<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/WhatsApp-Image-2024-08-21-at-154329-2636495794.jpg" alt="IIK Bhakta resmi meluncurkan program studi (prodi) baru S-2 Kesehatan Masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>IIK Bhakta resmi meluncurkan program studi (prodi) baru S-2 Kesehatan Masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata (IIK Bhakta) resmi meluncurkan program studi (prodi) baru. Yakni S-2 Kesehatan Masyarakat (Kesmas), yang merupakan program Magister pertama di IIK Bhakta Kediri. Hal itu untuk menjawab tantangan kesehatan di Indonesia dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan masyarakat.&nbsp; Rektor IIK Bhakta Prof. Dr. apt. Muhammad Zainuddin menjelaskan, pendaftaran S2 Kesmas telah dibuka. Calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran resmi secara online maupun offline. Kampus kesehatan terbaik di Kediri itu telah menggenjot proses persiapan dengan matang. Berbagai hal telah dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari mempersiapkan para dosen sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan hingga meningkatkan fasilitas kampus yang modern.&nbsp; &rdquo;Salah satu syarat memenuhi pembukaan jenjang magister adalah kuota dosen bergelar doktor. Saat ini banyak dosen IIK Bhakta yang sedang disekolahkan S-3 ke berbagai kampus top, untuk memenuhi persyaratan itu,&rdquo; kata Prof Zainuddin.&nbsp; Institut kesehatan pertama di Indonesia tersebut memastikan bahwa para mahasiswa magister akan mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi melalui fasilitas yang lengkap dan tenaga pengajar yang merupakan ahli di bidangnya. IIK Bhakta saat ini juga menyediakan laboratorium kesehatan masyarakat, antara lain Laboratorium K3 dan Kesehatan Lingkungan, Laboratorium Biomedik, Laboratorium Audio Visual, Laboratorium Komputer, dan lainnya. &rdquo;Juga terdapat ruang kuliah, ruang dosen, dan ruang tutorial. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai lembaga kesehatan baik di dalam maupun luar negeri akan memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi para mahasiswa,&rdquo; papar Muhammad Zainuddin.&nbsp; Kaprodi S-2 Kesmas Reny Nugraheni menambahkan, Prodi S-2 Kesmas IIK Bhakta nanti berfokus pada global health. Menawarkan keunggulan dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kesehatan global dan berkontribusi pada perbaikan kesehatan masyarakat di seluruh dunia.&nbsp; &rdquo;Ini melibatkan studi, kebijakan, dan tindakan yang dirancang untuk mengatasi masalah kesehatan yang memengaruhi banyak negara dan wilayah,&rdquo; kata Reny. Masalah kesehatan yang dimaksud seperti penyakit menular, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan dalam akses layanan kesehatan.&nbsp;Lulusan Program Studi S-2 Kesmas IIK Bhakta diharapkan dapat mengisi berbagai posisi strategis di institusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, rumah sakit, hingga perusahaan multinasional yang fokus pada kesehatan. Dengan gelar ini, para lulusan juga memiliki peluang besar untuk melanjutkan studi ke jenjang doktoral atau bekerja sebagai konsultan kesehatan masyarakat. Saat ini, IIK Bhakta sudah memiliki 21 prodi kesehatan lainnya yang sudah terakreditasi. Dengan adanya tambahan Prodi S-2 Kesmas, semakin menambah kualitas perguruan tinggi. Pada periode pendaftaran prodi S-2 Kesehatan Masyarakat saat ini para calon mahasiswa dapat mendaftar tanpa dikenakan biaya formulir pendaftaran alias Rp 0. Sedangkan khusus bagi alumni IIK Bhakta dapat menikmati diskon DP3 (uang Gedung) 20 persen. &rdquo;Promo ini kuotanya terbatas dan sayang untuk dilewatkan. Pendaftaran Magister S-2 Kesehatan Masyarakat IIK Bhakta ini menerima segala lulusan S-1 baik dari lulusan bidang kesehatan dan non kesehatan,&rdquo; terang Reny Nugraheni. &rdquo;Ayo segera daftarkan diri. Klik www.iik.ac.id/pendaftaran atau kunjungi kantor pendaftaran di Jalan Wachid Hasyim No.65, Kediri. IIK Bhakta Kampusnya Para Juara!&rdquo; ucap Reny Nugraheni.

IIK Bhakta buka prodi S-2 Kesehatan Masyarakat yang merupakan program Magister pertama di IIK Bhakta Kediri

IIK Bhakta Buka Pendaftaran Prodi S-2 Kesmas 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/Anak-sedang-minum-susu-formula-freepik-1919384456.jpeg" alt="Anak sedang minum susu formula (freepik)" width="100%">
<figcaption>Anak sedang minum susu formula (freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP itu mengatur banyak hal terkait kesehatan. Namun, sejak diterbitkan PP tersebut menuai kontroversi. &ldquo;Dengan menggabungkan seluruh klaster di dalam satu PP akan menimbulkan kesulitan ke depan, jika terdapat substansi yang harus direvisi. Mengingat, peraturan turunan dapat bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Maka revisi atau perbaikan merupakan keniscayaan, karena ini bertujuan untuk mempertahankan supremasi hukum,&rdquo; kata Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) dr. Mahesa Pranadipa. &nbsp; Dokter Mahesa menjelaskan, UU Nomor 17 Tahun 2023 mencakup sekitar 100 isu yang harus diatur dalam PP. Umumnya PP turunan dari sebuah UU dibuat berdasarkan klaster isu. Penerbitan PP itu melibatkan berbagai pihak terkait. Namun, dalam kasus PP Nomor 28 tahun 2024, penggabungan berbagai macam bahasan terkait kesehatan hanya diatur dalam satu aturan. Pendekatan ini dinilai bisa menimbulkan kesulitan pada masa mendatang, jika nantinya diperlukan revisi pada substansi peraturan. &nbsp; Mahesa juga menyoroti masalah lain yang berpotensi muncul akibat minimnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan aturan kesehatan. Pasalnya, pemangku kepentingan akan menjadi pihak yang paling terdampak dari disahkannya sebuah aturan. Hal itu akan berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat. &nbsp; "Hal lain juga dengan minimnya keterlibatan stakeholder dalam penyusunan PP akan berpotensi menimbulkan polemik,&rdquo; ucap Dr. Mahesa. &nbsp; Beberapa pasal dalam PP 28/2024 mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama terkait pengetatan aturan yang akan membawa dampak masif bagi masyarakat dan industri. Persoalan lain mengenai susu formula, donor ASI, hingga dokter asing juga turut mendapat respons pro-kontra dari masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014932931/dokter-anak-sebut-bayi-tak-perlu-banyak-asupan-pada-hari-pertama-dan-kedua-tak-perlu-beri-susu-formula-jika-asi-tak-keluar">Dokter Anak Sebut Bayi Tak Perlu Banyak Asupan pada Hari Pertama dan Kedua, Tak Perlu Beri Susu Formula jika ASI Tak Keluar</a> Lebih lanjut, dr. Mahesa menjelaskan masih membutuhkan waktu untuk mengkaji secara menyeluruh isi peraturan baru ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Meskipun demikian, ia juga menyoroti munculnya perdebatan di beberapa pasal yang menjadi fokus perhatian banyak pihak. &nbsp; "Terbukti banyak uji materi terhadap produk regulasi yang diuji di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Banyak jurisprudensi regulasi yang direvisi atau dibatalkan. Jika banyak polemik maka perlu perbaikan" jelasnya. &nbsp; Mahesa menegaskan bahwa setiap regulasi, baik dalam bentuk UU maupun turunannya, tidak ada yang sempurna dan menegaskan perlunya perbaikan sebuah aturan, apabila aturan tersebut justru menjadi permasalahan di masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014929672/pelarangan-promosi-susu-formula-idai-sebut-edukasi-nakes-untuk-dampingi-ibu-beri-asi-juga-penting">Pelarangan Promosi Susu Formula, IDAI Sebut Edukasi Nakes untuk Dampingi Ibu Beri ASI Juga Penting</a> &nbsp; Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan PP Nomor 28 Tahun 2024 ini akan menjadi aturan pelaksana yang mengatur sistem kesehatan di Indonesia. &ldquo;Dengan penerbitan PP ini, ada 26 (dua puluh enam) Peraturan Pemerintah dan 5 (lima) Peraturan Presiden yang tidak lagi berlaku,&rdquo; tegasnya. &nbsp; Untuk itu diperlukan perhatian mengenai bagaimana implementasi aturan ini ke depan, dengan memastikan tidak ada pihak yang justru dirugikan oleh aturan ini.

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

PP tentang Kesehatan Menuai Kontroversi, Pengamat Sarankan Revisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/JKT_PILOT-PROJECT-MAKAN-SIANG-GRATIS_HANUNG-HAMBARA_29022024-13-2076760473.jpg" alt="Sejumlah siswa kelas IX melakukan makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Kab. Tangerang, Kamis (29/02/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa kelas IX melakukan makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Kab. Tangerang, Kamis (29/02/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program makam bergizi gratis yang diinisiasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai merupakan bentuk investasi sekaligus cara yang efektif bagi negara untuk memperbaiki nutrisi masyarakat. Pakar Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra optimistis, program makan siang gratis yang kini berganti nama menjadi makan bergizi gratis di pemerintahan menjadi investasi penting dan efektif untuk perbaikan gizi. Hal itu bisa jadi momentum yang baik apa bila program makan bergizi gratis benar-benar dikawal dengan baik, akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. &ldquo;Efektif apabila dikawal oleh pakar kesehatan masyarakat, apabila dikawal oleh praktisi gizi kesehatan, artinya makanya ini kan harus bergeser daripada kampanye makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis nah ide makan bergizi ini yang harus betul-betul memperbaiki nutrisi,&rdquo; kata Hermawan kepada wartawan, Kamis (25/7). Ketua Umum PP Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) ini mengatakan, harus ada intervensi pemerintah yang tepat untuk memperbaiki gizi agar anak-anak dan remaja Indonesia ke depan memiliki kognisi, intelegensi dan daya tahan tubuh yang prima. Melalui program ini juga, Hermawan berharap dapat menjadi pintu masuk untuk pengendalian konsumsi berlebih terhadap gula, garam dan juga lemak yang mengakibatkan risiko penyakit. &ldquo;Jadi, kita akan memiliki cita-cita Indonesia emas 2045 jadi kalau kita berusaha betul-betul melakukan intervensi spesifik dengan tepat di saat usia anak dan remaja, maka 21 tahun ke depan itu akan berpengaruh terutama berdampak kepada aspek kognisi, daya nalar, daya pikir inteligensia, aspek daya tahan tubuh dan kondisi fisik dan aspek tumbuh kembang itu sendiri menjadikan bentuk-bentuk intervensi,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Wapres RI terpilih Gibran Rakabuming Raka, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional dengan menggelar uji coba program makan gratis di Bogor. Gibran memimpin langsung uji coba itu di SDN Sentul 002 dan 003. Makanan yang disediakan memiliki anggaran Rp 14.900 per porsi. Gibran mengatakan, besaran anggaran per porsi mungkin tidak jauh dari range tersebut. Hal itu sekaligus mengklarifikasi isu yang digulirkan seorang ekonom yang menyebut jatah anggaran dipangkas menjadi Rp 7.500 per porsi. Gibran memastikan demi visi melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, negara tidak boleh terlalu mengirit. &rdquo;Kita tidak boleh pelit-pelit,&rdquo; ujar Gibran, Selasa (23/7). Dengan anggaran Rp 14.900 per porsi pada uji coba itu, Gibran mengklaim asupan yang didapat cukup ideal. Setiap siswa mendapat jatah nasi dengan lauk ayam dan sayur. Ada juga menu tambahan berupa pisang dan susu. Dalam implementasinya nanti, mungkin saja besaran anggaran per daerah akan berbeda. Sebab, tiap daerah punya standar harga barang, biaya distribusi, hingga makanan khas beragam. &rdquo;Menunya (bisa) beda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai Rp 7.500,&rdquo; pungkasnya.

Program makam bergizi gratis yang diinisiasi Prabowo-Gibran diyakini bakal efektif jika dikawal oleh pakar kesehatan atau gizi kesehatan.

Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Bakal Efektif Jika Dikawal Pakar Gizi Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/Screenshot_20231117_162804_Gallery-416846057.jpg" alt="Teknologi Wolbachia." width="100%">
<figcaption>Teknologi Wolbachia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengumumkan program inovasi Wolbachia sebagai salah satu strategi dalam mengatasi penularan kasus DBD di Indonesia akan dilaksanakan di Provinsi Bali. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Provinsi Bali telah dipilih sebagai salah satu wilayah untuk melakukan uji coba penerapan strategi inovasi Wolbachia. Kebijakan itu telah diresmikan melalui Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 1341. Dimana, selain Bali, terdapat juga beberapa wilayah yang akan dijadikan uji coba program Wolbachia, diantaranya Semarang, Bandung, Jakarta Barat, Bontang, dan Kupang. Namun rupanya, rencana ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat Bali. Diketahui, Kemenkes RI akan bekerja sama dengan World Mosquito Program (WMP) dalam pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui inovasi nyamuk Aedes Aegypti yang mengandung Wolbachia ini. WMP merupakan organisasi swasta dari Monash University, Australia, yang bertugas untuk melindungi masyarakat internasional dari penyakit akibat gigitan nyamuk. Di Indonesia sendiri, WPP ini mencakup kolaborasi penelitian yang dipimpin oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui pendanaan dari Yayasan Tahija. Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kemenkes RI telah mengimbau agar masyarakat tak perlu khawatir terkait program penyebaran nyamuk berbakteri Wolbachia ini. Hal tersebut, didukung pula oleh penjelasan dari dr Ningz yang dapat memastikan bahwa inovasi Wolbachia ini sebelumnya telah di uji dalam berbagai penelitian. Sehingga penerapan hal yang sama di Bali pun seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah negara endemis DBD juga telah menerapkan inovasi ini, diantaranya, Brasil, Australia, Vietnam, Meksiko, dan Sri Lanka. Selain itu, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) juga sudah menerapkan inovasi Wolbachia dan mampu menekan angka kesakitan akibat DBD hingga 77 persen, serta mengurangi risiko rawat inap menjadi 86 persen. Namun, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengungkapkan bahwa masyarakat menginginkan penerapan ini ditunda terlebih dulu. Sang Made Mahendra Jaya selaku Penjabat (Pj) Gubernur Bali mengatakan, pada saat ini strategi inovasi Wolbachia masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Bali sendiri. "Kalau masih ada masyarakat yang tidak menerima, berarti kita tunda dulu," katanya, dikutip dari Antara, Jumat (17/11). Ia juga menyarankan bahwa perlu ada sosialisasi lebih dalam mengenai teknik penyebaran nyamuk Wolbachia ini dari pelaksana sehingga sepenuhnya masyarakat Bali bisa menerima. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, akhirnya Kemenkes RI mengonfirmasi akan menunda pelepasan jentik nyamuk Aedes Aegypti mengandung Wolbachia di Bali. "Sekarang sedang kita bahas dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk menunda dulu pelepasan Wolbachia, dan melakukan sosialisasi sampai masyarakat siap," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengungkapkan bahwa masyarakat menginginkan penerapan ini ditunda terlebih dulu.

Di Jogja Diterima dan Berjalan Baik, Mengapa Program Pelepasan Jentik Nyamuk Wolbachia di Bali jadi Pro-Kontra?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kualitas-Udara-Jakarta-Memburuk-Hendra-Eka-4.jpg" alt="Deretan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, tampak diselimuti kabut, Selasa (11/10/22). Polusi udara Jakarta pada Selasa (11/10), dalam kategori tanda warna merah. Berdasarkan data Real-time Air Quality Index (AQI), Konsentrasi PM2.5 di udara" width="100%">
<figcaption>Deretan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, tampak diselimuti kabut, Selasa (11/10/22). Polusi udara Jakarta pada Selasa (11/10), dalam kategori tanda warna merah. Berdasarkan data Real-time Air Quality Index (AQI), Konsentrasi PM2.5 di udara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polusi udara merupakan masalah serius di banyak kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Tidak hanya mengganggu kualitas udara, polusi juga memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang menderita penyakit pernapasan seperti asma. Hal tersebut dirasakan salah satunya oleh Anita Sabidi, seorang ibu dari dua anak dan penyandang diabetes tipe satu. Dia mengalami tantangan cukup berat akibat polusi udara dan asma yang dideritanya. &rdquo;Beberapa bulan terakhir ini asma saya kambuh karena kualitas udara. Delapan minggu saya batuk-batuk, sesak napas tiap malam tuh hampir gak bisa tidur karena tiap kali berbaring pasti susah napas,&rdquo; ujar Anita, dikutip dari video yang diunggah akun Youtube Bicara Udara. Sebagai penyandang diabetes tipe satu sejak remaja, Anita telah belajar hidup dengan penyakit tersebut. Namun, keadaannya semakin rumit ketika dia juga didiagnosis menderita kardiomiopati dan asma selama masa kuliah. Anita mengatakan, tantangan yang dihadapi ketika polusi udara sedang tinggi sangat berat. &rdquo;Kalau keluar rumah saya pun bawa kaleng oksigen karena terdapat risiko serangan asma kapanpun seperti itu kondisinya. Dan kebayang kan kalau misalnya dalam waktu berminggu-minggu, berbulan bulan saya bahkan gak bisa tidur. Jadi ada sampai 2-3 hari saya gak bisa tidur sama sekali dan karena saya ada kondisi diabetes,&rdquo; imbuh Anita. Anita mengungkapkan, sulit bernapas bukan hanya memengaruhi kenyamanan hidup, tetapi juga mengancam nyawa. Ketika asmanya kambuh akibat polusi udara, kondisinya menjadi sangat buruk. Kendati demikian, untuk melindungi keluarga, Anita mengambil beberapa langkah pencegahan untuk mengatasi dampak polusi udara. &rdquo;Pokoknya kita memastikan memang udaranya cukup aman supaya tanpa kita keluar rumah pun udaranya aman kita hirup. Kemudian kalau keluar rumah pun kita cek dulu kualitas udaranya dan tetap harus pakai masker,&rdquo; ucap Anita. Karena itu, Anita berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah nyata dalam meningkatkan kualitas udara. Baginya, bernapas adalah hak hidup yang harus dijaga. Meskipun tidak terlihat secara langsung, dampak polusi udara berdampak buruk secara bertahap pada kesehatan dan harapan hidup masyarakat. &rdquo;Let&rsquo;s speak up your voice louder, jadi gak cuma kelompok rentan saja. Juga dari masyarakat, NGO, dari tenaga kesehatan, kita bulatkan suara untuk menyuarakan perbaikan kualitas udara di sekitar kita,&rdquo; ujar Anita.

Polusi udara merupakan masalah serius di banyak kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Polusi memiliki dampak signifikan pada kesehatan warga

Polusi Udara di Ibu Kota, Penyintas Penyakit Berat Ajak Semua Elemen Suarakan Perbaikan Kualitas Udara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/Aksi-Damai-Ribuan-Tenaga-Kesehatan-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-5-3573550725.jpg" alt="ILUSTRASI. Ribuan tenaga kesehatan saat melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Ribuan tenaga kesehatan saat melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah organisasi profesi, protes terhadap RUU Kesehatan datang dari organisasi anak muda berbagai latar belakang. Mereka menilai rancangan regulasi tersebut tidak lengkap. Organisasi yang mengkritisi RUU Kesehatan itu antara lain Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), dan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI). Kemudian Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia (PSMKGI) dan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Indonesia (Ismafarsi). IYCTC menyebutkan, RUU Kesehatan belum cukup kuat untuk mengatur masalah rokok. &rdquo;DPR RI dan pemerintah harus memasukkan pasal yang spesifik mengatur larangan iklan, promosi, dan sponsorship (IPS) rokok pada RUU Kesehatan,&rdquo; kata Ketum IYCTC Manik Marganamahendra kemarin (11/5). Dia beralasan Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih memperbolehkan iklan rokok di media penyiaran. Menurut Manik, iklan rokok tidak hanya melemahkan daya kritis masyarakat terhadap produk yang mengandung zat adiktif itu. &rdquo;Dan terbukti dapat menjadi pemicu dimulainya konsumsi rokok pada anak-anak dan orang muda.&rdquo; Sekjen ISMKMI Nadhir Wardhana Salama menilai daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Kesehatan belum mengonkretkan poin upaya kesehatan preventif dan promotif. Dia mencontohkan belum adanya pengaturan deteksi dini dan surveilans yang seharusnya tidak dapat dipisahkan dengan promosi kesehatan. Poin lainnya, kewajiban memberikan insentif kader kesehatan dalam pelaksanaan kesehatan. &rdquo;DPR dan pemerintah harus mengambil langkah hati-hati sebelum mengesahkan RUU Kesehatan ini,&rdquo; tuturnya. (lyn/syn/c9/fal)

Setelah organisasi profesi, protes terhadap RUU Kesehatan datang dari organisasi anak muda berbagai latar belakang.

RUU Kesehatan Dikritisi, DIM Dinilai Tidak Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211027-WA0019-1.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Dardak (tengah) menghadiri acara APCPH. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Dardak (tengah) menghadiri acara APCPH. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji upaya sosialisasi kesehatan masyarakat akan terus dilanjutkan meski pandemi berakhir. Hal itu disampaikan dalam forum Asia Pasific Academic Consorsium for Public Health (APACPH) 2021 yang diselanggarakan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair pada Rabu (27/10).  ”Sistem komunitas yang tepat adalah faktor kunci keberhasilan dalam mencegah penyebaran penyakit apapun. Oleh karena itu, ikatan yang kuat di antara masyarakat perlu dibangun juga,” kata Emil.  Menurut mantan Bupati Trenggalek itu, menjaga kesehatan berbasis komunitas harus terus dilakukan. ”Misalnya, dengan menjaga kesehatan berbasis RT/RW dan kelurahan,” ujar Emil.  Dalam forum yang mengangkat tema Healthcare Reform after Covid-19 itu Emil menjelaskan, upaya Pemprov Jatim dalam pengembangan dan perbaikan sistem kesehatan publik. Covid-19 mengharuskan pemerintah menciptakan sistem pemulihan kesehatan yang efektif. Terlebih setelah Jatim dilanda pandemi 2 tahun terakhir.  ”Pemprov Jatim melakukan penanggulangan Covid-19 yang menjadi tantangan berbagai sektor dan aspek. Cukup banyak pelajaran yang dapat diambil termasuk menciptakan sistem pemulihan kesehatan yang efektif,” ungkap Emil.  Selama ini, menurut Emil, Pemprov Jatim selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan termasuk melibatkan pakar dan praktisi kesehatan. ”Ibu Gubernur dan saya berkomitmen melibatkan pakar public health dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Timur,” ungkap Emil.  Berdasar rekomendasi pakar dan praktisi kesehatan, pemprov fokus pada tindakan preventif maupun intevensi. Sehingga, virus bisa diminimalisir dan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan. ”Itulah yang telah kami perjuangkan selama 2 tahun terakhir,” ucap Emil.  Menurut Emil, ada beberapa hal yang dapat dipelajari dari pandemi Covid-19. Di antaranya, tenaga kesehatan sangat penting karena dibutuhkan sepersekian detik untuk penyebaran Covid-19.  Emil mengaku, pandemi Covid-19 memberikan bekal pada masa depan untuk mengahadapi ancaman serupa. Dengan demikian, warga lebih terlatih dengan mindset yang memahami pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri.  ”Ancaman Covid-19 ini membuat pemerintah menyadari bahwa kesehatan adalah faktor penting dari kesejahteraan masyarakat,” tutur Emil.

Sosialisasi Kesehatan Tingkat Komunitas Terus Dijalankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/NINA-BELANDA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Aeshnina Azzahra Aqilani, pelajar SMPN 12 Gresik, melanjutkan aksinya untuk mendorong negara-negara maju tidak membuang sampahnya ke Indonesia. Seusai berpidato pada forum Plastic Health Summit di Amsterdam Theather pada 21 Oktober lalu, kemarin (25/10) dia juga berkirim surat kepada Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte serta Menteri Infrastruktur dan Pengelolaan Sumberdaya Air Belanda Barbara Visser.  Isi surat Nina, panggilan akrab Aeshnina Azzahra Aqilani, tentang permintaan penghentian ekspor sampah plastik ke Indonesia. Sebab, Belanda termasuk salah satu negara yang mengekspor sampah plastik ke Indonesia dalam jumlah cukup besar.  Dalam kesempatan itu, Nina diterima oleh Penasehat Internasional Strategis dalam Sirkular Ekonomi Belanda Arnoud Passenier. ‘’Saya menyampaikan tuntutan agar negara-negara Eropa, khususnya Belanda tidak menambah beban Indonesia dalam menangani sampah plastik,’’ ujar Nina kepada Jawa Pos melalui sambungan telepon.  Dia mengatakan, Indonesia bukan tempat pembuangan global. Selain itu, Indonesia belum memiliki kapasitas untuk menyelesaikan atau menangani limbah domestik secara benar. Sejauh ini, hanya sekitar 30 persen saja penduduk yang memiliki akses ke sistem pengumpulan sampah dan fasilitas pengolahan sampah dengan layak.  Nina menambahkan, sampah plastik dari sejumlah negara maju seperti Belanda sudah mencemari lingkungan. Di antaranya merusak ekosistem Sungai Brantas. Dampaknya, mengancam kesehatan masyarakat di Jawa Timur serta berpotensi membahayakan lingkungan masa depan anak-anak. "Tolong hentikan ekspor sampah plastik ke Indonesia dan ambil kembali sampah dari Indonesia. Bantu kami, untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat dan dunia bebas plastik," ucap Nina yang tinggal di Wringinanom itu.  Surat itu diterima Arnoud Passenier. Dia akan menyampaikannya kepada Perdana Menteri serta Menteri Infrastruktur dan Pengelolaan Sumberdaya Belanda. "Kami telah mengendalikan impor sampah plastik dengan melakukan pengawasan yang ketat di pelabuhan Rotterdam agar tidak ada lagi sampah plastik yang diekspor ke Indonesia," ungkap Arnoud seperti ditirukan Nina.  Nina menambahkan, dalam pertemuan itu dirinya juga sempat bertanya tentang upaya pemerintah Belanda untuk menjaga sungai bersih. Jawaban Arnoud, pemerintah menyediakan banyak sarana seperti tempat sampah dan pengangkutan sampah yang rutin. Dengan demikian, warga membuang sampah pada tempat-tempat yang disediakan dan tidak membuangnya ke sungai.  Saat ini, Nina masih berada di Belanda. Selain ke Belanda, rencananya dia juga akan Jerman untuk berkampanye tentang bahaya sampah plastik. Nina juga mendapat undangan untuk menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) di Glasgow,  Inggris, pada November nanti.  COP adalah forum tingkat tinggi tahunan bagi 197 negara. Agendanya, membicarakan perubahan iklim dan bagaimana rencana negara-negara itu menanggulanginya. COP26 itu menandakan pertemuan ke-26 sejak konvensi PBB itu diberlakukan pada 21 Maret 1994.  &nbsp;  Berikut isi surat lengkap Nina:  Amsterdam, 25 October 2021  Dear Mr. Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda dan Ms. Barbara Visser, Menteri Infrastruktur di Waterstaat  Perihal: Permintaan Penghentian Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia  Nama saya Aeshnina Azzahra Aqilani, anda bisa memanggil saya Nina. Saya mengunjungi Belanda untuk menghadiri Plastic Health Summit minggu lalu, yang diselenggarakan oleh The Plastic Soup Foundation.  Saya tinggal di Gresik, Jawa Timur Indonesia tidak jauh dari desa yang menjadi tempat pembuangan sampah plastik impor dari negara maju. Namanya Desa Bangun. Saya menemukan sampah plastik dari Belanda di tempat pembuangan sampah di Desa Bangun. Sampah plastik tersebut diselundupkan ke dalam bal kertas yang diimpor oleh pabrik kertas di Indonesia.  Di Desa Bangun banyak sekali tumpukan plastik asing, warga desa memilah sampah plastik daur ulang dan menjualnya ke pabrik daur ulang plastik, sampah plastik yang tidak bisa didaurulang dijual ke pabrik tahu sebagai bahan bakar. Pembakaran plastik dapat melepaskan gas rumah kaca dan racun dioksin, serta menciptakan abu beracun yang mencemari telur ayam di desa. Sebelum didaur ulang, sampah plastik harus dicuci dengan banyak air tanah dan kemudian air limbah yang tidak diolah dibuang ke sungai. Daur ulang kertas di pabrik kertas juga mencemari Sungai Brantas yang menyediakan air minum bagi 6 juta orang.  Proses pencucian dan daur ulang plastik akan melepaskan mikroplastik dan menyerap racun di sungai. Mikroplastik memiliki ukuran yang sama dengan plankton. Jika ikan memakan mikroplastik maka racun yang menempel pada mikroplastik akan terakumulasi di organ dan daging ikan. Negara-negara maju menyelundupkan sampah plastiknya dalam kiriman paper bales, yang diimpor oleh pabrik kertas Indonesia. Seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Belanda, Italia, dan negara maju lainnya.  Saya yakin Belanda memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyediakan fasilitas yang layak untuk mendaur ulang sampah plastik dibandingkan Indonesia. Jika Anda mengirim sampah plastik ke Indonesia, itu tidak akan diperlakukan dengan baik, karena akan dibuang atau dibakar secara terbuka di desa dekat pabrik kertas. Tolong jangan menambah beban kami, Indonesia bukan tempat pembuangan global dan tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah limbah kami dan untuk menangani limbah domestik kami dengan benar. Hanya 30% penduduk yang memiliki akses ke sistem pengumpulan sampah dan fasilitas pengolahan sampah yang layak  Sampah plastik Anda sudah mencemari lingkungan saya dan mengancam kesehatan kita dan membahayakan lingkungan masa depan kita.  Tolong hentikan ekspor sampah plastik Anda ke Indonesia dan ambil kembali sampah Anda dari Indonesia.  Tolong bantu saya untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat dan dunia bebas plastik.  Salam Hormat,  Aeshnina Azzahra Aqilani

Minta Stop Ekspor Sampah Plastik, Nina Berkirim Surat ke PM Belanda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG_20200426_135403-01.jpg" alt="Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara sepeda motor di Pos PSBB perbatasan Kota Bandung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara sepeda motor di Pos PSBB perbatasan Kota Bandung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah saat ini masih melakukan pengkajian terhadap rencana penerapan new normal. Adapun, new normal adalah era di mana adanya gaya hidup baru agar masyarakat tetap bisa beraktivitas di tengah pandemi Covid-19.  Salah satu alasan pemerintah hendak menerapkan new normal adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengatakan bahwa di masa transisi menuju kondisi new normal, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat agar hal tersebut tidak menjadi bumerang bagi perekonomian dan juga kesehatan masyarakat.  "Contohnya apakah dalam kondisi new normal, angkutan transportasi udara maupun darat siap merugi atau tidak karena kan ada jarak, kapasitas harus separuh. Kalau ada kerugian karena ada pembatasan jumlah penumpang, bagaimana cara menutupi kerugian itu, apakah ada subsidi atau PSO untuk sektor transportasi," terangnya kepada JawaPos.com, Kamis (21/5).  Dengan dibukanya aktivitas perekonomian, tentunya biaya operasional bertambah dan akan berjalan seperti semula. Insentif dari pemerintah pun dirasa tidak akan berpengaruh begitu banyak, sebab tidak meng-cover seluruh sektor.  Kemudian, untuk tempat usaha seperti restoran di mana saat ini tidak diperbolehkan menerima makan ditempat. Pemerintah harus mencari format baru agar dari sisi ekonomi dan kesehatan sama-sama menguntungkan.  "Bentuk usaha apa yang baru itu, apakah online, antar jemput, itu harus dicari formatnya. Jadi bentuk usaha-usaha baru before-after (konsepnya) harus kelihatan," tambah dia.  Kata Yayat, new normal adalah memasukkan unsur kesehatan dalam transaksi bisnis dan juga kehidupan sehari-hari serta harus dipatuhi dan diawasi dengan ketat. Apabila, gayanya sama seperti PSBB yang hanya pembatasan saja, tidak akan ada yang berubah.  "Jadi new normal pun mohon maaf lah, seperti gaya PSBB aja, mobil nggak boleh diisi lebih dari 50 persen, harga mobil bisa jatuh nanti. New normal adalah pembatasan kehidupan dengan mengutamakan aspek kesehatan sebagai prioritas utama," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q3hF_1yb-vE  https://www.youtube.com/watch?v=a-Oc1gnd9pU  https://www.youtube.com/watch?v=H9s0Q3Sowvk

New Normal, Pemerintah Harus Susun Skenario Agar Tidak Ada yang Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Himbauan-Menggunakan-Masker-Saat-PSBB-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Petugas memberi himbauan kepada pengguna jalan untuk memakai masker saat dilakukannya Pengawasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan m" width="100%">
<figcaption>Petugas memberi himbauan kepada pengguna jalan untuk memakai masker saat dilakukannya Pengawasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wilayah Jabodetabek telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hasilnya memang belum terlihat.  Namun, semenjak PSBB berlaku di Jakarta, masih banyak warga yang tidak mengindahkan ketentuan dari physical distancing atau menjaga jarak.  Ahli Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Hasbullah menyebut, hingga kini masih ada masyarakat yang belum sadar untuk mengikuti ‎anjuran pemerintah. Baik itu social-physical distancing, tetap berada di rumah, menggunakan masker, atau menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), dan lain sebagainya.  ‎"Masyarakat di negara berkembang yang berpendidikan rendah. Umumnya memang berpandangan pendek. Enggak jauh mikir ke depan," ujar Hasbullah dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (14/4).  Hasbullah meminta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam upaya memutus mata rantai virus korona ini. Dengan kesadaran itulah upaya untuk memutus rantai penyebaran virus korona.  "Bagaimana kita masyarakat yang lebih aware bisa berperan. Paling tidak kita bisa ikut berperan mengurangi penularan misalnya," kata dia.  &nbsp;  Selama di rumah, masyarakat bisa mengisi waktu luangnya dengan membuat masker. Dengan cara begitu waktu di rumah bisa bermanfaat bagi orang banyak di tengah pandemi.  Untuk PSBB, jika peraturannya tidak dipatuhi masyarakat, Hasbullah mendorong petugas bertindak tegas. Dengan ketegasan itu diyakini dapat meningkatkan kepatuhan warga menjaga diri dan memutus mata rantai covid-19.  "Masyarakat yang model ini (yang abaikan anjuran pemerintah-Red)‎ harus dengan tindakan tegas. Mereka harus dipaksa. Kalau enggak ada paksaan, enggak bisa," katanya. Pemaksaan itu hanya bisa dilakukan oleh aparat pemerintah daerah yang sudah diberi otorisas dalam penyelenggaran PSBB.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/GRAFIS-PSBB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yAcA-Gbn_Io  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=A4F2igC20nQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=quzCJCm0kUw

Dalam PSBB, Petugas Punya Otoritas Memaksa Warga Tetap di Rumah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kesehatan masyarakat

Berita Terkini