<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/HUBLA-2844943450.jpg" alt="Ditjen Hubla bekerja sama dengan stakeholder tingkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ditjen Hubla bekerja sama dengan stakeholder tingkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkuat integritas dan keamanan di sektor maritim Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan Kick off Meeting Operasi Sinergi Bersama yang diselenggarakan pada Senin (15/7), di Batam. Kolaborasi tersebut merupakan upaya penegakan kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan Automatic Identification System (AIS), serta penanganan pelanggaran kepabeanan dan isu-isu terkait lainnya. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi menjelaskan bahwa AIS merupakan sistem penting yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. "AIS membantu dalam melacak pergerakan kapal secara real-time, mengurangi risiko tabrakan, dan memudahkan identifikasi kapal dalam situasi darurat," ujar Capt. Antoni. Menurutnya, kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan AIS menjadi sangat krusial. Untuk itu, dengan sinergi yang kuat antara semua stakeholder, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan ini dan memastikan operasional kapal berjalan dengan aman dan efisien. Kolaborasi ini merupakan implementasi dan komitmen antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kejaksaan, maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim. "Saya berharap, dengan adanya kerjasama ini, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberantas praktek-praktek yang merugikan negara dan masyarakat, " tegas Capt. Antoni. Kegiatan ditutup dengan melakukan tinjauan ke Vessel Traffic Services (VTS) Batam untuk melihat sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta kunjungan ke Dermaga 99 di Pelabuhan Bintang Persada.

Sinergi yang kuat semua stakeholder, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan operasional kapal berjalan aman dan efisien.

Ditjen Hubla Gadeng Stakeholder Tingkatkan Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Maritim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/gelombang.jpg" alt="Ilustrasi gelombang di Pantai Kemiren, Kabupaten Cilacap. Sumarwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gelombang di Pantai Kemiren, Kabupaten Cilacap. Sumarwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pihak terkait dengan kondisi kelautan khususnya nelayan untuk memperhatikan risiko tinggi gelombang laut demi terciptanya keselamatan pelayaran.  ”Ini penting dilakukan nelayan sebelum berangkat melaut untuk menangkap ikan, apalagi gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di perairan selatan Jawa,” kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi (Stamet) Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo seperti dilansir dari Antara, Jumat (14/10).  Dia mengatakan hal itu terkait dengan kejadian kapal nelayan asal Cilacap yang terbalik di perairan selatan Kabupaten Kebumen, Jateng, pada Kamis (13/10), pukul 22.00 WIB. Kapal itu terbalik setelah terhempas gelombang.  Menurut dia, pihaknya setiap kali mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi selalu mencantumkan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran. Dalam hal ini, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter berisiko terhadap perahu nelayan, kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter berisiko terhadap tongkang.  ”Selanjutnya, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter berisiko kapal feri, serta kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter berisiko terhadap kapal ukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar,” ujar Teguh Wardoyo.  Terkait dengan kejadian yang menimpa kapal nelayan asal Cilacap di perairan selatan Kebumen, Teguh menduga, hal itu karena gelombang yang tingginya berkisar 2,5-4 meter. ”Sebelumnya, kami telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku mulai tanggal 13 Oktober, pukul 07.00 WIB, hingga 14 Oktober, pukul 07.00 WIB, dan akan diperbarui jika ada perkembangan lebih lanjut,” jelas Teguh Wardoyo.  Dia mengatakan, dalam peringatan dini tersebut, tinggi gelombang 2,5-4 meter yang masuk kategori tinggi berpotensi terjadi di perairan selatan Sukabumi, perairan selatan Cianjur, perairan selatan Garut, perairan selatan Tasikmalaya, perairan selatan Pangandaran, perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, perairan selatan Purworejo, dan perairan selatan Jogjakarta.  Selain itu, tinggi gelombang 2,5-4 meter juga berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Sukabumi, Samudra Hindia selatan Cianjur, Samudra Hindia selatan Garut, Samudra Hindia selatan Tasikmalaya, Samudra Hindia selatan Pangandaran, Samudra Hindia selatan Cilacap, Samudra Hindia selatan Kebumen, Samudra Hindia selatan Purworejo, dan Samudra Hindia selatan Jogjakarta.  ”Gelombang tinggi tersebut dipengaruhi pola angin di wilayah selatan Indonesia bagian selatan yang dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5-20 knot,” papar Teguh.  Sebelumnya, Kapal Motor (KM) Taulada berkapasitas 13 gross tonage (GT) yang diketahui berangkat dari Dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap pada Sabtu (8/10), pukul 05.00 WIB, menuju perairan selatan Kebumen untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Pada Kamis (13/10), pukul 22.00 WIB, kapal yang membawa enam orang ABK itu terbalik setelah terhempas gelombang di perairan Mirit, Kabupaten Kebumen.  Keenam ABK terdiri atas Dasino selaku tekong atau nakhoda, Yosef, Peang, Brosot, Safi'I, dan Purwanto. Tim SAR gabungan yang dikoordinasi Basarnas Cilacap berhasil mengevakuasi keenam ABK tersebut dalam kondisi selamat pada Jumat (14/10) pagi.

BMKG Ingatkan Risiko Tinggi Gelombang Demi Keselamatan Pelayaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KAPAL.jpg" alt="Ilustrasi kapal melintas di perairan Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal melintas di perairan Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub terus mengoptimalkan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran lewat kolaborasi dan sinergitas jajarannya yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.  Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menyatakan koordinasi, konsolidasi dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan isu strategis menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bidang Penjagaan Laut dan Pantai, terutama terkait dengan masalah keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Perairan Indonesia.  "Saya berharap Rakernis KPLP ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama antar aparatur jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta dapat menghasilkan rekomendasi dan program tindaklanjut untuk keseragaman dalam pola tindak bagi aparatur yang bertugas dilapangan," ujar Arif Toha pada saat membuka Kegiatan Rakernis KPLP, Rabu (12/10).  Dengan semakin baiknya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, maka ke depan pelaksanaan tugas pengawasan keselamatan pelayaran dapat dilakukan secara lebih profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab, jujur, efektif, efisien, transparan dan mampu mencapai integritas pelayanan yang prima.  Menurutnya, tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kedepan khususnya dalam memberikan pelayanan di bidang keselamatan dan kemanan pelayaran semakin besar.  Untuk itu, maka Rakernis KPLP kali ini sangat penting karena selain sebagai ajang konsolidasi dan evaluasi terkait masalah keamanan dan  keselamatan pelayaran yang ditemukan di lapangan juga sebagai upaya untuk peningkatan kinerja yang lebih profesional.  Arif Toha menyampaikan bahwa jajaran KPLP selain memiliki tugas pengawasan pemenuhan kelaiklautan kapal, juga memiliki tugas yang lain terkait dengan bantuan pertolongan dan penyelamatan jiwa di laut. KPLP juga harus selalu siaga penanggulangan musibah yang penanganannya harus selalu memenuhi persyaratan, yang antara lain meliputi prosedur, personil, peralatan dan bahan, serta latihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam bidang Search and Rescue, pemadaman kebakaran dan penanggulangan pencemaran di laut.  Sementara itu, Direktur KPLP, Capt. Mugen Sartoto mengatakan bahwa Kompleksnya persoalan yang dihadapi di lapangan dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran hendaknya tidak menyurutkan semangat para petugas KPLP untuk tetap bekerja dengan hati demi terciptanya keamanan dan keselamatan pelayaran di seluruh wilayah negara Indonesia tercinta.  "Untuk itu, saya berharap agar Rakernis KPLP nanti bisa menghasilkan keputusan ataupun kesepakatan bersama yang tentunya akan bermanfaat bagi kepastian dan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari bagi saudara-saudara sekalian khususnya dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah periaran Indonesia" ujar Capt. Mugen.  Sebagai informasi, jajaran KPLP tersebar di UPT seluruh Indonesia dengan 5 pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) yang berada di Tanjung Uban, Tanjung Priok, Tanjung Perak Surabaya, Bitung dan Tual, untuk jumlah armada KPLP yang dimiliki saat ini berjumlah 374 unit dengan jumlah petugas KPLP sebanyak 10.940 orang.

Langkah KPLP Perkuat Sinergitas Kawal Keselamatan Pelayaran Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/cuaca-buruk-surabaya-1.jpg" alt="MENDUNG: Cuaca buruk yang mengintai kawasan pesisir utara dan timur terpantau dari wilayah Suramadu. Pemkot mengimbau nelayan untuk berhenti melaut dan mewaspadai naiknya gelombang. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENDUNG: Cuaca buruk yang mengintai kawasan pesisir utara dan timur terpantau dari wilayah Suramadu. Pemkot mengimbau nelayan untuk berhenti melaut dan mewaspadai naiknya gelombang. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi tentang kemungkinan cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, para nakhoda dan masyarakat maritim perlu mewaspadai cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang mungkin akan terjadi di beberapa perairan di Indonesia hingga 17 Februari.  Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Maklumat Pelayaran Nomor 18/PHBL/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di seluruh Indonesia. Sebab, memiliki tugas dan wewenang terkait keselamatan pelayaran. Hal itu guna meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem.  ”Setiap pemberangkatan kapal harus selalu memperhatikan kondisi cuaca yang mengacu pada berita cuaca BMKG dengan mengakses website BMKG. Bila kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran, Syahbandar wajib menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca memungkinkan untuk berlayar,” ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad dalam keterangannya, Sabtu (13/2).  Ahmad menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta memastikan kegiatan bongkar muat berlangsung tertib dan lancar. Begitupun dengan muatan tidak melebihi kapasitas angkut. ”Nakhoda kapal harus mampu memperhitungkan stabilitas kapalnya tetap baik,” ujar Ahmad.  Menurut dia, cuaca menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam keselamatan pelayaran. Selama kapal berlayar, nakhoda kapal harus selalu memantau kondisi cuaca secara periodik setiap 6 jam. Jika terjadi cuaca buruk, kapal segera berlindung di tempat yang aman namun tetap harus siap digerakkan serta segera melapor kepada Syahbandar dan Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat untuk menginformasikan posisi kapal dan kondisi cuaca. Hal penting lain yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal secara rutin untuk mencegah kecelakaan kapal.  ”Kita semua tentu tidak ingin ada musibah di perairan. Namun demikian, jika terjadi musibah agar segera diambil tindakan cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk jika terjadi tumpahan minyak di laut agar dapat berkoordinasi dengan Syahbandar setempat untuk melakukan upaya penanggulangan musibah atau akibat lain yang ditimbulkan,” tutur Ahmad.  Khusus bagi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) dan Distrik Navigasi diinstruksikan agar tetap menyiagakan kapal-kapalnya dan segera memberikan pertolongan jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. Dalam kondisi tersebut, koordinasi sangat diperlukan termasuk antara Stasiun Radio Pantai (SROP) dan nakhoda yang harus segera berkoordinasi dengan PLP jika terjadi kecelakaan.  Berdasar hasil pemantauan BMKG diperkirakan tanggal 11 hingga 17 Februari, cuaca ekstrem dengan gelombang tinggi 2,5 – 4 meter akan terjadi di Laut Cina Selatan, perairan selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, perairan selatan  Bali, perairan selatan Lombok, perairan selatan Sumbawa, Samudera Hindia selatan Pulau Jawa hingga selatan Sumbawa, Laut Sulawesi bagian tengah, Laut Banda bagian timur, perairan utara Manokwari, Samudera Hindia sebelah barat Mentawai hingga selatan Sumbawa.  Sementara itu, gelombang sedang 1,25 – 2,50 meter diperkirakan akan terjadi di perairan barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Samudera Hindia sebelah barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Laut Sawu, perairan Kupang (Pulau Rote, Samudera Hindia selatan Kupang), perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Kai, perairan Kepulauan Aru, perairan Yos Sudarso, perairan Sabang, Laut Natuna, Selat Karimata, perairan utara Belitung, dan Selat Gelasa.  Selanjutnya, perairan Kepulauan Seribu, perairan utara Jawa Barat hingga Jawa Timur, Laut Jawa, Laut Sumbawa, Laut Flores, Perairan Kepulauan Wakatobi, Laut Banda, Laut Maluku, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaud, perairan utara Kepulauan Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua, Samudera Pasifik sebelah utara Kepulauan Halmahera hingga Papua.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/K_9jkZf3bEo

Kemenhub Imbau Nelayan Antisipasi Cuaca Ekstrem