<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/BOBBY-18-A-601232312.jpg" alt="Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan keterangan pers setiap hari kepada wartawan mendapat apresiasi dari tokoh pers. Sebab, kebijakan itu dapat menyematkan Bobby Nasution sebagai simbol keterbukaan informasi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut), Farianda Putra Sinik kepada wartawan mengatakan, dengan keterbukaan informasi itu, semua program gubernur yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan melalui OPD bisa terpublikasikan dan disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara. "Kebijakan ini supaya wartawan bisa menyampaikan kepada publik bahwa berita-berita yang keluar tidak hoaks dan disinformasi," ujar Farianda, Rabu (17/9/2025). Menurutnya, informasi yang disampaikan langsung oleh Kepala OPD sangat jelas dan mempermudah wartawan menggali berita. Selain itu, para OPD juga bertanggungjawab terhadap program-program kerja yang dilaksanakan. "Untuk itu PWI Sumut mengapresiasi atas sikap Gubernur Bobby Nasution melakukan keterbukaan informasi sehingga memudahkan wartawan untuk mendapatkan informasi. Tak salah jika Gubernur sebagai simbol keterbukaan informasi di Sumut," jelasnya. Dia juga berharap kebijakan ini terus didukung supaya tidak menimbulkan berita-berita yang miring. Apalagi terhadap wartawan yang selama ini kesulitan memeroleh informasi. "Dalam pertemuan kami baru-baru ini, gubernur meminta agar tidak ada berita hoaks. Lain yang dibilang lain pula yang keluar. Jadi kalau wartawan mendapat informasi dari sumber yang benar, maka berita yang dihasilkan juga benar," tegasnya. Dengan Keterbukaan informasi yang dilakukan Gubernur Bobby Nasution ini, Farianda juga berharap, berita-berita miring dan hoaks yang terkesan mengganggu proses pembangunan Provinsi Sumatera Utara bisa diminimalisir. Sementara itu, Pemimpin Redaksi Tribun Medan Iin Sholihin menyambut baik langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution yang mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Sumut untuk berkolaborasi dengan awak media dalam menyampaikan informasi progres pembangunan di Sumut. &ldquo;Kolaborasi antara OPD dan jurnalis ini tentu sangat penting bagi masyarakat Sumut untuk mengetahui sejauh mana arah dan perkembangan pembangunan di Sumut,&rdquo; ujar Sholihin, Rabu (17/09/2025). Menurutnya, lewat temu pers berkala para kepala OPD dapat menyampaikan secara langsung sejauh mana program kerja OPD yang mereka pimpin. &ldquo;Dengan begitu masyarakat Sumut akan paham apa saja program prioritas gubernur dan wakil gubernur yang sudah berjalan,&rdquo; paparnya. Jurnalis, kata Iin, juga bisa memberikan masukan dan saran atas keluhan yang mereka jaring dari masyarakat di berbagai penjuru Sumut. Jurnalis, lanjutnya, juga dapat menjalankan fungsinya sebagai bagian dari pilar demokrasi. &ldquo;Ada banyak program unggulan Pemprov Sumut seperti dibidang kesehatan dan pendidikan. Dengan jumpa pers berkala ini, masyarakat akan tahu apa saja layanan yang sudah diberikan Pemprov kepada mereka,&rdquo; jelasnya. Iin berharap, program temu pers ini dapat terus berlangsung, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya untuk mendapatkan informasi terkini tetang pembangunan di daerah mereka. &ldquo;Temu pers ini akan menjadi wadah komunikasi jajaran OPD dan jurnalis untuk membahas perkembangan pembangunan di Sumut. Masyarakat akan mendapatkan informasi valid dari sumber utama terkait pembangunan di Sumut,&rdquo; tutupnya.

Dengan keterbukaan informasi, semua program gubernur melalui OPD bisa terpublikasikan dan disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara.

Wajibkan OPD Sampaikan Keterangan Pers Setiap Hari, Tokoh Pers Sebut Bobby Nasution Simbol Keterbukaan Informasi

<div id="m#msg-f:1818766039080341528" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/Screenshot_2024-12-18-16-01-44-024_comgoogleandroidgm-edit-1258028960.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar (kiri) menerima penghargaan keterbukaan informasi publik 2024 di Jakarta (17/12) malam. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar (kiri) menerima penghargaan keterbukaan informasi publik 2024 di Jakarta (17/12) malam. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1818766039080341528-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com-Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan kado spesial menjelang tutup tahun. Mereka berhasil mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik, dengan nilai yang tinggi. Mengalahkan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015436019/7-zodiak-ini-akan-bergelimang-harta-dan-kemewahan-sepanjang-2025-siapa-saja">7 Zodiak Ini akan Bergelimang Harta dan Kemewahan sepanjang 2025, Siapa Saja?</a> Penghargaan keterbukaan informasi publik itu diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Pusat. Tahun ini Kemenag mendapatkan penghargaan kategori Informatif dengan skor 94,52 poin. Di bawah Kemenag ada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan 94,46 poin.&nbsp; Kemudian di bawahnya ada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dengan 94,20 poin. Lalu ada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan 92,00 poin dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan 90,89 poin.&nbsp; Penghargaan Informatif merupakan kategori tertinggi dalam pemeringkatan keterbukaan informasi. Anugerah itu mencerminkan komitmen Kemenag untuk menjadi institusi pemerintahan yang transparan. Penghargaan ini diberikan Komisi Informasi Pusat (KIP) kepada Kementerian Agama pada malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Jakarta. "Alhamdulillah, prestasi ini diraih oleh Kemenag. Ini menjadi penghargaan dan kado akhir tahun bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag," kata Menag Nasaruddin Umar usai menerima penghargaan. Dia mengatakan keterbukaan publik di Kemenag harus terus ditingkatkan. Tujuannya untuk kemajuan dan menjadikan Kementerian Agama lebih baik.&nbsp; Nasaruddin Umar berharap predikat Kementerian Informatif kali kedua ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Bahkan prestasi ini harus menjadi cambuk bagi seluruh ASN Kemenag. Untuk terus dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat secara luas. "Terima kasih kepada seluruh tim dan KIP yang telah memberikan penghargaan ini," katanya. Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan, penghargaan sebagai lembaga Informatif itu membuktikan bahwa Kemenag semakin terbuka dan informatif dalam pengelolaan informasi publik.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoegiantoro menyampaikan bahwa ada beberapa kualifikasi yang dimonitoring dan dievaluasi oleh KIP itu. Diantaranya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Kementerian. "Ada 363 Kementerian/Lembaga yang dimonitoring dan dievaluasi. Sebanyak 162 mendapat predikat informatif, 139 tidak informatif," tandas Donny.&nbsp; Selain Kemenag, ada lima perguruan tinggi binaan Kemenag yang juga mendapat penghargaan Informatif. Yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (97,50 poin), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (97,13 poin), dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (96,97 poin). Kemudian Institut Agama Islam Negeri Kediri (96,28 poin) serta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (95,80 poin). (*) </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan kado spesial menjelang tutup tahun. Mereka berhasil mendapatkan penghargaan

Kemenag Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik, Nilainya Ungguli Kemenlu dan Kemenhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/Debat-ketiga-Pilpres-2024-Dery-Ridwansah-4JPG-4267344841.jpg" alt="Capres nomor urut satu Anies Baswedan, capres nomor urut dua Prabowo Subianto dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut satu Anies Baswedan, capres nomor urut dua Prabowo Subianto dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam debat ketiga Capres bertema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Politik Luar Negeri, dan Geopolitik, Minggu malam (7/1), terdapat perdebatan bahwa ada informasi yang tidak bisa diungkap di publik dan bersifat rahasia.&nbsp; Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Arya Sandhiyudha menyebutkan bahwa di Undang-Undang (UU) Keterbukan Informasi Publik terdapat ketentuan informasi yang bersifat rahasia.&nbsp; Dalam keterangannyai, Arya menyatakan bahwa hanya akan menyebutkan teks muatan yang ada di UU. Jadi, terlepas dulu dari pernyataan dan interpretasi atas pernyataan antara Capres dalam debat tersebut. "Jadi, saya hanya akan menyebutkan pasal dan ayat terkait informasi yang dikecualikan terkait pertahanan dan keamanan negara. Silakan nanti masing-masing Calon Presiden dan pakar keterbukaan Informasi Publik yang ada di setiap tim berdiskusi tentang substansi yang dimaksud dalam debat," ucapnya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Senin (8/1). Arya, yang memiliki latar studi strategis, pertahanan, dan keamanan dari Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura itu, menyebutkan lebih detail bahwa UU Nomor 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan adanya beberapa hal yang terkategori Kepentingan Negara yang masuk informasi yang dikecualikan. "Ada kepentingan negara, kepentingan bisnis, dan kepentingan pribadi yang terkategori informasi dikecualikan di Undang-Undang 14/2008 yaitu kepentingan negara (Pasal 17 huruf a, c, d, f, dan i), bisnis (Pasal 17 huruf b, d, dan e), dan pribadi (pasal 17 huruf g dan h)," terangnya. Lebih lanjut, Arya menjelaskan, UU KIP merupakan pedoman hukum terkait hak informasi masyarakat. Dia mempersilakan para Capres dan tim menjadikan UU tersebut acuan, sehingga hak keterbukaan atas informasi dapat digunakan untuk kebutuhan bermanfaat sekaligus tidak merugikan beberapa kepentingan mendasar. "Undang-Undang ini pedoman hukum &lsquo;kedaulatan rakyat&rsquo; atas informasi masyarakat yang telah menggariskan bahwa ada beberapa informasi yang wajib dijaga dan dilindungi. Pedoman hukum ini hadir untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi, sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan," terang Arya. Peraih gelar doktor bidang Hubungan Internasional dari Turki ini menyebutkan, bagian pasal dan ayat berkaitan pertahanan dan keamanan negara, ada di Bab V tentang Informasi yang dikecualikan pada pasal 17 huruf C. Pasal tersebut berbunyi: Dari teks yang tercantum di UU tersebut, Arya mempersilakan para Capres bersama timnya mendalami dan menjelaskan kepada publik apabila ada tema informasi apa yang dimaksud dalam debat, baik yang mempertanyakan klarifikasi secara terbuka, maupun yang menyebut penjelasan tidak dapat terbuka dan harus dirahasiakan. Masing-masing Capres dapat mengacu pada aturan ini, yang dalam istilah UU 14/2008 yaitu dikenal sebagai 'informasi yang dikecualikan'. "Kami mempercayakan pada setiap Calon Presiden beserta personil timnya yang menekuni tema Undang-Undang dan Keterbukaan Informasi Publik dapat menjadikannya pedoman soal hak masyarakat dan publik atas informasi terkait," tutupnya. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri. 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi. 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya. 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara.

Undang-Undang (UU) Keterbukan Informasi Publik terdapat ketentuan informasi yang bersifat rahasia. UU KIP merupakan pedoman hukumnya.

Komisi Informasi Pusat Sebut UU KIP Atur Pengecualian Keterbukaan Informasi Soal Pertahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/KOMISI-INFORMASI-2516972751.jpg" alt="Komisioner Komisi Informasi Jatim, KPU Jatim, serta Bawaslu Jatim menunjukkan piagam komitmen keterbukaan informasi publik tentang Pemilu dan Pemilihan, di Grand Swiss-Belhotel, Rabu (15/11)." width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Informasi Jatim, KPU Jatim, serta Bawaslu Jatim menunjukkan piagam komitmen keterbukaan informasi publik tentang Pemilu dan Pemilihan, di Grand Swiss-Belhotel, Rabu (15/11).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com- Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal tiga bulan lagi. Tepatnya, 14 Februari 2024. Menyambut pesta demokrasi itu, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur mengajak KPU Jatim dan Bawaslu Jatim untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pemilu dengan transparan dan akuntabel. Komitmen tiga lembaga itu tergelar di Grand Swiss-Belhotel, Darmo, Surabaya, Rabu (15/11). Penandatangan piagam komitmen itu dilakukan Edi Purwanto (Komisioner KI Jatim), Gogot Cahyo Baskoro (Komisioner KPU Jatim), dan Dwi Endah Prasetyowati (Anggota Bawaslu Jatim). &lsquo;&rsquo;Kami mengapreasiasi KI Jatim yang berinisiatif untuk melakukan pengawalan pemilu dengan transparan dan akuntabel ini. Dan, kami pastikan KPU Provinsi Jatim serta KPU kabupaten/kota siap melaksanakannya,&rsquo;&rsquo; kata Gogot, komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partipasi masyarakat KPU Jatim itu. Keterbukaan informasi, lanjut dia, sangatlah penting dalam penyelanggaraan pemilu. Sebab, hal itu akan membawa pengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. &lsquo;&rsquo;Alhamdulillah, selama ini KPU Jatim dan kabupaten/kota sudah berupaya sebaik mungkin menjalankan keterbukaan informasi seperti diamanatkan peraturan perundang-undangan. Baik itu melalui media massa, website maupun media sosial kami,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Gogot berharap, KPU kabupaten/kota untuk mau melayani setiap pemohon informasi terkait kepemiluan melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang telah dibentuk. Terkecuali informasi bersangkutan bersifat dikecualikan. &rsquo;&rsquo;Itupun yang boleh menentukan informasi itu dikecualikan atau tidak adalah KPU RI,&rsquo;&rsquo; paparnya. Pernyataan senada juga disampaikan Dwi Endah. Alumnus Universitas Negeri Malang (UM) itu juga menyambut baik inisiatif KI Jatim untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 dengan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemilu akan semakin demokratis. &lsquo;&rsquo;Kami siap dan mendukung keterbukaaan informasi publik,&rsquo;&rsquo; kata perempuan kelahiran Jember itu. Sementara itu, Komisioner KI Jatim Elis Yusniyawati dalam paparannya menegaskan, keterbukaan informasi itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Karena itu, setiap badan publik wajib untuk melaksanakannya. Termasuk KPU dan Bawaslu. Nah, sebagai implementasi UU itu, KI telah mengesahkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan. Menurut Elis, regulasi itu membahas lebih teknis tentang bagaimana penyelenggara pemilu memberikan layanan standar kepada pemohon informasi. Pemilih wajib diberikan akses ke informasi yang diperlukan untuk dapat membuat keputusan yang cerdas. Selain itu, memungkinkan pemantauan dan pengawasan yang efektif untuk memastikan keadilan dan integritas dalam proses pemilu. &rsquo;&rsquo;Karena itu, kami mengajak agar KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu untuk memedomani Perki 1/2019 tersebut. Dengan demikian, harapan kami nantinya dapat mengurangi potensi sengketa informasi publik,&rsquo;&rsquo; ujarnya.

Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur mengajak KPU Jatim dan Bawaslu Jatim untuk mengawal pelaksanaan pemilu dengan transparan,

Komisi Informasi Ajak KPU dan Bawaslu Jatim Berkomitmen Kawal Pemilu dengan Transparan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-30-at-18.16.40.jpg" alt="Rektor Unesa Nurhasan (kanan) menerima Penghargaan atas Kinerja Anggaran, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keterbukaan Informasi Publik 2022. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Rektor Unesa Nurhasan (kanan) menerima Penghargaan atas Kinerja Anggaran, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keterbukaan Informasi Publik 2022. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Universitas Negeri Surabaya (Unesa) meraih gelar juara dalam Penghargaan Mendikbudristek atas Kinerja Anggaran, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keterbukaan Informasi Publik 2022 di Jakarta pada Kamis (30/3).  Dalam penganugerahan tersebut, Unesa meraih prestasi terbaik kedua kategori Perguruan Tinggi Negeri dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan perolehan nilai sebesar 96,11 persen. Penghargaan diterima Rektor Unesa Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., dari Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata yang disaksikan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan Sekjen Kemendikbudristek Suharti.  Selain itu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi, serta jajaran pejabat kementerian lain.  Nadiem Anwar Makarim menyampaikan, prinsip dan orientasi pelaksanaan kinerja dalam menjalankan pemerintahan tidak bisa diukur dari bagaimana sebuah kebijakan atau program dikirim kepada pemangku kepentingan. Tetapi bagaimana kebijakan atau program tersebut diterima menjadi sebuah capaian dan memiliki kebermanfaatan yang masif.  ”Ini pesan Bapak Presiden (Joko Widodo). Pak Presiden bilang bukan hanya send (mengirim) saja, tetapi deliver (mengantarkan). Itu kuncinya,” ucap Nadiem.  Komitmen seluruh unit dan satuan kerja di Kemendikbudristek untuk melakukan transformasi telah melahirkan sejumlah capaian yang membanggakan. Hal itu tidak lepas dan peran dan komitmen seluruh unit dan satuan kerja salah satunya perguruan tinggi termasuk Unesa.  ”Saya mengapresiasi setinggi-tingginya komitmen dan kinerja Bapak dan Ibu di semua unit dan satuan kerja telah memastikan program merdeka belajar sesuai dengan prinsip good governance. Berbagai hasil, inovasi dan terobosan selama ini sesungguhnya hasil perjuangan Ibu dan Bapak semua,” ucap Nadiem Anwar Makarim yang akrab disapa Mas Menteri itu.  Penilaian kinerja anggaran pada unit kerja dan satuan kerja itu dimaksudkan untuk mengukur aspek implementasi maupun aspek manfaat atas pelaksanaan anggaran dengan indikator kualitas proses pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan.  Tujuannya, untuk memberikan apresiasi kepada unit kerja dan satuan kerja yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran yang berdampak positif pada kinerja organisasi.  Rektor Unesa Nurhasan mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Unesa sebagai penerima penghargaan kinerja anggaran terbaik tahun 2022. Unesa berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan anggaran melalui perencanaan, optimalisasi kinerja, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan dengan mengutamakan pencapaian indikator kinerja utama.  Dia menjelaskan, strategi Unesa dalam peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran meliputi penganggaran harus berbasis renstra dan IKU, berpedoman pada standar operasional prosedur dan peningkatan kompetensi SDM unggul. Selain itu, optimalisasi sistem informasi dan perluasan jejaring peningkatan income generating.  Dia menambahkan, prestasi itu sebagai penyemangat Unesa mengawali PTN-BH yang mandiri, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis, dalam menghadapi tantangan global megatrend 2045.  ”Prestasi ini menjadi motivasi buat kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan melakukan transformasi dan terobosan yang bermanfaat ke depan,” ucap Nurhasan.

Diapresiasi Nadiem, Unesa Raih Penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/SATU-DATA-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Keterbukaan informasi publik dimatangkan Pemkab Gresik. Saat ini dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) menyusun data untuk merealisasikan hal itu. Targetnya, prioritas delapan organisasi perangkat daerah (OPD) bisa terbuka tahun ini.  Delapan OPD itu adalah dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas KBP3A, dinas tenaga kerja, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta dinas PUTR. Nanti informasi yang bersifat publik bisa langsung diakses dalam satu website gresikkab.go.id atau aplikasi Gresikpedia.  Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo Pemkab Gresik Zurron Arifin menyatakan, untuk merealisasikan hal tersebut, setidaknya dibutuhkan 1.300 daftar data. Jumlah yang cukup banyak jika dibandingkan dengan kapasitas server yang dimiliki Gresik. ’’Ini sedang kami kumpulkan. Insya Allah, pada akhir tahun, prioritas delapan OPD bisa terealisasi,’’ ucapnya.  Nanti seluruh informasi pada delapan OPD yang bersifat terbuka itu bisa diakses siapa saja. Bahkan, masyarakat bisa melakukan unduh data dalam website itu. ’’Sudah ada, jadi tidak hanya melihat. Apabila butuh data, bisa diunduh di sana,’’ imbuh Zurron.  Nanti, setelah data tersebut terkumpul, pihaknya melakukan verifikasi lagi kepada OPD terkait. Kemudian, data tersebut ditetapkan dan di-entry ke aplikasi satu entry data. ’’Yang di-publish itu setelah melalui verifikasi oleh OPD masing-masing,’’ katanya.  Sejauh ini, website Pemerintah Gresik memang belum maksimal lantaran basis data yang masih terbatas. Apalagi, menambah kapasitas server membutuhkan anggaran yang besar. Beberapa waktu lalu, server Gresik sempat down lantaran tinggal menyisakan kapasitas 2 persen.  Sementara itu, saat ini aplikasi Gresikpedia juga mulai berjalan. Dalam aplikasi berbasis Android tersebut, memang sudah banyak fasilitas. Sebagaimana Gresik Kerja, rumah sakit, dan informasi cuaca serta gelombang.  Hanya, dalam aplikasi tersebut, basis data masih rendah lantaran kekuatan server yang belum mumpuni. ’’Memang kami akui, bahkan untuk itu, ada beberapa informasi yang kami cantolkan ke pusat,’’ terangnya.

Informasi Delapan OPD Pemkab Gresik Bisa Diakses di Satu Aplikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/TAJ-YASIN2.jpg" alt="Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat menghadiri acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021 untuk badan publik Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/12) malam." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat menghadiri acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021 untuk badan publik Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/12) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jawa Tengah kembali menggelar penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021 untuk badan publik Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/12) malam. Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen berharap semangat keterbukaan informasi publik ini bisa terus terjaga dan menetes hingga desa dan kelurahan.  Taj Yasin memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah kabupaten/kota maupun badan publik lain yang telah membuka diri, memberikan informasi kepada masyarakat.  “Dengan keterbukaan informasi publik, kita bisa bekerja lebih baik, tidak diobrak-abrik dan lebih enak, tidak merasa dikejar-kejar. Yang lebih penting, masyarakat lebih mudah mengurus apa saja, tidak berbelit dan tak bolak-balik,” ujar Taj Yasin.  Pemprov Jateng sendiri juga telah membei contoh nyata upaya transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), di mana hal ini juga mendapatkan penilaian sangat bagus dair pemerintah pusat.  Wagub berharap pelayanan publik tidak berhenti pada pemberian informasi. Tapi juga dalam mengungkapkan penanganan.  “Kalau malam ini yang kita nilai baru RSUD dan SKPD, bagaimana kalau kita ajak tingkat kecamatan, atau desa. Mungkin tidak ya desa ikut terbuka. Sehingga yang kita kerjakan bertahun-tahun membuahkan hasil maksimal, mulai dari penanggulangan kemiskinan dan lainnya,”ujar wagub yang akrab disapa Gus Yasin itu.  Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah Sosiawan menyebut, pemerintah sebagai badan milik publik wajib memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Terutama di tengah arus informasi yang kian samar dengan lalu lalang informasi yang tidak benar alias hoax.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/TAJ-YASIN1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat menghadiri acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021 untuk badan publik Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/12) malam. (Istimewa)  Kehadiran media sosial mempunyai dua sisi mata pisau. Jika tidak ditegakkan berdasarkan verifikasi dan disiplin, informasi itu justru menjadi bias. Bahkan bisa berujung pada hoax.  “Banyak juga media yang terbawa pada informasi yang banyak dinarasikan di media sosial dan belum tentu kebenarannya. Inilah pentingnya badan publik menjadi agen kebenaran informasi,” tuturnya.  Terkait KIP Award 2021, Sosiawan menyebut, pihaknya telah melakukan seleksi ketat. Penilaian berdasarkan UU 14 / 2008 tentang keterbukaan informasi publik.  “Bukan lagi pemeringkatan, tapi kita kembali kepada ruh UU Keterbukaan Publik. Kita lakukan monev, menakar sejauh mana badan publik memenuhi standar pelayanan kepada publik. Sehingga apakah badan tersebut masuk dalam kategori cukup informatif, menuju atau sudah informatif,” terang dia.  Sementara itu, pada malam penganugerahan kemarin, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Tengah meraih titel badan publik terinformatif. Predikat itu telah diraih sebanyak tiga kali.  “Penghargaan yang diperoleh, satu sebagai badan publik terinformatif. Kedua penghargaan khusus bernama (Satya) Tinarbuka karena secara konsisten dan periodik minimal tiga tahun, (Diskominfo Jateng) mendapatkan posisi badan publik terinformatif,” jelas Kepala Diskominfo Jateng Riena Retnaningrum.  Dengan penghargaan itu, dia berharap badan publik yang dipimpinnya semakin amanah memberi kebutuhan informasi pada masyarakat. (Eno)

Wagub Taj Yasin Minta Keterbukaan Informasi hingga Desa/Kelurahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT2-Sidang-Perdana-MK-Pileg-eca3.jpg" alt="JKT2 Sidang Perdana MK Pileg-eca3" width="100%">
<figcaption>JKT2 Sidang Perdana MK Pileg-eca3</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keterbukaan informasi di tengah pandemi Covid-19 dinilai kurang. Terutama berkaitan dengan informasi pasien. Sejumlah advokat pun mengajukan gugatan sekaligus permohonan uji materi terkait dengan keterbukaan informasi tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (24/3).  Advokat Muhammad Sholeh mengajukan gugatan itu mewakili dua warga penggugat. Yakni, kalangan ibu rumah tangga dan pengusaha kuliner. Menurut dia, sikap pemerintah yang merahasiakan identitas pasien Covid-19 saat ini kurang tepat mengingat kondisi sudah darurat. Masyarakat lain perlu mengetahui pasien tersebut untuk membantu otoritas berwenang melakukan tracing (penelusuran kontak). Dengan ditutupinya identitas pasien, masyarakat sulit mengetahui risiko apakah mereka tertular atau tidak.  Pemerintah memang telah melakukan tracing melalui pasien secara langsung. Namun, Sholeh meragukan semua riwayat mobilitas itu bisa didapatkan hanya dari pasien. Jika masyarakat mengetahui identitas pasien, kata dia, mereka bisa melakukan tracing dini. ’’IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sudah mengingatkan, tidak apa-apa membuka data pasien. Tapi, pemerintah tetap tidak mau,’’ ungkapnya.  Bersama sejumlah advokat, Sholeh mempelajari bahwa ada undang-undang yang menjamin keterbukaan informasi tersebut. Beberapa UU yang diajukan ke MK untuk diuji materi, antara lain, pasal 48 ayat (2) UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran dan pasal 38 ayat (2) UU 44/2009 tentang Rumah Sakit. Kemudian, pasal 73 ayat (2) UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan serta pasal 28F dan pasal 28H ayat (1) UUD 1945.  Sholeh berharap MK bisa segera memberikan tafsir yang tegas sehingga menjadi panduan bagi pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pasien positif Covid-19. Gugatan diajukan via online seiring dengan pelaksanaan physical distancing.

Data Pasien Korona Ditutupi, Advokat Ajukan Uji Materi ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cara-menangkal-berita-hoax_m_187385.jpeg" alt="Dirjen IKP Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti dan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Sasongko Tedjo saat diskusi publik dalam rangkaian HPN 2018, di Audiotorium Gubernur, Kamis (8/2)." width="100%">
<figcaption>Dirjen IKP Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti dan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Sasongko Tedjo saat diskusi publik dalam rangkaian HPN 2018, di Audiotorium Gubernur, Kamis (8/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebaran informasi di era digital dan teknologi sangat cepat. Bahkan, sering kali pihak tertentu memanfaat hal itu untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar alias hoax. Untuk menangkalnya, perlu dilakukan kerjasama dan gotong royong berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga, perusahaan dan para awak media. Hal ini menjadi pembahasan dalam diskusi publik bertema, Hantam Hoax Dengan Keterbukaan Informasi yang digagas Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (8/2) di Auditorium Gubernuran Sumbar. Dalam diskusi yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 itu, insan pers didorong untuk menghasilkan berita yang berimbang dan tidak hoax. Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal menyebutkan, diskusi ini adalah upaya memberikan informasi kepada masyarakat, wartawan dan instansi pemerintah tentang hal yang perlu dilakukan menangkal berita hoax. "Penyeberan hoax belakangan kian meresahkan. Ini mesti segera dihentikan bersama," kata Syamsu Rizal. Apalagi terang Syamsu, memasuki agenda tahun politik Pilkada serentak 2018. "Biasanya, tahun-tahun politik ini adalah masa rawannya penyebaran berita hoax. Kita berharap, wartawan menjadi garda terdepan menangkis hoax yang dapat merugikan masyarakat luas," terangnya. Sementara itu, Ketua KI Pusat Tulus Subarjono mengungkapkan, menangkal hoax ini perlu bergotong royong. Sebab, jika tidak ditangkal dengan kuat, berita hoax tidak saja menyesatkan. Tapi juga bisa memecah belah bangsa. Dengan kata lain, pemerintah juga harus memahami keterbukaan informasi publik. Sehingga, tidak ditemukan penyelewengan informasi. "Hoax harus dibumi hanguskan, agar tidak memecah masyarakat," tegasnya. Senada dengan itu, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, pencegahan berita hoax adalah tanggungjawab semua komponen Bangsa dan bukan sebatas pemerintah. "Berita hoax banyak ditemukan di media sosial yang menjadi tempat setiap orang melempar isu-isu yang tidak bertanggungjawab. Makanya, semuanya tanpa terkecuali, apalagi pers harus mengeroyok berita hoax," katanya.

Cara Menangkal Berita Hoax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/prihatin-dengan-kids-zaman-now-khofifah-minta-orang-tua-beradaptasi_m_167912.jpeg" alt="Mensos Khofifah Indar Parawansa berswafoto dengan mahasiswa Universitas Surabaya (Unesa), Sabtu (11/11)" width="100%">
<figcaption>Mensos Khofifah Indar Parawansa berswafoto dengan mahasiswa Universitas Surabaya (Unesa), Sabtu (11/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terbukanya arus informasi saat ini menuntut para orang tua untuk cepat tanggap. Terutama saat mereka berperan sebagai pengawas anak-anak. Kebanyakan generasi muda saat ini lebih cepat mendapat akses informasi ketimbang para orang tua. Hal ini yang menyebabkan generasi tua tertinggal jauh dan seolah tidak bisa mengimbangi keinginan anak-anak muda. Fenomena itu menjadi perhatian Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Secara khusus, Khofifah menyikapi istilah kids zaman now. "Saya lihat video ada anak-anak kecil beli rokok elektrik. Ini kan miris," jelas Khofifah saat mengisi materi pada Seminar Nasional Pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Sabtu (11/11) siang. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu menambahkan, kids zaman now menjadi ketergantungan dengan gadget. Apapun yang mereka lakukan diabadikan melalui video smartphone. Padahal, tidak semua yang direkam itu meliputi hal-hal yang baik. Meskipun begitu, kenyataan yang ada saat ini juga tidak bisa dibebankan kepada generasi muda. Kids zaman now tidak sepenuhnya salah. Menurut Khofifah, para orang tua yang saat ini harus cepat beradaptasi. "Generasi tua seperti saya ini harus mau adaptasi lebih mendalam. Kids zaman now butuh kreasi, kita yang tua harus paham kreasi apa yang mereka mau," tutur perempuan kelahiran Surabaya tersebut. Diakui oleh Khofifah, sekarang memang seperti ada jarak antara kids zaman now dengan generasi tua. Sekat generasi itu bisa diatasi apabila yang lebih tua bisa mengarahkan. Generasi yang lebih tua harus berpikir bagaimana cada menurunkan nilai-nilai kepahlawanan, perjuangan, dan keteladanan. Jika itu bisa dilakukan, perpaduan generasi ini akan membuahkan hasil. "Harus diarahkan bagaimana kids zaman now bisa bersaing, masuk ke industri kreatif, ekonomi kreatif. Setelah itu dilakukan, maka semuanya bisa bersama-sama membangun produktifitas bangsa," kata mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tersebut. Transfer ilmu diperlukan untuk membangun karakter para kids zaman now. "Perlu ada guidence dari guru dan dosen. Tidak hanya di bidang ajar saja, tapi harus masuk sisi interaksi antara pemkiran anak muda dengan jejaringnya," pungkasnya.

Prihatin dengan Kids Zaman Now, Khofifah Minta Orang Tua Beradaptasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keterbukaan informasi

Berita Terkini