<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/14/WhatsApp-Image-2025-12-14-at-114822-2231437827.jpeg" alt="Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVYK) menggelar &quot;Malam Apresiasi &amp; Temu Alumni&quot; pada puncak Dies Natalis ke-67. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVYK) menggelar &quot;Malam Apresiasi &amp; Temu Alumni&quot; pada puncak Dies Natalis ke-67. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVYK) menggelar "Malam Apresiasi &amp; Temu Alumni" pada puncak Dies Natalis ke-67 yang berlangsung di Auditorium W.R. Supratman UPNVYK pada Sabtu, 13 Desember 2025. Salah satu alumni terbaik, Haji Muhammad Suryo atau yang dikenal sebagai Haji Suryo, Pimpinan Surya Group Holding Company&nbsp;meraih penghargaan pada kategori Alumni Peduli. Penghargaan tersebut, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para alumni dan masyarakat luas. Haji Suryo yang merupakan alumnus UPNVYK Fakultas Pertanian Angkatan 2002 itu dikenal&nbsp;memiliki kepedulian pribadi dan perusahaan melalui corporate social responsibility (CSR) terhadap masyarakat. "Alhamdulillah. Apresiasi ini merupakan bukti komitmen kami semua dalam memberikan manfaat bagi masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan seluas-luasnya," kata pengusaha asal Yogyakarta itu. Di bawah kepemimpinan Haji Suryo, Surya Group telah menggencarkan berbagai kegiatan sosial khusunya bagi masyarakat sekitar. Misalnya, sunat massal gratis, pembangunan Masjid Al Karohmah, menyediakan sumur bor untuk membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih. Surya Group juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja baik lokal maupun dari lulusan UPN sendiri, seperti pada industri rokok HS dan unit bisnis lainnya. Lewat rokok HS, mampu menyerap 3.000 tenaga kerja. "Para lulusan UPN telah menjadi bagian dari keluarga Surya Group, karena teman-teman alumnus telah tersebar di hampir di semua lini bisnis kami," katanya. Selain kepedulian terhadap masyarakat, melalui unit bisnis energi, Haji Suryo mampu menghadirkan layanan pembangkit listrik yang mencakup solusi energi bersih dan hijau (clean and green energy solutions). Dalam unit bisnis pertambangan batu bara, Surya Group mampu menghadirkan teknologi modern, standar keselamatan yang solid, dan kepedulian terhadap&nbsp;keberlanjutan lingkungan. Dalam industri perkebunan sawit, unit bisnis Surya Group mampu menarik investasi baru dan membantu mengubah daerah terbelakang menjadi pusat ekonomi. Lalu, maskapai penerbangan regional Fly Jaya yang menghubungakan kota besar ke daerah terpencil mampu mengisi celah konektivitas domestik. Sementara, pada unit konstruksi, Surya Group berhasil menangani proyek-proyek berskala nasional. Terbaru, yakni pembangunan Jembatan Kabanaran di DIY yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Surya Group menjadi salah satu yang terlibat langsung melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PT Adhi Karya, di bawah koordinasi anak perusahaannya. "Kami berharap capaian ini dapat memberikan suntikan motivasi untuk terus berinovasi dan melakukan aksi nyata demi meningkatkan dampak dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat," kata Haji Suryo. Pengharagaan ini merupakan apresiasi UPNVYK atas kontribusi para alumni dan masyarakat umum dalam pengembangan universitas. Agenda tersebut, bertujuan untuk memperkuat ikatan antar warga kampus serta peran universitas dalam memberikan dampak bagi masyarakat.

Haji Muhammad Suryo atau dikenal Haji Suryo, Pimpinan Surya Group Holding Company meraih penghargaan pada kategori Alumni Peduli.

Dinilai Memberi Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pengusaha Yogyakarta Raih Alumni Peduli

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/07/MENDES-PDTT-1213647180.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk dana desa tahun ini. Dalam peraturan terbaru yang tertuang dalam Permendes, sebanyak 20 persen dari total anggaran atau sekitar Rp16 triliun dialokasikan khusus untuk program ketahanan pangan atau swasembada pangan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto menyatakan bahwa dana desa dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan desa tematik yang fokus pada produksi pangan tertentu. "Kami sedang mematangkan modul dan juknis terkait swasembada pangan. Ke depan, akan ada desa-desa tematik seperti desa padi, desa jagung, desa ikan nila, atau desa ayam petelur," jelasnya di Surabaya, Selasa (7/1). Pendekatan pengelolaan dana desa tahun ini mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya dana tersebut sering digunakan secara langsung untuk bantuan ternak atau bahan pangan, kini pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga ekonomi desa lainnya. "Kami tidak ingin dana desa habis begitu saja. Sekarang dana itu harus dikelola agar berkelanjutan. Tahun depan, dana desa bisa ditambah lagi untuk memperkuat modal BUMDes sehingga lebih kokoh secara finansial," tambahnya. BUMDes diharapkan menjadi ujung tombak pengelolaan dana ketahanan pangan, memungkinkan desa memiliki sumber penghasilan tetap yang dapat menopang kebutuhan masyarakat dan meningkatkan ekonomi lokal. Terkait pelaksanaan desa tematik, Kemendes PDT menegaskan bahwa penentuan tema desa diserahkan pada hasil musyawarah desa (musrembangdes). Pemerintah tidak akan menentukan secara spesifik jenis komoditas yang harus dikembangkan di desa tertentu. "Musyawarah desa akan merujuk pada modul dan panduan yang telah kami tetapkan. Dengan demikian, setiap desa dapat memilih komoditas yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokalnya," ujarnya. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah desa yang besar, diprediksi akan memiliki banyak desa tematik. Dengan adanya program ini, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas pangan sekaligus penguatan ekonomi desa di seluruh Indonesia. Alokasi anggaran sebesar Rp16 triliun menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Melalui langkah ini, desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga motor penggerak ekonomi berbasis pangan di tingkat lokal. "Desa tematik adalah bagian dari solusi jangka panjang. Kami ingin memastikan dana desa memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," pungkas Menteri. Program desa tematik ini diharapkan dapat menjadi inovasi yang mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. &nbsp;

Program desa tematik diharapkan menjadi inovasi guna mempercepat swasembada pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kemendes PDT Dorong Desa Tematik untuk Wujudkan Swasembada Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/PEGADAIAN-20B-1208742607.jpg" alt="PT Pegadaian menggelar Pegadaian Impact Festival pada tanggal 19 Desember 2023 di Women Community Center Cimahi dalam rangka mewujudkan komitmen untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat." width="100%">
<figcaption>PT Pegadaian menggelar Pegadaian Impact Festival pada tanggal 19 Desember 2023 di Women Community Center Cimahi dalam rangka mewujudkan komitmen untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pegadaian menggelar Pegadaian Impact Festival pada tanggal 19 Desember 2023 di Women Community Center Cimahi. Festival ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pegadaian dalam rangka mewujudkan komitmen untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Festival turut dihadiri Staf Ahli bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN sekaligus Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srinaita Ginting, Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian Teguh Wahyono, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi Achmad Saefullah, Kepala Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pegadaian Rully Yusuf, hingga Wakil Rektor ITB Bidang Riset dan Inovasi yang diwakili oleh Rofiq Iqbal, PhD. Pegadaian Impact Festival menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, sekaligus mendukung UMKM dan pemberdayaan perempuan yang secara khusus berdekatan dengan peringatan Hari Ibu. Kegiatan dimulai dengan Peresmian Woman Community Center &amp; Gade Preneur di Kota Cimahi dan Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan serentak secara hybrid, kemudian Awarding The Gade Sociopreneurship Challenge II dan Seremonial penyerahan tangan palsu bekerjasama dengan ITB kepada penerima manfaat. Tidak hanya itu, pada kegiatan tersebut juga digelar Talkshow yang membahas tentang UMKM Naik Kelas, serta Pameran Bazaar UMKM. Menariknya mayoritas bazaar diisi oleh pelaku UMKM difabel. Dalam pembukaan Pegadaian Impact Festival, Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian, Teguh Wahyono menyampaikan bahwa Pegadaian sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro berperan untuk terus mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya UMKM untuk naik kelas. &ldquo;Pegadaian bersama BRI dan PNM sebagai Holding Ultra Mikro akan terus berupaya untuk mendukung UMKM naik kelas. Ini bukan hanya soal pembiayaan, tapi juga pendampingan. Kami percaya dana akan dibutuhkan kalau bisnisnya tumbuh, dan bisnis yang tumbuh hanya bisa dilakukan dengan pendampingan yang baik. Itulah sebabnya Pegadaian giat memberikan edukasi, pendampingan, dan memfasilitasi masyarakat, dimulai dari The Gade Creative Lounge hingga The Gade Sociopreneur. Pegadaian Impact Festival ini pun bukti nyata, kami support UMKM naik kelas. Harapannya semua yang kami persembahkan ini benar-benar menjadi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,&rdquo; ujar Teguh. Melihat antusiasme yang cukup tinggi dari pelaku UMKM yang hadir, Staf Ahli bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting menyampaikan harapannya bahwa masyarakat, khususnya perempuan dapat memanfaatkan The Gade Women Community Center untuk bisa berinovasi, berkreasi, maupun berjejaring sehingga bisa melihat peluang dan memiliki pekerjaan yang lebih baik. &ldquo;Pegadaian hadir untuk mendukung pilar ekonomi melalui The Gade Empowerment yang bertujuan untuk pemberdayaan UMKM, komunitas perempuan, dan disabilitas. Semoga dengan adanya The Gade Women Community Center ini, masyarakat khususnya perempuan dapat semakin produktif dan berkreasi. Dan harapannya PT Pegadaian akan terus mengembangkan The Gade Women Community Center dan The Gadepreneur Space sebagai upaya berkontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan.&rdquo;, ungkap Loto Banyaknya pengunjung yang memadati Women Community Center Pegadaian menjadi bukti umpan balik positif dari masyarakat. &ldquo;saya merasa sangat diapresiasi sebagai UMKM oleh Pihak Pegadaian, karena adanya kegiatan ini, sebagai pelaku ekonomi kreatif dapat tempat untuk dapat mengapresiasikan apa yang menjadi karya saya dan dapat memberikan kontribusi untuk sekitar. Kegiatan ini sangat memberikan insight yang positif dan penghargaan luar biasa bagi UMKM. &ldquo; ujar Ibu Ani salah satu pengunjung Pegadaian Impact Festival. &nbsp;

Pegadaian Impact Festival merupakan salah satu rangkaian kegiatan PT Pegadaian dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, Pegadaian Impact Festival Hadir di Cimahi dan Banyuwangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/extraction-2781679_1280-3194487016.jpg" alt="Ilustrasi Tambang Batu Bara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tambang Batu Bara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kegiatan pascatambang memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan dan peningkatan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar tambang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan perusahaan pertambangan Indonesia untuk melakukan reklamasi pascatambang dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai aturan yang mengatur pengelolaan reklamasi pascatambang dan PPM, dengan tujuan memastikan bahwa perusahaan pertambangan melaksanakan kegiatan pascatambang secara tepat dan berkelanjutan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013447251/prestasi-kilat-apresiasi-menko-marves-untuk-kementerian-esdm-dalam-mewujudkan-visi-pembangunan-nasional">Prestasi Kilat! Apresiasi Menko Marves untuk Kementerian ESDM dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Nasional</a> Dilaporkan oleh JawaPos.com dari Antaranews Jumat (8/12), Agus Cahyono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, menyatakan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap program pascatambang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan harus diawasi secara tegas oleh pemerintah. Program pascatambang harus menjadi bagian integral dari perencanaan perusahaan tambang, dan pemerintah akan memberikan pengawasan dan sanksi sesuai peraturan jika ada perusahaan yang melanggar aturan ini. Agus menegaskan bahwa perusahaan pertambangan telah berkomitmen untuk melaksanakan reklamasi dan PPM secara berkelanjutan, dengan melakukan upaya untuk memulihkan lahan bekas tambang dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013446986/di-cop28-dubai-menteri-esdm-sebut-indonesia-targetkan-pengurangan-emisi-sektor-energi-358-juta-ton-co2-pada-2030">Di COP28 Dubai, Menteri ESDM Sebut Indonesia Targetkan Pengurangan Emisi Sektor Energi 358 Juta Ton CO2 pada 2030</a> Pengelolaan reklamasi dan PPM oleh perusahaan pertambangan memberikan dampak positif, termasuk menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun citra positif perusahaan. Agus menyampaikan bahwa penerapan praktik pertambangan yang baik atau Good Mining Practices (GMP) menjadi kunci utama untuk mewujudkan industri pertambangan yang bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah menekankan bahwa program pascatambang harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, dan perusahaan tambang harus mematuhi aturan tersebut untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013437096/kementerian-esdm-memaparkan-potensi-laut-indonesia-sebagai-sumber-energi">Kementerian ESDM Memaparkan Potensi Laut Indonesia Sebagai Sumber Energi</a> Kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan kegiatan pascatambang diharapkan dapat terus meningkat, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Corporate Communication Superintendent PT Berau Coal, Rudini Rahim, menyampaikan penjelasan mengenai Good Mining Practices (GMP) saat tim&nbsp;www.esdm.go.id&nbsp;berkunjung ke kantornya di Berau, Kalimantan Timur, pada Selasa (5/12). Rudini menjelaskan bahwa GMP merupakan komitmen dan standar operasional yang mencakup seluruh tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga pascatambang. Inti dari GMP, menurut Rudini, adalah memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat sekitar dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Industri pertambangan diakui memiliki potensi untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013343567/dorong-ekosistem-ev-battery-lebih-maju-kementerian-esdm-harap-cni-jadi-pionir">Dorong Ekosistem EV Battery Lebih Maju, Kementerian ESDM Harap CNI Jadi Pionir </a> Rudini menekankan bahwa penerapan GMP yang komprehensif dapat meninggalkan jejak positif bagi masyarakat, mencakup praktik-praktik yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan. Beberapa praktik utama GMP yang disebutkan Rudini meliputi perencanaan dan desain yang matang, pengelolaan air yang efektif, pengendalian polusi udara, serta reklamasi dan rehabilitasi. Selain itu, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian integral dari GMP, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan dan perkembangan masyarakat setempat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013339043/tolak-power-wheeling-dalam-ruu-ebet-sp-pln-sambangi-kementerian-esdm">Tolak Power Wheeling Dalam RUU EBET, SP PLN Sambangi Kementerian ESDM</a> Melalui penerapan GMP secara menyeluruh, diharapkan industri pertambangan dapat menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berkelanjutan.

Kementerian ESDM menekankan pentingnya kegiatan pascatambang untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian ESDM Pikirkan Kegiatan Reklamasi Pascatambang untuk Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/WhatsApp-Image-2023-07-26-at-183345-2516357705.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendampingi Megawati Soekarnoputri meresmikan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya, Rabu (26/7)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendampingi Megawati Soekarnoputri meresmikan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya, Rabu (26/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia Megawati Soekarnoputri meresmikan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya, Rabu (26/7). Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Megawati dan penyerahan spesies mangrove baru secara simbolik kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dengan penyerahan spesies baru tersebut, Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya memiliki 58 spesies mangrove. Sebanyak 17 spesies di antaranya telah teregistrasi secara resmi. &rdquo;Alhamdulillah hari ini (26/7), Kebun Raya Mangrove Surabaya sudah diresmikan. Kami optimistis kebun raya ini akan menjaga kelestarian alam, menguatkan wilayah pesisir, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; tutur Gubernur Khofifah. Khofifah bersama Megawati melakukan peninjauan di sekitar mangrove. Tak hanya itu, gubernur menyapa dan berdiskusi dengan para finalis Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup. Khofifah mengatakan, peresmian itu bersamaan dengan Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli. Dia berharap momen itu dijadikan momentum membangun kesadaran akan pentingnya mangrove. &rdquo;Awareness itu bukan hanya mengerti kalau mangrove itu vital bagi ekosistem dunia. Tapi juga ikut menjaga dan melestarikan mangrove,&rdquo; ucap Khofifah. Dia menambahkan, inisiasi kebun raya mangrove di Surabaya itu makin menguatkan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pengelolaan dan pelestarian mangrove. Pemprov Jatim sangat aktif dan masif melakukan penanaman mangrove. Saat ini Jawa Timur memiliki kawasan mangrove seluas 27.221 hektare atau 48 persen dari kawasan mangrove di Pulau Jawa. Itu merupakan yang terluas di antara provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali. Sementara itu, Megawati yang juga Ketua Yayasan Kebun Raya Mangrove Indonesia serta Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan, kebun raya itu merupakan satu dari 45 Kebun Raya di Indonesia. &rdquo;Mangrove itu bisa memecah gelombang, jadi bisa menangkal tsunami. Dan karena akarnya kuat, tidak mudah roboh. Jadi yang seperti ini harus kita jaga bersama,&rdquo; papar Megawati.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa optimistis Kebun Raya Mangrove Surabaya menguatkan wilayah pesisir dan meningkatkan kesejahteraan

Gubernur Khofifah Optimistis Kebun Raya Mangrove Surabaya Pacu Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/KEMNAKER-03-A-1000588583.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydhie Cakrawangsa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydhie Cakrawangsa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerapkan program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Komunitas Masyaratat Adat Kasepuhan di kabupaten Lebak, Banten, sejak 2022 lalu. Program tersebut merupakan terobosan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan berbasis pada potensi lokal. "Program ini bertujuan mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan pengentasan kemiskinan ekstrem juga dilakukan di Lebak, Banten, " ujar Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydhie Cakrawangsa melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (3/7/2023). Menurut Caswiyono program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini merupakan program kolaborasi lintas sektor dan melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, perguruan tinggi, NGO dan kelompok-kelompok masyarakat. "Kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan merupakan upaya dan komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di Kawasan, " katanya. Caswiyono mengatakan rembuk nasional yang digelar di Lebak pada Senin (3/7/2023) merupakan implementasi kebijakan transformatif dan inovatif program perluasan kesempatan kerja dalam mendukung akselerasi pembangunan ketenagakerjaan yang bekelanjutan, sesuai kebijakan sembilan lompatan Menaker. Melalui rembuk nasional ini, Caswiyono berharap dapat mendorong penciptaan ekosistem ketenagakerjaan dari hulu ke hilir melalui penyediaan layanan penyediaan program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan. Antara lain, pemberdayaan masyarakat melalui program-program kewirausahaan, pembangunan jejaring kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta layanan penempatan angkatan kerja yang dilakukan secara terintegrasi. Caswiyono menambahkan ada 10 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di kawasan Lebak yakni TKM Ekra Coffee, Ekra Development, Canoli, Sehate Kompak, Saluyu, Kahuripan, Cangkir, Sompang Sancang, Lodong Sibarani dan TKM Kakapan Muda.

Program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan merupakan terobosan Menaker  mengatasi pengangguran berbasis potensi  lokal.

Kemnaker Terapkan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Lebak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210528_212245_1.jpg" alt="Ketua BPK Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono memaparkan kesimpulan hasil pemeriksaan pengelolaan anggaran 2020 saat Rapat Paripurna di kantor DPRD Sulsel, Jumat (28/5). Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua BPK Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono memaparkan kesimpulan hasil pemeriksaan pengelolaan anggaran 2020 saat Rapat Paripurna di kantor DPRD Sulsel, Jumat (28/5). Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyebut, terdapat beberapa indikator terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat di Sulsel selama kurun waktu 2019–2020. Sehingga, perlu dijadikan bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah bisa lebih dioptimalkan.  ”Tingkat kemiskinan 2020 meningkat menjadi 8,99 persen dibandingkan 2019 sebesar 8,56 persen,” sebut Ketua BPK Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono seperti dilansir dari Antara di  Makassar.  Namun, angka tersebut masih di bawah tingkat kemiskinan nasional pada 2019 sebesar 9,41 persen dan 2020 sebesar 10,19 persen. Indikator kedua, lanjut dia, tingkat pengangguran terbuka, tahun anggaran 2020 meningkat menjadi 6,31 persen dibandingkan dengan 2019 yang hanya 4,62 persen.  ”Meski demikian, indikator tersebut lebih baik dari tingkat nasional pada 2019 sebesar 5,23 persen dan 2020 sebesar 7,7 persen,” ujar Wahyu.  Indikator lain, lanjut Wahyu pada gini rasio 2020 sebesar 0,382 lebih baik dibandingkan 2019 sebesar 0,391. Secara nasional gini rasio pada 2020 sebesar 0,385 dan 2019 sebesar 0,380. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2020 meningkat menjadi 71,93 dari sebelumnya 71,66 pada 2019.  ”Angka ini masih di bawah IPM nasional 2019 sebesar 71,92 dan 2020 sebesar 71,94,” papar Wahyu.  Indikator selanjutnya menurut dia, laju pertumbuhan ekonomi pada 2019 dan 2020 adalah 6,91 persen dan minus 0,70 persen. Namun demikian, angka itu lebih baik dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional 2019 sebesar 5,02 persen dan 2020 minus 2,070 persen.  ”Indikator lain, tingkat inflasi 2020 adalah 2,04 persen lebih tinggi dari pada inflasi nasional 1,68 persen. Kami mengharapkan DPRD dan para pemangku kebijakan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran legislasi dan fungsi pengawasan,” tutur Wahyu.  Tahun ini, BPK perwakilan Sulsel memberikan pemprov status opini wajar dengan pengecualian (WDP). Padahal sebelumnya, Pemprov Sulsel telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut.  Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera melakukan pembenahan secara berkesinambungan termasuk pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD.  ”Tingkatkan tertib administrasi, sistem pengawasan efektif, dengan memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawasan internal untuk memberikan peringatan dini dan ruang konsultatif sebagai langkah pengawasan guna mengantisipasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi daerah,” papar Andi Sudirman Sulaiman.

BPK Sebut Indikator Kesejahteraan Masyarakat Sulsel Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Walikota.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Bandung, Oded M. Danial berharap para ulama dan umaro bisa menciptakan kesatuan barisan dalam membangun dan membina umat dan masyarakat.  Hal itu diungkapkan Oded saat menghadiri Silaturahim Ulama Umaro Kota Bandung dalam rangka menyambut Idul Fitri 1442 H di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung, Jumat 7 Mei 2021.  Pada acara tersebut hadir Ketua MUI Kota Bandung, KH Miftah Faridl, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, Kepala Bakesbangpol Kota Bandung, Bambang Sukardi, Kepala Bagian Kesra Kota Bandung, Momon Ahmad Imron, Kepala Kantor Kemenag Kota Bandung, Tedi Ahmad Junaedi, serta para ulama.  Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan tugu petunjuk arah kiblat dan shaf makam oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Danial dan Ketua Badan Hisab Rukyat (BHR) Kota Bandung, KH Maftuh Kholil.  Dalam sambutannya, Oded mengajak para ulama dan umaro untuk berkolaborasi dalam membina dan membimbing umat yang dipimpin ulama dan rakyat yang dipimpin umaro.  "Kedua elemen ini antara ulama dan umaro harus betul-betul bisa hadir di tengah rakyat dan umat. Kita harus bersama-sama membina dan membangunnya," katanya.  Menurut Oded, tugas pokok fungsi seorang pemimpin baik ulama dan umaro adalah membimbing dan mengedukasi masyarakat. Namun diakuinya, hal itu tidak mudah dan sederhana.  "Harus penuh kesabaran dalam membina umat. Saya memohon adanya dukungan kolaborasi kepada kami di Pemerintah Kota Bandung agar berbagai program bisa berjalan lancar," ucapnya.  "Sesungguhnya menjadi sebuah keniscayaan, harus hadir soliditas, harmoninya antara ulama dan umaro. Ini yang harus kita hadirkan," lanjutnya  Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, dengan jabatan yang diembannya saat ini semoga bisa menjalakan amanah dengan baik dan bisa mewujudkan visi Kota Bandung.  "Mudah-mudahan bisa mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. DPRD Kota Bandung juga sangat terbuka dalam hal koordinasi yang tentunya berpihak kepada umat," katanya.  Sedangkan Ketua MUI Kota Bandung, KH Miftah Faridl mengatakan, bersilaturahmi sangat bermanfaat. Karena bisa menjadikan hidup lebih tenang, tentram, serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT.  Ia pun menyampaikan dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini, ulama dan umaro tidak boleh absen dan tetap harus bersama umat. Ulama dan umaro harus membimbing, mengawal, menasehati, dan mendoakannya.  "Jangan sampai umat kehilangan pimpinan, orang yang bisa memberikan arahan. Sebab kita merasakan betul hadirnya sebuah ketidakpuasan dan kecurigaan yang dapat mengganggu kebersamaan," ucapnya.  "Ulama harus hadir untuk memimpin umat agar tetap ikhlas menerima ujian dari Allah SWT. Karena Allah tidak mungkin dzalim, berbuat tidak baik kepada kita, pasti ada sejumlah hikmah, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah SWT," katanya.  Menurutnya, dengan adanya pandemi Covid-19, harus bisa menambah berbagai macam pengetahuan tentang menjaga atau memelihara kesehatan fisik dan mental, bahkan para ustaz juga bisa memanfaatkan teknologi, seperti dakwah melalui virtual.  "Bahkan generasi saya juga terpaksa harus belajar dengan teknologi modern ini. Tapi kita juga harus mempertebal ketangguhan tabayyun dengan teknologi ini, seperti jangan sampai menyebarkan berita atau informasi yang belum tentu benar," katanya.  "Mudah-mudahan kita bersama bisa membangun Kota Bandung yang dicita-citakan. Kota Bandung yang agamis sekaligus juara demi masyarakat Kota Bandung yang kita cintai," harapnya.

Kolaborasi Ulama dan Umaro Harus Hadir untuk Umat dan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/1609924243653.jpg" alt="Ilustrasi Program Dinsos antipasung. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Program Dinsos antipasung. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Sosial Jawa Timur mencanangkan 5 program inovasi pada 2021. Salah satunya adalah program Jatim Bebas Pasung 2023. Dinsos mencatat bahwa hingga kini, terdapat 334 korban pasung di Jatim.  Kepala Dinas Sosial Jatim Alwi mengatakan, pada 2020, program itu belum berjalan optimal. Sebab, ada pandemi Covid-19. Sehingga pada 2021, akan dilakukan percepatan program agar target zero pasung pada 2023 dapat tercapai.  ”Di Jatim ini cukup banyak korban pasung. Kita akan upayakan untuk mengakhiri. Sebetulnya itu 2020, tapi karena pandemi jadi kita tidak diupayakan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir,” tutur Alwi pada Rabu (6/1).  Alwi mengaku, akan menggandeng beberapa pihak. Seperti dinas kesehatan dan rumah sakit jiwa. ”Satu tahun targetnya 100 sehingga pada 2023 selesai. Ini berat, tapi kita akan berusaha,” tambah Alwi.  Program berikutnya adalah Jatim Peduli Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan. Rencananya, Dinsos Jatim membentuk shelter di 4 UPT. Shelter itu untuk memberikan pelayanan dan pendampingan pada anak dan perempuan korban kekerasan.  ”Selama ini belum ada wadah yang representatif. Kita punya beberapa UPT. Kita coba untuk tahun ini ada 4 . Surabaya, Kediri, Sumenep, dan Batu. Ini nanti kita kerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak di samping dengan NGO,” ujar Alwi.  Tidak hanya memberikan pendampingan, shelter itu juga memberi pelayanan trauma healing bagi anak yang bermasalah dengan hukum maupun anak dan perempuan korban tindak kekerasan atau perlakuan salah.  ”Kami juga akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim serta relawan sosial,” tutur Alwi.  Program inovasi selanjutnya adalah JSC (Jatim Sosial Care). Program itu berupa respons cepat terhadap penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui pemanfaatan media sosial.  Program yang melibatkan pilar-pilar sosial itu diluncurkan untuk memberikan pelayanan cepat, tepat, dan solutif atas pesatnya informasi pada era media sosial saat ini.  ”Itu akan kita optimalkan lagi. Artinya teman-teman yang bergerak itu akan kita bantu dengan transpor, korbannya kita siapkan sembako. Dengan aplikasi ini akan lebih cepat tidak sampai 24 jam, 2 sampai 3 jam bisa tertangani,” papar Alwi.  Program lain adalah pengembangan terhadap PKH Plus dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Alwi memaparkan, PKH Plus adalah program Gubernur Jatim. Sebelumnya, pada 2019 dan 2020 ada 10 kabupaten dengan jumlah keluarga miskin terbanyak di Jatim. Pada 2021 program tersebut akan diperluas hingga 15 kabupaten.  ”Sasarannya tetap 50 ribu KPM (keluarga penerima manfaat) begitu juga dengan ASPD. Sebelumnya, kami menjangkau 3.000 kita tambah 1.000 lagi menjadi 4.000 orang. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,” jelas Alwi.  Program inovasi terakhir adalah Jatim Home Care yang merupakan pengembangan pelayanan. Program itu dilakukan UPT Dinsos kepada klien di luar panti atau UPT. Ada empat UPT yang memberikan layanan tersebut. Yakni UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dengan program Janeta (jasa layanan tunanetra) yang menjangkau tunanetra di luar panti, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan yang menjangkau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui program Kacamata BL Pas (Kegiatan Outreach Management dan Assessment Bina Laras Pasuruan).  Selain itu, kegiatan juga dilakukan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan melalui program Amalia Juara Mas (Ambulans Menyapa Lansia Menuju Sejahtera Berbasis Masyarakat ) yang menjangkau lansia yang tidak tertampung panti, dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban yang memberikan layanan home care pada penderita kusta di luar panti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/uyEJ-P0IlcQ

Upaya Sejahterakan Rakyat, Dinsos Jatim Buat Lima Program Inovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BNI-LAKU2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiap pejabat publik, baik itu kepala negara atau kepala daerah memiliki misi besar dalam bertugas. Di antaranya membuat masyarakatnya sejahtera secara ekonomi.  Menurut pengamat ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Djaka Badrayana, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kesejahteraan-masyarakat/">kesejahteraan masyarakat</a> selalu orientasi yang dicapai <a href="https://www.jawapos.com/tag/pejabat-publik-milenial/">pejabat publik</a>, khususnya kepala negara dan daerah. Kesejahteraan itu dalam konteks ekonomi, yakni memiliki pendapatan yang layak.  “Seorang presiden itu bertanggung jawab atas 267 juta orang. Yang harus jadi concern-nya adalah bagaimana membuat kesejahteraan mereka meningkat, yang dalam indikator ekonomi berdasarkan pendapatan per kapita yang meningkat,” ujar Djaka Badrayana dalam keterangannya Kamis (10/12).  Djaka melanjutkan, untuk meningktakan pendapatan per kapita itu harus meningkatan pertumbuhan product domestic bruto (PDB). Langkahnya dengan mendorong konsumsi pemerintah lebih tinggi, investasi lebih tinggi, dan ekspor.  Dalam konteks Indonesia, faktor investasi begitu penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan alur logika dari investasi itu penting dan dapat meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/09/2020/kemendagri-dan-kpk-minta-pemda-transparan-soal-anggaran-dan-perizinan/">Kemendagri dan KPK Minta Pemda Transparan Soal Anggaran dan Perizinan</a>  “Kalau ingin output naik, maka capital atau investasi, pekerja, teknologi, dan semua faktor-faktor produksi itu harus ditingkatkan untuk berproduksi. Kemudian menyerap tenaga kerja, menghasilkan barang yang akan dibeli masyarakat. Mendapatkan untung dan modal, baru lalu pekerjanya mendapatkan pendapatan. Itu efek kesejahteraan dari aktivitas investasi,” terangnya.  Kehadiran <a href="https://www.jawapos.com/tag/investasi/">investasi</a> menjadi sangat penting karena saat ini pekerja banyak tersedia di Indonesia. Selain itu, teknologi dan lahan pun tersedia. “Sebetulnya investasi bisa juga mengandalkan investor dalam negeri. Sayangnya pihak ketiga di Indonesia lebih memilih menyimpan dananya di perbankan ketimbang menginvestasikan di sektor produktif.  Rendahnya minat pemilik modal dalam negeri untuk berinvestasi karena mereka menghadapi sejumlah perizinan yang berbelit-belit. Proses investasi pun tidak efisen. Akibatnya calon investor memilih memilih menyimpan uangnya di bank.  “Di situlah pentingnya UU Cipta Kerja yang mendukung kemudahan dan perlindungan UMKM, penyederhanaan dan kemudahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/perizinan/">perizinan</a> usaha, riset dan inovasi dan kluster-kluster lain,” ujar Wakil Ketua International Council for Small Business (ICSB) Banten itu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bZJCUcmN-0s

Orientasi Pejabat Publik Adalah Kesejahteraan Masyarakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kesejahteraan masyarakat

Berita Terkini