<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/WhatsApp-Image-2025-11-10-at-201301-1240306667.jpg" alt="Ilustrasi para wirausahawan Tangguh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi para wirausahawan Tangguh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wirausaha merupakan tulang punggung ekonomi rakyat sekaligus motor penggerak pertumbuhan bangsa. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2024) menunjukkan bahwa jumlah wirausaha di Indonesia mencapai sekitar 3,47 persen dari total populasi. Angka itu meningkat dari 3,21 persen pada tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih jauh di bawah rata-rata negara maju yang berada di kisaran 10&ndash;12 persen. Padahal, kemajuan Indonesia hanya dapat tercapai apabila didukung fondasi ekonomi rakyat yang kuat. Wirausaha yang berdaya saing sangat diperlukan, bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi juga untuk memicu inovasi, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial. Mencetak wirausaha inovatif tentu bukan perkara mudah. Pendidikan bisnis yang berkualitas menjadi faktor kunci untuk mempercepat pertumbuhan tersebut. Tuku, BLP Beauty, hingga Puyo, adalah sederet contoh merek lokal yang kini mampu bersaing dan konsisten bertumbuh di industri masing-masing. Ketiga merek tersebut, bersama ratusan merek lokal lainnya karya alumni Prasetiya Mulya, telah bertumbuh menjadi favorit masyarakat urban. Mereka menjadi inspirasi bukan hanya bagi mahasiswa S1 Bisnis Prasetiya Mulya, yang merupakan adik kelas para pendiri bisnis tersebut, tetapi juga bagi para pebisnis lain yang berniat terjun di ceruk serupa. Perjalanan perkuliahan di Program S1 Bisnis Prasetiya Mulya selama empat tahun penuh kerja keras, kreativitas, dan kolaborasi, telah menghantarkan banyak alumni untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dinamika dunia bisnis yang dihadirkan melalui konsep pembelajaran eksperiensial berbasis proyek menjadikan mahasiswa lebih tangguh dan antisipatif dalam menghadirkan konsep bisnis yang relevan dengan perilaku pasar. Pembelajaran berbasis kelompok juga melatih kepemimpinan, kemampuan negosiasi, serta manajemen konflik yang pasti ditemui dalam setiap proses pengambilan keputusan bisnis. &rdquo;Semakin berkembangnya zaman mendorong Program S1 Bisnis Prasetiya Mulya untuk memperlengkapi mahasiswa dengan disiplin ilmu yang futuristik namun tetap ramah budaya lokal, dengan menghadirkan mata kuliah Artificial Intelligence for Entrepreneurship dan Hatching Program untuk melatih inkubasi bisnis berorientasi teknologi dan digital,&rdquo; kata Wakil Direktur Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran Universitas Prasetiya Mulya M. Setiawan Kusmulyono. Isu sosial kekinian seperti ESG (environmental, social, and governance) juga diakomodasi dalam pembelajaran Kewirausahaan Sosial dan Community Development. Menurut Setiawan, hal ini perlu dilakukan agar mahasiswa Prasetiya Mulya dapat menghasilkan inovasi bisnis yang dinamis namun tetap peka terhadap isu keberlanjutan. &rdquo;Ekosistem bisnis yang suportif dengan potensi dukungan pendanaan dari alumni Prasetiya Mulya untuk menjadikan bisnis mahasiswa unggul dan berkelanjutan adalah salah satu keistimewaan Program S1 Bisnis Prasetiya Mulya,&rdquo; tambah M. Setiawan Kusmulyono. Setiawan juga menekankan bahwa kurikulum dinamis diterapkan untuk terus mendorong lahirnya ide-ide bisnis baru, menyusul kesuksesan Tuku, BLP Beauty, hingga Puyo. Para dosen praktisi lintas bidang turut melengkapi pengajaran konseptual dari dosen tetap, sehingga mahasiswa mendapat pembimbingan komprehensif dalam proyek bisnis mereka.

Wirausaha yang berdaya saing sangat diperlukan, bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga untuk memicu inovasi, kesempatan kerja

Butuh Banyak Wirausaha Tangguh untuk Menggerakkan Ekonomi Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/WhatsApp-Image-2025-04-02-at-183733-1-107169341.jpg" alt="Dua pemuda Indonesia Viko Gara dan Aril Aditian mendirikan perusahaan Nosuta di Fukuoka, Jepang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dua pemuda Indonesia Viko Gara dan Aril Aditian mendirikan perusahaan Nosuta di Fukuoka, Jepang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dua pemuda Indonesia Viko Gara dan Aril Aditian mendirikan perusahaan Nosuta di Fukuoka, Jepang. Melalui program Startup Visa yang difasilitasi Pemerintah Fukuoka, Nosuta dirancang untuk membantu mahasiswa kehutanan Indonesia meraih kesempatan kerja di industri kehutanan Jepang. Sebelum merintis Nosuta, Viko dan Aril aktif dalam venture building di Indonesia dan terlibat dalam pengembangan aplikasi e-money yang berhasil meraih lebih dari lima juta pengguna. &rdquo;Selama sepuluh tahun terakhir, kami mempelajari cara menemukan product-market-fit di berbagai industri, termasuk finansial, travel, hospitality, dan teknologi,&rdquo; ujar CEO dan Co-founder Nosuta Viko. &rdquo;Sekarang, melalui Nosuta, kami memadukan latar belakang pendidikan kehutanan kami dengan pengalaman venture building untuk menjawab tantangan di sektor kehutanan Jepang,&rdquo; imbuh dia. Data menunjukkan bahwa industri kehutanan Jepang saat ini membutuhkan sekitar 20.000 tenaga kerja terampil. Sementara itu, Indonesia meluluskan sekitar 9.000 sarjana kehutanan dan bidang terkait setiap tahun dan banyak di antaranya masih mencari pekerjaan. Melalui Nosuta, Viko dan Aril berupaya mempertemukan kebutuhan industri kehutanan Jepang dengan potensi talenta muda Indonesia. &rdquo;Kami yakin kolaborasi ini akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Perusahaan kehutanan Jepang dapat memperoleh talenta muda yang kompeten, sementara mahasiswa Indonesia mendapatkan peluang karier internasional dan pengalaman berharga,&rdquo; tutur Viko. Nosuta mengusung konsep Operator Universitas Virtual yang menyediakan kurikulum satu tahun bagi mahasiswa kehutanan tingkat akhir. Program ini diujicobakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan mendapat sambutan positif. Kurikulum tersebut mencakup pelatihan praktis tentang pengelolaan hutan di Jepang, intensive language training agar mahasiswa siap berkomunikasi dalam bahasa Jepang, serta akses langsung ke perusahaan kehutanan Jepang yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Program ini diintegrasikan dengan SKS akademik mahasiswa tanpa biaya tambahan, sehingga tidak menambah beban kuliah maupun masa studi. &rdquo;Sebagai institusi pendidikan, kami ingin mahasiswa kami tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga siap untuk memasuki dunia kerja internasional. Kerja sama dengan Nosuta memberikan jalur karier yang jelas dan relevan sesuai dengan slogan UMM sebagai Center for Future Work,&rdquo; kata Kepala Departemen Kehutanan UMM Galit Prakosa. Jumlah tenaga kerja kehutanan di Jepang pada 2022 tersisa sekitar 42 ribu orang, atau hanya sepertiga dibandingkan dengan era 1980-an. Sementara itu, kebutuhan pengelolaan hutan justru makin meningkat karena sekitar 64 persen hutan tanaman di negara tersebut telah berusia 50 tahun ke atas. Dengan kata lain, memasuki usia tebang. Melalui program Startup Visa dan dukungan Pemerintah Kota Fukuoka, Nosuta mendapat pendampingan dari tim Global Business Support di Fukuoka Growth Next. &rdquo;Nosuta adalah startup pertama yang menyoroti krisis tenaga kerja di sektor kehutanan Jepang. NOSUTA dan inisiatif Operator Universitas Virtual dapat menjadi solusi inovatif yang menghadirkan talenta baru dari Indonesia, dan kami memiliki harapan serta ekspektasi yang tinggi," tutur perwakilan Global Business Support Shun Ono.

Dua pemuda Indonesia mendirikan perusahaan Nosuta di Jepang, membantu mahasiswa kehutanan Indonesia meraih kesempatan kerja di Jepang

Nosuta, Startup yang Buka Peluang Talenta Muda Indonesia Masuk ke Industri Kehutanan Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/27/joiway-peduli-1603716540.jpg" alt="Kegiatan CSR Joiway Peduli ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat" width="100%">
<figcaption>Kegiatan CSR Joiway Peduli ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Merujuk pada data Badan Pusat Statistik Nasional (BPN), masyarakat pra-sejahtera di Indonesia mencapai angka 9 persen dari total rakyat Indonesia atau sekitar 26 juta jiwa. Berangkat dari situ, Joiway selaku perusahaan yang berada di sektor rokok elektrik&nbsp; memiliki itikad baik untuk membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Joiway lalu sepakat untuk mendirikan suatu program Corporate Social Responsibility (CSR) baru guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Joiway merancang program CSR yang rutin dilakukan setiap minggu bernama Joiway Peduli. Berawal dari kunjungan ke panti asuhan maupun panti sosial di awal 2021, Joiway terus memberikan kontribusi berupa donasi untuk masyarakat kecil di Indonesia. Melalui program tersebut, selama satu tahun, 100 lebih panti sosial dan masyarakat kecil di daerah Jabodetabek telah dibantu. Joiway berjanji akan terus berkontribusi dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat kecil di Indonesia. Lebih jauh dari itu, CEO Joiway Lay menyatakan bahwa kehadiran mereka di Indonesia juga untuk membuka lapangan kerja baru bagi lebih dari seribu orang. Dalam acara konferensi pers untuk pengenalan di Grand Orchardz Hotel, Kemayoran Jakarta, Lay mengatakan bahwa Indonesia merupakan Market terbesar bagi Joiway. Sehingga Indonesia menjadi negara pertama untuk pemasaran dan penjualan produk-produk Joiway. &rsquo;&rsquo;Sampai saat ini JOIWAY sudah menjalin kemitraan resmi dengan lebih dari 4.000 toko ritel rokok elektrik yang tersebar di seluruh Indonesia,&rsquo;&rsquo; terang dia. Dia menyatakan, penjualan mereka meningkat hingga 10 kali lipat dibanding saat mereka baru masuk pasar Indonesia tiga tahun lalu. Keberhasilan itu tidak lepas dari strategi pengembangan bisnis yang mereka lakukan, termasuk dalam inovasi produk, menjaga kepatuhan pada setiap peraturan yang berlaku, serta jangkauan promosi dan pemasaran yang luas. Dia juga menjelaskan sejumlah langkah pengembangan bisnis Joiway yang sudah dilakukan di Indonesia. Mereka mendefinisikan perusahaannya sebagai merek yang erat dengan inovasi, kegembiraan, dan personalisasi. &rsquo;&rsquo;Konsep ini melingkupi seluruh produk dan layanan kami, dengan tujuan untuk menyampaikan nilai-nilai unik Joiway kepada konsumen,&rsquo;&rsquo; jelasnya. &rsquo;&rsquo;Kami juga berpartisipasi dalam berbagai pameran industri rokok elektronik di Indonesia, baik yang berskala besar maupun kecil,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik Nasional (BPN), masyarakat pra-sejahtera di Indonesia mencapai angka 9 persen dari total rakyat

Joiway Lakukan CSR di Jabodetabek dan Buka Kesempatan Kerja untuk Seribu Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/WhatsApp-Image-2023-09-01-at-103421-11705616.jpeg" alt="Para pekerja penyandang disabilitas di salah satu kantor BUMN di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Para pekerja penyandang disabilitas di salah satu kantor BUMN di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kesataraan bagi pekerja penyandang disabilitas masih menjadi isu yang bergulir di lingkungan kerja. Hingga kini sejumlah perusahaan dan BUMN berupaya memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk bisa bekerja. Namun, dalam lingkungan kerja, karyawan penyandang disabilitas belum mendapat kesetaraan yang optimal. Hal itu diungkap Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia. Menurut dia, menerapkan prinsip-prinsip inklusi disabilitas dalam lingkungan kerja, organisasi dapat membangun reputasi yang baik sebagai tempat kerja yang ramah terhadap semua individu. Hal itu tidak hanya bermanfaat bagi individu dengan disabilitas, tetapi juga bagi perusahaan secara keseluruhan. "Karena, akan memicu peningkatan kepuasan, produktivitas, dan reputasi Perusahaan,&rdquo; ujar Angkie dalam keterangan persnya, Jumat (1/9). Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menyatakan bahwa 16,5 juta penyandang disabilitas telah memasuki usia produktif untuk bekerja. Kenyataannya, hanya 7,6 juta orang yang bekerja. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 31 Desember 2022 pada Sistem Ketenagakerjaan (SISNAKER) menyebutkan bahwa baru 1,73 persen atau 969 perusahaan di seluruh Indonesia yang merekrut tenaga kerja disabilitas. Lalu, hanya 0,02 persen atau 3.433 orang tenaga kerja disabilitas yang terserap dari potensi penduduk usia kerja oleh perusahaan. Padahal, mempekerjakan penyandang disabilitas sudah diperintahkan dalam Undang-Undang nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian regulasi itu ditegaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Peraturan menteri itu mengatur posisi dan peran unit layanan disabilitas. Hal itu sangat menunjang gairah penyedia lapangan kerja untuk merekrut dan mempekerjakan penyandang disabilitas. Angkie berharap ada pemahaman dan penerimaan yang lebih besar terhadap pekerja penyandang disabilitas di perusahaan. Penyetaraan terhadap pekerja penyandang disabilitas pada akhirnya dapat menciptakan ekosistem kerja yang lebih inklusif. "Seluruh individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarya dan berdaya di lingkungan kerja," tandasnya.

Kesataraan bagi pekerja penyandang disabilitas masih menjadi isu yang bergulir di lingkungan kerja. Hingga kini sejumlah perusahaan dan BUMN

Pekerja Penyandang Disabilitas Harus Mendapat Kesetaraan di Lingkungan Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230117_125947_11.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dalam kegiatan seminar nasional Peluang kerja milenial di daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Palangka Raya, Selasa, (17/1). Muhammad Arif Hidayat/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dalam kegiatan seminar nasional Peluang kerja milenial di daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Palangka Raya, Selasa, (17/1). Muhammad Arif Hidayat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menciptakan banyak kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Baik pada sektor formal maupun non-formal.  ”IKN akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya bagi Kalimantan Timur maupun daerah penyangga, seperti halnya Kalimantan Tengah. Efek berantai luar biasa, termasuk di bidang ketenagakerjaan,” kata Afriansyah Noor sdeperti dilansir dari Antara.  Wamenaker menjabarkan kesempatan kerja baru yang akan tersedia sebagai dampak dari IKN di antaranya pada bidang pembangunan yakni infrastruktur dasar seperti pengerjaan jalan, bendungan, hingga bangunan. Kemudian meliputi bidang lain, seperti properti berupa pembangunan perumahan, bidang transportasi berbasis energi listrik atau ramah lingkungan, bidang perhotelan atau hiburan seperti kafe, destinasi wisata, serta lainnya.  Hal itu dia sampaikan dalam kegiatan seminar nasional Peluang Kerja Milenial pada Daerah Penyangga IKN Nusantara bersama para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.  Afriansyah Noor menjelaskan, pengembangan yang dilakukan pemerintah ke depannya tentu berdasar peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Kalimantan yang berorientasi teknologi tinggi dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan akan ikut bertransformasi di masa perkembangan teknologi Industri 4.0, sehingga akan banyak pekerjaan tumbuh maupun hilang yang disebabkan perkembangan teknologi.  ”Kemahiran dalam dunia digital menjadi penting untuk dapat bekerja di smart city (kota pintar) di IKN,” terang Afriansyah Noor.  Dia menambahkan, kesiapan angkatan kerja Indonesia untuk menyongsong visi IKN sebagai kota dunia untuk semua tentu belum memadai. Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah yakni sekitar 68,63 persen atau 143,72 juta orang.  ”Dari jumlah tersebut yang bekerja secara penuh, atau lebih dari 35 jam per minggu sekitar 92,63 juta orang dan masih ada sekitar 42,67 juta orang yang hanya bekerja di bawah 35 jam. Ini menunjukkan pemborosan sumber daya sehingga diperlukan solusi tepat,” tutur Wamenaker Afriansyah Noor.  Melihat banyaknya tantangan di sektor ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) lanjut dia, telah menyiapkan berbagai macam program pembangunan SDM. Kemenaker telah menyusun inovasi yang terdiri atas sembilan lompatan arah kebijakan ke depan, bertujuan memperbaiki kondisi dan ekosistem ketenagakerjaan secara menyeluruh.  ”Sembilan Lompatan Kemenaker ini terdiri atas transformasi BLK, hubungan dan kecocokan ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan, ekosistem digital SIAPKerja, hingga reformasi birokrasi,” papar Afriansyah Noor.

Wamenaker Sebut IKN Ciptakan Banyak Kesempatan Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Ketenagakerjaan-Ida-Fauziyah-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/menaker/">Menaker</a>) <a href="https://www.jawapos.com/tag/ida-fauziyah/">Ida Fauziyah</a> mengatakan bahwa guna meningkatkan pemberdayaan penduduk usia produktif, Pemerintah Indonesia melakukan perluasan terhadap kesempatan kerja bagi tenaga profesional yang bekerja di Republik Korea Selatan.  "Rencana perluasan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kesempatan-kerja/">kesempatan kerja</a> sektor formal tenaga profesional di Republik Korea merupakan usaha pemerintah dalam menekan angka pengangguran serta untuk meningkatkan pemberdayaan angkatan kerja yang produktif," kata dia dikutip, Jumat (25/3).  Ida menjelaskan, pada bulan Mei 2021, Kemnaker dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea telah menandatangani MoU tentang kerja sama bidang <a href="https://www.jawapos.com/tag/hubungan-kerja/">hubungan kerja</a> dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal ikan berbendera Korea.  "MoU ini merupakan kerja sama dalam skema G2G di bidang penempatan dan pelindungan awak kapal perikanan Indonesia di Republik Korea di bawah Foreign Seafearer System," ucapnya.  Adapun, pihaknya saat ini sedang mengembangkan aplikasi pelayanan penempatan ke luar negeri secara online, khususnya bagi negara yang telah memiliki kerjasama dengan Indonesia.  "Nantinya, mekanisme pelayanan ini akan disesuaikan berdasarkan business process yang telah disepakati oleh kedua negara, sehingga pendataan lebih akurat dan akuntabel dapat mempermudah monitoring dan pengawasan PMI," ungkapnya.  Ia berharap, pembukaan kesempatan kerja di Republik Korea ini dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia, meningkatkan pertukaran keterampilan dan pengetahuan antar kedua negara.  "Ini dapat menjadi masukan yang baik bagi <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerintah-indonesia/">Pemerintah Indonesia</a> dalam penjajagan penempatan dan pelindungan pekerja profesional Indonesia di Republik Korea," pungkas dia.

Menaker Sebut Indonesia Perluas Lapangan Kerja Dengan Korea Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/INDUSTRI-SEPATU2.jpg" alt="POTENSI BESAR: Karyawati pabrik alas kaki di Sidoarjo memproduksi sepatu. Industri alas kaki merupakan sektor manufaktur andalan untuk menopang ekspor (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>POTENSI BESAR: Karyawati pabrik alas kaki di Sidoarjo memproduksi sepatu. Industri alas kaki merupakan sektor manufaktur andalan untuk menopang ekspor (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menyebutkan, dampak Covid-19 membuat para wanita sulit mendapatkan pekerjaan. Salah satu penyebabnya adalah tingkat pendidikan.  "Gender impact kenapa wanita sulit untuk memperoleh pekerjaan, itu ada hubungannya dengan edukasi, banyak dari wanita itu mereka tingkat pendidikaknnya itu rendah sehingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu berkurang," jelasnya dalam diskusi online, Kamis (11/6).  Meskipun tidak semuanya, kata dia, hal itu pun membuat mereka yang pendidikannya rendah bekerja di sektor informal. Mulai dari pelayanan pijat online hingga salon.  "Jadi itu yang pekerjaan-pekerjaan di mana pada saat pandemi itu sangat rentan, karena ada kontak fisik, padahal kita harus physical distancing, itu yang membuat berkurang kesempatan kerja," tambahnya.  Adapun, terkait dampak, dirinya menyebutkan bahwa hal tersebut akan berlangsung lama apabila penyebaran Covid-19 masih ada di Indonesia.  Dirinya pun berharap pemerintah lebih memperhatikan lagi terkait permasalahan tersebut, di mana memasuki bulan keempat ini, penyebaran Covid-19 masih berfluktuasi. Jika hal ini terus terjadi, maka kesempatan wanita untuk mendapat pekerjaan pun akan semakin menipis.  "Mau tidak mau butuh, negara sebagai penyedia pelayanan publik harus hadir, sehingga masyaraat itu tunduk sehingga masyarakat itu ikut aturan, disuruh lockdown, kalau perutnya (masyarakat) lapar ya mana mau," tutur dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-SawoBNFE38  https://www.youtube.com/watch?v=2jfjBpXjL40  https://www.youtube.com/watch?v=ofqLLH0UGPc

Pendidikan Jadi Masalah Wanita Dapat Kesempatan Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/adhi-karya-buka-banyak-lowongan-kerja-lulusan-teknik-silahkan-merapat_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja konstruksi tengah menggarap pembangunan jembatan layang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja konstruksi tengah menggarap pembangunan jembatan layang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan Konstruksi pelat merah PT Adhi Karya (Persero) Tbk membuka kesempatan kepada tenaga muda untuk mengabdi sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para fresh graduate dipersilahkan untuk daftar hingga 30 Desember 2018 mendatang. Dikutip dari laman resminya, Adhi membuka lowongan untuk S1 jurusan Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Planologi, Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, Teknik Informatika, K-3,&nbsp; Perpajakan, Akuntansi, Teknik Mesin, Desain Grafis, Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Adapun, berkas lamaran yang harus diisi diantaranya Curriculum Vitae disertai Foto, Scan Ijazah dan Transkrip Nilai legalisir serta Scan KTP. Adhi mencamtumkan bahwa IPK minimal yang dipatok adalah sebesar 3,00 (skala 4,00) dengan usia maksimal 30 tahun per 31 Des 2018. Jika memenuhi kualifikasi, pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional Adhi. Sementara itu, Adhi juga membuka lowongan bagi para post graduate atau magister S-2 dari berbagai jurusan. Diantaranya Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Project Management, Teknik Informatika, K-3, Akuntansi, Manajemen SDM, Manajemen Keuangan, Manajemen Bisnis, Manajemen Stategic, Manajemen Mutu, dan Psikologi dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan kategori S-1. Namun, hanya pelamar yang memenuhi persyaratan terbaik lah yang akan dipanggil untuk mengikuti proses rekruitmen dan seleksi. Tentunya selama proses tersebut pelamar tidak dipungut biaya sama sekali. Selamat mencoba!

Adhi Karya Buka Banyak Lowongan Kerja, Lulusan Teknik Silahkan Merapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/sri-mulyani-dana-desa-difokuskan-untuk-menciptakan-kesempatan-kerja_m_179491.jpeg" alt="Menkeu Sri Mulyani saat memberikan orasi ilmiah di Universitas Brawijaya, Jumat (5/1)." width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani saat memberikan orasi ilmiah di Universitas Brawijaya, Jumat (5/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada tahun 2018 ini, Kementerian Keuangan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 60 triliun untuk dana desa. Dana tersebut nantinya akan difokuskan untuk bisa menciptakan kesempatan kerja dan juga income dari pendapatan masyarakat yang tidak mampu di desa. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri rapat terbuka senat dan orasi ilmiah di Universitas Brawijaya, Jumat (5/1). Sri Mulyani menyampaikan, nantinya difokuskan bagaimana agar dana desa yang ditambah dengan dana-dana dari kementerian lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan kementerian lainnya bisa mengangkat kehidupan masyarakat desa. "Jadi fokusnya bagaimana, tidak hanya dana desa ditambah dengan dana-dana dari kementerian lembaga, agar dana desa tersebut bisa mengangkat tingkat kehidupan masyarakat desa," paparnya.&nbsp; Dia mengungkapkan, evaluasi tentu sangat berguna untuk dilakukan. Sehingga nantinya dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan mandat Undang-undang. "Saat ini telah menemukan suatu sistem yang betul-betul bisa bermanfaat. Sehingga setiap anggaran yang ditambahkan di desa akan memberikan manfaat sebesar-besarnya dan mengurangi penyelewengan dalam bentuk tata kelola," beber dia.&nbsp; Sri Mulyani mengungkapkan, saat ini besaran dana desa memang belum ditambah. "Saat itu UU (mengenai dana desa) sudah dibahas bersama dewan dan pemerintah untuk bersama lakukan evaluasi, juga memperkuat kesiapan dari desa dalam melaksanakan dana desa. Saat ini masih sebesar Rp 60 triliun," jelasnya.&nbsp; Sri Mulyani menerangkan, anggaran tersebut akan dialokasikan berdasarkan formulanya. Untuk desa yang miskin akan mendapatkan dana jauh lebih besar, bahkan bisa sampai Rp 3,5 miliar. Sedangkan desa yang relatif maju, akan mendapat di kisaran Rp 800 juta sampai Rp 900 juta. "Kemudian akan lihat, kalau tata kelola dan sistemnya baik tentu akan tingkatkan secara bertahap," lanjutnya. Selain dana desa, lanjut dia, untuk masyarakat miskin juga bisa mendapat bantuan rastra (beras sejahtera), program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). "Semua ditujukan kepada masyarakat terutama yang tertinggal," tandasnya. Pada kesempatan itu, Sri Mulyani yang hadir dengan mengenakan toga juga sempat memaparkan beberapa capaian perekonomian Indonesia pada tahun 2017 lalu. Bahkan, dirinya juga sempat memuji capaian dua kantor Direktorat Jenderal yang ada di Malang, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim II karena telah mencapai penerimaan diatas 100 persen.&nbsp; &nbsp;

Sri Mulyani: Dana Desa Difokuskan untuk Menciptakan Kesempatan Kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kesempatan kerja

Berita Terkini