<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/RQFl7xaVNUirh2F2rsllE9NBpV7UrZszEFq3WnbD-1756972043.jpg" alt="Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) menggelar lokakarya Nasional Optimalisasi Kebijakan Pengelolaan TKBM di Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (13/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) menggelar lokakarya Nasional Optimalisasi Kebijakan Pengelolaan TKBM di Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (13/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) mendesak pemerintah segera memperbaiki tata kelola serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Hingga kini mereka masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. Presiden Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin menegaskan, buruh TKBM yang tersebar di berbagai pelabuhan masih menjadi kelompok paling rentan di sektor logistik nasional. "Ini adalah para buruh TKBM yang berada di piramida ekonomi paling bawah di sektor logistik. Kami berharap hak dan kesejahteraan mereka dipikirkan oleh negara," ujar Irham pada event Lokakarya Nasional Optimalisasi Kebijakan Pengelolaan TKBM di Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (13/10). Menurut dia, kontribusi sektor pelabuhan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai 7&ndash;8 persen per tahun belum sebanding dengan kesejahteraan buruh di lapangan. "Masih banyak anggota kami yang melaporkan upah di bawah standar minimum. Bahkan take home pay mereka kerap kali di bawah UMP. Masih ada juga yang belum mendapatkan jaminan sosial," kata Irham. Dia juga menegaskan, Sarbumusi telah lama mendorong agar negara menanggung sebagian iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja berupah rendah minimal 20 persen. Hal itu demi memperluas perlindungan bagi buruh rentan seperti TKBM. Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Kementerian Ketenagakerjaan Heru Widyanto mengakui bahwa perlindungan sosial bagi buruh TKBM memang belum merata. &ldquo;Dari data yang kami miliki, sekitar 42 ribu buruh TKBM sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk yang mengikuti program jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Namun, bila dibandingkan dengan total sekitar 86 ribu pekerja, baru separuh yang terlindungi,&rdquo; ujar Heru. Dia mengatakan, Kemnaker akan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koperasi untuk melakukan literasi dan edukasi kepada koperasi maupun pengusaha pelabuhan agar patuh terhadap kewajiban jaminan sosial. Selain itu, pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga berhak atas manfaat tambahan seperti renovasi rumah dan akses kredit kepemilikan rumah (KPR).&nbsp;&ldquo;Ini bagian dari manfaat layanan tambahan bagi peserta aktif,&rdquo; tambah Heru. Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah menilai, forum ini menjadi langkah penting untuk mengonsolidasikan kebijakan antara pemerintah, pengusaha, dan pengelola TKBM. &ldquo;Kita ingin memastikan bahwa para buruh bongkar muat memperoleh kesejahteraan sebagaimana diatur negara. Pengelola TKBM wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,&rdquo; ujar Hendra. Menurut Hendra, perluasan perlindungan sosial ini juga sejalan dengan target RPJMN, yakni 99,5 persen pekerja terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja.

Sarbumusi mendesak pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan buruh TKBM yang hidup dalam kondisi memprihatinkan

Desak Perbaikan Kesejahteraan Buruh TKBM, Sarbumusi Minta Negara Perhatikan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/Demo-buruh-rusuh-3810276611.jpg" alt="Peserta aksi unjuk rasa peringatan May Day alias hari buruh sedunia di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung ricuh." width="100%">
<figcaption>Peserta aksi unjuk rasa peringatan May Day alias hari buruh sedunia di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung ricuh.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Selama 10 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkuasa dinilai telah membungkam hak konstitusional dan demokrasi rakyat, terlebih hak dan kesejahteraan buruh yang terus dikurangi dengan dalih kemudahan investasi dan pemulihan ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menjelaskan, Jokowi telah menerbitkan tujuh paket kebijakan ekonomi yang memperparah praktek kebijakan anti buruh.&nbsp; Sejak awal menjabat, pada 2015 Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 terkait penetapan upah minimum yang didasarkan pada besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aturan inilah yang menandai dimulainya pembungkaman serikat buruh. Melucuti fungsi dan peran serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi pekerja/serikat dan keluarganya sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh," kata Arif dalam keterangannya, Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pada 2020, lanjut Arif, Pemerintah dan DPR berupaya keras&nbsp; Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal, MK telah menyatakan bahwa aturan itu inkonstitusional, yang mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembentukannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peraturan yang ditolak oleh semua serikat buruh dan banyak organisasi masyarakat sipil," tegas Arif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alih-alih merevisi dengan mengikuti putusan MK, Pemerintah justru melakukan pengaspalan jalan pintas. Berlandaskan pada alasan kegentingan yang memaksa, Jokowi justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Isinya tak ada beda dengan Undang-Undang Omnibus Law yang inkonstitusional sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berjalan selama kurang lebih 3 tahun, Undang-Undang Cipta Kerja begitu nyata berdampak buruk bagi kaum buruh di Indonesia. Dengan memanfaatkan kebijakan inkonstitusional ini, yang gayung bersambut dengan masa Covid-19 kaum pemodal semakin leluasa melakukan praktik fleksibilitas hubungan kerja, PHK terhadap buruh, politik upah murah," ucap Arif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arif mengungkapkan, tidak cukup dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 untuk melegalkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Rezim Jokowi di masa pemerintahan 10 tahunnya juga mengesahkan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan di Dalam Negeri dan merevisi PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dua paket kebijakan ini telah mendorong rakyat Indonesia untuk mengikuti mau Jokowi semata, menciptakan rezim kerja. Kaum buruh dituntut untuk terus bekerja dengan upah yang minim di tengah membumbungnya harga-harga kebutuhan pokok. Di tengah mahalnya biaya pendidikan. Di tengah mahalnya biaya kesehatan di satu sisi, di sisi lain busuknya sistem jaminan sosial nasional," ujar Arif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014604670/may-day-2024-menaker-ajak-pekerjaburuh-tatap-masa-depan-dunia-ketenagakerjaan">May Day 2024, Menaker Ajak Pekerja/Buruh Tatap Masa Depan Dunia Ketenagakerjaan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu berdampak pada kaum buruh dihalangi dan dihilangkan kesadaran kritisnya untuk bergabung dengan serikat buruh, serta jam kerja yang panjang dan upah yang minim. Sehingga mereka tidak ada waktu berpikir tentang berserikat.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melemahnya kekuatan serikat buruh berhadap-hadapan dengan pemodal. Serta, hak-hak buruh terus dilanggar dan kesejahteraan buruh semakin jauh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belajar dari realitas tersebut, kami melihat tidak pernah ada kebijakan baik sedikitpun yang dikeluarkan oleh negara selama Jokowi berkuasa bagi kaum buruh di Indonesia," pungkas Arif.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Aturan inilah yang menandai dimulainya pembungkaman serikat buruh. Melucuti fungsi dan peran serikat pekerja/serikat buruh

10 Tahun Berkuasa, Jokowi Dinilai Banyak Kurangi Hak dan Kesejahteraan Buruh dengan Dalih Kemudahan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cara-ridwan-kamil-sejahterakan-buruh-sediakan-rusun-hingga-bus-gratis_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siapkan program untuk sejahterakan buruh" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siapkan program untuk sejahterakan buruh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah berencana akan menghadirkan program kesejahteran buruh. Sehingga ke depan tidak hanya fokus pada angka pengupahan melainkan solusi lain yang lebih baik untuk para buruh. Dalam hal ini Kang Emil sapaan Ridwan Kamil tengah mengkaji kebijakan mewajibkan perusahaan memiliki rumah atau rusun untuk pekerjanya. Dengan adanya rumah pekerja disekitar area pabrik akan mengurangi cost pengeluaran dan akan lebih efektif dibanding menaikan upah. Bahkan dirinya juga sudah memanggil para investor yang akan mendirikan pabrik di wilayahnya. Namun baru hanya beberapa saja yang sudah menghadap. "Mereka yang ingin mengembangkan industri baru, saya bilang catatannya di zaman saya sedang disusun SOP baru bahwa anda (pemilik) harus menyediakan rusun dekat pabrik," kata Kang Emil di Gedung Sate Bandung, Kamis (1/11). Mencotoh pada peraturan yang diterapkan di Tiongkok, setiap perusahaan diwajibkan memiliki rumah atau apartemen buruh. Karena itu merupakan rumus untuk menyejahterakan buruh. Kang Emil menambahkan dengan adanya rusun di area dekat pabrik maka akan mengurangi cost transportasi para buruh di Jabar yang selama ini dianggap memberatkan. Jika dibandingkan, kenapa negara Tiongkok murah? Karena lokasi pabriknya dekat dengan rumah para buruh. Sebagai mantan arsitek, Kang Emil melihat industri di wilayah Jabar agak keliru dalam tata ruangnya. Karena zona permukiman dijauhkan dengan zona kerja. Padahal seharusnya kedua zona tersebut saling berdekatan.  "Tata ruangnya itu zona kerja dihitung satu zona. Saat zona permukiman dijauhkan, yang terjadi adalah ada jarak. Jarak itu lah cost. Ada cost psikologis namanya stres karena macet dan jauh. Ada cost ekonomi dan akan memangkas cost para buruh," jelasnya. Kedua adalah menyediakan bus buruh, yang mengratiskan para pekerja tersebut. Maka akan terjadi penghematan. "Dua hal ini, adalah cara kami ingin mensejahterakan buruh tanpa harus menaikan upah," pungkasnya.

Cara Ridwan Kamil Sejahterakan Buruh, Sediakan Rusun Hingga Bus Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tingkatkan-kompetensi-cara-ida-angkat-kesejahteraan-buruh_m_209009.jpeg" alt="Calon wakil gubernur Jateng Ida Fauziyah saat mengunjungi PT Bangga Teknologi Indonesia di perusahaannya di Kawasan Industri Candi, Semarang Senin (2/4) lalu." width="100%">
<figcaption>Calon wakil gubernur Jateng Ida Fauziyah saat mengunjungi PT Bangga Teknologi Indonesia di perusahaannya di Kawasan Industri Candi, Semarang Senin (2/4) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memperingati May Day yang jatuh tiap tanggal 1 Mei, calon wakil gubernur Jawa Tengah Ida Fauziyah menegaskan komitmennya untuk mengangkat kesejahteraan buruh. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kompetensi mereka. Menurut pasangan calon gubernur Sudirman Said itu dalam Pilgub Jateng 2018, dengan peningkatan kompetensi buruh, maka juga akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan mereka. Ia menegaskan telah merancang semuanya dalam program kerjanya apabila ia terpilih nanti. "Peningkatan kesejahteraan buruh ini sudah kita tuangkan dalam 22 janji kerja bersama Pak Sudirman Said," katanya di Semarang, Selasa (1/5). Hal yang sangat penting dalam program kerjanya nanti, lanjut Ida, adalah bagaimana menciptakan iklim hubungan kerja industrial yang sehat dan saling mendukung. Sejauh ini, kata Ida, dirinya sudah banyak menerima aspirasi terkait hal ini. Baik aspirasi dari kalangan pekerja, maupun dunia usaha.&nbsp; "Kesejahteraan buruh harus ada dan meningkat demi masa depan yang lebih baik, namun dunia usaha juga harus tetap berjalan, berkembang, dan maju," bebernya. Pasalnya, menurut Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) PBNU ini, dalam setiap pembangunan ada tiga pilar yang tidak bisa dipisahkan, yakni pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiganya harus saling berinteraksi untuk percepatan pembangunan. "Buruh ini adalah bagian dari masyarakat tersebut," paparnya.&nbsp; Selain cara-cara itu, Ida yang mantan ketua umum Fatayat NU ini menambahkan, dirinya berjanji akan mengupayakan perumahan layak dan terjangkau untuk para buruh. Melalui komunikasi yang terjalin dengan dunia usaha, hal tersebut bisa terealisasi dan tujuan mensejahterakan kaum buruh dapat kian tercapai.&nbsp; Ida menambahkan, ia dan Sudirman bakal sampai rela melakukan hal-hal di atas demi dapat tercapainya salah satu misinya saat memimpin Jateng nanti. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan menjadi indikator dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di provinsi ini.&nbsp; "Saya dan Pak Sudirman sendiri menargetkan mengurangi angka kemiskinan dari 12,23 persen menjadi enam persen dalam lima tahun," sebutnya. Mengurangi angka kemiskinan ini, kata Ida, sangat penting karena kondisi ini menjadi pemicu sejumlah masalah yang ada. "Akibat kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, juga persoalan sosial yang lain," terangnya. Selain meningkatkan kesejahteraan buruh, terang Politisi PKB ini, dirinya juga berkomitmen menumbuhkan, memperkuat, dan mengembangkan satu juta wirausahawan perempuan. "Kita akan berikan bantuan permodalan, peningkatan kemampuan manajerial, akses pasar, dan peningkatan pemanfaatan teknologi," paparnya. Semua itu, tegas Ida, menjadi komitmennya bersama Sudirman Said dalam upaya membangun Jawa Tengah menjadi lebih baik. "Yakni Mukti Bareng, seperti visi saya dan Pak Sudirman Said," tandasnya.

Tingkatkan Kompetensi, Cara Ida Angkat Kesejahteraan Buruh