<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/WhatsApp-Image-2025-02-26-at-072207-1837791663.jpg" alt="Soft Launching National Cybersecurity Connect 2025 di Aroem Resto Ballroom, Jakarta, Selasa (25/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Soft Launching National Cybersecurity Connect 2025 di Aroem Resto Ballroom, Jakarta, Selasa (25/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ancaman kejahatan siber makin meningkat. Penting untuk Indonesia memastikan memiliki ekosistem digital yang tangguh dan aman. Presiden Direktur Naganaya Aditya Adiguna, selaku penyelenggara National Cybersecurity Connect 2025 menyebut pentingnya membangun ekosistem keamanan siber yang lebih kuat di Indonesia. Terutama untuk berbagai pemangku kepentingan di bidang teknologi dan keamanan siber. Sejumlah tokoh penting hadir dalam acara ini, termasuk Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) Soegiharto, Ketua Umum Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) Firlie Ganinduto, serta Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara Slamet Aji Pamungkas. Salah satu agenda utama dalam acara Soft Launching National Cybersecurity Connect 2025 adalah pemaparan mengenai CyberSEC Startup Challenge 2025. Itu sebuah inisiatif untuk mendukung pertumbuhan industri keamanan siber nasional. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara Slamet Aji Pamungkas mengapresiasi kegiatan tersebut. Dia berharap, program ini dapat mempercepat inovasi di sektor keamanan siber. &rdquo;Keberadaan CyberSEC Startup Challenge ini diharapkan dapat merangsang tumbuh kembang industri keamanan siber di Indonesia,&rdquo; ujar Slamet Aji Pamungkas. Soft launching ini untuk memperkenalkan National Cybersecurity Connect 2025. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran akan urgensi keamanan data dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Berkolaborasi dalam memperkuat ekosistem keamanan siber guna menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks. Sebagai event cybersecurity terbesar di Indonesia, National Cybersecurity Connect 2025 membuka kesempatan bagi perusahaan di bidang keamanan siber untuk terlibat dalam berbagai kegiatan strategis yang akan digelar sepanjang tahun ini.

urgensi keamanan data dalam membangun ketahanan ekonomi nasional memperkuat ekosistem keamanan siber guna menghadapi tantangan digital

National Cybersecurity Connect 2025, Dorong Percepatan Inovasi Industri Keamanan Siber Indonesia

<h3>Oleh: Novinda Nihayati *)</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/OPINI-9-NOVINDA-1006315073.jpg" alt="Novinda Nihayati. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Novinda Nihayati. (Istimewa)</figcaption>
</figure> PANDEMI COVID-19&nbsp;telah menjadi ujian berat bagi sistem kesehatan dan ekonomi global. Namun, di balik krisis tersebut, muncul peluang besar melalui digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Di tahun 2025, transformasi digital di bidang kesehatan telah menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ketahanan ekonomi pasca pandemi. Berdasarkan laporan terbaru dari World Health Organization (WHO) dan McKinsey &amp; Company, digitalisasi kesehatan telah mencapai tingkat penetrasi yang signifikan di seluruh dunia. Berikut beberapa fakta menarik yang patut diketahui: 1. Telemedicine yang Semakin Merata: Lebih dari 70% rumah sakit di dunia telah mengadopsi layanan telemedicine. Di Indonesia, platform seperti Halodoc dan Alodokter telah melayani jutaan pengguna, mengurangi beban rumah sakit dan meningkatkan akses kesehatan di daerah terpencil. 2. Penggunaan Big Data dan AI: Analisis data kesehatan melalui teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membantu pemerintah dan swasta dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Misalnya, prediksi wabah penyakit dan manajemen stok vaksin telah menjadi lebih efisien, mengurangi risiko krisis kesehatan di masa depan. 3. Adopsi Wearable Technology: Perngkat wearable seperti smartwatch dan fitness tracker telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Data yang dikumpulkan dari perangkat ini tidak hanya membantu individu memantau kesehatan mereka, tetapi juga memberikan informasi berharga bagi penelitian kesehatan publik. 4. Peningkatan Investasi di HealthTech: Pada tahun 2025, investasi di sektor HealthTech global telah mencapai rekor tertinggi, dengan pertumbuhan rata-rata 20% per tahun sejak 2020. Startup-startup lokal di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menarik minat investor global, menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi. Digitalisasi kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan medis, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian. Beberapa kontribusinya terhadap ketahanan ekonomi pasca - pandemi di indoneisa antara lain adalah: 1. Pengurangan Biaya Kesehatan: Dengan adanya telemedicine dan sistem manajemen data yang terintegrasi, biaya operasional rumah sakit dan fasilitas kesehatan dapat ditekan. Hal ini memungkinkan pemerintah dan swasta untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor lain yang membutuhkan, seperti pendidikan dan infrastruktur. 2. Penciptaan Lapangan Kerja Baru: Industri HealthTech telah menciptakan ribuan lapangan kerja baru, mulai dari tenaga ahli IT hingga konsultan kesehatan digital. Di Indonesia, misalnya, startup HealthTech, alodokter, sampai dengan halodoc yang sudah terintegrasi dengan gojek telah menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penciptaan lapangan kerja di sektor teknologi. 3. Meningkatkan Produktivitas Masyarakat: Akses kesehatan yang lebih mudah dan cepat melalui platform digital telah mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Karyawan yang sehat dan terawat dapat berkontribusi lebih optimal bagi pertumbuhan ekonomi. 4. Mendorong Inovasi dan Kolaborasi: Digitalisasi kesehatan telah mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian. Inovasi-inovasi baru, seperti vaksin berbasis mRNA dan terapi gen, telah berkembang pesat berkat dukungan teknologi digital. Meskipun digitalisasi kesehatan telah membawa banyak manfaat, para ahli mengingatkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi. Dr. Jane Doe, seorang pakar kesehatan digital dari Harvard University, menyatakan, digitalisasi kesehatan adalah langkah maju yang penting, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Akses internet yang merata dan literasi digital masih menjadi kendala utama, terutama di daerah pedesaan dan negara berkembang. Di Indonesia, tantangan serupa juga dirasakan. Meskipun adopsi teknologi kesehatan telah meningkat, kesenjangan digital antara kota besar dan daerah masih terlihat jelas. Pemerintah dan swasta perlu bekerja sama untuk memperluas infrastruktur digital dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi Kesehatan yang ada. Digitalisasi bidang kesehatan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kunci utama dalam membangun ketahanan ekonomi pasca pandemi di tahun 2025. Dengan mengurangi biaya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas, transformasi digital ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, untuk memaksimalkan potensinya, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil tetap diperlukan guna mengatasi tantangan yang ada saat ini maupun di masa depan. Di era yang semakin terhubung ini, kesehatan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Digitalisasi kesehatan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi semua. *)&nbsp;Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen&nbsp;Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Transformasi digital di bidang kesehatan telah menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ketahanan ekonomi pasca pandemi.

Kontribusi Digitalisasi Bidang Kesehatan terhadap Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/JKT_SINERGI-KAI-DAN-DAMRI_MIFTAHULHAYAT-01.jpg" alt="Pramugari menjelaskan kepada calon penumpang tentang aplikasi layanan antarmoda Kereta Api Jarak Jauh dengan Bus DAMRI di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu(2/1/2022).PT Kereta Api Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Perum DAMRI untuk menghadirkan layanan" width="100%">
<figcaption>Pramugari menjelaskan kepada calon penumpang tentang aplikasi layanan antarmoda Kereta Api Jarak Jauh dengan Bus DAMRI di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu(2/1/2022).PT Kereta Api Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Perum DAMRI untuk menghadirkan layanan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepuluh BUMN mendapat suntikan dana dari pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN) pada tahun mendatang. Dengan mendapat pertambahan modal itu, perusahaan pelat merah diminta tetap bisa melayani publik, tanpa melupakan kewajiban untuk menyetorkan dividen kepada negara.  Pakar ekonomi pembangunan Universitas Gadjah Mada (UGM) Poppy Sulistyaning Winanti menilai, tambahan PMN untuk BUMN merupakan bentuk dukungan negara terhadap perusahaan pelat merah. Selama ini BUMN banyak mengemban peran kepanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, BUMN juga mempunyai tugas untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.  "Sejatinya tugas untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dilakukan oleh negara. Namun, negara bisa mendelegasikan kewajiban itu pada BUMN," ujar Poppy Sulistyaning Winanti kepada wartawan, Kamis (7/7).  Adapun BUMN yang mendapat PMN tahun depan adalah PT PLN, PT LEN, ID Food (Rajawali Nusantara Indonesia), PT Hutama Karya, dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Aviata). Kemudian terdapat juga PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, Perum DAMRI, dan AirNav.  Lebih jauh Poppy mengatakan, Pemerintah memberikan tambahan PMN untuk memastikan BUMN dalam kondisi sehat. Jika BUMN sehat, maka tugas Negara untuk menjaga perekonomian nasional dan memberikan pelayanan berkesinambungan kepada masyarakat.  "BUMN tugasnya berat. Mereka dituntut bekerja profesional untuk mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, mereka memiliki bertanggung jawab untuk melayani masyarakat sebagai kepanjangan tangan negara," ujarnya.  Meski mendapat dukungan dari negara, BUMN harus dikelola secara prudent. BUMN harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa dukungan yang diberikan negara dapat dimanfaatkan secara optimal. Sehingga, BUMN bisa tumbuh dan berkembang untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara dalam berupa dividen maupun layanan prima.  Agar memiliki kinerja yang baik, sambung Poppy, dibutuhkan pengawasan langsung terhadap BUMN itu sendiri. Pengawasan itu bisa dilakukan melalui Kementerian BUMN melalui evaluasi rutin melalui komisaris yang menjadi wakil Pemerintah. Selain itu, dibutuhkan juga mekanisme sinergi yang baik dan pengawasan antara BUMN dengan kementerian teknis.  Sebaliknya, jika BUMN tak bisa memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat, Menteri BUMN Erick Thohir dapat disarankan melikuidasi BUMN tersebut. Sementara, jika BUMN itu memiliki peran strategis bagi Negara dan masyarakat, tetapi kinerjanya masih belum sesuai harapan, maka BUMN itu harus diselamatkan dan diawasi kinerjanya lebih ketat lagi.

Disuntik PMN, BUMN Dituntut Layani Masyarakat dan Setorkan Dividen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/luhut-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini menyebabkan Indonesia tidak dapat menghindar dari tekanan ketidakpastian. Untuk itu, langkah untuk memperkuat ketahanan ekonomi harus dilakukan untuk menghadapi tantangan global.  Luhut menyebut, tantangan global disektor keuangan saat ini adalah potensi penurunan likuiditas dari tapering off akibat kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS). Sehingga, Indonesia harus menyiapkan langkah dan strategi agar dapat bertahan dari berbagai gempuran disektor keuangan.  "Kita tidak dapat menghindari ketidakpastian. Kita hanya dapat menyiapkan ekonomi Indonesia agar tahan menghadapi berbagai tekanan ekonomi," kata Luhut secara virtual, Selasa (25/1).  Luhut menuturkan, transformasi ekonomi dapat digunakan sebagai amunisi dalam upaya pemulihan. Hal itu seiring dengan mempertimbangkan tantangan global yang semakin besar dan bergerak secara dinamis.  Transformasi ekonomi, kata Luhut, juga dapat berkaca dari sektor kesehatan yang dinilai mampu mengimbangi kondisi saat ini. Jika sebelumnya Indonesia sempat mengalami kekurangan stok obat dan alat kesehatan pada saat kehadiran varian Delta, maka saat ini Indonesia mampu melakukan reformasi sistem kesehatan nasional.  "Banyak negara kini juga fokus pada hal yang sama karena mereka tidak mau terjebak dalam supremasi RRC dan India sebagai pusat produksi farmasi," ungkapnya.  Hal yang sama juga dilakukan pada sektor komoditas. Luhut menyebut, pemerintah saat ini sedang fokus pada prioritas penerapan hilirisasi agar tidak bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi sejauh ini telah diterapkan di komoditas kelapa sawit, bijih nikel, aluminium hingga petrokimia.  Luhut menambahkan, dalam menggenjot investasi masuk pemerintah melakukan refomasi regulasi melalui UU Cipta Kerja. Kemudahan berinvestasi, diharapkan akan membawa berdampak positif pada sektor ketenagakerjaan.  "Maka dari itu kita perlu terus beradaptasi dan mengenali peluang dari setiap tantangan. Keberhasilan penanganan Covid-19 telah menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik, kita mampu,” pungkasnya.

Hadapi Ketidakpastian, Luhut: Ketahanan Ekonomi Harus Bisa Disiapkan