<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/WhatsApp-Image-2025-05-05-at-134147-4084414929.jpg" alt="pameran Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dunia 2025 di PT IWIP. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>pameran Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dunia 2025 di PT IWIP. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan memperingati World Safety Day 2025. Kegiatan yang berlangsung mulai 1 hingga 28 April itu untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif seluruh karyawan dalam menciptakan budaya kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan. General Manager Health Safety and Environment PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Iwan Kurniawan menyampaikan, World Safety Day menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk terus secara berkelanjutan mengedepankan aspek K3. &rdquo;Kami akan terus menjadikan K3 dan Keselamatan Pertambangan (KP) sebagai prioritas utama dalam menjalankan kegiatan baik konstruksi dan operasional,&rdquo; ujar Iwan Kurniawan. Iwan menambahkan, untuk mewujudkan tempat kerja yang aman dan sehat, membutuhkan upaya yang sistematis yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Mulai dari manajemen, frontline supervisor, hingga seluruh karyawan. &rdquo;Kami juga terus koordinasi dan bersinergi antara unit kerja di pertambangan dan kawasan industri dalam upaya peningkatan kemandirian, berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja,&rdquo; ucap Iwan Kurniawan. IWIP juga berupaya meningkatkan pengendalian bahaya dan risiko di lingkungan kerja hingga mencapai tingkat paling rendah, terutama upaya pencegahan terjadinya serious injury dan fatality. Kegiatan yang digelar sebagai rangkaian World Safety Day 2025 di Weda Bay Project adalah kompetisi desain maskot keselamatan, kunjungan ke terminal Occupational Safety Performance Assessment Technology (OSPAT), kunjungan ke area-area operasional terpencil, peluncuran slogan keselamatan, lomba kuis Family 100, kompetisi interaksi keselamatan, serta pameran Hari Keselamatan Dunia 2025. Seluruh kegiatan tidak hanya melibatkan karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), tetapi juga diikuti karyawan dari tenant dan perusahaan mitra kerja yang beroperasi di kawasan pertambangan dan industri Weda Bay. World Safety Day atau Hari Keselamatan Dunia diperingati setiap 28 April. Ditetapkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) sejak 2003 untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan memperingati World Safety Day 2025

World Safety Day 2025, Dorong Budaya Keselamatan Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/30/traktor-1748903408.jpg" alt="PT United Tractors Tbk (UNTR). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT United Tractors Tbk (UNTR). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di setiap perusahaan, lingkungan kerja yang positif merupakan suatu prasyaratan utama bagi karyawan mereka. Lingkungan kerja positif tentunya sangat patuh pada sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Prinsip itu sangat dianut PT United Tractors Tbk (UT). Human Capital and Sustainability Director PT UT Edhie Sarwono mengatakan, pihaknya secara konsisten menumbuhkan budaya keberlanjutan di organisasi perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Bahkan UT sangat mengutamakan kesejahteraan karyawan. Prinsip itu mendapat apresiasi dari Business Media International (BMI). UT pun dinobatkan sebagai tempat kerja terbaik di Asia pada ajang HR Asia Best Companies To Work for in Asia 2024. "Semoga prestasi yang diraih ini menjadi motivasi Grup UT untuk terus meningkatkan implementasi 3P (Portfolio Business, People, Public Contribution) Roadmap. Harapannya, UT bisa menjadi penggerak perusahaan lain di Grup UT untuk terus menginspirasi dan tumbuh menjadi lebih baik,&rdquo; ujar Edhie Sarwono, dalam keterangannya, Jumat (7/6). Dia mengatakan, UT senantiasa memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan keseimbangan karyawan. Kemudian, pada kategori tempat kerja berkelanjutan menandakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan, mempromosikan inovasi ramah lingkungan, serta memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat. UT berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara melalui budaya empati dan kepedulian di dalam organisasi. Untuk diketahui, BMI merupakan lembaga media publikasi internasional untuk para profesional di bidang Human Resources (HR). Lembaga itu mengukur bagaimana perusahaan menjalankan praktik Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang sangat baik.

Lingkungan kerja yang positif merupakan suatu prasyaratan utama bagi karyawan mereka. Lingkungan kerja positif tentunya sangat patuh K3.

Lingkungan Kerja Positif untuk Semangat Kerja Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/k3-1113650117.jpeg" alt="Menaker Ida Fauziah (tengah) membuka peluncuran Program Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2024-2029, Kamis (25/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziah (tengah) membuka peluncuran Program Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2024-2029, Kamis (25/4/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kantor Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk Indonesia dan Timor Leste meluncurkan Program Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2024-2029, Kamis (25/4) di Jakarta. Program K3 secara resmi diluncurkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Dokumen strategis dan terikat waktu ini merupakan komponen kunci dari kerangka komprehensif Profil K3 Nasional 2022, dengan tujuan untuk perbaikan K3 secara berkelanjutan. Program ini memberikan tujuan, target, dan indikator yang jelas kepada para pemangku kepentingan untuk melaksanakan program K3 secara mandiri dan kolaboratif guna mencapai target utama yaitu mengurangi jumlah kecelakaan kerja setidaknya 10 persen dari 298.137 kasus di 2022 per tahunnya. &ldquo;Program K3 nasional ini merupakan wujud komitmen kolektif kita yang melibatkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga serta seluruh pemangku kepentingan K3 terkait, untuk meningkatkan penerapan K3 di tingkat nasional, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan bangsa kita,&rdquo; kata Ida dalam keterangan tertulis yang diterima. Ida menjelaskan, program K3 nasional yang kedua telah dikembangkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, sehingga menjadikan dokumen ini sebagai pedoman penting dalam memajukan prioritas pembangunan nasional dalam hal pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial. Laporan ini juga menguraikan tantangan dan peluang berdasarkan tren ketenagakerjaan dan dinamika K3 saat ini yang perlu diantisipasi dalam lima tahun ke depan, termasuk perubahan demografi angkatan kerja Indonesia, peningkatan digitalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, nanoteknologi, otomasi dan robotika, perubahan pola kerja, dan tantangan perubahan iklim yang muncul. Program ini menguraikan lima strategi utama untuk mengatasi tantangan K3 di Indonesia, termasuk memperkuat dan membentuk kerangka hukum K3, penegakan budaya dan norma K3, kapasitas sumber daya K3, sistem pelaporan dan manajemen informasi K3, serta koordinasi, sinergi dan kolaborasi K3. Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh menyatakan komitmen berkelanjutan ILO untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam implementasi, pemantauan dan evaluasinya. &ldquo;Program K3 Nasional 2024&ndash;2029 secara efektif mengoordinasikan upaya pemerintah Indonesia, asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan budaya K3 yang tangguh dan mendorong penerapan K3 di berbagai sektor, mulai dari industri hingga usaha mikro dan kecil, perekonomian informal, dan sektor rural,&rdquo; kata Simrin. Acara peluncuran ini dilanjutkan dengan diskusi mengenai penguatan budaya K3 dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim melalui program K3 nasional. Pembahasannya berangkat dari tema Hari Keselamatan dan Kesehatan Dunia 2024 tentang dampak perubahan iklim terhadap K3 yang diperingati pada tanggal 28 April. Diskusi mengungkapkan temuan-temuan ILO yang menggemakan mengenai data yang mengkhawatirkan mengenai dampak perubahan iklim terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja serta pendekatan yang harus diambil untuk mengembangkan program K3 yang terintegrasi sebagaimana diuraikan dalam aksi strategis kedua Program K3 Nasional dalam membina budaya K3, menerapkan pemeriksaan yang lebih baik, dan menegakkan norma-norma K3.

“Program K3 nasional ini merupakan wujud komitmen kolektif kita yang melibatkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga,"

Kemenaker dan ILO untuk Indonesia-Timor Leste Luncurkan Program Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/dki-3503468383.jpeg" alt="Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono meninjau proses pemeriksaan kesehatan di acara Apel Bulan K3 Provinsi DKI Jakarta." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono meninjau proses pemeriksaan kesehatan di acara Apel Bulan K3 Provinsi DKI Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seluruh pengusaha di DKI Jakarta diminta meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan, hal&nbsp;tersebut untuk meminimalisasi angka kecelakaan para pekerja. Terlebih, kata Joko, Jakarta akan menjadi kota global. &ldquo;Kita berharap Pemerintah Daerah dan para pengusaha bisa meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),&rdquo; ucap Joko&nbsp;di sela-sela Apel Bulan K3 Provinsi DKI Jakarta, Rabu (31/1). Joko juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengawasi keselamatan dan kesehatan dari para pekerja. &ldquo;Kita harus fokus mengawasi keselamatan dan kesehatan dari para pekerja di Jakarta. Selain itu, juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk keselamatan dan kesehatan para pekerja,&rdquo; tutur Joko. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Hari Nugroho menambahkan, pihaknya&nbsp;berkomitmen untuk memperbaiki keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan kerja di Jakarta. &ldquo;Kita mulai membenahi terkaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja dengan para stakeholder terkait. Harapannya agar kecelakaan dalam bekerja diminimalisasi,&rdquo; tutup&nbsp;Hari.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan, hal tersebut untuk meminimalisasi angka kecelakaan para pekerja.

Sekda DKI Jakarta Imbau Para Pengusaha Ibu Kota untuk Meningkatkan K3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/19/KEMNAKER-19-A-2190272196.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menekankan pentingnya pemahaman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna mencegah terjadinya bahaya dan kecelakaan kerja pada elevator. Menurutnya, pemahaman K3 elevator harus terus diberikan baik kepada perusahaan maupun masyarakat pengguna elevator, mengingat adanya potensi bahaya dan kecelakaan kerja dalam penggunaan elevator. Hal tersebut disampaikan Ida Fauziyah saat menyampaikan sambutan pada acara Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bahaya dan Pencegahan Kecelakaan Kerja Pada Elevator, di Pakuwon Tower, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2023). "Pemahaman mengenai potensi bahaya dan pencegahan kecelakaan pada elevator yang terpasang di tempat kerja sangat penting untuk menghindari ketidaknyamanan maupun dampak fatality," kata Ida Fauziyah. Menurut Ida, saat ini penggunaan elevator menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari adanya gedung bertingkat pada apartemen, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, hingga rumah tinggal. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengatur secara administratif maupun teknis mengenai pelaksanaan K3 Elevator dan Eskalator melalui Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017. Dalam Permenaker tersebut, salah satu kewajiban saat pemakaian Elevator adalah melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian yang meliputi pemeriksaan pertama, berkala, khusus dan ulang. Adapun, pemeriksaan dan/atau pengujian berkala dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis dan/atau Ahli K3 bidang Elevator dan Eskalator. "Saya mengajak bapak dan ibu pengelola gedung yang menyediakan Elevator agar dapat melakukan pengawasan dan perawatan secara berkala, serta menyediakan petunjuk penggunaan Elevator disetiap unit untuk memastikan kelayakan dan keamanan Elevator yang akan digunakan," katanya. Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, menambahkan, Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bahaya dan Pencegahan Kecelakaan Kerja Pada Elevator diikuti oleh Pengelola Gedung Pakuwon Tower; Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 untuk Elevator; Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemasangan Elevator; dan&nbsp; Perusahaan Agen Tunggal Pemegang Merk pada Elevator. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tentang elevator bagi peserta. "Kegiatan ini juga bertujuan memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan, tenaga kerja, dalam menerapkan program K3," ujarnya. Kegiatan Sosialisasi ini juga dirangkai dengan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pemeriksaan Tuberkolosis (Tbc) bagi pekerja/buruh yang bekerja di Pakuwon Tower.

Pemahaman K3 elevator diberikan kepada perusahaan maupun masyarakat mengingat adanya potensi bahaya dan kecelakaan kerja pada penggunaannya.

Menaker Ida Tekankan Pentingnya K3 Elevator untuk Cegah Kecelakaan Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/KEMNAKER-20-A-477294296.jpg" alt="Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang pada Temu Teknis Penanggungjawab K3 Nasional, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis K3 di Lombok, Selasa (20/6/2023). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang pada Temu Teknis Penanggungjawab K3 Nasional, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis K3 di Lombok, Selasa (20/6/2023). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada masyarakat industri dalam upaya peningkatan produktivitasnya. "Peningkatan mutu pelayanan ketenagakerjaan, khususnya K3 menjadi fokus utama dalam mewujudkan Budaya K3," kata Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang pada Temu Teknis Penanggungjawab K3 Nasional, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis K3 di Lombok, Selasa (20/6/2023). Ia mengatakan, revolusi industri 4.0 merupakan era industri yang memungkinkan seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja secara real time dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudahan ini mendorong tercapainya kreasi nilai baru, misalnya kebijakan e-smart Industri. Menurutnya, kebijakan tersebut membantu para pelaku usaha untuk secara lebih masif dapat mempromosikan produk mereka di platform digital, dan tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. "Tentunya K3 pada era ini harus dapat menyesuaikan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Peluang bagi penerapan K3 akan jauh lebih advance, termasuk pengujian K3," ucapnya. Ia pun meminta Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan maupun Penguji K3 untuk terus melakukan terobosan dalam rangka percepatan dalam peningkatan pelayanan pengujian K3. Meski demikian ia menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi untuk dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara optimal dalam pengumpulan dan penyajian data penguji K3. Tantangan tersebut, seperti peraturan perundangan dan regulasi pendukungnya, infrasruktur telekomunikasi, penetrasi komputer, penetrasi internet, kesiapan sumberdaya manusia, struktur organisasi, sistem manajemen, proses kerja, pendanaan dan terutama faktor kepemimpinan. "Tetapi kita tetap perlu menjawab tantangan tersebut dengan cara bekerja sama yang erat antara pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat," ucapnya.

Peningkatan mutu pelayanan ketenagakerjaan, khususnya K3 menjadi fokus utama dalam mewujudkan Budaya K3.

Kemnaker Komitmen Tingkatkan Pelayanan Pengujian K3 kepada Masyarakat Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/K3-496263765.jpg" alt="Dirjen Binwasnaker dan K3, Kemnaker Haiyani Rumondang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Binwasnaker dan K3, Kemnaker Haiyani Rumondang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kompetensi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) guna menekan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di lingkungan kerja, serta menjaga dan mendorong produktivitas usaha. Saat menyampaikan sambutan pembukaan Peningkatan Kompetensi Ahli K3 Tahun 2023, Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan bahwa keberadaan, posisi, dan peran Ahli K3 sangat strategis di tempat kerja sebagai tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar Kemnaker untuk mengawasi dan memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan bidang K3. "Oleh karenanya, selain merupakan target pencapaian rencana strategis Kemnaker, Peningkatan Kompetensi Ahli K3 sangat penting dilaksanakan sebagai sarana komunikasi dan edukasi, agar para Ahli K3 dapat menambah wawasan tentang K3, sehingga implementasi K3 di semua tempat terlaksana dengan baik, dan tercapai nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja," kata Haiyani sebagaimana dibacakan oleh Direktur Bina K3, Hery Sutanto, di Jakarta, Selasa (30/5/2023). Oleh karenanya, melalui kegiatan ini pihaknua akan menyampaikan kebijakan-kebijakan baru mengenai K3 dan perkembangan K3 yang dapat dipelajari bersama oleh sesama Ahli K3. "Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu membuka pintu kolaborasi dan sinergi agar semua stakeholders ikut mendukung peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam mendorong percepatan penguatan SDM," katanya. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Ahli K3 yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik, mengawal pemenuhan syarat-syarat K3 di tempat kerja, melakukan inovasi, dan mencari terobosan baru untuk mengembangkan implementasinya. "Semoga upaya saudara-saudara dapat terus dilaksanakan, dapat terus diikuti, dan terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepedulian pekerja, khususnya dan masyarakat umumnya, tentang K3 melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya.

Keberadaan ahli K3 sangat strategis di tempat kerja sebagai tenaga teknik berkeahlian khusus untuk mengawasi ditaatinya peraturan bidang K3

Pemerintah Terus Tingkatkan Kompetensi Ahli K3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/KEMNAKER-05C-3447479029.jpg" alt="Kemnaker menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli K3 secara hybrid pada Rabu-Kamis (5-6/4/2023). (Kemnaker untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kemnaker menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli K3 secara hybrid pada Rabu-Kamis (5-6/4/2023). (Kemnaker untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli K3 pada Rabu-Kamis (5-6/4/2023). Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini diikuti oleh 2.700 Ahli K3 Umum dari berbagai daerah. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang dalam sambutannya menyatakan bahwa pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul tidak hanya memerlukan penyusunan regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan, tetapi juga peningkatan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan, termasuk di antaranya membangun budaya K3 yang baik. "Karena seringkali luput dalam benak kita bahwa nikmat selamat dan sehat melalui penerapan budaya K3 yang baik dapat menghindarkan kita dari risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan terwujudnya pekerjaan layak, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup pekerja serta pengusaha," kata Dirjen Haiyani. Dirjen Haiyani mengatakan, K3 di tempat kerja merupakan salah satu upaya perlindungan pekerja dalam menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kemnaker yaitu berupa penyusunan dan pembaharuan norma, standar, kriteria dan prosedur, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3. "Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengurus perusahaan dan pekerja tentang manfaat pelaksanaan K3, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas," ucap Dirjen Haiyani. Dirjen Haiyani lebih lanjut mengemukakan, berdasarkan data Sakernas 2020, struktur pasar kerja Indonesia di dominasi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Tingkat pendidikan pekerja yang rendah tersebut merupakan tantangan bagi Ahli K3 dalam memberikan pemahaman K3 kepada pekerja karena diperlukan kemampuan untuk dapat mengerti berbagai akibat yang dapat terjadi pada dirinya maupun orang lain apabila tidak melaksanakan K3. "Oleh karenanya pada setiap tempat kerja perlu ditempatkan seseorang yang memahami benar tentang K3 sebagai penggerak dan pembina kepada para pekerja bawahannya," ucap Dirjen Haiyani. Sementara itu, Direktur Bina Kelembagaan K3 Heri Sutanto mengatakan, tujuan kegiatan ini dalam rangka peningkatan kompetensi Ahli K3; meningkatkan pemahaman regulasi dan kebijakan terbaru tentang K3 kepada para Ahli K3; dan melakukan penilaian kinerja Ahli K3.

K3 di tempat kerja merupakan salah satu upaya perlindungan pekerja dalam menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat.

Optimalisasi Penerapan Budaya K3, Kemnaker Tingkatkan Kompetensi 2.700 Ahli K3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/HAYANI-17A.jpg" alt="Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) terus menyosialisasikan peran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada masyarakat, dengan menjadikan K3 sebagai suatu gaya hidup.  "Dengan penerapan K3 sebagai budaya kerja, maka akan terjadi peningkatan kualitas dan kinerja individu maupun industri," kata Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang ketika membuka Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan yang bertajuk "Perbaikan Tata Kelola Industri Smelter Melalui Penguatan Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan dan K3", di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS), Kamis (16/2/2023).  Sosialisasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan kunjungan kerja lapangan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ke PT VDNI dan PT OSS.  Dirjen Haiyani mengemukakan, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), PT VDNI dan PT OSS diharapkan dapat bersinergi dalam pembangunan nasional melalui penciptaan pekerjaan layak sesuai dengan norma-norma K3.  "Saya mengajak peran aktif PT VDNI dan PT OSS untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, termasuk penerapan K3 guna mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta kelangsungan usaha dan kenyamanan bekerja," ujarnya.  Ia juga menegaskan, berbagai langkah perbaikan dan antisipastif harus diterapkan agar potensi pelanggaran norma ketenagakerjaan di industri smelter dapat dihindari dengan cara pembinaan ketenagakerjaan sebagai upaya penerapan regulasi ketenagakerjaan; industri smelter harus memiliki program yang terstruktur dalam penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; adanya keterlibatan pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di daerah untuk mendorong program kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan termasuk K3; serta peran dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri smelter.  "Perlu dilakukan perbaikan tata kelola industri smelter agar kehadirannya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja,"pungkas Dirjen Haiyani.

Tingkatkan Implementasi, Kemnaker Dorong K3 sebagai Gaya Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/2301-2023-Pertamina1.jpg" alt="Aktivitas pengeboran minyak di salah satu sumur wilayah kerja PHR. Humas PHR/Antara" width="100%">
<figcaption>Aktivitas pengeboran minyak di salah satu sumur wilayah kerja PHR. Humas PHR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) akan menindak tegas kontraktor yang lalai menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Derison Siregar, 23, pekerja minyak, meninggal di sumur minyak di Desa Minas Barat, Kabupaten Siak, Riau.  ”Jika ditemukan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kerja, akan membawa konsekuensi berupa tindakan tegas sampai dengan sanksi hitam dari daftar rekanan,” kata Direktur Utama PHR Jaffee A. Suardin seperti dilansir dari Antara.  Jaffee A. Suardin mengatakan, PT PHR menanggapi insiden kecelakaan kerja dengan serius dan melaksanakan proses investigasi bersama para pemangku kepentingan. Seperti SKK Migas Sumbagut, Ditjen Migas ESDM, Disnaker Riau, dan Kepolisian Daerah Provinsi Riau.  Dia mengatakan, semua pihak langsung terjun ke lapangan untuk memantau, menginvestigasi menyeluruh, dan memastikan aspek keselamatan pekerja menjadi prioritas utama dalam menjalankan operasi.  ”PHR meminta seluruh kontraktor/mitra kerja untuk menampilkan kinerja berkualitas dan melaksanakan kegiatan operasi dengan memperhatikan, mengedepankan, menerapkan K3 secara seksama, dan berkesinambungan,” ujar Jaffee A. Suardin.  PHR, kata dia, senantiasa mengupayakan keselamatan kerja dan akan terus menjadikan prioritas utama dalam operasi di WK Rokan. PT PHR merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018.  Pertamina mendapatkan amanah Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km persegi berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau.  Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi Pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan lingkungan.  Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau sudah membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan Derison Siregar, 23, pekerja minyak yang meninggal di sumur minyak wilayah kerja Pertamina Hulu Rokan (PHR), di Desa Minas Barat, Kabupaten Siak.  ”Pihak PHR sudah melapor secara resmi dan tim investigasi sudah memanggil PHR dan pihak terkait, karena yang meninggal adalah pekerja dari subkontraktor PHR,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Imron Rosyadi.  Dia mengatakan, insiden itu termasuk pada kategori fatality, sebab korban baru berusia 23 tahun dan meninggal akibat tertimpa besi. Fatality itu merupakan kejadian pekerja yang tertimpa, terjatuh, tertabrak, sehingga pihaknya membentuk tim untuk mengecek standar keselamatan kerja dari PHR.  ”Kami investigasi soal standar operasional prosedur, pembongkaran crane seperti apa lalu kenapa korban bisa tertimpa,” tutur Imron Rosyadi.  Derison Siregar, 23, pekerja asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, itu tewas saat pengeboran minyak. ”Kejadian itu berawal saat korban berangkat bersama rekannya ke lokasi Sumur Rig PHR di Area 5D-28 KM 33 Minas Barat, Rabu (18/1),” kata Kasatreskrim Polres Siak Iptu Toni Prawira.  Korban ditemukan sudah dalam keadaan tergeletak dengan posisi jongkok, kepala di atas meja floor dan tidak sadarkan diri. ”Selanjutnya saksi 2 bernama Octa berlari ke arah camp untuk mengambil tandu. Karyawan PT ACS lainnya langsung membawa korban dengan menggunakan mobil ke klinik PHR,” terang Toni.  Korban sampai di Klinik PHR pada pukul 09.15 WIB. Namun, tenaga medis PHR mengatakan korban sudah meninggal dunia. Kondisi korban mengalami cedera parah di kepala, kening, dan tangan sebelah kanan patah.  Toni menduga, penyebab kecelakaan kerja diduga akibat terlepasnya FOSV atau full opening safety valve dari pengait air hoist. Korban langsung dibawa ke rumah duka dan kasus ini ditangani Satreskrim Polres Siak.

Pertamina Hulu Rokan Tindak Tegas Kontraktor yang Lalai Menerapkan K3

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keselamatan dan kesehatan kerja

Berita Terkini