<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/WhatsApp-Image-2026-02-05-at-041223-3462290995.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa untuk menjaga stabilitas serta memajukan bangsa. Hal ini disampaikannya dalam acara Silaturahmi Media Nasional di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (4/2/2026).<br /> <br />Menko Polkam menyoroti maraknya penyebaran fitnah dan berita bohong yang dapat memecah belah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi strategis dengan media sangat krusial untuk meluruskan informasi yang menyimpang.<br /> <br />"Jika kita bersinergi, akan lebih mudah membangun bangsa ini. Kita tidak boleh memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan ketahanan nasional melalui informasi negatif," ujar Djamari.<br /> <br />Meski menekankan persatuan, Djamari menjamin bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik. Baginya, kritik adalah instrumen penting untuk evaluasi kinerja dan penguat demokrasi.</p> <p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/WhatsApp-Image-2026-02-05-at-041222-713793620.jpeg" alt="Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <br /> <br />"Tidak ada negara yang runtuh karena kritik; justru banyak yang menjadi kuat karena berani mendengar. Kritik adalah bentuk kepedulian masyarakat agar kekuasaan tetap berjalan di koridor yang benar," tegasnya.<br /> <br />Acara ini diapresiasi oleh sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred) media nasional yang hadir. Mereka sepakat bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan pers adalah kunci untuk menjaga stabilitas politik serta keamanan nasional. Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin komunikasi rutin demi menciptakan ruang publik yang sehat.<br /> <br />Hadir dalam pertemuan tersebut para Pemred dari berbagai media arus utama seperti LKBN Antara, RRI, TV One, iNews TV, Kompas TV, Metro TV, Harian Kompas, Garuda TV, Nusantara TV, Detik.com, Tribune Network, Jawa Pos Group, Kumparan, dan Rakyat Merdeka. Selain itu hadir pula Wakil Menko Polkam, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sesmenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, serta para pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Polkam.</p>

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa.

Menko Polkam Djamari Chaniago Ajak Media Nasional Bersinergi Lawan Hoaks dan Perkuat Ketahanan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/22/fa2d3d9a-82d7-4c3a-8f89-0f9ecc961a80-2036186369.jpeg" alt="Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Ace Hasan Syadzily Di retret Magelang. (Lemhanas)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Ace Hasan Syadzily Di retret Magelang. (Lemhanas)</figcaption>
</figure> <p><strong><br />JawaPos.com</strong> &ndash; Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Ace Hasan Syadzily memberikan pembekalan bagi kepala daerah dalam retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Sabtu (22/2/2025). Ia menekankan pentingnya pemahaman geopolitik global dan sinergi antar daerah dalam memperkuat ketahanan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.</p> <p>Sebelum memulai ceramahnya, Ace mengajak para peserta untuk berdiri dan menyanyikan Hymne Wawasan Nusantara, membakar semangat mereka dalam menjalankan amanah kepemimpinan.</p> <p>Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas di daerahnya. Keberhasilan daerah dalam membangun ketahanan akan berdampak langsung pada ketahanan nasional secara keseluruhan.</p> <p>&ldquo;Pentingnya pemahaman geopolitik global dan sinergi antar daerah untuk memperkuat ketahanan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,&rdquo; ujarnya.</p> <h3>Dinamika Geopolitik dan Tantangan Global</h3> <p>Dalam pemaparannya, Ace Hasan menyoroti berbagai dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan berdampak langsung pada Indonesia.</p> <p>Beberapa isu utama yang ia bahas meliputi:</p> <ul> <li>Rivalitas AS-Tiongkok yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik dunia.</li> <li>Ketegangan Rusia-Ukraina serta dampaknya terhadap keamanan global dan energi.</li> <li>Konflik Israel-Palestina yang berpotensi memicu ketidakstabilan di Timur Tengah.</li> <li>Ketidakstabilan di Indo-Pasifik, yang perlu diantisipasi oleh Indonesia sebagai negara kepulauan strategis.</li> <li>Perubahan iklim dan ancaman transnasional, termasuk isu lingkungan dan cyber security.</li> </ul> <p>Ace menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai pendapatan per kapita USD 12.233 dan masuk dalam 5 besar ekonomi dunia pada 2045.</p> <p>&ldquo;Bonus demografi harus dimanfaatkan melalui reformasi struktural, hilirisasi sumber daya alam, dan investasi teknologi,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ia juga mengutip pidato Presiden Soekarno yang berbunyi, &ldquo;Berpikirlah besar karena kita adalah bangsa besar&rdquo;, untuk menginspirasi para kepala daerah agar berpikir visioner dalam membangun daerah mereka.</p> <h3><strong>Asta Cita dan Sinergi Kepala Daerah</strong></h3> <p>Sebagai strategi mewujudkan ketahanan nasional yang dinamis, Ace menjelaskan Asta Cita yang menjadi pedoman dalam membangun pemerintahan yang efektif. Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus mampu melihat peluang sekaligus mengantisipasi berbagai ancaman melalui kebijakan yang inovatif.</p> <p>&ldquo;Kepala daerah harus mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi berbagai ancaman melalui kebijakan yang inovatif,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Sebagai penutup ceramahnya, Ace kembali mengajak para peserta untuk menyanyikan lagu &lsquo;Indonesia Pusaka&rsquo; dan &lsquo;Tanah Airku&rsquo; dengan penuh khidmat. Ia juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, &ldquo;Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala,&rdquo; sebagai pengingat bahwa kepemimpinan yang kuat dan bersih adalah kunci keberhasilan daerah.</p> <p>Ace pun menyerukan solidaritas seluruh pemimpin daerah agar bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari songsong Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berdaulat,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Diskusi dan Pembagian Kelas dalam Retret Kepala Daerah</p> <p>Selama dua hari ke depan, Lemhannas RI akan membagi para kepala daerah ke dalam empat kelas diskusi, yang kemudian akan dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil.</p> <p>Diskusi ini bertujuan untuk mendorong para peserta menghasilkan ide-ide konstruktif dalam membangun ketahanan daerah dan memastikan kebijakan yang mereka buat selaras dengan strategi nasional.</p>

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily beri pembekalan retret kepala daerah di Akmil Magelang. Fokus pada geopolitik global dan ketahanan.

Retret Kepala Daerah di Magelang, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Soroti Geopolitik dan Ketahanan Nasional

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1772749599454394789" data-legacy-message-id="189a125e4731f9a5"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":vf" class="ii gt"> <div id=":ve" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenkominfo-klaim-blokir-11-ribu-konten-radikalisme-berkat-mesin-ais_m_.jpg" alt="Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid, menyampaikan perlunya masyarakat menjaga ideologinya dari paparan paham radikalisme. Sebab, hal itu mempengaruhi ketahanan nasional.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan bernegara, meliputi ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan," ujar Nurwakhid dalam Dialog Tokoh Nasional bertema Ketahanan Ideologi Menuju Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan oleh Rumah Kepemimpinan, Sabtu (29/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kondisi dinamis tersebut dikenal dengan IPOLEKSOSBUDKUMHANKAM. Unsur ini melengkapi bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahan yang baik dan adanya demokrasi partisipatoris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nurwakhid meminta publik memahami bahwa ketahanan nasional dapat diwujudkan melalui ketahanan ideologi. Pasalnya ideologi adalah pondasi dari kehidupan seseorang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ideologi adalah ide, paradigma, pondasi, falsafah, dan arah dalam kehidupan berbangsa, sehingga dalam berbangsa (ideologinya) harus sama. Sebagai bangsa Indonesia kita sudah menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara," jelas Nurwakhid.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, generasi muda seperti mahasiswa perlu mengetahui ancaman-ancaman terhadap ketahanan ideologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagai pemimpin dan kader pemimpin bangsa ini, perlu memiliki sifat komitmen kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945), toleransi, antikekerasan, akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal, serta mengakui dan menghormati pemerintah yang sah," ucap Nurwakhid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun mengajak Peserta Rumah Kepemimpinan untuk memaksimalkan peran peserta sebagai mahasiswa dengan ilmu, pengetahuan, dan penguasaan teknologi yang dimiliki agar turut serta menjadikan Pancasila sebagai dasar bernegara. Harapannya dapat menjadi pemimpin yang moderat sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam program pembinaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, terkait dengan radikalisme, Nurwakhid menyampaikan bahwa secara prinsip menjadi radikal atau fundamental dalam menjalankan aturan agama itu wajib. Namun ketika dijadikan sebagai faham atau ideologi sehingga tercipta radikalisme dan fundamentalisme maka harus dihindari karena sudah muncul manipulasi dan distorsi agama oleh oknum tertentu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Rumah Kepemimpinan menyiapkan generasi masa depan Republik Indonesia melalui program pembinaan kepemimpinan bagi mahasiswa yang kini memasuki usia millenial," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, kepemimpinan yang dimaksud mengusung prinsip kemoderatan, berada di tengah, tidak ekstem kanan atau ekstrem kiri serta menjadi rahmat bagi semesta alam. Di mana hal tersebut tentunya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Dewan Pembina Rumah Kepemimpinan, Musholli menyatakan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh BNPT khususnya dalam menghadirkan kepemimpinan yang berakhlak, berlandaskan nilai-nilai Islam, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prinsip-prinsip tersebut telah ditanamkan kepada peserta dan alumni Rumah Kepemimpinan sejak 21 tahun berdiri," tutupnya.</div> </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Nurwakhid meminta publik memahami bahwa ketahanan nasional dapat diwujudkan melalui ketahanan ideologi.

Wujudkan Ketahanan Nasional Melalui Ketahanan Ideologi, Jauhi Paham Radikalisme