<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/hDeOnfN60caDLrj5C6eqdpgCUaZWqjL3CkYFC7kq-1-3240684851.jpg" alt="Menjelang libur panjang Nataru 2025/2026, PT KAI melakukan berbagai persiapan, terutama di tiga aspek, yakni keselamatan, keandalan operasi, dan layanan. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menjelang libur panjang Nataru 2025/2026, PT KAI melakukan berbagai persiapan, terutama di tiga aspek, yakni keselamatan, keandalan operasi, dan layanan. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) identik dengan momen berkumpul bersama keluarga maupun sahabat. Tak sedikit yang bepergian ke suatu tempat menggunakan transportasi publik.&nbsp; Tak heran setiap libur panjang tiba, termasuk saat momen Natal dan Tahun Baru, terjadi lonjakan penumpang transportasi publik, termasuk kereta api. Pada masa angkutan Nataru 2024/2025, tercatat ada 3.717.260 penumpang yang menggunakan layanan kereta api, naik 5 persen dari tahun sebelumnya.&nbsp; Oleh karena itu, berbagai persiapan dilakukan oleh PT KAI untuk menghadapi lonjakan serupa di masa angkutan Nataru 2025/2026 mendatang. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebut ada 3 aspek yang menjadi perhatian pihaknya.&nbsp; "Yang pertama adalah aspek keselamatan dan keamanan bagi penumpang, bagi awak, dan tentunya bagi lingkungan yang dilewati," tutur Bobby dalam konferensi pers di Stasiun Surabaya Gubeng, Rabu (3/12). Kemudian aspek keandalan operasi. PT KAI terus berupaya untuk mengoptimalkan perjalanan KA. Meskipun dengan traffic yang padat, KAI wajib menjaga keandalan operasional layanan yang berjalan.&nbsp; "Yang ketiga adalah bagaimana kita melayani pelanggan-pelanggan kita ini dengan hal yang sangat prima sekali dan sangat memberikan tingkat kenyamanan tinggi buat pelanggan kita," jelasnya.&nbsp; Guna menjaga tiga aspek tersebut, PT KAI melakukan persiapan infrastruktur, seperti rel sepanjang 84 kilometer telah diganti dan ditingkatkan kemampuannya menggunakan R54.&nbsp; "Lalu ada 150 wesel yang kita ganti. Ballast yang kita tambah untuk kestabilan dari rel itu sendiri dan tentunya keprimaan dari sarana atau lokomotif dan kereta yang kita akan gunakan untuk masa Nataru ini," terang Bobby.&nbsp; Sebagai informasi PT KAI telah mengumumkan masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) akan berlangsung selama 18 hari, mulai Kamis, 18 Desember 2025 dan berakhir pada Minggu, 4 Januari 2026.&nbsp; Selama libur panjang Nataru, PT KAI menyediakan 5 juta kursi atau tiket, dengan rincian 1,5 juta untuk kelas ekonomi dan 3,5 juta untuk kelas non ekonomi. Untuk kelas ekonomi, beberapa KA mendapat diskon 30 persen.&nbsp;

PT KAI mempersiapkan infrastruktur dan layanan untuk menghadapi lonjakan penumpang Nataru 2025/2026, dengan menyediakan 5 juta kursi.

3 Fokus KAI Jelang Libur Nataru 2025/2026: Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/zCz2dWAYzYdRio0pvpR4F6jJXTxcfz7n9vEtaH0U-1-1590736403.jpg" alt="Widya Anggraeni (dua dari kanan) dan Farah Aqmarinah (kanan), korban insiden pelemparan batu KA Sancaka tiba di Stasiun Surabaya Gubeng. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Widya Anggraeni (dua dari kanan) dan Farah Aqmarinah (kanan), korban insiden pelemparan batu KA Sancaka tiba di Stasiun Surabaya Gubeng. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Insiden pelemparan batu dari orang tak dikenal pada KA Sancaka relasi Yogyakarta - Surabaya Gubeng, yang terjadi pada Minggu (6/7) sekitar pukul 22.25 WIB, sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Momen menegangkan ini pertama kali dibagikan oleh Widya Anggraeni yang menjadi korban pelemparan. Melalui akun Instagramnya @widya_anggraini_awaw, ia membagikan video detik-detik insiden pelemparan. Saat kejadian, Widya duduk di gerbong eksekutif 2, kursi 4D, tepat di sisi jendela sebelah kiri. Ia sedang membaca buku dan mengenakan headset di kepalanya. Widya merekam aktivitasnya itu lewat kamera ponselnya. &ldquo;Naik kereta malam dari Jogja-Surabaya, semua tenang, sampai tiba-tiba&hellip; BRAK! kaca gerbong dilempar batu dari luar,&rdquo; tulis Widya dalam caption unggahan tersebut. Terlihat serpihan kaca berserakan, bagian muka dan leher Widya juga berdarah.&nbsp; Menanggapi insiden tersebut, Manager Humas PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya, Luqman Arif menegaskan pihaknya memberikan perhatian penuh dan pendampingan menyeluruh kepada penumpang KA Sancaka yang menjadi korban.&nbsp; "Insiden ini terjadi saat kereta melintas di antara Stasiun Klaten dan Stasiun Srowot, kemudian mengenai dua penumpang, yaitu atas nama Widya Anggraeni dan Farah Aqmarinah," ujar Luqman di Surabaya, Selasa (8/7). Didampingi petugas KAI, kedua korban sempat turun di Stasiun Solo Balapan untuk mendapat perawatan di rumah sakit terdekat. Kini, Widya dan Farah telah tiba di Stasiun Surabaya Gubeng dan kembali ke rumahnya di Sidoarjo. Sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan dan kenyamanan pelanggan, KAI Daop 8 Surabaya memberikan pendampingan lanjutan, berupa fasilitas pengobatan tambahan di RS Mata Undaan, Surabaya.&nbsp; &ldquo;KAI sangat prihatin atas kejadian ini. Fokus utama kami adalah keselamatan dan pemulihan korban. Kami pastikan mereka mendapat penanganan medis serta pendampingan dari tim selama pemulihan," imbuhnya. KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api, serta melaporkan setiap tindakan mencurigakan yang dapat mengancam keselamatan.&nbsp; "KAI mengecam keras tindakan vandalisme semacam ini. Tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Ini pelanggaran serius yang dapat berdampak fatal," tukas Luqman.

Insiden pelemparan batu di KA Sancaka Yogyakarta-Surabaya, penumpang terluka, KAI berikan pendampingan medis.

Dampingi Korban hingga Sembuh, KAI Kecam Aksi Lempar Batu ke KA Sancaka: Membahayakan Keselamatan Penumpang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/KaIzgILUxUGNL3gDNnJ8v0UzLNl5321UAk4xiHVK-3701398243.jpg" alt="Daftar nama penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, yang tenggelam di Selat Bali. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Daftar nama penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, yang tenggelam di Selat Bali. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya, di Selat Bali, pada Rabu (2/7). Ia mendorong Pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola transportasi laut, terutama dalam aspek keselamatan penumpang. "Kami pimpinan DPR dan anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita atas tragedi atau musibah yang terjadi atas korban Kapal Tunu di Selat Bali yang saat ini masih dalam proses pencarian," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7). Puan menekankan pentingnya tata kelola transportasi laut yang berorientasi pada keselamatan. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh. "Kami berharap kepada seluruh stakeholder terkait transportasi untuk bisa tetap memperbaiki tata kelola transportasi yang ada, sehingga keselamatan dari seluruh awak dan penumpang bisa dijamin. Jangan sampai terjadi lagi musibah seperti ini," tegasnya. Lebih jauh, Puan juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko terhadap cuaca ekstrem yang belakangan sering terjadi di wilayah Indonesia. Menurutnya, faktor cuaca tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan. "Memang situasi atau cuaca banyak menjadi salah satu hal, namun mitigasi dan antisipasi seperti ini harus dilakukan," tegas Puan. Diketahui, KMP Tunu Pratama Jaya milik operator swasta tenggelam saat berlayar dari Ketapang ke Gilimanuk, Rabu malam (2/7). Kapal tersebut mengangkut 65 orang, terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru kapal, serta membawa 22 unit kendaraan.&nbsp; Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 31 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara empat orang ditemukan meninggal dunia. &nbsp;

Ketua DPR RI Puan Maharani desak pemerintah perbaiki tata kelola transportasi laut untuk keselamatan penumpang.

Prihatin Insiden Kapal Tenggelam di Selat Bali, DPR Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Transportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/permenhub-dicabut-pengamat-keselamatan-angkutan-online-dalam-bahaya_m_152745.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Mahamah Agung (MA) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satu poinnya adalah mengenai tidak adanya pengujian kendaraan bermotor secara berkala, atau uji KIR. Pengamat Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Aza Tigor Nainggolan mengatakan, dicabutnya 14 pasal yang salah satunya mengenai uji KIR akan merugikan konsumen taksi berbasis aplikasi atau online. Karena, ungkap dia, keselamatan konsumen tidak menjadi faktor penting. "Kemudian uji KIR dibatalkan, itu kan kelaikan kendaraan yang menyangkut keselamatan pengguna," ujar Tigor kepada JawaPos.com, Rabu (23/8). Tigor juga mempertanyakan alasan MA menghapus pasal 35 ayat 9 huruf a angka 2 dan ayat 10 huruf a angka 3, yang mengatur tentang uji KIR. Pasalnya, adanya uji kendaraan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin keselamatan bagi konsumen taksi online. "Uji KIR ini salah satu komponen untuk kendaraan yang digunakan laik jalan oleh pemerintah. Kalau uji KIR ditiadakan bisa menjadi tidak terkontrol," pungkasnya. Sebagai informasi, berikut ini, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26/2017 yang diperintahkan oleh MA untuk dicabut, antara lain: 1. Pasal 5 ayat 1 huruf e yaitu soal tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi. 2. Pasal 19 ayat 2 huruf f dan ayat 3 huruf e masing-masing berbunyi penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah dilakukan analisa. Kemudian ayat 3 huruf e berbunyi dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan. 3. Pasal 20 antara lain pelayanan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pasal 19 merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam perkotaan. Selain itu, wilayah operasi angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan mempertimbangkan penetapan klasifikasi kawasan perkotaan, perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus, perkembangan daerah kota atau perkotaan, dan tersedianya prasarana jalan yang memadai. Selain itu ayat 3 menyebutkan wilayah operasi angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala badan untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui lebih dari satu provinsi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Gubernur untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi. 4. Pasal 21 yang berisi enam ayat antara lain berisi soal angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan jasa angkutan orang dengan tujuan tertentu dan adanya potensi bangkitan perjalanan. Ayat 2 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur sesuai dengan kewenangan menetapkan rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu untuk jangka waktu lima tahun. Ayat 3 berisi rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai dasar dalam pembinaan. Pasal 21 ayat 4 berisi rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diumumkan kepada masyarakat, ayat 5 yaitu kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan evaluasi secara berkala setiap satu tahun. 5. Pasal 27 huruf a berisi perusahaan angkutan umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu memiliki paling sedikit lima kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. 6. Pasal 30 huruf b berisit perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dapat mengembangkan usaia di kota/kabupaten lain dengan memenuhi syarat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili cabang tersebut. 7. Pasal 35 ayat 9 huruf a angka 2 yaitu pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dengan melampirkan dokumen untuk salinan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor. Kemudian ayat 10 huruf a angka 3 berisi setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan dengan melampirkan dokumen salinan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor. 8. Pasal 36 ayat 4 huruf c berisi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat dua antara lain salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan. 9. Pasal 37 ayat 4 huruf c berisi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan. 10. Pasal 38 ayat 9 huruf a angka 2 berisi pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dengan melampirkan dokumen untuk salinan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor. Kemudian ayat 10 huruf a angka 2 berisi setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9, pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan dengan melampirkan dokumen salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Lalu ayat 10 huruf a angka 3 berisi salinan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor. 11. Pasal 43 ayat 3 huruf b angka 1 sub b berisi penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sebagaimana dimaksud pada ayat dua huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tahapan yaitu huruf b angka 1 sub b yaitu setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan dengan melampirkan dokumen salinan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor. 12. Pasal 44 ayat 10 huruf a angka 2 berisi pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dengan melampirkan dokumen untuk salinan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor. Kemudian ayat 11 huruf a angka 2 berisi setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9, pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaran angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek dengan melampirkan dokumen salinan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor. 13. Pasal 51 ayat 3 berisi larangan bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat dua antara lain menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif i bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan, merekrut pengemudi, memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan, dan memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin penyelenggaran angkutan orang tidak dalam trayek. 14. Pasal 66 ayat 4 berisi sebelum masa peralihan surat tanda nomor kendaraan bermotor menjadi atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilampirkan dengan perjanjian yang membuat kesediaan surat tanda nomor kendaraan bermotor menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.

Permenhub Dicabut, Pengamat: Keselamatan Angkutan Online Dalam Bahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kcj-berlakukan-garis-batas-antre-untuk-penumpang-krl_m_149367.jpeg" alt="Garis kuning di stasiun kereta api" width="100%">
<figcaption>Garis kuning di stasiun kereta api</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) sering kali membahayakan dirinya demi beradu cepat menaiki kereta. Akibatnya, selalu terjadi aksi saling dorong antara penumpang yang akan turun dan yang akan naik tersebut. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) pun mengambil langkah-langkah preventif. Seperti di Stasiun Juanda, kini terdapat gambar garis dan panah baru pada peronnya. Garis itu dinamakan 'garis batas antre' untuk penumpang KRL. VP Komunikasi PT KCJ Eva Chairunnisa mengatakan, fungsi dari garis tersebut adalah untuk mengarahkan penumpang agar menunggu kereta secara tertib. "Untuk mengedukasi dan mengatur penumpang agar flow penumpang naik turun penumpang dapat lancar. Garis tersebut namanya garis batas antre," ujarnya melalui keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Senin (7/8). Selama ini, penumpang selalu berebut untuk naik ke dalam kereta, akibatnya penumpang yang akan turun mengalami kesulitan. Maka garis batas antre tersebut dibuat untuk memperlancar arus turun-naik penumpang. "Jadi penumpang yang mau naik KRL antri pada batas tersebut sehingga orang yang mau turun flownya tidak terhalangi dan mempercepat proses naik turun penumpang," tulis Eva. Kemudian, lanjut Eva, garis yang baru diberlakukan di Stasiun Juanda dan Jakarta Kota pasa hari ini tersebut bertujuan untuk keselamatan penumpang. Serta memperkecil resiko-resiko bahaya, seperti penumpang terjatuh atau terdorong. "Ya kami harapkan untuk kenyamanan bersama, penumpang dapat mengikuti ketentuan yang ada terkait batas antre tersebut," harapnya. Sementara ini, garis tersebut masih dalam tahap uji coba. Selanjutnya akan diproses untuk seluruh stasiun Jabodetabek. "Stasiun lain sedang proses. Bertahap dipenuhi semua," kata Eva.

KCJ Berlakukan Garis Batas Antre Untuk Penumpang KRL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bus-bontang-samarinda-memprihatinkan-ancam-keselamatan-penumpang_m_137427.jpeg" alt="Jajaran Komisi III DPRD Bontang saat melihat kondisi bus jurusan Bontang-Samarinda." width="100%">
<figcaption>Jajaran Komisi III DPRD Bontang saat melihat kondisi bus jurusan Bontang-Samarinda.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi bus penumpang rute Bontang-Samarinda dan sebaliknya banyak yang tak memadai. Sebagian besar bus sudah mulai berkarat. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bagi penumpang. Pasalnya, beberapa waktu lalu ada laporan terdapat bus yang bannya terlepas ketika sedang melaju. Senin (12/6), legislator memantau Terminal Bontang. Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam HS menuturkan, bus-bus tersebut sudah sepantasnya diremajakan, baik yang berasal dari Bontang ataupun luar. &ldquo;Jangan sampai ada korban. Ini menyangkut keselamatan penumpang,&rdquo; katanya.&nbsp; Kondisi itu bukannya tidak diketahui oleh para sopir. Namun, mereka berkilah tidak bisa melakukan peremajaan, karena aturan dari Dinas Perhubungan Kaltim hanya armada keluaran 2014 yang bisa diremajakan.&nbsp;&ldquo;Sementara bus-bus yang ada sekarang keluaran tahun 1990 sampai 2000-an,&rdquo; kata Saving, sopir bus. Mendengar jawaban tersebut, Wakil Ketua DPRD Bontang Faisal bersikukuh bus tetap harus diperbaiki. Menurut dia, jika memang tidak bisa diremajakan harus diganti. &ldquo;Peraturan itu dikeluarkan untuk melindungi keselamatan penumpang. Jadi, jangan menyalahkan peraturan itu,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Bontang Sukardi mengungkapkan, selain kendaraan, jajarannya juga akan memeriksa kesehatan para sopir. Itu dilakukan untuk mengantisipasi arus mudik.&nbsp; &ldquo;Kami periksa apakah siap jalan atau tidak. Termasuk kadar alkohol dalam darahnya,&rdquo; terangnya. (edw/ica/k8/fab/JPG)

Bus Bontang-Samarinda Memprihatinkan, Ancam Keselamatan Penumpang