<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/8mHewgC5Yot2q4uNPlOHQySvFGVqDYu106z6VKu8-2814467288.jpg" alt="Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hj. Selly Andriany Gantina. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hj. Selly Andriany Gantina. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menyoroti kesejahteraan guru di Indonesia yang hingga kini dinilai masih terabaikan. Ia menegaskan, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen seharusnya benar-benar dimaksimalkan untuk kepentingan para pendidik, dengan disertai penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Selly dalam audiensi bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2). &ldquo;Saya agak dibuat speechless. Ternyata mindset tentang 20 persen anggaran fungsi pendidikan ini masih debatable dan perlu ada penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,&rdquo; ujar Selly. Ia juga mengungkapkan adanya persoalan lintas kementerian yang menyebabkan kebijakan pendidikan belum berjalan efektif. Bahkan, dalam beberapa urusan yang hanya ditangani satu direktorat sekalipun, pemahaman di tingkat kementerian belum tentu sejalan dengan realitas dunia pendidikan. &ldquo;Mindset urusan keagamaan memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi fungsi pendidikan keagamaan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota,&rdquo; ungkapnya. Namun, Selly menilai saat ini banyak pemerintah daerah yang masih menganggap pendidikan keagamaan seperti madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah tidak termasuk dalam pembiayaan APBD, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. &ldquo;Pemerintah daerah selalu menganggap pendidikan keagamaan tidak masuk dalam APBD, baik kabupaten maupun provinsi,&rdquo; tuturnya. Ia menegaskan, meskipun urusan agama menjadi kewenangan pemerintah pusat, pendidikan keagamaan tetap merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah. Akibatnya, hingga kini banyak guru pendidikan keagamaan yang kesejahteraannya terus terpinggirkan dan perlu diperjuangkan secara kolektif. &ldquo;Padahal fungsinya adalah fungsi pendidikan kelembagaan agama. Artinya, mindset di pemerintahan kita, baik di Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, maupun Kementerian Agama, masih berbeda-beda,&rdquo; urainya. Karena itu, Selly menekankan perjuangan peningkatan kesejahteraan guru harus dilakukan secara bersama-sama, baik guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. &ldquo;Artinya, perjuangan guru-guru ini harus diperjuangkan bersama-sama, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

DPR RI dorong pemanfaatan anggaran pendidikan 20 persen secara optimal. Fokus pada kesejahteraan guru.

DPR Imbau Alokasi Anggaran Pendidikan yang Hanya 20 Persen Bisa Dimanfaatkan Optimal

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/Sekolah-Swasta-di-Depok-hanya-Punya-4-Siswa-Baru-1JPG-2156775522.jpg" alt="Guru memberikan materi pelajaran kepada empat murid baru kelas X di SMA 1 Muhammadiyah Depok, Jawa Barat, Selasa (22/07/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi pelajaran kepada empat murid baru kelas X di SMA 1 Muhammadiyah Depok, Jawa Barat, Selasa (22/07/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Posri anggaran pendidikan di RAPBN 2026 juga dinilai tidak berpihak pada guru dan tenaga kependidikan.&nbsp;Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menilai,&nbsp;janji presiden untuk mensejahterakan guru dan tenaga pendidik belum sepenuhnya terealisasi hingga kini.&nbsp; Jika mengingat kembali janji Astacita presiden yang mengatakan, bakal mewujudkan standar upah minimum guru non ASN dan honorer.&nbsp;Sayangnya, hingga hari ini belum juga direalisasikan. Sehingga, kesejahteraan guru non-ASN, guru honorer, guru madrasah swasta, hingga guru PAUD pun masih jauh panggang dari api. Masih banyak guru-guru honorer maupun non-ASN di Indonesia, seperti guru swasta termasuk guru madrasah, guru PAUD yang upahnya bahkan di bawah para buruh. Banyak dari mereka yang digaji hanya Rp 200 ribu &ndash; Rp 500 ribu per bulan. Jauh di bawah standar upah minimum regional.&nbsp; Menurut dia, upah guru di atas kebutuhan minimum secara hukum sejatinya sudah tercantum dalam undang-undang guru dan dosen pasal 14 ayat 1 huruf A. Di sana disebutkan, bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum.&nbsp; Dia menilai pemberian insentif dan bantuan subsidi upah dari pemerintah pusat untuk guru bukanlah kado dalam rangka HUT RI ke-80.&nbsp; &ldquo;Sangat tidak tepat presiden menggunakan istilah kado untuk guru. Maaf, bukan kami kufur nikmat, tapi insentif Rp 300 ribu per bulan bukanlah kado, tapi pemenuhan hak guru yang itupun tidak terpenuhi seutuhnya,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Dia melanjutkan, apabila presiden betul-betul ingin mensejahterakan guru, khususnya guru non-ASN maka sudah semestinya segera merealisasikan janjinya dalam astacita. Yakni, menetapkan standar upah minimum bagi guru-guru non-ASN yang berlaku secara nasional.&nbsp; &ldquo;Jadi kami melihat anggaran pendidikan yang sangat fantastis ini sebenarnya tidak dinikmati oleh para guru. Belum berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, terhadap kesejahteraan guru, termasuk untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun,&rdquo; paparnya.&nbsp; Selain itu, ia juga menyinggung soal Kementerian Keuangan yang masih menggunakan anggaran pendidikan jika menganggap guru dan dosen adalah beban negara. &ldquo;Jika menurut Menkeu Sri Mulyani guru dan dosen adalah beban anggaran negara, semestinya kementerian keuangan tidak perlu mengambil anggaran pendidikan, yang justru semakin menambah beban pendidikan,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Tak hanya itu, P2G mendorong pemerintah untuk melakukan penataan ulang terkait dengan tata kelola sekolah dengan mengacu kepada UUD 45 pasal 31 ayat 3, bahwa pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sehingga, proses pendidikan terselenggara dalam satu sistem pendidikan nasional.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016440591/tak-ada-kabar-soal-gaji-pns-di-pidato-nota-keuangan-rapbn-2026-begini-penjelasan-menkeu-sri-mulyani">Tak Ada Kabar soal Gaji PNS di Pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani</a> Terakhir, Satriwan turut mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan dasar gratis. Sehingga sekolah-sekolah swasta, madrasah-madrasah swasta yang tetap dapat menyelenggarakan pendidikan yang dibiayai oleh negara sebagaimana perintah MK.&nbsp; &ldquo;Meski keputusan MK menyatakan proses ini bisa bertahap, tapi harus dimulai. Jangan diabaikan,&rdquo; tuturnya. Dia meminta, agar pemerintah segera membuat program awal agar mempermudah rakyat mengakses sekolah, baik negeri maupun swasta. &ldquo;Jangan hanya sekolah yang menjadi program prioritas pemerintah adalah Sekolah Rakyat dan SMA Unggul Garuda,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; &nbsp;

P2G menyoroti keberpihakan RAPBN 2026 untuk anggaran pendidikan yang banyak kementerian tetapi kesejahteraan guru masih di bawah standar.

Tingginya Anggaran Pendidikan di RAPBN 2026 tapi Kesejahteraan Guru Masih di Bawah Standar Layak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/29/WhatsApp-Image-2025-03-29-at-110912-1765396511.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kesejahteraan guru ekstrakurikuler menjadi perhatian Komisi D DPRD Surabaya. Guna mewujudkannya, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya meminta Pemkot Surabaya meningkatkan pembayaran upah para pahlawan tanpa jasa tersebut. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mengatakan Dinas Pendidikan Surabaya (Dispendik) Surabaya telah merumuskan kebijakan baru terkait anggaran untuk pelatih atau guru ekstrakurikuler. Pemkot Surabaya memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelatih. Sebelumnya anggaran untuk pelatih ekstrakurikuler hanya dihitung untuk 10 bulan. Tahun ini, mereka akan menerima upah selama 11 bulan penuh. Kebijakan yang dilakukan pemkot dinilai tepat. Sebab, dapat meningkatkan kesejahteraan para guru ekstrakurikuler. &rdquo;Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam memberikan dukungan kepada para pelatih ekstrakurikuler yang memiliki peran penting dalam pengembangan bakat dan minat siswa di luar jam pelajaran utama,&rdquo; kata Ajeng. Dengan penetapan anggaran selama 11 bulan, dia berharap pelatih dapat menjalankan tugas mereka dengan fokus. Yakni tanpa khawatir akan masalah finansial. Kemudian Ajeng Wira Wati juga berharap Surabaya dapat terus mencetak generasi muda yang berprestasi. Tidak hanya dalam bidang akademik, namun dalam hal berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mampu mengasah keterampilan serta bakat siswa secara maksimal. &rdquo;Saya juga berharap para pelatih bisa terus termotivasi untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam membimbing dan mengasah bakat siswa. Sehingga siswa berprestasi di berbagai bidang terus tercipta,&rdquo; ujar Ajeng Wira Wati, Ketua Fraksi Gerindra itu.

Komisi D DPRD Surabaya minta pemkot memperhatikan kesejahteraan guru ekstrakurikuler dengan meningkatkan pembayaran upah

Komisi D DPRD Surabaya Dorong Kesejahteraan Guru Ekstrakurikuler

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/WhatsApp-Image-2024-11-29-at-102811-2511514592.jpg" alt="Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kesejahteraan guru di tahun depan. Tak hanya mengapresiasi, PGRI juga meminta agar proses sertifikasi para guru bisa dipercepat. Pasalnya, sertifikasi jadi salah satu syarat agar bisa memperoleh tambahan kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah. Di mana,&nbsp;guru ASN bersertifikasi akan mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Kemudian, bagi guru non ASN nilai tunjangan profesinya akan ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah.&nbsp; &ldquo;Yang kita dorong dari PGRI adalah percepatan sertifikasi guru, jangan berbelit-belit. Sehingga bisa dirasakan semua,&rdquo; ujar Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi&nbsp;ditemui di sela acara seminar internasional terkait integrasi antara perubahan iklim dengan pendidikan,&nbsp;di Jakarta, Senin (2/12/2024). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015379273/9-sifat-unik-yang-membuat-kagum-dari-seseorang-yang-sering-makan-sendirian-di-tempat-umum-tanpa-merasa-malu">9 Sifat Unik yang Membuat Kagum dari Seseorang yang Sering Makan Sendirian di Tempat Umum Tanpa Merasa Malu</a>&nbsp; Dia mendesak agar pemerintah mempermudah proses sertifikasi ini. Dengan begitu, kenaikan kesejahteraan guru dapat dirasakan secara merata. Saat ini sendiri, kata dia, jumlah guru yang sudah tersertifikasi masih kurang dari 50 persen. Lalu setelah adanya perubahan pola pada pendidikan profesi guru (PPG) menjadi piloting, mulai ada keterserapan sekian ratus ribu. &ldquo;Nah yang kita mau dorong adalah percepatan sertifikasi guru dan jangan rumit gitu loh. Kembali ke undang-undang guru dan dosen, pakai pelatihan 10 hari, 11 hari selesai,&rdquo; ungkapnya. Cara ini dinilai lebih efektif ketimbang PPG saat ini yang kebanyakan in dan out dan berbiaya mahal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015379262/ketahui-cara-menjaga-kesehatan-mental-saat-bermain-media-sosial">Ketahui Cara Menjaga Kesehatan Mental saat Bermain Media Sosial</a>&nbsp; Selain mempercepat proses sertifikasi, Unifah juga meminta agar sistem inpassing untuk guru swasta diterapkan kembali. Kebijakan ini diyakini dapat membantu peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta. &ldquo;Sehingga misalnya guru swasta sudah 30 tahun itu disamakan dengan PNS. Nah itu kan berarti gaji pokoknya disamakan dengan kenaikan 100 persen. Jadi swasta itu nggak stagnan di Rp 2 juta (besaran tunjangan profesi guru, red) nggak gitu,&rdquo; tegasnya. Hal ini juga untuk memberi kepastian bagi para guru swasta yang sudah inpassing sebelumnya. Sebab, banyak guru swasta yang khawatir TPG-nya justru turun karena non ASN akan menerima TPG Rp 2 juta sementara gaji pokok mereka sudah setara ASN.&nbsp;

PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kesejahteraan guru tahun depan

Sertifikasi Jadi Syarat Kenaikan Kesejahteraan Guru, PGRI Minta PPG Nggak Ribet   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/KURIKULUM-2-2799924623.jpg" alt="Kurikulum merdeka memberikan ruang gerak lebih besar bagi guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar." width="100%">
<figcaption>Kurikulum merdeka memberikan ruang gerak lebih besar bagi guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak setuju dengan pribahasa 'Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa'. Putra bungsu presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan seharusnya profesi guru diberikan tanda jasa yang besar. "Saya tidak setuju denga pribahasa 'guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa' karena menurut saya, guru harus diberikan tanda jasa yang sebesar-besarnya," kata Kaesang saat berbincang-bincang dengan Influencer di Ternate, Maluku Utara, Selasa (26/12). Menurutnya, profesi guru bertugas mendidik generasi penerus bangsa. Sehingga guru memiliki andil besar dalam mencetak anak-anak yang berkualitas dan memiliki daya saing. "Ini juga salah satu yang pengen kami perjuangkan di PSI, yaitu kesejahteraan guru. Kami ingin guru bisa fokus mendidik anak-anak dan mencetak anak-anak muda yang berkualitas," tegas Kaesang sebagaimana dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. Lebih lanjut Kaesang menambahkan, kesejahteraan guru harus lebih diperhatikan. Apabila kesejahteraan guru cukup, maka mereka dapat fokus dengan tugasnya mendidik anak-anak dan tidak perlu mencari pekerjaan sampingan. "Karenanya itu harus diikuti dengan kesejahteraan yang cukup untuk para guru. Sehingga para guru tidak perlu mencari pekerjaan kedua atau ketiga," pungkasnya.

Profesi guru bertugas mendidik generasi penerus bangsa. Sehingga guru memiliki andil besar dalam mencetak anak-anak yang berkualitas.

Kaesang: Guru Harus Diberikan Tanda Jasa Sebesar-besarnya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/26/kaesang-ternate-318726804.jpeg" alt="Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menemui para influencer di Ternate, Maluku Utara." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menemui para influencer di Ternate, Maluku Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep&nbsp; menemui para influencer di Ternate, Maluku Utara. Salah satunya ternyata ada yang berprofesi sebagai dosen. Pada kesempatan tersebut, Kaesang menanyakan pekerjaan mereka disamping menjadi influencer. "Kalian kalau di instagram atau sosial media jadi influencer, lebih besar mana pendapatannya dari pada pekerjaan tetap kalian yang full time itu?" tanya Kaesang di Rumah Makan Popeda Ci Yati, Ternate, Maluku Utara, Selasa (26/12).&nbsp; "Influencer," jawab teman-teman influencer Ternate. Mendengar itu, Kaesang menilai saat ini pekerjaan guru masih kurang sejahtera. Sehingga membuat guru perlu memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu, menurutnya, perlu ada perubahan agar pekerjaan sebagai guru dapat lebih sejahtera. Sehingga mereka dapat fokus dengan profesinya tersebut. Sebelumnya, Kaesang Pangarep sarapan bersama dengan warga dan tokoh lintas agama dan adat di Ternate, Maluku Utara. Ia tiba pukul 06.00 WIT bersama Sekjen DPP PSI, Raja Juli Antoni. Kaesang dan Raja Juli langsung menuju ke salah satu rumah warga di Ternate untuk sarapan bersama warga dan para tokoh lintas agama dan lintas adat. Sesampainya di rumah warga, para warga Ternate sangat antusias menyambut kedatangan Ketum PSI dan Sekjend PSI itu. Mereka terlihat menyalami Kaesang dan meminta foto bersama. Kemudian, Kaesang pun dijamu dengan nasi kuning khas Ternate. Ia pun berbincang hangat dengan para tokoh lintas agama dan lintas adat. Terlihat juga putra almarhum sultan ternate Firman Mudafar Sjah turut hadir dalam jamuan sarapan pagi itu.

Kaesang menilai saat ini pekerjaan guru masih kurang sejahtera. Sehingga mereka mencarivpekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ketum PSI Sebut Profesi Guru dan Dosen Belum Sejahtera 

belajar tatap <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah meminta Pemerintah untuk berkomitmen dalam menjalankan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1-5 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Menurutnya, aturan tersebut mengamanatkan agar pemerintah memastikan semua warga negara mendapat pendidikan, tanpa kecuali. "Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar semua warga negara. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang dapat membentuk akhlak mulia. Pemerintah juga harus memprioritaskan anggaran negara minimal 20 persen untuk pendidikan dan melakukan upaya-upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Himmatul dalam keterangannya, Rabu (3/5). Himmatul juga mengingatkan, agar pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas guru dan dosen. Sebab, kunci penting bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah pembenahan terhadap kualitas guru dan dosen. Ia pun tak memungkiri, masih terdapat guru-guru yang tidak mencapai kompetensi minimum sehingga tidak kompeten sebagai guru. Begitupun dosen di kampus-kampus yang masih rendah akibat ekosistem pendidikan yang kurang mendukung, antara lain beban administrasi yang tinggi dan gaji yang kurang memadai. "Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik (guru dan dosen) yang selama ini masih kurang memadai. Kesejahteraan tenaga pendidik berkorelasi dengan kualitas pendidikan. Di sejumlah negara dengan kualitas pendidikan yang baik, kesejahteraan tenaga pendidiknya juga baik," jelas anggota BKSAP DPR RI ini. Selanjutnya, kata Himmatul, pemerintah perlu melakukan afirmasi terhadap guru honorer sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadikan mereka sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. "Hal ini merupakan bentuk penghargaan kepada guru honorer yang selama ini telah mengabdikan dirinya selama belasan hingga puluhan tahun dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," tegas Himmatul. Pemerintah juga perlu secara konsisten memperbaiki dan meningkatkan sarana serta prasarana pendidikan di Indonesia secara merata. Sampai saat ini, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia jauh dari ideal. Misalnya, data menunjukkan, sekitar 45 sampai 60 persen ruang kelas pada semua jenjang pendidikan di Indonesia (SD, SMP, SMA/SMK) mengalami kerusakan ringan atau sedang. "Bahkan di daerah terpencil kondisinya lebih parah. Pemerintah perlu memastikan sarana dan prasarana pendidikan yang layak agar peserta didik dapat belajar dengan baik," pungkas Himmatul. &nbsp;

Kunci terpenting bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah pembenahan terhadap kualitas guru dan dosen.

Anggota Komisi X DPR Ingatkan Peningkatan Kesejahteraan Guru Berkorelasi dengan Mutu Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/HGN-2022-1.jpeg" alt="Caption: Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama menggelar upacara Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2022 di halaman kantor Kemenag RI, Jakarta, Jumat, (25/11). (Dok Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Caption: Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama menggelar upacara Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2022 di halaman kantor Kemenag RI, Jakarta, Jumat, (25/11). (Dok Kemenag)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama menggelar upacara Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2022 di halaman kantor Kemenag RI, Jakarta, Jumat, (25/11). Peringatan HGN ini GTK Madrasah mengambil tema 'Berinovasi Mendidik Generasi'.  Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi yang menjadi inspektur upacara, dalam sambutannya menyampaikan, peringatan HGN 2022 dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Zainut juga menyampakan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru.  “Pagi ini, kita memperingati momentum Hari Guru Nasional Tahun 2022 secara serentak seluruh Indonesia. Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas jasa besar yang diberikan para guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terpujilah wahai engkau Ibu, Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku,” kata Zainut Tauhid dalam keterangannya.  Zainut meminta, Kementerian Agama terus memperhatikan para guru madrasah, baik dari sisi peningkatan kompetensinya hingga persoalan kesejahteraanya. Akan tetapi, Zainut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh guru jika dalam ikhtiar tersebut belum maksimal.  “Kami menyampaikan permohonan maaf jika ikhtiar kami belum optimal dalam memberikan layanan terbaik bagi para pahlawan tanpa tanda jasa. Benar bahwa Hari Guru Nasional adalah bentuk rekognisi, Namun, kami juga berkomitmen untuk terus berupaya agar para guru terus mendapat afirmasi,” Imbuh Zainut.  “Sebab, kita semua tahu bahwa guru adalah profesi mulia, Kata cerdik-cendikia, jika orang tua memberikan asupan untuk jasadnya, maka guru memberikan gizi untuk ruh, spirit, dan jiwanya,” sambungnya.  Menurutnya, dedikasi guru tiada batas. Bahkan, ketika pandemi covid-19 melanda, guru dituntut tetap melaksanakan tugas, amanat di pundak untuk terus berinovasi mendidik generasi sebagai tema hari Guru Nasional Tahun Ini.  “Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, terus menjadi pribadi pembelajar. Sebab, mengajar pun bagian dari belajar. Saat guru mengajar, pada hakikatnya dia sedang belajar,” papar Zainut.  Lebih lanjut, Zainut menyampaikan, setelah dua tahun pandemi Covid-19, saat ini memasuki masa learning recovery, pemulihan proses pembelajaran. Oleh sebab itu, Kemenag mendorong dan mengondisikan para guru untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi informasi.  “Paradigma belajar dan mengajar perlu respon dengan kekinian. Ada proses transformasi digital, ada big data (maha data) artficial intelegence (kecerdasan buatan), metaverse, metahuman, robotic, dan lainya yang hadir diruang-ruang kelas siswa generasi Z dan Alpha,” pesannya.  Selain itu, Zainut berpesan agar para guru terus perkuat moderasi beragama dan sukseskan tahun toleransi. Dia mengharapkan, agama sebagai sumber inspirasi untuk memuliakan harkat kemanusiaan, meneguhkan komitmen kebangsaan, toleran dan anti kekerasan.  “Jauhi politisasi agama, hindari perpecahan, terlebih dengan membawa-bawa ajaran agama. Hadirkan agama sebagai rahmat bagi semesta,” pungkasnya.

Peringatan HGN 2022, Zainut Minta Kemenag Perhatikan Guru Madrasah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/fraksi-pks-guru-adalah-mata-rantai-kemajuan-bangsa_m_170689.jpeg" alt="Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 25 November diperingati sebagai Hari Guru. Bagi Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, peringatan Hari Guru sebagai adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan pada kaum pendidik sebagai mata rantai kemajuan suatu bangsa.&nbsp; Sebab, kata Jazuli, berbicara tentang kemajuan suatu bangsa tentu tidak lepas dari kualitas sumber daya manusianya. Terutama bagi generasi penurus bangsa.&nbsp; Bicara tentang kualitas sumber daya manusia tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan yang sangat ditentukan oleh kualitas guru dan tenaga kependidikan.&nbsp; &ldquo;Jadi sangat jelas bahwa guru adalah mata rantai kemajuan bangsa," kata Jazuli. Untuk itu, lanjut Anggota Komisi I ini, tidak ada pilihan lain bagi negara kita jika ingin bangsa ini maju, maka harus fokus pada guru dalam segenap aspeknya. Mulai dari kualitasnya, pemberdayaannya, sarana dan prasarana yang dibutuhkannya hingga pemenuhan kesejahteraan yang menunjang profesionalismenya dalam mendidik generasi bangsa. "Belajar dari negara maju manapun perhatian terhadap guru pasti luar biasa. Pun negara-negara berkembang yang ingin mengejar ketertinggalannya. Mereka pasti menginvestasikan dana yang besar untuk merekrut dan mengembangkan kualitas guru," tandas Jazuli. Untuk itu, Jazuli menegaskan, fraksinya di DPR tidak henti-hentinya mendorong pemerintah agar membina dan meningkatkan kualitas guru termasuk peningkatan kesejahteraan mereka.&nbsp; &ldquo;Tujuannya agar para guru semakin fokus dalam meningkatkan kualitas sdm bangsa apalagi di tengah kemajuan dan kompetisi dunia yang makin ketat saat ini. Sekali lagi selamat hari guru,&rdquo; paparnya.&nbsp;

Fraksi PKS: Guru Adalah Mata Rantai Kemajuan Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pahlawan-tanpa-tanda-jasa-itu-belum-sejahtera_m_170599.jpeg" alt="Guru di daerah pedalam yang mengajar siswanya di kelas berdinding dan lantai kayu. (Alan Rusandi/Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Guru di daerah pedalam yang mengajar siswanya di kelas berdinding dan lantai kayu. (Alan Rusandi/Kaltim Post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagian kecil para guru memang terlihat hidup sejahtera. Mereka bisa memiliki penampilan begitu kece dan harta berkecukupan. Potret itu hanya terlihat di kota-kota besar. Lain halnya di daerah pedalaman, terluar, terdepan, dan terisolasi (3T) kondisinya jauh dari kata sejahtera. Tidak sedikit dari mereka harus mencari usaha sampingan demi menyambung hidup dari hari ke hari. Mulai menyambi jadi tukang ojek, memberikan pelajaran tambahan, bahkan bekerja jauh dari profesi keguruannya. Pada momentum Hari Guru Nasional yang bertepatan pada Sabtu (25/11) ini, Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana melihat seperti apa kondisi hidup pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. Menurutnya &lrm;guru adalah pilar penting pendidikan, namun disadari penghormatan Indonesia kepada guru itu belum sepenuhnya ideal. Walaupun dengan UU tentang Guru dan dosen yang sudah menempatkan profesi tersebut sebagai profesi terhormat, bahkan diberikan tunjangan profesi, tapi pada kenyataannya masih banyak guru yang hidup dengan honorarium seadanya. "Oleh sebab itu, guru non-PNS ini yang harus menjadi perhatian kita bersama," ujar Dadang kepada JawaPos.com, Sabtu (25/11). Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mencontohkan, guru-guru pelosok-pelosok pedesaan. Di sana lebih banyak guru honorer dibandingkan dengan guru PNS. Rata-rata di setiap sekolah jumlah guru honor mencapai 60 persen. "Dengan kondisi seperti ini dapat kita sampaikan bahwa kualitas penyelenggaran pembelajaran di Indonesia sangat tergantung pada guru honor," katanya. Sementara di pihak lain, guru honor itu nasibnya masih memprihatinkan. Selain persoalan honor yang masih rendah, banyak dari mereka yang hanya menerima gaji kurang dari 500 ribu per bulan. Nasib mereka yang telah menjadi guru honor belasan tahun tidak pasti pula kapan mereka dapat diangkat menjadi PNS. "Hal itu disebabkan revisi UU ASN tidak pernah selesai karena Menpan RB belum bersedia melanjutkan pembahasan dengan DPR," ungkapnya. &lrm;Oleh sebab itu, di <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/25/170572/peringati-hari-guru-nasional-2017-ini-pesan-penting-mendikbud" target="_blank">Hari Guru</a> ini Dadang berpesan mari hormati dan sejahterakan guru. Jangan ada lagi guru honorer menerima upah di bawah Rp 500 ribu. Minimal mereka mendapatkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). "Kalau berdasarkan konvensi ILO (International Labour Organization), guru, termasuk organisasi seperti PGRI kan anggota ILO juga, artinya harus sesuai minimal UMK&lrm;," pungkasnya.

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Itu Belum Sejahtera

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kesejahteraan guru

Berita Terkini