<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/IMG_8989JPG-296644868.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa. (PKB)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa. (PKB)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa. Organisasi sayap partai ini diharapkan bisa memberikan warna bagi perjuangan politik PKB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Panji Bangsa dirintis untuk mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik kita. Terima kasih atas kontribusi maksimal terutama saat krisis 25 Agustus lalu dalam menjaga objek vital PKB dan mengawal para tokoh," kata Muhaimin di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menko Pemberdayaan Masyarakat ini mengatakan, Panji Bangsa harus berorientasi pada demokrasi yang berpihak pada rakyat. Perjuangan politik yang dilakukan harus sejalan dengan kesejahteraan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demokrasi kita adalah kerakyatan, terwujudnya sistem yang adil. Tidak ada jalan lain kecuali mengubah orientasi ekonomi kita agar berpihak pada kesejahteraan masyarakat," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/016854279/jejak-fashion-indonesia-di-malaysia-purana-dan-fuguku-tampilkan-kolaborasi-sarat-makna-budaya-nusantara">Jejak Fashion Indonesia di Malaysia: Purana dan Fuguku Tampilkan Kolaborasi Sarat Makna Budaya Nusantara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengingatkan bahwa Panji Bangsa dan PKB sama-sama lahir dari kekuatan sosial yang berpihak pada kelompok paling lemah. Karena itu, ia berharap Munas pertama ini mampu memperkuat fungsi dan peran strategis Panji Bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ideologi kita satu, membela yang paling lemah," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tempat sama, Komandan Nasional DKP Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, menegaskan pentingnya kesetaraan dan kedisiplinan dalam proses kaderisasi. Semua kader memiliki kedudukan yang sama dalam organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada perlakuan istimewa bagi anggota Panji Bangsa," kata Rivqy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia meminta kader Panji Bangsa melepaskan baju kebesaran, karena semuanya dalam kedudukan yang sama. Dia pun menjelaskan bahwa Munas pertama ini menjadi forum penting untuk memperkuat pendidikan kader, pelatihan instruktur, serta tata kelola organisasi ke depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seluruh anggota, termasuk pengurus pusat dan wilayah, diwajibkan mengikuti pendidikan sebagai bentuk peneguhan disiplin dan semangat perjuangan. Hingga saat ini, Panji Bangsa telah terbentuk di 33 wilayah dari total 38 provinsi di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lima wilayah yang belum terbentuk meliputi Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Rivqy menegaskan bahwa Panji Bangsa lahir dari gagasan Ketum PKB Gus Muhaimin untuk menciptakan pasukan khusus yang memiliki loyalitas penuh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai banom PKB, semangat kita jelas, bela PKB sampai mati. Setiap pasukan dibentuk untuk memahami agenda perjuangan partai dan siap bergerak dalam kondisi apa pun," pungkas Rivqy.</div>

Panji Bangsa harus berorientasi pada demokrasi yang berpihak pada rakyat. Perjuangan politik yang dilakukan harus sejalan.

Muhaimin Iskandar Ingatkan Organisasi Sayap PKB Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/QhLy7V77mKyv31r3s8o9AGYG9lejHcB7gqWmUc0n-1335385132.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Apel Akbar Kebangsaan Buruh Indonesia yang berlangsung pada Rabu (15/10). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Apel Akbar Kebangsaan Buruh Indonesia yang berlangsung pada Rabu (15/10). (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hadir langsung dalam Apel Akbar Kebangsaan Buruh Indonesia pada Rabu (15/10). Agenda itu dilaksanakan di Lapangan Botanical Jababeka, Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Melalui kegiatan tersebut, Jenderal Sigit menegaskan sinergi antara Polri dengan buruh untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).&nbsp;Jenderal Sigit menyampaikan bahwa terwujudnya kamtibmas yang aman dan damai akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian. Karena itu, kamtibmas juga menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan sinergi antara Polri dan buruh, stabilitas kamtibmas diyakini dapat terwujud. &rdquo;Tentunya tadi kita sepakat bahwa buruh-Polri bersinergi untuk bisa menjaga stabilitas kamtibmas mewujudkan keamanan dalam negeri, karena kita tahu bahwa Indonesia, membutuhkan stabilitas kamtibmas untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi,&rdquo; ucap dia.&nbsp; Menurut orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut, sinergi antara Polri dengan buruh merupakan salah satu modal dan kunci utama dalam rangka mendukung serta menyukseskan seluruh kebijakan dan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; &rdquo;Dan itu tentunya menjadi modal besar, karena rekan-rekan buruh dalam hal ini mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan bapak presiden, apa yang menjadi kebijakan pemerintah, dan tentunya kita semua harus bersinergi agar semua program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa berjalan dengan baik,&rdquo; ajak Sigit.&nbsp; Apel Akbar Kebangsaan Buruh diinisiasi oleh 2 elemen buruh terbesar di Indonesia. Yakni, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). &nbsp;Sigit menyatakan, Apel Kebangsaan Buruh merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dilakukan secara konstruktif. Karena itu, dia sangat mengapresiasi kegiatan tersebut.&nbsp; &rdquo;Saya sangat berterima kasih, menghargai, terkait upaya-upaya yang terus dilaksanakan teman-teman buruh dalam rangka memperjuangkan hak-hak buruh, namun di sisi lain juga terus menjaga agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan aman dan tertib,&rdquo; ucap dia.&nbsp;

Kapolri Jenderal Sigit Prabowo hadiri Apel Akbar Kebangsaan Buruh untuk sinergi Polri dan buruh demi stabilitas keamanan dan ekonomi

Kapolri Tegaskan Pentingnya Sinergi Buruh dan Polri untuk Kesejahteraan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/yvvEIqIiZc7FqXQKqXtnTGM3Ln91oxNA5VMeVtiB-3242105743.jpg" alt="Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah terkait dengan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satunya menyoal Gross National Income (GNI) yang ditetapkan sebesar Rp 7,6 juta per bulan atau mencapai Rp 92,1 juta pada 2026. Menurut Said perihal kesejahteraan rakyat itu tidak hanya sekadar urusan menambah pendapatan mereka. Tetapi, kata dia harus pemerintah harus melakukan peningkatan terhadap kapasitas rakyat. "Peningkatan kesejahteran rakyat bukan sekedar urusan menambah pendapatan mereka. Tugas pemerintah untuk meningkatkan kapasitas rakyat untuk menjadi sesuatu dan melakukan sesuatu serta mendapat kehormatan adalah makna hidup yang paling bernilai," kata Said Abdullah dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (24/9). Selain itu, Badan Anggaran DPR RI juga menyoroti dan mengingatkan niat pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, hanya ada satu alat untuk memerangi kemiskinan, yakni perlunya memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kreativitas. "Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998 meningatkan rakyat perlu diberi ruang kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan menumbuhkan kreativitas karena itu kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan. Kebebasan akan menjadi mata air bagi rakyat untuk kreatif, kualitas akan membangkitkan inovasi dan sumber daya penemuan dan karya baru di berbagai bidang," jelas Said. Lebih lanjut, Said juga menyoroti soal APBN 2026 yang merupakan modal penting bagi pemerintah untuk membalik keadaan. Dalam hal ini, memulai kebangkitan industri nasional, merevitalisasi industri dasar nasional yang menopang kebutuhan pokok primer rakyat. "Seperti tekstil, pertanian, dan energi. Apalagi dengan dukungan kebijakan hilirisasi tentu akan semakin mempercepat ekspansi industri nasional. Konflik geopolitik menjadi kesempatan emas bagi industri pertahanan nasional untuk bekermbang," ujar Said. Said juga mengatakan, ketegangan geopolitik menuntut untuk semakin mandiri kebutuhan alat pertahanan. Sekaligus memberi peluang bagi kebangkitan bisnis pertahanan untuk lebih ekspansif, mampu memenuhi permintaan pasar global. "Keseluruhan program APBN 2026 kita harapkan Sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Namun juga memberikan efek berganda untuk penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi," tandas Said.

Said Abdullah menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas rakyat untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi

Rata-Rata Pendapatan Warga Negara Tahun Depan Rp 7,6 Juta, Banggar DPR RI: Kesejahteran Rakyat Bukan Sekadar Urusan Tambah Pendapatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/WhatsApp-Image-2023-12-23-at-171116-3485481280.jpg" alt="Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur MH Said Abdullah menegaskan, partainya akan terus-menerus memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil atau wong cilik. Hal itu dia sampaikan menyikapi penegasan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, saat meresmikan Taman Pemuda Soekarno di Kabupaten Ngawi, Jumat (19/1). Menurut Said Abdullah yang juga Ketua Banggar DPR RI, pernyataan Puan Maharani yang mengajak rakyat agar tidak melupakan sejarah, dan keberpihakan kepada wong cilik, harus terus diperjuangkan dan tetap menjadi konsen pemerintah. &rdquo;Karena bagi saya itu legacy DPR dan pemerintah. Kita bersama-sama berkepentingan kemiskinan ekstrem nol persen. Saat ini hanya 1,2 persen yang tercapai,&rdquo; kata Said Abdullah. &rdquo;Dan itulah yang kami perjuangkan. Itulah nasib wong cilik yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan. Hati, rasa, pikiran kita selalu tertuju kepada wong cilik,&rdquo; sambung dia. PDI Perjuangan, lanjut Said, juga senantiasa mengingatkan Jasmerah, atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. &rdquo;Karena memang akar dari PDI Perjuangan itu adalah wong cilik, kaum sandal jepit, kaum Marhaen,&rdquo; terang Said. Menurut Said, wong cilik itulah yang paling menjadi konsen Puan Maharani. &rdquo;Tingkat kemiskinan tahun demi tahun akan kita tekan sedemikian rupa hingga tingkat kemiskinan kita menurun,&rdquo; tegas Said. Sementara itu, saat meresmikan Taman Pemuda Soekarno di Jalan Ring Road Barat, Ngronggi, Kabupaten Ngawi, Puan mengingatkan, pentingnya menghargai dan melestarikan sejarah agar generasi penerus tidak melupakan para pendiri bangsa. Salah satunya adalah tentang sejarah tokoh proklamator Indonesia, Presiden pertama RI Bung Karno. &rdquo;Selama kita tidak bisa menghargai para pendahulu kita, para pahlawan kita, bangsa ini akan seperti bangsa yang lupa kacang akan kulitnya,&rdquo; tutur Puan. Puan menjelaskan, sejarah Bung Karno yang juga sangat berpihak kepada wong cilik. &rdquo;Ajaran agar selalu berpihak kepada wong cilik, kepada wong cilik, kepada wong cilik. Kenapa wong cilik saya sebut tiga kali, karena memang kita harus selalu berpihak kepada wong cilik, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia,&rdquo; tegas Puan. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan, pembuatan Taman Pemuda Soekarno sebagai bentuk pemberian wadah bagi kalangan muda. Kawasan itu menjadi ruang silaturahmi, bertukar pikiran generasi muda. &rdquo;Kita ingin kohesi sosial pemuda terjalin di Taman Pemuda Soekarno,&rdquo; jelas Bupati Ony. Pembangunan tahap pertama baru menyelesaikan patung Bung Karno yang mengarahkan telunjuk jari ke arah Gunung Lawu, berikut taman di bagian depan. Arah tunjuk jari Bung Karno, jelas Ony, itu memiliki makna filosofis. &rdquo;Gunung Lawu sebagai lambang kekuatan, dan memberi manfaat. Kita ingin menunjukkan, bahwa pemuda bisa menjadi pribadi yang kuat dan senantiasa memberikan manfaat seluas-luasnya,&rdquo; terang Ony.

PDI Perjuangan menyatakan akan terus-menerus memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil atau wong cilik

Ketua DPR Ingatkan Jasmerah dan Keberpihakan kepada Wong Cilik, Said Abdullah: Itu yang Kami Perjuangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/Andap-88928870.jpeg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto.</figcaption>
</figure> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/Andap-88928870.jpeg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto mengeluarkan catatan akhir 2023 sekaligus laporan singkat kepada publik. Andap mendapatkan amanah menjabat Pj Gubernur Sultra mulai 5 September 2023. &rdquo;Saya mendapatkan tugas sebagai Pj Gubernur Sultra selama 117 hari pada 2023. Waktu tugas singkat, saya fokuskan pada beberapa langkah strategi,&rdquo; kata Andap, Sabtu (30/12). Andap mengungkapkan, prioritas kebijakan pembangunan difokuskan di lima bidang kesejahteraan rakyat (Kesra). Pihaknya bekerja sama dengan seluruh pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) se-Provinsi Sultra, untuk menuntaskan seluruh program tersebut. Di bidang sandang, pangan, dan papan, lanjut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menjalankan sejumlah program. Di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), masing-masing 43 unit di seluruh kabupaten dan kota, serta gerakan pangan murah secara serentak di seluruh kabupaten dan kota. Di bidang kesra lain yakni pendidikan dan kebudayaan, sambung dia, Pemprov Sultra telah menjalankan sejumlah program. Di antaranya penyaluran program Indonesia pintar bagi 49.058 siswa SMA/SMK/SLB di 17 kabupaten/kota, serta pemberian beasiswa bagi 167 mahasiswa berprestasi di Universitas Halu Oleo, Universitas 19 November, dan IAIN Kendari. &rdquo;Di bidang kesra ini, kami juga menggelar festival kebudayaan Wakatobi Waves pada 2 sampai 6 November di Kabupaten Wakatobi. Kemudian, Sultra Tenun Karnaval pada 2 sampai 3 Desember di Kota Kendari,&rdquo; jelas Andap. Pada bidang kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, dia menjelaskan, pemprov menjalankan sejumlah program. Di antaranya peningkatan layanan puskesmas menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Konawe Kepulauan, penyaluran peralatan kewirausahaan bagi 54 kelompok UMKM di Kabupaten Konawe, serta penyaluran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 10 ribu masyarakat pekerja rentan dan pekerja miskin ekstrem di Kota Kendari. Di bidang kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, sambung Andap, pihaknya menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi 3.900 orang lanjut usia di 9 kabupaten dan kota. Total anggaran Rp 3,9 miliar. Program lain yakni penyaluran dana hibah bagi 29 pengurus masjid di Kabupaten Wakatobi, serta pembentukan gugus tugas daerah bisnis dan HAM 2023 di Provinsi Sultra. &rdquo;Di bidang kesra kelima, yakni infrastruktur dan lingkungan hidup, kami juga telah melaksanakan sejumlah program. Di antaranya, soft launching pemanfaatan Jalan Kembar Kali Kadia-Jalan Z. A. Sugianto-Jalan H.E.A. Mokodompit, serta penyaluran 18 unit bak arm roll atau bak sampah di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan,&rdquo; terang Andap Budhi Revianto. Andap menambahkan, pada 2024, menjadi tantangan bagi Pemprov Sultra untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Perjuangan itu membutuhkan tiga syarat mutlak, yakni penegakan hukum, kesadaran pejabat publik sebagai pelayan publik yang memiliki disiplin dan tanggung jawab, serta gelaran pesta demokrasi 2024. &rdquo;Kami akan menjamin netralitas ASN di pemilu presiden dan legislatif, serta pilkada. Saya berharap, perjuangan kita pada 2024 lebih terarah dan terukur. Fokus skala prioritas pada terwujudnya kesejahteraan rakyat Sultra,&rdquo; ucap Andap Budhi Revianto. Semua pencapaian dan semua rencana yang dirumuskan, menurut dia, tidak mungkin terwujud tanpa juga dukungan Forkopinda dan seluruh elemen masyarakat. &rdquo;Selamat tinggal 2023, ikhlaskan semua yang terjadi, semua yang terjadi pada 2023 jadi bekal songsong 2024. Selamat datang 2024 bersiap dengan jiwa pengabdian! Sultra: bangkit, maju, dan sejahtera,&rdquo; ucap Andap Budhi Revianto.

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengungkapkan prioritaskan kebijakan pembangunan difokuskan di lima bidang kesejahteraan rakyat

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto Selesaikan Program Prioritas, Fokus pada Lima Bidang Kesra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/IMG-20231126-WA0005-2254775916.jpg" alt="Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Sabtu (25/11). Foto: TPN Ganjar-Mahfud" width="100%">
<figcaption>Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Sabtu (25/11). Foto: TPN Ganjar-Mahfud</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Sabtu (25/11). Mengenakan baju adat Luwu berwarna hitam dengan paduan sarung hitam emas dan songkok recca, Ganjar mendengarkan aspirasi kerajaan Bugis tertua di Sulsel itu. Salah satunya terkait pemekaran wilayah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maddika Bua Syaifuddin Kaddiraja selaku Perwakilan Kedatuan Luwu menyampaikan aspirasi tersebut kepada Ganjar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syaifuddin mengatakan, Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Luwu sedang memperjuangkan pemekaran wilayah menjadi provinsi. "Ini sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu namun belum menampakkan hasil," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013325950/kejam-siswa-man-1-medan-diduga-diculik-dan-di-bully-kakak-kelas-disuruh-makan-ludah-hingga-tangannya-dibakar">Kejam! Siswa MAN 1 Medan Diduga Diculik dan Di-Bully Kakak Kelas, Disuruh Makan Ludah Hingga Tangannya Dibakar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons aspirasi tersebut, Ganjar menyebut, pemekaran wilayah Luwu menjadi provinsi perlu dipertimbangkan. Terlebih saat menjadi Anggota DPR RI, Ganjar pernah menjadi bagian dari pansus yang mengurusi pemekaran daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ganjar, pemekaran tersebut merupakan otonomi daerah yang tercatut dalam amanat reformasi. Tujuannya tak lain untuk menyejahterakan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Ganjar bersama Mahfud MD menyatakan siap untuk mengkaji pemekaran di wilayah Luwu ini. Apalagi jika hasil kajian menunjukkan bahwa pemekaran tersebut benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013325931/ternyata-ini-modal-utama-pembinaan-pemain-usia-dini">Ternyata Ini Modal Utama Pembinaan Pemain Usia Dini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita akan kaji bersama, kita dalami betul betul apa yang menjadi harapan dan aspirasi warga. Sepanjang akan menjadikan kesejahteraan bagi rakyat maka sudah pasti akan kita perjuangkan," tutur Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kunjungannya ke Istana Kedatuan Luwu, Ganjar disambut hangat dengan rangkaian adat mulai dari prosesi Ripaduppai Lellung. Kemudian didampingi Sanro Paduppa yang merupakan dukun penjemput.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, Ganjar mengikuti prosesi pecah guci sebelum masuk ke istana. Lalu Ganjar langsung ditemui Cenning Luwu Andi Siti Huzaimah dan menyerap aspirasi kerajaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menurut Ganjar, pemekaran merupakan otonomi daerah yang tercatut dalam amanat reformasi. Tujuannya tak lain untuk menyejahterakan rakyat.

Ganjar Komitmen Perjuangkan Pemekaran Wilayah di Sulsel untuk  Kesejahteraan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/WhatsApp-Image-2023-07-18-at-153004-1668660815.jpg" alt="Pertemuan dengan Regional Management Consultant (RMC) Provinsi Jambi, di Swiss-Belhotel, Selasa (18/7)." width="100%">
<figcaption>Pertemuan dengan Regional Management Consultant (RMC) Provinsi Jambi, di Swiss-Belhotel, Selasa (18/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah akan menjalankan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Pelatihan itu akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasertyanto Purnomo Putro menyatakan, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan sinergitas antara pusat, daerah, dan desa. &rdquo;Maka untuk menindaklanjuti hal ini semua direktur, sekretaris, disebar ke seluruh provinsi untuk didatangi, untuk kesiapan RMC (Regional Management Consultant), pemda, meliputi berbagai hal keunikan maupun adat,&rdquo; kata Eko Prasertyanto Purnomo Putro, Selasa (18/7). Terkait hal itu, Kemendagri melakukan pertemuan dengan Regional Management Consultant (RMC) Provinsi Jambi, di Swiss-Belhotel, Selasa (18/7). Mewakili Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu Tubagus Chaerul Dwi Sapta mendorong peran RMC sebagai bagian dari Ditjen Bina Pemdes di daerah untuk melakukan koordinasi kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten terkait pelaksanaan P3PD. Chaerul yang juga Sekretaris Central Project Management Unit (CPMU) P3PD menegaskan, tindak lanjut pasca Rakornas Kick Off P3PD, RMC harus sudah mulai bekerja untuk memperkuat peran pemerintahan desa. Dia mendorong RMC Jambi untuk aktif mengidentifikasi isu strategis terkait kebutuhan peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Jambi. &rdquo;Menindaklanjuti pasca Rakornas 11 Juli, RMC harus melakukan identifikasi kebutuhan akan peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Jambi,&rdquo; kata Chaerul. Dalam pertemuan tersebut Chaerul juga meminta untuk RMC agar segera membuat rencana kegiatan pelatihan hingga mendata lokasi fokus untuk penguatan pemerintahan desa. Dia juga meminta RMC memberikan laporan rutin tentang progres pekerjaan. &rdquo;Key Performance Indikator (KPI) P3PD&nbsp; harus dipenuhi RMC dan dikerjakan sebaik mungkin,&rdquo; ujar Chaerul. Chaerul berharap RMC Jambi mampu menjadi jembatan yang baik dengan pemerintah provinsi hingga ke desa. &rdquo;Dengan peran RMC Jambi, kita berharap penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Jambi berjalan lebih baik ketika sudah menerima P3PD,&rdquo; kata Chaerul. Rapat pertemuan untuk penguatan peran RMC Jambi juga dilakukan di Kantor RMC Jambi, Jalan Nuskam Syarif, Telanaipura, Kota Jambi. Rapat membahas berbagai persiapan pelaksanaan P3PD mulai dari modul pelatihan, lokasi pelatihan, sasaran penerima pelatihan, hingga materi pelatihan. Rapat diselenggarakan agar RMC bekerja dengan baik.

Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya dengan Program P3PD

Ditjen Bina Pemdes Cek Kesiapan Program Penguatan Pemerintahan Desa di Seluruh Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220828-WA0000_copy_1280x853.jpg" alt="Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo resmi melantik Mahyudin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo pada Sabtu (27/8/2022).(ANTARA/Humas Perindo)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo resmi melantik Mahyudin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo pada Sabtu (27/8/2022).(ANTARA/Humas Perindo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilu bukan hanya sekadar pesta demokrasi untuk mendapatkan suara rakyat. Ataupun, kontestasi untuk memenangkan partai demi mendapatkan kursi parlemen.  "Kita akan totalitas merebut hati rakyat pada pemilu mendatang. Lebih dari itu, esensi Pemilu itu adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Mahyudin dengan lantang saat dirinya dilantik sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Pelantikan itu berlangsung di Jakarta, Sabtu (27/8).  Menurut Mahyudin, Partai Perindo memiliki karakter inklusif dan semangat persatuan bangsa. Hal itulah yang membuatnya tertarik bergabung dalam partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo  "Perindo itu di mata saya adalah partai istimewa, karena bukan saja inklusif yang mengakomodasi semua kalangan dengan beragam latar belakang, Perindo juga mengusung semangat persatuan yang menjadi modal keutuhan NKRI," kata mantan politikus Golkar itu dalam keterangannya, Minggu (28/8).  Wakil Ketua DPD itu merasa terhormat diberikan amanah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Perindo. Dia pun bertekad berjuang bersama kader Perindo di seluruh wilayah Indonesia, untuk memenangkan suara rakyat di Pemilu 2024 nanti.  Di tempat yang sama, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi bergabungnya Mahyudin. Bos MNC Group itu berharap memberikan dampak positif bagi perjuangan Perindo memenangkan suara rakyat di pemilu nanti.  "Dan saya sangat yakin seyakin-yakinnya, kehadiran Saudara Mahyudin ini membawa angin sangat segar kepada Partai Perindo yang menimbulkan sesuatu optimisme luar biasa," katanya.  Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi berharap Mahyudin dapat membawa basis dukungan yang makin luas bagi Perindo. Mengingat, track record Mahyudin sangat lengkap, baik di eksekutif dan legislatif, serta pengalaman yang panjang dalam dunia politik di era reformasi.  "Kehadiran Saudara Mahyudin menandakan basis penerimaan Perindo semakin luas di tengah masyarakat," tandas mantan gubernur NTB itu.

Esensi Pemilu Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/New-Logo-Perindo-2021.jpg" alt="LOGO PARTAI PERINDO (FOTO: PERINDO)" width="100%">
<figcaption>LOGO PARTAI PERINDO (FOTO: PERINDO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Perindo telah memenuhi syarat sebagai partai politik (parpol) untuk berkompetisi di Pemilu 2024 mendatang. Partai yang diketuai Hary Tanoesoedibjo itu mengklaim siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2024 pada hari pertama.  "Semua syarat pemenuhan peserta Pemilu sudah kami penuhi. Kami siap mendaftar pada hari pertama nanti," ujar juru bicara DPP Perindo Yusuf Lakaseng di DPP Perindo, Jakarta, Senin (6/6).  Pada kesempatan itu, Yusuf Lakaseng dikukuhkan secara resmi oleh Ketum Hary Tanoesoedibjo sebagai ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi.  Sebagaimana diketahui, tahapan Pemilu 2024 dimulai sejak 14 Juni 2022. Sementara untuk tahapan pendaftaran parpol sebagai peserta Pemilu 2024 berlangsung dari 1-7 Agustus 2022.  Yusuf Lakaseng meyakini kekuatan dan potensi Partai Perindo lebih baik dibanding saat mengikuti Pemilu 2019. Maka dari itu, pada Pemilu 2024 Perindo menargetkan 7 persen suara. "Ambang batas suara untuk masuk parlemen 4 persen. Kami optimistis dengan target 7 persen," sambung pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-06-at-20.13.29-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketum Hary Tanoesoedibjo jajaran DPP Perindo setelah mengukuhkan Yusuf Lakaseng sebagai ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi. (Perindo)  Dengan segala kesiapan yang sudah dipenuhi, Yusuf Lakaseng mengajak tokoh masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Menurut dia, kesejahteraan bukan hanya isu, tetapi jadi gerakan masif. Apalagi saat ini masyarakat membutuhkan banyak lapangan kerja pasca pandemi. Di tengah bonus demografi, ketersediaan lapangan kerja merupakan persoalan nyata di tengah masyarakat.  Dia menyebut, sejak beberapa bulan terakhir Perindo telah menjalani program untuk memperkuat dan kelangsungan usaha para pelaku UMKM. Mereka membagikan modal dan gerobak.  "Menyejahterakan rakyat bukan hanya jadi jargon, tapi kerja kongkret sebelum berkuasa. Harus makin masif lagi ketika dipercaya rakyat mengurus kekuasaan," tegasnya.

Kesejahteraan Rakyat Bukan Hanya Isu, Tapi Gerakan Masif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/bamsoet-lanti-PAW.jpg" alt="bamsoet MPR" width="100%">
<figcaption>bamsoet MPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan MPR menggelar audiensi dengan pemerintah provisinsi Papua terkait pembahasan revisi UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.  Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan menimak dinamika yang berkembang terkait wacana Revisi UU Nomor 21 tentang Otusus Papua.  "MPR dalam kapasitasnya sebagai rumah kebangsaan hadir untuk membangun pemikiran kontruktif sehingga dapat melihat segala persoalan dari berbagai sudut pandang," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet secara virtual di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Kamis (10/6).  Bamsoet mengatakan, merujuk pada paparan dari delegasi pemerintah provinsi Papua yang diterima pimpinan For Papua pada tanggal 20 Mei 2021 lalu, MPR merasa senang bahwa ada catatan keberhasilan dari peberlakuan kebijakan ekonomi khusus di tanah Papua.  Keberhasilan tersebut dari meningkatnya pertumbuhan daerah otonomi baru, pembangunan infrastruktur yang meningkat signifikan, lahirnya kebijakan-kebijakan bermanfaat.  "Itu memberikan dampak positif pada sektor ekonomi kerakyatan dan pembangunan wilayah di berbagai capaian lainnya," katanya.  Namun dengan berbagai capaian tersebut semua pihak tidak boleh menutup mata bahwa kita ada pekerjaan rumah (PR) yang belum dituntaskan.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis bulan Februari 2021 Provinsi Papua dan Papua Barat adalah provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi sebesar 26.8 persen dan 21.7 persen.  Belum lagi persoalan pemerataan pembangunan yang belum optimal. Tingkat pendapatan orang asli Papua yang masih rendah. Kemudian ada persoalan keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan dan yang lainnya.  "Kondisi tersebut tentu kita semua berharap bahwa Revisi UU 21/2001 tentang Otsus Papua akan menghadirkan jawaban dan memberikan alternatif solusi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang belum tuntas," ungkapnya.  Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam kurun waktu 20 tahun terakhir atau periode 2002-2021 dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur yang disalurkan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 138.65 triliun. Sedangkan kurun waktu 2005-2021 transfer ke daerah dan dana desa ke Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai Rp 702.3 triliun.  "Jika kita melihat angka-angka secara nominal tentu angka yang sangat besar. Di satu sisi kita patut bersyukur bahwa alokasi anggaran yang besar adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk membangun dan memajukan Papua dan Papua Barat," tuturnya.  Di sisi lain Bamsoet mengatakan semua pihak perlu membangun paradigma yang sama bahwa alokasi anggaran yang besar harus diimbangi dengan proses monitoring dan evaluasi yang terukur.  "Sehingga nilai kemanfaatan dari besarnya anggaran tersebut benar-benar bermuara terhadap kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat," katanya.  Evaluasi secara periodik terhadap Revisi UU Otsus ini penting sebagaimana diamatkan Pasal UU 78 UU Otsus tersebut, melalui evaluasi ini dapat mengukur efektifitasnya, outputnya dan yang jauh lebih penting apakah sudah benar-benar memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat kita di Papua dan Papua barat selalu penerima manfaat.  "Kita yang hadir di sini mempunyai pandangan yang sama, bahwa pemerataan pembagunan khususnya percepatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur Papua dan Papua Barat menjadi fokus pembagunan kita bersama," ungkapnya.  Bamsoet berujar, percepatan infrastruktur harus mendorong upaya investasi, pembukaan kawasan industri dan berbagai pembangunan yang bersifat fisik material hanya sebagian elemen saja. Karena pembagunan tidak boleh melupakan subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri yaitu sumber daya manusia (SDM).  Pembangunan adalah sebuah proses berkesinambungkan dan hakikat pembagunan adalah bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Inilah titik tolak bahasan. Dia menyadari memajukan dan mengsejahteraan seluruh rakyat Indonesia termasuk rakyat di Papua dan Papua Barat adalah amanat konstitusi.  "Oleh karena itu menjadi tugas bersama pula untuk mengupayakan agar revisi UU Otsus Papua benar-benar representasikan keberpihakan segenap pemangku kepentingan agar senantiasa berkiblat dan bermuara dan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

MPR: Revisi UU Otsus Papua Diharapkan Beri Solusi Berbagai Persoalan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kesejahteraan rakyat

Berita Terkini