<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/BNI-MOBILE.jpg" alt="Ilustrasi Gedung BNI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung BNI Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menunjukkan langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor pangan. Hingga akhir 2024, portofolio KUR BNI yang difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan telah mencapai Rp14,3 triliun, menjangkau lebih dari 128.000 debitur di seluruh Indonesia. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, alokasi tersebut mencakup 43% dari total portofolio KUR BNI yang sebesar Rp33,2 triliun per Desember 2024. &ldquo;BNI berkomitmen memperkuat ekosistem UMKM di sektor pangan sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan,&rdquo; ujar Okki dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025). &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015872965/semarak-rejeki-nomplok-4-plaza-surabaya-pemenang-utama-boyong-hyundai-stargazer">Semarak Rejeki Nomplok 4 Plaza Surabaya, Pemenang Utama Boyong Hyundai Stargazer</a> Adapun skema KUR yang ditawarkan meliputi KUR Supermikro dengan plafon hingga Rp10 juta, KUR Mikro antara Rp10 juta hingga Rp100 juta, KUR Kecil untuk pembiayaan di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta, serta KUR PMI untuk pembiayaan hingga Rp100 juta. Khusus pembiayaan dengan plafon sampai Rp100 juta diberikan tanpa agunan tambahan. Selain penyaluran KUR, BNI juga aktif mendukung Program Pengembangan Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi koperasi yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop). Program ini bertujuan menjadikan koperasi sebagai penyalur langsung pupuk bersubsidi kepada petani. &ldquo;BNI siap menyediakan pembiayaan modal kerja kepada Gapoktan yang telah bertransformasi menjadi koperasi, sehingga mampu berperan dalam distribusi pupuk bersubsidi serta pengembangan usaha lainnya,&rdquo; tambah Okki. Dukungan BNI terhadap transformasi Gapoktan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri agro nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil di sektor pangan. Langkah strategis ini menunjukkan konsistensi BNI dalam mendukung agenda Asta Cita pemerintah, khususnya dalam upaya menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Portofolio KUR BNI untuk mendukung ketahanan pangan mencapai Rp14,3 triliun, menjangkau lebih dari 128.000 debitur di seluruh Indonesia.

Dorong Swasembada dan Ketahanan Pangan Nasional, Salurkan Rp14,3 Triliun KUR ke Sektor Pertanian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/khofifah-nelayan-2919308202.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau hasil laut di Surabaya. (Humas Pemprov Jawa Timur)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau hasil laut di Surabaya. (Humas Pemprov Jawa Timur)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya peran laut dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Di momen Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap 6 April, Khofifah menyampaikan apresiasinya kepada para nelayan, sekaligus mengajak mereka untuk mulai menerapkan konsep ekonomi biru dalam aktivitas penangkapan dan pengelolaan hasil laut. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015851374/tiga-bek-kokoh-timnas-indonesia-ini-bisa-jadi-penentu-kemenangan-kontra-yaman-di-piala-asia-u-17-nova-arianto-tetap-fokus">Tiga Bek Kokoh Timnas Indonesia Ini Bisa Jadi Penentu Kemenangan Kontra Yaman di Piala Asia U-17, Nova Arianto: Tetap Fokus!</a> Menurut Khofifah, laut bukan sekadar sumber daya yang bisa dieksploitasi secara bebas, melainkan harus dikelola dengan bijak. "Konsep ekonomi biru menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara optimal namun tetap menjaga keberlangsungan ekosistem. Kita ingin laut menghasilkan, tapi tidak rusak," ujarnya di Surabaya, Minggu (6/4). Ia menjelaskan bahwa hasil laut saat ini menjadi salah satu sumber protein hewani utama masyarakat, bahkan menjadi alternatif yang lebih sehat dibanding daging sapi dan ayam. Oleh karena itu, menjaga kestabilan produksi perikanan menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Gubernur Khofifah menyebut bahwa nelayan memegang peran strategis dalam menjaga rantai pasok pangan laut. Untuk itu, ia mendorong para nelayan di Jawa Timur agar tidak hanya fokus pada hasil tangkapan, tetapi juga memperhatikan cara pengelolaannya agar tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. &ldquo;Dengan menerapkan prinsip ekonomi biru, kita bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga laut kita tetap lestari. Inilah cara kita membangun ketahanan pangan jangka panjang yang sehat dan berkelanjutan,&rdquo; tambahnya. Ia pun optimistis bahwa Jawa Timur punya potensi besar dalam mewujudkan hal tersebut, mengingat wilayah pesisir yang luas serta jumlah nelayan yang mencapai ratusan ribu orang. Selain itu, dukungan infrastruktur pengolahan hasil laut juga menjadi kekuatan tersendiri dalam mendorong pertumbuhan sektor kelautan. "Selamat Hari Nelayan Nasional untuk seluruh nelayan hebat Indonesia. Terima kasih atas kerja kerasnya dalam menyediakan pangan laut untuk bangsa," ucapnya penuh semangat. Khofifah berharap nelayan Indonesia, khususnya di Jawa Timur, terus berkembang dan semakin sejahtera. &ldquo;Semoga ekonomi biru bisa menjadi jalan bagi kemajuan nelayan dan keberlanjutan laut kita ke depan,&rdquo; tuturnya. (*)

Gubernur Khofifah menekankan pentingnya ekonomi biru bagi nelayan dan ketahanan pangan di Hari Nelayan Nasional.

Gubernur Khofifah Ajak Nelayan Terapkan Ekonomi Biru untuk Ketahanan Pangan Nasional di Hari Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/GRESIK-11-1335359246.jpg" alt="PT Petrokimia Gresik menggelar seminar nasional mendorong insinyur di Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan hilirisasi industri dan percepatan swasembada pangan menyongsong Indonesia Emas 2045." width="100%">
<figcaption>PT Petrokimia Gresik menggelar seminar nasional mendorong insinyur di Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan hilirisasi industri dan percepatan swasembada pangan menyongsong Indonesia Emas 2045.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia mendorong insinyur di Indonesia untuk berperan aktif dalam mewujudkan hilirisasi industri dan percepatan swasembada pangan menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo saat menjadi pembicara seminar nasional yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Kabupaten Gresik, di Gresik, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu. Dwi Satriyo mengatakan bahwa, hilirisasi dan percepatan swasembada pangan saat ini menjadi fokus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk masa depan Indonesia. Ia juga menegaskan, guna mewujudkan prioritas tersebut, Petrokimia Gresik juga senantiasa mengedepankan implementasi industri hijau. "Kita memiliki cukup banyak insinyur. Saya berharap para insinyur ini semakin banyak berkolaborasi dengan Petrokimia Gresik untuk menyukseskan program hilirisasi industri dan mempercepat swasembada pangan. Insinyur memiliki peranan penting dalam menciptakan inovasi yang relevan dengan industri pertanian dengan tetap mengedepankan industri hijau," tandas Dwi Satriyo dalam seminar bertajuk "Transformasi Menuju Pembangunan Hijau: Ketahanan Pangan, Industri Hijau dan Dekarbonisasi" itu. Menurutnya, hilirisasi industri memiliki peranan strategis. Hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah bagi sebuah komoditas, dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, serta menghilangkan ketergantungan industri nasional pada impor, sehingga menciptakan kemandirian bangsa. Adapun strategi hilirisasi yang dijalankan Petrokimia Gresik diantaranya dijalankan untuk produk sekunder gipsum. Gipsum merupakan produk samping dari Pabrik Asam Fosfat (phosphoric acid). Gipsum yang dihasilkan Petrokimia Gresik tidak termasuk golongan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Nomor SK.238/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2021, Red). Petrokimia Gresik berupaya menjaga lingkungan dengan memanfaatkan gipsum menjadi produk bernilai tambah bagi pertanian dan industri nasional. Diantaranya, untuk pembuatan pupuk ZA yang dapat meningkatkan produktivitas tebu, pupuk Petro-Cas untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Petrokimia Gresik juga melakukan hilirisasi gipsum menjadi Neutralized Crude Gypsum (NCG) dan Purified Gypsum. Ia menjelaskan, produk NCG dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan bata ringan, plasterboard. Sementara Purified Gypsum diproduksi untuk mendukung kemajuan industri semen nasional, yaitu sebagai bahan penolong. "Hilirisasi dari produk ini ternyata mampu mendorong program percepatan swasembada pangan nasional serta mendukung kemajuan industri nasional. Pemanfaatan gipsum ini juga menjadi upaya Petrokimia Gresik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, karena kepedulian terhadap lingkungan menjadi instrumen penting bagi keberlangsungan perusahaan," jelas Dwi Satriyo. Terbaru, Petrokimia Gresik juga berinovasi mengubah Urea granul menjadi Urea nano sebagai langkah mengoptimalkan program Petrokimia Gresik Smart Precision Farming (Petro Spring) yang diinisiasi perusahaan untuk pertanian modern dan presisi. Harapannya, produktivitas pertanian nasional dengan sistem modern ini dapat terus ditingkatkan produktivitasnya. "Inovasi-inovasi yang telah dijalankan Petrokimia Gresik ini juga berkat dukungan para insinyur yang ada di perusahaan. Saya berharap kontribusi ini terus ditingkatkan untuk kemajuan pertanian Indonesia dan kemandirian industri nasional menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Guna mempercepat swasembada pangan, Petrokimia Gresik senantiasa mengedepankan implementasi industri hijau.

Petrokimia Gresik Dorong Insinyur Wujudkan Hilirisasi Industri dan Ketahanan Pangan Nasional Menyosong Indonesia Emas 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/mou-ketahanan-pangan-antara.jpeg" alt="penandatanganan MOU antara Holding Perkebunan dengan Perhutani. (ANTARA/HO-Sinergi Gula Nusantara)" width="100%">
<figcaption>penandatanganan MOU antara Holding Perkebunan dengan Perhutani. (ANTARA/HO-Sinergi Gula Nusantara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Perum Perhutani bersinergi dengan PT Perkebunan Nusantara III Holding untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan 700.000 ha di Jawa dan luar Jawa guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.  ’’Sesuai update dari Wakil Menteri, bahwa dari 700.000 (hektare) lahan yang akan dikelola, 300.000 di antaranya diusahakan akan berada di Jawa. Kita akan all out menyediakan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Perhutani akan siapkan,” tegas Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro usai acara penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama operasi pemanfaatan kawasan hutan   di Ruang Rapat Palm Oil, Gedung Agro Plaza Lantai 15 PTPN III Holding.  Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro bersama Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III Holding Muhammad Abdul Ghani serta disaksikan  Asisten  Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rachman Ferry Isfianto.  Turut hadir dalam acara Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perhutani Endung Trihartaka beserta jajaran, Direktur Operasi Perhutani Natalas Anis Harjanto beserta jajaran, serta Direktur PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) beserta jajarannya.  Rachman Ferry Isfianto menyampaikan bahwa dengan adanya sinergitas ini diharapkan Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara III bisa saling menguntungkan. “Hari ini saya sangat senang, karena di kluster kita, kita bisa melakukan sinergi yang diharapkan bisa saling menguntungkan untuk keduanya dan bisa mendapatkan bahan baku tebu sesuai kebutuhannya. Kita harus Make money, make more money dan much money,” jelas Rachman Fery.  Di sisi lain, SGN menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman kerja sama operasi pemanfaatan kawasan hutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang dilaksanakan PT Perkebunan Nusantara III Holding dengan Perum Perhutani itu.  Direktur SGN, Aris Toharisman, mengatakan dibutuhkan total sekitar 700 ribu hektare lahan tebu untuk mencapai swasembada gula nasional, saat ini lahan eksisting masih di kisaran 180 ribuan hektare. "Dengan ditandatangani kesepahaman kerja sama operasi pemanfaatan kawasan hutan antara PTPN III (Persero) Holding dengan Perhutani akan mendorong pemenuhan kebutuhan lahan dan bahan baku tebu," kata Aris.  Menurutnya upaya pemenuhan kebutuhan lahan tebu akan diperoleh melalui perluasan lahan Hak Guna Usaha (HGU), perluasan lahan Tebu Rakyat (TR), pemanfaatan lahan kas desa, serta kerja sama dengan berbagai pihak di antaranya Perhutani. "Saat ini kebutuhan lahan menjadi prioritas Kami. Lahan yang diperlukan layak untuk tebu baik secara agronomis, topografi, ketersediaan air hingga memenuhi aspek ekonomis dan sosial" katanya. (*)

Optimalkan Lahan, Perhutani Gandeng PTPN III, PT SGN Sambut Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Puan-Toba.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mencanangkan program Dua Kali Tanam Dua Kali Panen di Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut), guna mendorong ketahanan pangan di Indonesia.  "Pangan adalah soal hidup matinya sebuah bangsa. Maka, ketahanan pangan Indonesia adalah sebuah keharusan," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, (2/9) .  Biasanya, apabila mengikuti siklus lama, katanya, panen dilakukan sekali dalam setahun. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi panen, menurutnya, perlu ada inovasi atau terobosan di sektor pertanian.  "Seperti program Dua Kali Tanam Dua Kali Panen yang kita canangkan hari ini," tambahnya.  Selain dapat menggenjot produktivitas pertanian, Puan berharap pendapatan dan kesejahteraan petani dapat meningkat dengan pencanangan program Dua Kali Tanam Dua Kali Panen.  Puan juga menuturkan, ketahanan pangan tidak boleh menjadi sekadar pemanis bibir belaka, melainkan harus menjadi sebuah kenyataan hidup untuk kemajuan Indonesia dan kesejahteraan rakyat.  "Mengingat pentingnya sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka menjadi perhatian DPR RI tentang beberapa masalah yang masih dihadapi di sektor ini," katanya.  Politikus PDIP itu juga mengaku telah banyak menampung berbagai persoalan yang dihadapi petani setelah berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, mulai dari persoalan bibit, pupuk, alat-alat, penjualan, dan lain sebagainya.  DPR secara konsisten menyerap aspirasi petani di berbagai daerah tersebut, yang kemudian diperjuangkan dalam berbagai rapat kerja dengan Pemerintah dalam ruang lingkup fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.  "Namun, tentu DPR RI tidak bisa bekerja sendiri, perlu gotong royong dengan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota jika kita ingin mewujudkan kesejahteraan petani, mewujudkan ketahanan pangan Indonesia," kata Puan yang hadir mengenakan penutup kepala ulos itu.  Dia berharap program Dua Kali Tanam Dua Kali Panen dapat bermanfaat untuk para petani dan rakyat Indonesia. Ia juga berpesan agar program yang telah dicanangkan itu harus terus digelorakan dan dipantau.  "Jangan dicanangkan lalu ditinggalkan," tukasnya.  Di Kabupaten Toba, Puan juga ikut menanam jagung yang berjarak sekitar 1 km dari persawahan, selain juga menebar benih padi. Rencananya, ada 10.000 hektare lahan yang akan ditanami jagung di lokasi tersebut.  Dia juga berjanji akan membantu terkait pengadaan mesin penanam jagung untuk Kabupaten Toba, mengingat daerah tersebut penanamannya masih dilakukan secara manual.  Sementara itu, Bupati Toba Poltak Sitorus berharap DPR ikut membantu wilayahnya mengatasi kelangkaan pupuk, termasuk mendukung ketersediaan pupuk organik. Dia juga berharap DPR dapat membantu perbaikan jalan provinsi yang rusak, karena memicu inflasi dan menyebabkan kenaikan harga akibat transportasi yang sulit.  "Kalau soal pupuk organik, coba nanti kami pikirkan agar di Tapanuli Raya ini ada pabrik pengolahan pupuk organik," ujar Puan menanggapi permintaan Poltak.

Puan Canangkan Program Dua Kali Tanam dan Panen di Toba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Cak-Imin-Krisi-Pangan.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengumpulkan praktisi dan pakar untuk membahas upaya langkah-langkah persiapan memecahkan soal krisis pangan. Pasalnya, saat ini situasi dunia sedang tidak baik-baik saja, mulai pandemi yang belum selesai dan konflik Rusia-Ukraina yang mengancam ketahanan pangan berbagai negara.  Apalagi, lanjut Muahimin, Kepala Negara agar Indonesia serius terhadap potensi krisis pangan.  “Hari ini, saya mengundang Bapak Ibu semua para ahli dan praktisi pangan untuk berpikir dan memecahkan soal pangan. Saya berharap dan percaya, forum diskusi hari ini kiranya akan menemukan titik-titik masalah dan tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa,” ujar Muhaimin atau akrab disapa Cak Imin dalam sambutannya di Hotel JS Luwangsa, Jakarta, Selasa (30/8).  Diketahui, angka prevalensi ketidakcukupan pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) dari BPS tahun 2021 sebesar 8,49 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meski ada perbaikan pada 2018 dan 2019, tetapi ketidakcukupan pangan meningkat kembali pada 2020, akibat efek pandemi. Peningkatan kekurangan pangan sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan.  Sementara itu, data Global Food Security Index (GFSI) meletakkan ketahanan pangan Indonesia pada 2021 berada di bawah Singapura. Ketahanan pangan Indonesia pada 2021 pada level 59,2, sedangkan Singapura di level 77,4 dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Karena itu, Ketahanan pangan Indonesia masih berada di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.  Cak Imin juga mengungkapkan, ada urgensi nyata agar kita Indonesia segera melakukan antisipasi dalam negeri. Selain antisipasi, rumusan dan kebijakan pun harus segera ditempuh.  “Saya juga bertanya-tanya. Dimana blind spot kita dalam hal pangan, dimana gap dan kesenjangan yang membuat masih belum hebat atau kita masih rawan krisis pangan,” ujar Cak Imin.  Adapun pakar yang hadir dalam symposium tersebut adalah Rektor IPB Arif Satria, Pendiri Core Indonesia Hendri Saparini, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Bengkulu Andi Irawan, Thomas Darmawan dari Apindo dan Jurnalis Kompas Andreas Maryoto.

Bahas Masalah dan Solusi Krisis Pangan, Cak Imin Kumpulkan Para Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1660003296359.jpg" alt="Pameran teknologi pembelajaran menyambut Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2022. Hilmi Setiawan/JawaPos " width="100%">
<figcaption>Pameran teknologi pembelajaran menyambut Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2022. Hilmi Setiawan/JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Setiap tanggal 10 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas). Tahun ini, pemerintah berfokus pada teknologi di sektor pangan dan pertanian. Tujuannya untuk membangun ketahanan pangan bangsa Indonesia.    Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, tahun ini adalah peringatan Hakteknas ke-27. Peringatan Hakteknas kali ini mengusung tema Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan Pangan dan Energi.    ”Pemerintah menyadari dua hal itu sangat esensial dan menjadi tantangan besar. Topik pangan diangkat karena BRIN menaruh perhatian besar, terhadap riset pangan dan pertanian,” kata Laksana Tri Handoko Selasa (9/8).    Menurut dia, BRIN berupaya melakukan berbagai riset, untuk optimasi produktivitas pangan. Tujuannya memberikan kemudahan budi daya, melalui inovasi teknologi. Lalu menciptakan varietas-varietas unggul, memberikan proteksi, serta riset dan inovasi lainnya.   ”Termasuk teknologi pengemasan, untuk produk pasca panen,” terang Handoko.    Dia menjelaskan, pemerintah menyadari, Indonesia begitu kaya dengan produk pangan. Sehingga akan terus membutuhkan peran riset, untuk mengeskalasi produksi. Ujungnya menciptakan kesejahteraan masyarakat.    Sejumlah perguruan tinggi ikut memperingati Hakteknas 2022 dengan memamerkan sejumlah inovasi. Di antaranya dilakukan Universitas Terbuka (UT) dengan menggelar pameran 27 unit inovasi pembelajaran jarak jauh. Inovasi itu di antaranya berupa game edukasi, teknologi augmented reality (AR), maupun inovasi materi pelajaran yang diakses dengan kamera virtual reality (VR).    Dengan inovasi tersebut, pembelajaran menjadi menarik dan mudah dipahami. Misalnya pelajaran dengan teknologi AR, membuat gambar di buku bisa dipindai lalu menghasilkan animasi. Teknologi itu digunakan untuk pelajaran mengenai organ-organ vital manusia. Seperti jantung, paru-paru, dan lainnya.    Rektor UT Ojat Darojat mengatakan, teknologi pembelajaran akan terus berkembang. ”Perkembangan teknologi pembelajaran, akan mengikuti perkembangan teknologi informasi itu sendiri,” kata Ojat dalam gelar Hasil Riset dan Inovasi Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (Galeri-PTJJ) UT.    Menurut dia pembelajaran berbasis teknologi, mempunyai dampak positif. Seperti mudah diakses, menjangkau peserta didik lebih luas, serta meningkatkan daya serap materinya itu sendiri.    Dia mencontohkan teknologi pembelajaran berbasis kamera VR, membuat peserta didik merasakan langsung suasana virtual sesuai dengan materi pelajaran saat itu. Misalnya mahasiswa hukum, bisa merasakan suasana di dalam pengadilan.   Hakteknas diperingati setiap 10 Agustus. Hakteknas digelar untuk memperingati pertama kalinya pesawat N-250 karya B.J. Habibie diterbangkan pada 10 Agustus 1995.

Sambut Hakteknas, Pemerintah Fokus Urusan Teknologi Pangan dan Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kapolri-di-gebyar-ekspor.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gebyar Ekspor Tutup Tahun 2021 di Sulawesi Selatan. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gebyar Ekspor Tutup Tahun 2021 di Sulawesi Selatan. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Gebyar Ekspor Tutup Tahun 2021, di Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (31/12). Di sana, Sigit menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada gubernur, bupati, wali kota untuk menggali potensi ekspor di wilayahnya, khususnya di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Sebab, hal itu bagian dari mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian unggulan Indonesia di dunia  "Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, saya kira semua tahu ini bagian dari strategi dan program Kementan. Tidak hanya ketahanan pangan, tapi bagaimana meningkatkan daya saing komoditas pertanian yang berkelanjutan dengan lima strategi yaitu peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Ini yang harus betul dikawal adalah pengembangan pertanian dan gerakan tiga kali lipat ekspor," kata Sigit.  Dalam mewujudkan ketahanan pangan, Sigit juga memaparkan bahwa saat ini pemerintah bersama dengan TNI, Polri, dan Stakeholder lainnya juga mengembangkan kawasan Food Estate berbasis korporasi petani. Pengembangan itu diarahkan sebagai sistem agrobisnis yang kuat di pedesaan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat adat ataupun lokal sesuai dengan kekayaan alam yang kita miliki.  "Itu semua bisa berhasil manakala terjadi sinergitas dan soliditas antara pemangku kepentingan untuk melakukan aksi satu tekad dari hulu sampai hilir dengan seluruh stakeholder dan fungsi Kementerian terkait serta salah satunya Polisi," ujar Sigit.  Terkait hal itu, Sigit memastikan bahwa seluruh Polda jajaran telah diinstruksikan guna mendukung dan mengawal seluruh program ketahanan pangan nasional. "Beliau (Mentan Syahrul Yasin Limpo) sampaikan, dan saya baru tahu maksudnya selama ini. Di setiap beliau keliling daerah, beliau selalu menghubungi kami untuk bisa menghubungi para Kapolda dan Kapolres untuk mendampingi beliau. Saya kira ada apa ini, tapi rupanya hari ini terjawab. Itu dilakukan dalam rangka mengawal program," ucap Sigit.  Menurut Sigit, sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Polri yang diberikan kepercayaan dalam hal mengawal, menjaga, dan mendampingi seluruh agenda nasional terkait ketahanan pangan dan meningkatkan ekspor. Sigit menekankan, jajaran Polri selalu menyerap segala permasalahan yang dirasakan para petani. Seperti, tengkulak, kelangkaan pupuk bersubsidi, sampai mafia. Menurutnya, hal itu yang mengakibatkan berkurangnya tingkat nilai tukar petani.  Menyadari hal itu, Sigit menegaskan Polri telah berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan dengan melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementan. Isinya, untuk memberikan pendampingan dan pengawalan serta penegakan hukum atas segala permasalahan yang dihadapi oleh para petani.  "Kita lakukan MoU dan beberapa diperbaiki disertai 11 perjanjian kerja sama. Di dalamnya meliputi pengamanan dan penegakan hukum terkait dengan kegiatan strategis dan barang milik negara, pendampingan pengamanan kegiatan fasilitas dan diikuti pengembangan holtikultura, penegakan hukum di bidang strategis holtikultura, pendampingan dan pengamanan juga penegakan hukum penyaluran pupuk dan peredaran pestisida, pendampingan dan pengamanan pengendalian pemotongan hewan ternak dan pendampingan intelijen dalam pemotongan hewan ternak," papar Sigit.  Dengan begitu, Sigit memastikan bahwa kedepannya Polri bakal terus meningkatkan dukungan dan pengawalan di sektor pertanian. Dia juga menyambut baik ajakan dari Mentan terkait polisi menanam jagung.  "Penting dan wajib untuk mendorong petani, peternak, untuk bisa terus meningkatkan kesejahteraannya dengan cara mengawal dan menjaga. Sehingga produk pertanian bisa unggul, nilai petani bisa kita jaga, petani bisa dapat nilai cukup bahkan lebih pada saat menjual hasil pertanian dan peternakan. Sehingga itu semua tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani," tegas Sigit.  Di tengah Pandemi Covid-19, Sigit menyebut pertumbuhan perekonomian Indonesia sempat terdampak. Peran di sektor pertanian telah memberikan pertumbuhan ekonomi sebesar 16,24 persen.  "Ini angka besar, pada 2021 saat pertumbuhan nasional di angka 3,31 persen, sektor pertanian 12,92 persen. Ini angka yang menggembirakan dan kita harapkan bisa dipertahankan. Kita harus optimis, kerja keras, dan modernisasi di bidang pertanian. Sehingga pelan-pelan kebutuhan kita terhadap impor bisa kita kurangi. Semua kebutuhan kita, bisa kita lengkapi dari hasil pertanian dan peternakan sendiri dan ke depan diharapkan ekspor kita menguasai dunia," harap Sigit.  Sementara, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi Kapolri Jenderal Sigit. Apalagi, jajaran Polri telah ikut mendukung segala program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. "Terima kasih pak Kapolri. Di tempat ini, presiden melepas ekspor. Persis di tempat ini pak. Saat itu, saya masih Gubernur (Sulsel), beliau (Presiden) masih Gubernur DKI. Kami tandatangan MoU di sini," kata Syahrul.  Selain meminta seluruh Polres jajaran menanam jagung, Syahrul juga berharap peran Polri dalam rangka karantina bagi pangan yang masuk maupun ke luar Indonesia. Itu bisa mencegah terbawanya hama yang dapat merusak sektor pertanian. "Saya titip karantina pak Kapolri,'' imbuhnya.

Kapolri Pastikan Seluruh Kapolda Mengawal Program Ketahanan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-kedaulatan-pangan-nasional-perempuan-tani-hkti-gelar-program-ini_m_208150.jpeg" alt="Kelompok Binaan Perempuan Tani HKTI, Perwakilan Dinas Pertanian Bogor dan Pengurus DPN Perempuan Tani HKTI saat menggelar penanaman bersama Pohon Jambu di Bogor Selatan, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Kelompok Binaan Perempuan Tani HKTI, Perwakilan Dinas Pertanian Bogor dan Pengurus DPN Perempuan Tani HKTI saat menggelar penanaman bersama Pohon Jambu di Bogor Selatan, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar penanaman pohon di Desa Iwul Bogor Selatan, Jawa Barat. Acara yang juga didukung oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya itu, bertujuan menciptakan Kemandirian Ekonomi Rumah Tangga. &ldquo;Ini salah satu upaya HKTI untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berskala rumahan guna mewujudkan ketahanan pangan di dalam keluarga. Sekaligus demi terciptanya kedaulatan pangan nasional,&rdquo; ujar Ketua DPN Perempuan Tani HKTI Dian Novita Susanto dalam ketrangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Sabtu (28/4). Selain mengelar acara penanaman Jambu Kristal, pada saat sama dilakukan juga kegiatan demo dan pelatihan membuat Jamu Gendong dari Rempah-rempah. Kegiatan ini, kata Dian, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melihat pentingnya memelihara kesehatan keluarga. &ldquo;Salain persoalan pangan dan pendapatan, kita juga harus memikirkan kesehatan keluarga yang biasanya menjadi tangungb jawab kaum Ibu,&rdquo; pungkasnya. Diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 50 orang peserta yang terdiri Kelompok Binaan Perempuan Tani HKTI, Perwakilan Dinas Pertanian Bogor dan Pengurus DPN Perempuan Tani HKTI.

Demi Kedaulatan Pangan Nasional, Perempuan Tani HKTI Gelar Program Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lewat-dkp-mentan-amran-ingin-banyak-anak-muda-jadi-petani_m_191177.jpeg" alt="Mentan Amran Sulaiman" width="100%">
<figcaption>Mentan Amran Sulaiman</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Dalam mewujudkan ketahanan pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal itu disampaikannya pada saat acara pelantikan Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Upaya yang telah dilakukan itu di antaranya, penyempurnaan regulasi, refocusing anggaran pada sektor-sektor produktif, modernisasi pertanian, dan sebagainya. "Dengan modernisasi alat-alat pertanian, saat ini ada 250 ribu anak muda yang berminat dan terjun menjadi petani. Jumlah ini akan terus meningkat dan diharapkan mencapai satu juta orang pada tahun 2019 nanti," kata Amran di Jakarta, Jumat (24/2). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi yang juga Sekretaris DKP mengatakan, Rapat Konsolidasi DKP bertujuan merumuskan rencana kerja dalam setahun ke depan. "Anggota DKP sekarang ini 60 persen wajah-wajah baru dan 40 persen diisi anggota yang sudah eksis selama ini," ujar Agung. Menurut Agung, dilakukannya pembaruan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) DKP untuk memperkuat DKP dalam mendukung Pemerintah dan Presiden selaku Ketua DKP melalui pengayaan substansi dalam perumusan kebijakan. "Kami yakin tim Pokja yang baru dengan pengalaman dan keahliannya dapat berkontribusi nyata untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional, mengevaluasi kebijakan/program yang dilaksanakan Pemerintah, dan memberikan masukan implementatif dan solutif," katanya. "Dengan demikian, dapat mempercepat tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden, khususnya di bidang pangan," pungkasnya.

Lewat DKP, Mentan Amran Ingin Banyak Anak Muda Jadi Petani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketahanan pangan nasional

Berita Terkini