br /> "Ritel punya resiko kekurangan stok karena terganggunya distribusi" jelas Bhima.<br /> <br /> Untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan, pemerintah pun harus menjamin akan ketersediaan kebutuhan pokok secara merata di seluruh lapisan masyarakat.<br /> <br /> "Validitas data dan menjamin agar bantuan tidak dikorupsi juga penting. Sisanya adalah pengamanan yang lebih ketat di titik rawan," tutup dia.

Jika Ada Lockdown, Peritel Terdampak Paling Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/permendag-nomor-272017-untuk-kendalikan-stok-bahan-pokok_m_128469.jpeg" alt="Pejbatan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sidak ketersediaan bahan pangan di Jambi." width="100%">
<figcaption>Pejbatan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sidak ketersediaan bahan pangan di Jambi.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah melakukan pengawasan ke setiap gudang distributor.&nbsp; Pengawasan itu dilakukan Kementerian Perdagangan yang menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/2017. Permendag itu mewajibkan pedagang dan distributor mendaftarkan dan melaporkan posisi stoknya.</p><br /> <p>Pengamat kebijakan publik dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Suwidi Tono mengatakan, sinkronisasi data terkait ketersediaan bahan pokok selama ini masih rancu.&nbsp; Dengan adanya Permendag Nomor 20/2017 pemerintah akan memiliki "big data" yang bisa menjadi acuan pemerintah untuk melihat kondisi barang. Dengan adanya sensus dan data yang akurat, maka pemerintah bisa mengambil kebijakan yang strategis.</p><br /> <p>"Kita butuh sensus yang akurat dan bisa dipercaya sehingga tidak ada permainan terus. Data ini harus bisa dipercaya agar tidak kalah dengan spekulan&rdquo; ujar Suwidi Minggu (7/5).</p><br /> <p>Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya mengatakan keluarnya Permendag tersebut merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga di pasar.&nbsp;</p><br /> <p>Dikatakannya, dengan adanya data yang valid terkait stok barang, maka pemerintah bisa mendeteksi dan mengawasi pergerakan harga di lapangan. &ldquo;Langkah yang dilakukan oleh pemerintah bisa efektif dalam mengantisipasi lonjakan harga di pasar menjelang bulan Ramadhan," ujarnya.</p><br /> <p>Sebab selama ini tingkat kebutuhan bahan pangan dan ketersediaannya tidak singkron. Sehingga harga di pasaran jadi liar.</p><br /> <p>Di sisi lain, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance&nbsp; (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, mafia perdagangan memang selalu ada dan sulit untuk dinafikan. Namun dengan keluarnya regulasi ini serta sanksi yang tegas maka pemerintah bisa mendeteksi dan melakukan pengawasan secara ketat.</p><br /> <p>Enny menambahkan, jika langkah ini tidak mendapatkan support dari masyarakat, permendag ini tidak akan berjalan maksimal. Dia berharap masyarakat juga perlu turun untuk mengawasi stabilitas harga.</p><br /> <p>Dia mengungkapkan, pemantauan memang menjadi tugas pemerintah, namun masyarakat sebagai pelaku ekonomi juga perlu turut mengawasi praktik mafia pangan. &ldquo;Sekarang sudah clear bahwa pemantauannya melalui retail modern. Jadi, siapa pun di retail modern yang menjual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah akan kena <em>punishment</em>," terangnya.</p><br /> <p>Sebelumnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah antisipasi untuk menyambut bulan puasa dan Lebaran 2017, yaitu dengan mengidentifikasi ketersediaan stok dan harga bahan pokok, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.</p><br /> <p>Selain itu, diperlukan juga identifikasi langkah-langkah kesiapan instansi terkait dan pelaku usaha bahan pokok, terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi. <strong>(iil/JPG)</strong></p>

Permendag Nomor 27/2017 untuk Kendalikan Stok Bahan Pokok