<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/1000270236-1938732043.jpg" alt="Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menilai, sumber masalah Jakarta akibat tekanan pertumbuhan penduduk di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). "Sumber masalah Jakarta itu karena tekanan pertumbuhan penduduk di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sangat tinggi," ujar Andrinof di Jakarta, Rabu (14/8). Hal ini, lanjutnya, membuat masalah-masalah di Jakarta seperti banjir hingga kemacetan bukan hanya tidak mampu atau sanggup diimbangi kemampuan mengelola lagi, tapi oleh sumber daya untuk mengelola Jakarta. "Kalau kesenjangan ini tidak diatasi, maka solusinya adalah mengurangi beban tekanan terhadap Jakarta," katanya. Hal ini dalam rangka supaya memudahkan untuk penataan Jakarta, karena sumber masalah Jakarta yakni tekanan pertumbuhan penduduk di Bodetabek. Perkembangan penduduk di wilayah Bodetabek selama 23 tahun mengalami pertumbuhan signifikan sekitar 60 - 80 persen. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Jakarta sendiri relatif stagnan, karena pergerakan migrasi orang malah yang dari Jakarta pindah ke wilayah pinggiran untuk mencari lokasi yang lebih murah. Tekanan pertumbuhan penduduk di Bodetabek tersebut semakin meningkat dengan adanya pertambahan penduduk dari wilayah luar Jabodetabek yang datang ke Bodetabek. Hal ini memunculkan tuntutan layanan transportasi, pengelolaan sampah, polusi udara akibat meningkatnya kendaraan pribadi. Jadi ada faktor pergerakan kependudukan secara nasional. "Ini menjadi alasan bahwa pemindahan ibu kota untuk memecah episentrum atau magnet ke wilayah Indonesia tengah dan timur sehingga nanti pergerakan penduduk nasional terpecah dan tidak lagi memusat di Jabodetabek dari berbagai kawasan Nusantara," kata Andrinof. Sebagai informasi, Ikatan Konsultan Nasional Seluruh Indonesia (Inkindo) mengungkapkan beban Jakarta yang selama ini sudah terlalu berat menjadi alasan untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Penurunan muka tanah, banjir, hingga kepadatan lalu lintas menunjukkan beban berat kota Jakarta yang bisa menjadi alasan pemindahan IKN. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini sudah disiapkan kepala negara sebelumnya termasuk rencana memindahkan ke Jonggol, Kabupaten Bogor, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut. Inkindo juga optimistis pembangunan IKN akan mendorong pemerataan pembangunan di provinsi-provinsi kawasan Timur Indonesia.

"Sumber masalah Jakarta itu karena tekanan pertumbuhan penduduk di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sangat tinggi," ujar Andrinof.

Mantan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago Sebut Sumber Masalah Jakarta adalah Pertumbuhan Penduduk di Kota-kota Sekitarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/18/Kelahiran-by-gettyimagesbank-2206501641.jpg" alt="Angka kelahiran terus menurun. (Getty)" width="100%">
<figcaption>Angka kelahiran terus menurun. (Getty)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketidakseimbangan gender di Korea Selatan, di antara populasi yang belum menikah telah melebar secara signifikan.&nbsp; Dimana pria yang belum menikah, melebihi jumlah perempuan yang belum menikah hampir 20 persen.&nbsp; Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh preferensi orang tua tradisional, yang lebih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan, serta praktik aborsi berdasarkan jenis kelamin beberapa dekade yang lalu. Menurut sebuah laporan yang dirilis hari Senin (17/6), oleh Institut Kesehatan dan Urusan Sosial Korea (KIHASA) populasi pria yang belum menikah di Korea Selatan 19,6 persen, lebih besar daripada populasi perempuan pada tahun 2021. Hampir setengah dari pria Korea yang lahir pada tahun 1985, dan tujuh dari sepuluh pria Korea yang lahir pada tahun 1990 belum menikah. Sebaliknya, hanya 29,1 persen wanita Korea yang lahir pada tahun 1985, dan 61,3 persen yang lahir pada tahun 1990 yang masih belum menikah. Ketidakseimbangan demografis sangat parah, di daerah pedesaan dibandingkan dengan Seoul dan daerah metropolitan. Khususnya, proporsi pria yang belum menikah di Seoul adalah 2,5 persen dan di Busan 16,2 persen, sedangkan angkanya jauh lebih tinggi di daerah pedesaan bagian selatan.&nbsp; 34,9 persen di provinsi Gyeongsang Utara, 33,2 persen di provinsi Gyeongsang Selatan, dan 31,7 persen di provinsi Chungcheong Utara. Ketidakseimbangan tersebut diakibatkan oleh perbedaan, selama beberapa dekade antara jumlah kelahiran anak laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin kelahiran baru mulai melebihi rasio jenis kelamin alami pada tahun 1970-an, dan tetap tinggi secara tidak wajar hingga akhir 1980-an dan pertengahan 1990-an. Rasio jenis kelamin kelahiran, mengacu pada jumlah anak laki-laki yang lahir untuk setiap 100 anak perempuan.&nbsp; Pada tahun 1970, angkanya mencapai 229,8 dan pada tahun 1975 mencapai 207,2, sebelum turun menjadi 144,6 pada tahun 1990 dan 107,5 pada tahun 2000. Akibatnya, ketidakseimbangan gender muncul di masyarakat pada awal tahun 1990-an, dan memburuk setelah pertengahan tahun 2000-an. Perbedaan rasio kelahiran ini berakar pada preferensi tradisional untuk anak laki-laki daripada anak perempuan di masa lalu, meningkatnya keinginan untuk memilih jenis kelamin anak dalam keluarga berencana.&nbsp; Serta tersedianya teknologi yang memungkinkan orang tua, untuk mengetahui jenis kelamin bayi dalam kandungan mereka, seperti tes ultrasonografi, dan memutuskan untuk mengaborsi janin jika jenis kelaminnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. "Sejak tahun 1970, rasio jenis kelamin kelahiran terus melebihi rasio jenis kelamin alami selama lebih dari 30 tahun," ujar laporan tersebut, seperti yang dikutip dari The Korea Times. "Ketika mereka memasuki kelompok usia reproduktif, mereka memiliki dampak yang besar terhadap rasio jenis kelamin dalam pernikahan." "Daerah-daerah dimana ketidakseimbangan rasio jenis kelamin dalam pernikahan sangat parah, ditandai dengan perbedaan yang lebih besar dalam rasio jenis kelamin kelahiran, pada tahun 1980-an dan 1990-an dibandingkan dengan daerah-daerah lain." Akibatnya, bahkan jika semua pria dan perempuan Korea Selatan yang berada di usia reproduksi dijodohkan dan menikah, lebih dari sepuluh persen populasi pria akan tetap tidak menikah, menurut laporan tersebut.

Kesenjangan gender secara demografis dalam populasi yang belum menikah di Korea Selatan terus bertambah.

Kesenjangan Gender Demografis dalam Populasi yang Belum Menikah di Korea Selatan Bertambah Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/images-2024-04-05T004200265-3846422986.jpeg" alt="Ilustrasi: E-Commerce (Envato Elements)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: E-Commerce (Envato Elements).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sebanyak 90 % penduduk Indonesia tinggal di daerah-daerah non-urban. Yang mana, infrastruktur e-commerce-nya memiliki jangkauan yang bisa dibilang masih terbatas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini jelas membuat akses terhadap produk yang bisa dibeli lewat e-commerce termasuk kecantikan dan perawatan diri yang berkualitas masih menjadi tantangan nyata bagi banyak. Biaya pengiriman yang tinggi dan maraknya peredaran barang palsu juga seringkali menjadi penghalang bagi konsumen untuk melakukan</div> <div dir="auto">belanja online.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat kesenjangan ini, Club Kyta, platform E-Commerce pionir gaya hidup hadir untuk daerah non-urban. Misinya adalah untuk memperluas akses terhadap brand berkualitas dan otentik di seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014519834/terjadi-kerusuhan-agensi-newjeans-ingatkan-agar-fans-tak-berikan-surat-kepada-para-member-di-bandara">Terjadi Kerusuhan, Agensi Newjeans Ingatkan agar Fans Tak Berikan Surat Kepada Para Member di Bandara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Didirikan oleh Daniel Simbar dan Herda Sandyamira, Club Kyta berfokus untuk mengkurasi dan mendistribusikan produk kecantikan dan perawatan diri premium di kota-kota kecil dan wilayah non-urban di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan memanfaatkan jaringan omnichannel yang kuat dan kemitraan strategis dengan beragam brand Direct-to-Consumer (D2C), Club Kyta diklaim hadir memudahkan konsumen di luar wilayah metropolitan untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan dengan harga terjangkau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pertumbuhan pesat industri kecantikan dan perawatan diri di Indonesia menghadirkan peluang besar bagi platform e-commerce seperti kami,&rdquo; kata Daniel Simbar, CEO Club Kyta melalui keterangannya. Menurutnya, tidak adil kalau selama ini hanya melihat distribusi produk-produk premium terpusat di daerah metropolitan, sehingga banyak segmen konsumen yang lain kurang terlayani.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/014519831/komisi-v-dpr-sebut-operator-jarang-lakukan-inspeksi-berkala-di-tol-bocimi">Komisi V DPR Sebut Operator Jarang Lakukan Inspeksi Berkala di Tol Bocimi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Club Kyta bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan membantu brand-brand D2C untuk menjangkau basis pelanggan yang lebih luas sambil menghadirkan pengalaman belanja yang otentik dan menyenangkan bagi para konsumen di wilayah non-urban," imbuh Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendorong penetrasi di kota-kota kecil dan di daerah, Club Kyta mengandalkan kemitraan strategis dengan berbagai komunitas lokal dan lembaga pendidikan. Dikatakan kalah sejauh ini, ada lebih dari 700 anggota Kyta Squad yang tersebar di berbagai daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Club Kyta menawarkan pengalaman belanja yang lebih personal melalui kecanggihan AI di aplikasi mereka. Pengguna dapat membuat Profil Kecantikan, dimana aplikasi Club Kyta bisa menganalisa jenis dan warna kulit pengguna, lalu memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014519761/menurunkan-kadar-kolesterol-hingga-berat-badan-intip-5-manfaat-teh-barley-untuk-kesehatan-tubuh">Menurunkan Kadar Kolesterol hingga Berat Badan, Intip 5 Manfaat Teh Barley untuk Kesehatan Tubuh</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, Club Kyta saat ini pun tengah mengembangkan kemampuan AI tingkat lanjut untuk menganalisis 14 parameter kesehatan kulit, termasuk tingkat minyak, kerutan, kemerahan, dan kekencangan, sehingga pengalaman belanja pengguna sangat dipersonalisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun per kuartal pertama tahun 2024, Club Kyta beroperasi di 4 kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan telah bekerja sama dengan 50 brand kecantikan lokal dan internasional, termasuk meluncurkan brand in-housenya sendiri.&nbsp;</div>

Melihat kesenjangan ini, Club Kyta, platform E-Commerce pionir gaya hidup hadir untuk daerah non-urban.

Beda dengan di Kota, Masyarakat di Daerah Masih Merasakan Kesenjangan Akses E–Commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/erick-dok-humas.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan ampak pandemi Covid-19 memang sangatlah berat, menghancurkan sendi-sendi kehidupan, tidak hanya masalah kesehatan namun juga masalah ekonomi.  “Dibandingkan dengan krisis 1998 dan 2008 waktu itu hanya menyentuh masalah finansial, tapi krisis yang terjadi saat ini benar-benar menciptakan kesenjangan yang sangat mengkhawatirkan. Di mana Covid-19 memunculkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang besar makin besar dan yang kecil makin kecil," ucap Erick dalam penutupan Apkasi Otonomi Expo 2021 di Pre Function Balai Sidang Jakarta Convention Center.  Erick menyatakan siap bekerjasama dengan para bupati untuk membangkitkan ekonomi di daerah. "Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, ini rahasia Allah SWT, tapi tentu kita harus mengintervensi keadaan. Kita-kita yang diberi amanah sebagai pemerintah pusat, pemerintah daerah atau siapa pun yang memangku kebijakan. UMKM, ekonomi rakyat ini yang harus mulai dibangkitkan," ujarnya.  Dia mengajak kepala daerah bisa melakukan hal-hal yang mirip dengan yang dilakukan Kememterian BUMN, yakni Indonesia Sehat di mana suka tidak suka ancaman kesehatan akan terus terjadi. Kemiripan di daerah adalah bagaimana kepala daerah bisa memastikan rumah sakit dan puskesmas menjadi tulang pungung bagi pusat pelayanan kesehatan masyarakat.  Kedua adalah Indonesia Bekerja, yang fokus membuka lapangan kerja terutama untuk antisipasi bagi yang terdampak Covid-19. Ketiga Indonesia Tumbuh melalui teknologi digital, di mana e-commerce mencatatkan pertumbuhan yang bagus dengan syarat ini harus bisa mengangkat UMKM lokal, bukan sebaliknya malah banjir barang-barang import, serta mendorong industri makanan dan minuman dan industri lainnya melalui penggunaan aplikasi. Strateginya bagaimana konten lokal tumbuh dan industril lokal juga bisa berkembang.  “Kalau kita bergotong royong bersama-sama, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan generasi muda kita, dan seluruh rakyat Indonesia, insya Allah kita akan terus tumbuh, kita akan terus besar, tetapi sudah seharusnya kita juga bisa merdeka berdaulat untuk kejayaan Indonesia,” ujarnya.  Erick berpesan agar kegiatan Apkasi Otonomi Expo terus diperbaiki, dimanfaatkan sebagai ajang promosi secara tepat sasaran sesuai dengan road map masing-masing daerah. “Saya terbuka untuk bekerjasama dengan para bupati toh program-program tadi itu bukanlah program pribadi, tapi program yang mesti kita gulirkan bersama-sama, dan saat ini kita tidak mungkin berdiri sendiri, tapi kita mesti cocok investasinya, dan juga cocok dengan strateginya.”  Sebelumnya, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang selaku Ketua Panitia Apakasi Otonomi Expo 2021 melaporkan bahwa pameran tahunan yang diselenggarakan oleh Apkasi ini terdiri dari rangkaian kegiatan utama yakni, pertama pameran di mana tahun ini diikuti oleh 85 peserta, terdiri dari 75 Pemerintah Kabupaten, 4 Kementerian, 2 Pemerintah Provinsi, 1 BUMN dan 8 kalangan swasta.  “Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dan tertib dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat menempati 140 stand. Pengunjung tercatat 8.000 pengunjung terdiri dari masyarakat umum dari kalangan umum dan investor dan dari dinas-dinas terkait,” terang Sarman.

Menteri Erick Sebut Pandemi Lebih Berat dari Krisis 1998 dan 2008

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/derasnya-aliran-modal-asing-masuk-tanda-perekonomian-mulai-bangkit_m_.jpg" alt="Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira" width="100%">
<figcaption>Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Perusahaan BUMN dibidang farmasi yaitu PT Kimia Farma (Persero) Tbk akan mengadakan vaksin gotong-royong individu yang bertujuan untuk percepatan vaksinasi nasional dan mempercepat kekebalan tubuh secara komunal (herd immunity).  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan vaksin berbayar merupakan kebijakan yang sangat tidak adil. Sebab, hal tersebut akan memicu ketimpangan akses vaksin di masyarakat.  “Vaksin berbayar adalah kebijakan paling tidak adil. Kebijakan ini akan memicu terjadi ketimpangan akses vaksin di masyarakat,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Senin (12/7).  Nantinya, kata Bhima, malah akan menghambat pemulihan ekonomi karena pulihnya kepercayaan untuk berbelanja tidak merata. Sebab, akan muncul anggapan publik bawah keberpihakan jaminan kesehatan hanya diperuntukan untuk masyarakat mampu.  “Pada ujungnya justru menghambat pemulihan ekonomi karena pulihnya kepercayaan untuk berbelanja tidak merata. Kelas menengah atas yang merasa punya uang dan bisa beli vaksin berbayar akan lebih cepat pulih sementara kelas menengah bawah yang harus antri vaksin gratis pemerintah menunggu mendapat giliran,” ungkapnya.  Kebijakan itu, kata Bhima, anak menambahkan ketimpangan antara kaya dan miskin akan semakin lebar. Ia berharap pemerintah segera mencabut kebijakan tersebut karena sangat tidak tepat disaat bencana pandemi belum mereda di Indonesia.  “Jadi hasilnya ketimpangan makin lebar. Saya sarankan cabut aturan vaksin berbayar karena ini komersialisasi yang tidak tepat disaat bencana pandemi,” pungkasnya.

Ada Vaksin Berbayar, Pengamat: Ketimpangan Kaya Dan Miskin Makin Lebar

kesenjangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kesenjangan

Berita Terkini

Mantan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago Sebut Sumber Masalah Jakarta adalah Pertumbuhan Penduduk di Kota-kota Sekitarnya

Kesenjangan Gender Demografis dalam Populasi yang Belum Menikah di Korea Selatan Bertambah Besar

Beda dengan di Kota, Masyarakat di Daerah Masih Merasakan Kesenjangan Akses E–Commerce

Menteri Erick Sebut Pandemi Lebih Berat dari Krisis 1998 dan 2008

Ada Vaksin Berbayar, Pengamat: Ketimpangan Kaya Dan Miskin Makin Lebar

Download Aplikasi JawaPos.com