<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/eG0m44dupJlWb83eSvDC5qQ5I9upGEoaLb8ClQdm-808846390.jpg" alt="Ilustrasi bendera bajak laut One Piece yang tengah menjadi sorotan publik menjelang HUT ke-80 RI. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bendera bajak laut One Piece yang tengah menjadi sorotan publik menjelang HUT ke-80 RI. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk tidak ikut-ikutan mengibarkan bendera bajak laut (jolly roger) dari serial anime One Piece. Sebagaimana diketahui, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, muncul aksi pengibaran jolly roger One Piece. Fenomena ini sedang menjadi sorotan dan terjadi di beberapa daerah, termasuk Surabaya.&nbsp; Bendera hitam bergambar tengkorak dan dua tulang putih, serta topi jerami itu berkibar di bawah bendera merah putih. Banyak masyarakat yang memasangnya di kendaraan, halaman rumah, hingga tiang di ruang publik. Dari pantauan JawaPos.com, bendera bajak laut One Piece berkibar bersama sang saka Merah Putih di daerah Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, Surabaya. Namun kini, bendera tersebut telah diturunkan. Kepala Badan Kesbangpol Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan dari hasil patroli di lapangan, petugas menemukan kesamaan bahwa masyarakat memasang bendera One Piece karena sedang tren di media sosial.&nbsp; "Teman-teman di lapangan itu setelah dikomunikasikan, rata-rata mereka ikut-ikutan (memasang bendera One Piece), karena tren di medsos, tanpa tahu tujuan," ujar Tundjung, Rabu (6/8). Mengetahui hal tersebut, Badan Kesbangpol bersama jajaran kecamatan, babinsa, kamtibmas, turut melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengibaran bendera selama bulan Kemerdekaan. "Kalau pencopotan, nggak. Lebih ke edukasi, koordinasi dengan mengedepankan soft komunikasi. Akhirnya mereka sendiri juga yang bersedia (mencopot bendera One Piece yang dipasang)," imbuh Tundjung Iswandaru. Tundjung mengakui bahwa hingga saat ini, tidak ada aturan yang melarang pengibaran bendera fiksi maupun simbol. Meski begitu, Pemkot Surabaya meminta masyarakat untuk memasang bendera Merah Putih secara masif. "Yang penting tidak melakukan atau pemasangan yang salah, seperti memasangkan bendera (One Piece) di atas atau berdampingan dengan bendera Merah Putih, secara aturan itu dilarang kan," tegas Tundjung. Ketika ditanya apakah artinya Pemkot Surabaya memperbolehkan pengibaran bendera bajak laut One Piece, Tundjung tidak memberikan jawaban pasti. Begitu pula ketika ditanya tanggapannya terkait aksi pengibaran bendera fiksi. "Bukan memperbolehkan, jangan salah. Intinya kalau memang nggak ada maksudnya, ya lebih baik diturunkan. Yang saya temukan di lapangan itu mereka (masyarakat) ikut-ikutan, hampir semua begitu," tukas Tundjung.&nbsp;

Pemkot Surabaya imbau masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera bajak laut dari anime One Piece menjelang HUT RI

Bendera Bajak Laut One Piece Berkibar di Surabaya, Ini Tanggapan Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/IMG_20241210_202553-3422736179.jpg" alt="Penyidik KPK menggeledah Kantor Dishub Pekanbaru sekaligus membawa kepala dinas perhubungan. (Annisa Firdausi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK menggeledah Kantor Dishub Pekanbaru sekaligus membawa kepala dinas perhubungan. (Annisa Firdausi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Selasa (10/12). Penggeledahan di kantor Dishub Pekanbaru dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Tim KPK terlihat membawa sejumlah koper, tas ransel, dan kardus, dari dalam gedung setelah memeriksa ruangan di lantai 1 dan 5 Gedung Belah Bubung tersebut. Selain itu, Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso diketahui turut dibawa keluar gedung oleh KPK dan masuk ke mobil. Meski demikian, ruangan kantor Dishub Pekanbaru tidak disegel dan aktivitas pegawai tampak berjalan seperti biasa usai penggeledahan. Selanjutnya, KPK lakukan penggeledahan di kantor Badan Kesbangpol Pekanbaru. Kuat dugaan penggeledahan berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu yang menyeret nama Penjabat Wali Kota Pekanbaru saat itu Risnandar Mahiwa dan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution. Penyidik KPK menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal itu setelah melakukan OTT pada Senin (2/12). &rdquo;KPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM, IPN, dan NK,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12). Tersangka lainnya yakni Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK). Dalam operasi senyap tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai Rp 6,8 miliar yang diamankan dari beberapa tempat. &rdquo;KPK mengamankan total sembilan orang, yakni delapan orang di wilayah Pekanbaru dan satu orang di Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp 6.820.000.000,&rdquo; sebut Nurul Ghufron.

KPK geledah sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Pekanbaru yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Kesbangpol

KPK Geledah Kantor Dishub dan Kesbangpol Pekanbaru, Bawa Kepala Dinas Perhubungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_Audiensi-hakim-dengan-Pimpinan-DPR_Salman-Toyibi02-4046182588.jpg" alt="(kiri-kanan) Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad memimpin audiensi dengan perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>(kiri-kanan) Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad memimpin audiensi dengan perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memerintahkan camat se-Kota Batam untuk mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada 2024. Perintah itu dibuat dalam Surat Edaran bernomor 1292/200.1.5.8/XI/2024, tertanggal 25 November 2024. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan, penyelenggara negara, khususnya kepala daerah dan perangkat desa, tidak membuat kebijakan yang menguntungkan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024. "Pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang intinya penyelenggara negara (termasuk kepala daerah/perangkat daerah) dilarang melakukan tindakan atau membuat kebijakan yang menguntungkan/merugikan salah satu paslon," tegas Dasco, di Jakarta, dikutip RM.id (Jawa Pos Group),&nbsp;Rabu&nbsp;(27/11). Dasco menegaskan, surat edaran berupa perintah itu berpotensi melanggar kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, KPU bersifat independen dan harus bebas dari intervensi. "Berpotensi melanggar kewenangan KPU yang bersifat mandiri dan indenpenden. Hal ini mengintersepsi kewenangan KPU dan Bawaslu," tegas Dasco. Tak hanya itu, Dasco menilai surat edaran Kesbangpol itu berpeluang dijadikan objek pada saat sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). "Bisa juga nanti dijadikan sebagai objek pada saat sengketa hasil di MK," ucapnya. Diketahui, beredar surat edaran dari Kesbangpol Batam untuk camat se-Kota Batam. Surat tertanggal 25 November 2024 itu memuat hal permohonan data perolehan suara untuk Desk Pilkada 2024. Klaim dasar dari terbitnya surat ini, yakni peraturan Mendagri Nomor 61 Tahun 2011 hingga SK Wali Kota Batam Nomor 299 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Surat ini memerintahkan kepada para camat untuk melakukan pengumpulan Data C1 melalui Panitia Panwascam dan PPK pada Pilkada 2024 mulai pukul 08.00 WIB besok. "Berkenaan hal tersebut mohon kiranya bapak/Ibu Camat dapat memberikan data perolehan suara Pilkada 2024 kepada pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam (Surat Perintah terlampir)," demikian petikan surat edaran itu. &nbsp;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memerintahkan camat se-Kota Batam untuk mengumpulkan data C1 melalui Panwas Kecamatan.

Kesbangpol Batam Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1, DPR: Berpotensi Melanggar Kewenangan KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/WhatsApp-Image-2024-07-05-at-165423-1710931532.jpeg" alt="Kepala Kesbangpol se-Indonesia Hadiri Rapat Zoom Kordinasi Persiapan Jurnalis Kebangsaan BNPT dan KPTIK. (BNPT)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kesbangpol se-Indonesia Hadiri Rapat Zoom Kordinasi Persiapan Jurnalis Kebangsaan BNPT dan KPTIK. (BNPT)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Komite Penyelarasan Teknologi Informatika (KPTIK) menggelar Rapat Zoom Meeting dengan seluruh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Indonesia, kemarin. Pertemuan antara BNPT, Tim Pelaksana Kompetisi Jurnalisme Kebangsaan Mahasiswa 2024, dan para Kepala Bakesbangpol se-Indonesia dipimpin langsung Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Roedy Widodo. Rapat koordinasi ini dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang Tim Pelaksana Kompetisi Jurnalisme Kebangsaan Mahasiswa 2024. Disusul dengan dukungan resmi dari Kemenkopolhukam RI dan Kemendikbudristek RI kepada BNPT dan KPTIK selaku penyelenggara kegiatan tersebut. Nara sumber yang dihadirkan untuk sosialisasi kegiatan ini salah satunya adalah Sekretaris Deputi VI Bidang Kesatuan Bangsa Kemenkopolhukam Kun Wardana, Ketua Pelaksana Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa Dedi Yudianto, dan wakilnya Soegiharto Santoso. Tercatat 24 Kepala Kesbangpol Provinsi se-Indonesia hadir mengikuti seluruh proses sosialisasi Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa 2024. Dimana kegiatan ini akan dilaksanakan pada 16 Juli hingga 31 Oktober 2024 dengan tema 'Membangun Semangat Kebangsaan Lewat Karya Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa Tahun 2024'. Di hadapan layar seluruh peserta pertemuan, Mayjen Roedy Widodo berharap, program ini dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa di berbagai daerah. Sehingga katanya, langkah ini dapat mendorong mahasiswa untuk lebih berperan aktif dalam dunia jurnalistik Dimana mahasiswa ikut serta menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat. "BNPT optimis bahwa melalui sosialisasi yang gencar dan dukungan dari berbagai pihak, maka program Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa 2024 akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi komunitas jurnalistik di Indonesia," jelas Roedy sapaan akrabnya, Jumat (5/7). Tentu kata Roedy, tujuan utamanya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan adanya ancaman terorisme di lingkungan masyarakat. Sekaligus sarana diseminasi nilai-nilai kebangsaan untuk menangkal paham radikal terorisme. "Melalui kompetisi ini, mahasiswa didorong untuk lebih kritis dan peka dalam menyikapi berbagai fenomena kebangsaan. Terutama terkait isu-isu kebangsaan melalui karya jurnalistik yang berkualitas," ucapnya. Roedy Widodo juga menjelaskan, kompetisi ini diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan jurnalistik. Kemudian BNPT dan KPTIK menyiapkan wadah bagi mahasiswa untuk menyumbangkan pemikiran yang konstruktif bagi bangsa. "Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa 2024 ini dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan bagi para peserta kompetisi," tutupnya. Sementara itu, Kun Wardana menjelaskan, kegiatan ini sudah mendapat dukungan penuh dari Menkopolhukam Hadi Tjahjanto. "Karena kegiatan ini baik untuk merendam isu intoleransi dan radikalisme di kalangan mahasiswa, dengan tujuan untuk mengatasi persoalan intoleran pasif di kalangan mahasiswa. Pastinya program ini harus didukung semua pihak," ujar Kun Wardana. Persoalan teknis pelaksanaan juga turut dibahas dalam pertemuan ini, terkait peran Kesbangpol di daerah untuk memfasilitasi tempat pelaksanaan di dua kampus. Yakni Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang bakal menggelar acara sosialisasi dan workshop. Selain itu, Dedi Yudianto selaku Ketua Pelaksana menjelaskan kepada para Kepala Kesbangpol, bahwa tujuan kegiatan ini untuk mengembangkan kemampuan jurnalistik mahasiswa di seluruh Indonesia. Selain itu untuk memperkuat peran media mendukung kebijakan program nasional, khususnya upaya pencegahan terorisme dan radikalisme. "Kompetisi ini adalah platform penting untuk membekali mahasiswa dengan ketrampilan jurnalistik yang berintegritas dan berkebangsaan. Kompetisi ini juga ada kategori topik dampak buruk praktek judi online di kalangan mahasiswa dan masyarakat," ungkap Dedi. Pihak penyelenggara juga berharap, Kesbangpol Provinsi dapat berpartisipasi aktif dalam menjembatani para koordinator wilayah dalam pelaksanaan Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa 2024. "Kompetisi ini meliputi kategori karya jurnalis berita dan foto. Selain itu peserta juga akan dibekali diklat pers tentang dasar-dasar jurnalistik dan pengetahuan tentang peran media dalam menjaga ketahanan nasional," pungkas Dedi.

"Melalui kompetisi ini, mahasiswa didorong untuk lebih kritis dan peka dalam menyikapi berbagai fenomena kebangsaan," kata Roedy.

BNPT dan Kepala Kesbangpol se-Indonesia Bahas Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/29-Januari-2024-Bawaslu-APK-351110865.jpg" alt="Bawaslu Lakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) seperti Spanduk, Bendera, dan Baliho (belu.bawaslu.go.id)" width="100%">
<figcaption>Bawaslu Lakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) seperti Spanduk, Bendera, dan Baliho (belu.bawaslu.go.id)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakrie menyindir para partai politik yang punya banyak biaya untuk memasang alat peraga kampanye (APK), tetapi tidak dengan biaya untuk menurunkannya. Hal itu sehubungan dengan dimulainya pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta turut memberi bantuan keamanan saat Pilkada melalui Satpol PP DKI Jakarta, termasuk untuk mengamankan APK yang tidak tertib tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini yang sering ngelawan nih kalau sudah kampanye, benderanya pasang sepasang-pasangnya. Partai kebiasaannya gitu," ujar Taufan kepada wartawan, Rabu (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014512531/ramadhan-ke-23-jadwal-buka-puasa-hari-ini-rabu-3-april-2024-bagi-wilayah-kota-riau">Ramadhan ke-23: Jadwal Buka Puasa Hari Ini Rabu 3 April 2024 Bagi Wilayah Kota Riau</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Partai ada ongkos pasang, enggak ada ongkos nuruninnya. Ini yang beratnya nih," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibatnya, selama ini ia mengatakan bahwa Satpol PP selalu diajak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menertibkan APK-APK partai tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPU DKI Jakarta mulai membuka tahapan Pilkada Jakarta 2024 usai pelaksanaan Pemilu 2024 selesai dilakukan. Hingga waktu pencoblosan, direncanakan digelar pada 27 November 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Jakarta Nelvia Gustina menjelaskan, tahapan Pilkada Jakarta 2024 mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, hingga penyelenggaraan. Tahapan persiapan sendiri sudah dilakukan sejak 26 Januari 2024 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014512766/pahami-cara-meredakan-amarah-selama-ramadhan-mencapai-ketenangan-batin">Pahami Cara Meredakan Amarah Selama Ramadhan: Mencapai Ketenangan Batin</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tahapan itu meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggraraan, pembentukan PKK, PPS, KPPS hingga pemutakhiran data pemilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk pembentukan PKK, PPS dan KPPS akan dimulai pada 17 April 2024 atau setelah libur Idul Fitri," kata Nelvia kepada wartawan, Selasa (2/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk pendaftaran calon peserta Pilkada, KPU DKI Jakarta berencana akan membukannya pada 27-29 Agustus 2024.</div>

"Ini yang sering ngelawan nih kalau sudah kampanye, benderanya pasang sepasang-pasangnya. Partai kebiasaannya gitu," ujar Taufan

Kepala Kesbangpol Jakarta Sindir Partai Politik Soal Alat Peraga Kampanye: Ada Ongkos Pasang, Nggak Ada Buat Nurunin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Bali memastikan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp 250 miliar. Anggaran itu dapat disiapkan pemprov dengan tepat waktu. &rdquo;Secara prinsip Pemprov Bali sudah siap. Anggarannya sudah tersedia. Persoalannya tinggal menunggu tahap Pilkada 2024 dari Komisi Pemilihan Umum,&rdquo; kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata seperti dilansir dari Antara di Denpasar. Wiryanata menambahkan, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada 2023, pemerintah daerah harus sudah mencairkan 40 persen dari keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada. Ratusan miliar anggaran tersebut dipergunakan untuk seluruh tahap Pilkada 2024 di Bali. Termasuk untuk pengawasan hingga pengamanan. Berdasar usul yang disampaikan masing-masing lembaga dan kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Bali, rencana anggaran untuk KPU Provinsi Bali sebesar Rp 155,90 miliar, kemudian Bawaslu Provinsi Bali Rp 41,09 miliar, Polda Bali Rp 39,42 miliar, dan Korem 163/Wirasatya sebesar Rp 7,5 miliar. &rdquo;Total rencana kebutuhan anggaran itu sebesar Rp 243,91 miliar lebih. Tetapi kami siapkan posnya Rp 250 miliar untuk Pilkada 2024. Sedangkan untuk pelaksanaan pilpres dan pileg itu kan anggarannya dari pusat,&rdquo; terang I Gusti Ngurah Wiryanata. Menyesuaikan tahap Pilkada 2024 yang akan dimulai sekitar akhir 2023, anggaran pilkada dari Pemerintah Provinsi Bali dipastikan cair pada triwulan terakhir tahun ini. &rdquo;Jadi sekitar Oktober atau November sudah cair 40 persen,&rdquo; ujar I Gusti Ngurah Wiryanata. Wiryanata menambahkan, terkait anggaran Pilkada 2024 tersebut, Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya sudah ancang-ancang dari tahun lalu. &rdquo;Pada 2022 sebenarnya sudah saving Rp 100 miliar, tinggal mencari kekurangannya lagi Rp 150 miliar sehingga genap Rp 250 miliar,&rdquo; papar I Gusti Ngurah Wiryanata. Berdasar komunikasi dengan BPKAD Bali, lanjut dia, anggaran yang sudah tersedia sekitar Rp 175 miliar. &rdquo;Masih kurang Rp75 miliar. Estimasi dengan terus kita menabung dan disisihkan dalam dana cadangan, mungkin kira-kira Juli ini sudah lengkap,&rdquo; tutur I Gusti Ngurah Wiryanata. Dia menegaskan, dana ratusan miliar tersebut termasuk dalam anggaran untuk pengamanan selama proses Pilkada 2024. &rdquo;Kita siapkan juga untuk keamanan, TNI dan Polri karena di setiap tempat pemungutan suara harus ada aparat, tidak mungkin tanpa operasional,&rdquo; ucap Wiryanata. Di kabupaten/kota juga telah menyiapkan anggaran pelaksanaan pilkada dan akan ada patungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. &rdquo;Kami sudah rapat dengan kabupaten/kota dan secara prinsip mereka sudah menyiapkan. Artinya aman, ada komponen-komponen pembiayaan yang ditanggung pemerintah provinsi dan ada yang kabupaten,&rdquo; terang I Gusti Ngurah Wiryanata.

Pemprov Bali pastikan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 Rp 250 miliar dapat disiapkan pemprov tepat waktu

Pemprov Bali Pastikan Anggaran Pilkada 2024 Rp 250 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ilustrasi-Bendera-Merah-Putih-di-Balai-Kota-1.jpg" alt="Ilustrasi bendera merah putih HUT RI." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bendera merah putih HUT RI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membagikan 13.884 bendera merah putih secara gratis kepada masyarakat. Hal itu dilakukan dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia (RI) sekaligus menyukseskan program Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih.   Warga Kota Surabaya bisa mendapatkan bendera merah putih gratis dengan menghubungi kantor kelurahan atau kecamatan setempat. Bisa pula mendapatkannya dengan menghubungi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya.    ”Jadi teknisnya, untuk yang dari kecamatan kelurahan, bendera sudah di kantor masing-masing. Sehingga kalau ada warga yang perlu, bisa menghubungi kecamatan dan kelurahan,” kata Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu di kantornya, Senin (8/8).   Dia menjelaskan, bendera yang telah terkumpul di Kantor Bakesbangpol, pada 10 Agustus, sebagian akan dibagikan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Secara door to door, wali kota akan membagikannya ke rumah-rumah.   ”Pak Wali Kota nanti akan datang langsung ke rumah-rumah warga di kawasan yang padat penduduk. Mungkin nanti kami rencanakan sekitar Tambaksari untuk membagikan langsung kepada warga," kata Yayuk, panggilan lekat Maria Theresia Ekawati Rahayu.   Dia menerangkan, warga Surabaya yang memerlukan dan belum memasang bendera, bisa langsung datang ke kantor kelurahan atau kecamatan. Sebab, Wali Kota Surabaya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pemasangan bendera merah putih memeriahkan HUT RI.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   ”Jadi langsung datang saja untuk warga yang memerlukan dan belum memasang bendera. Kalau waktunya, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, 1 sampai 31 Agustus,” ujar Maria.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Pada 14 Agustus, menteri dalam negeri akan hadir di Kota Surabaya. Mendagri akan hadir untuk mengecek langsung pelaksanaan pembagian bendera di Kota Pahlawan.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Maria menambahkan, tidak ada syarat khusus bagi warga perorangan yang ingin mendapatkan bendera merah putih. Warga bisa langsung datang ke kantor kelurahan atau dapat melalui RT/RW untuk menyampaikannya. "Tapi kalau ada yang datang ke sini (Kantor Bakesbangpol), kami layani,” ujar Maria.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Dia mengungkapkan, ada warga yang merupakan eks narapidana terorisme (napiter) yang meminta bendera merah putih untuk menggerakkan warga sekitarnya dalam menyemarakkan HUT RI.

Pemkot Surabaya Bagikan 13 Ribu Bendera untuk Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/FGD1.jpg" alt="Diskusi kelompok tentang Indeks Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan Kebangpol Propinsi Bali. Adi Lazuardi/Antara" width="100%">
<figcaption>Diskusi kelompok tentang Indeks Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan Kebangpol Propinsi Bali. Adi Lazuardi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2020 Provinsi Bali menurun 3,78 titik dibandingkan pada 2019. Kini tercatat sebesar 77,59 walau capaian IDI Bali pada 2020 masih berada pada kategori sedang.  ”Penurunan nilai IDI Bali pada 2020 dipengaruhi turunnya nilai aspek lembaga demokrasi. Aspek ini menurun 23,52 poin. Sementara itu, dua aspek lain meningkat, yakni aspek hak-hak politik meningkat 0,69 titik dan aspek kebebasan sipil meningkat 6,27 titik,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Dewa Putu Mantera, saat membuka diskusi kelompok terfokus IDI di Propinsi Bali, Selasa (24/5).  ”IDI bukanlah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, meskipun hasilnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi suplemen dalam menyusun pembangunan politik agar terjadi peningkatan kualitas demokrasi sehingga wajah demokrasi di Provinsi Bali dapat mengalami perbaikan,” tambah dia.  Dia menjelaskan, Indeks Demokrasi Indonesia adalah ukuran tingkat perkembangan demokrasi Indonesia dengan menilai dinamika demokrasi yang terjadi di tingkat provinsi. IDI dirancang untuk memberikan gambaran dengan jelas mengenai naik turunnya kualitas demokrasi di daerah.  ”IDI juga sebagai alat untuk mengukur kualitas demokrasi suatu provinsi yang di dalamnya menilai kondisi dan dinamika demokrasi yang telah terjadi selama satu tahun,” terang Dewa Putu Mantera.  Dia menambahkan, penggunaan metode baru dalam menilai IDI pada 2021 berdasar tiga aspek dan 27 indikator. Yakni aspek kebebasan (tujuh indikator), aspek kesetaraan (tujuh indikator), dan kapasitas lembaga demokrasi (delapan indikator).  ”Metode pengumpulan data IDI tetap menggunakan triangulasi yaitu kombinasi antara metode pengumpulan kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang satu akan memvalidasi data yang di dapat dengan metode lain,” terang Dewa Putu Mantera.

Indeks Demokrasi di Bali Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220420-WA0026.jpg" alt="Tangkapan layar poster membaca Alquran bersama. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar poster membaca Alquran bersama. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Surabaya menyebut kegiatan Membaca Alquran Berjamaah On The Spot di trotoar sepanjang Jalan Tunjungan tak berizin.  Kabarnya kegiatan itu diselenggarakan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) Arek Suroboyo Wani Jogo Agomo (Aswaja), yang akan digelar pada Kamis (21/4). Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kesbangbol Kota Surabaya Eko Budi Susilo mengatakan, Pemkot Surabaya belum mendapat laporan perizinan dari kegiatan tersebut.  ”Informasi kegiatan tersebut telah ramai tersebar di media sosial (medsos) dan masyarakat luas,” tutur Eko Budi Susilo.  Menurut dia, Kota Surabaya telah resmi menetapkan PPKM level 1 tidak ingin ada kerumunan yang bisa memicu persebaran Covid-19. Oleh karena itu, dia menyayangkan kegiatan tersebut.  ”Dalam brosur yang telah tersebar, tidak tertera informasi jelas mengenai siapa penanggung jawab acara. Kami tidak ingin ada oknum yang berniat membuat gaduh, sehingga muncul ketidaknyamanan bagi umat beragama di Kota Surabaya untuk beribadah,” terang Eko Budi Susilo.  Untuk mengantisipasi kegiatan tersebut, pihaknya akan terus melakukan pengamanan bersama Muspika dan tiga pilar, yakni kecamatan bersama TNI-Polri serta tokoh masyarakat.  ”Masyarakat harus tahu apakah kegiatan keagamaan ini untuk masyarakat umum atau untuk kepentingan tertentu,” ujar Eko Budi Susilo.  Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya, Muhammad Yazid mengatakan, ormas yang menggelar kegiatan Membaca Alquran Berjamaah On The Spot di trotoar sepanjang Jalan Tunjungan, memperingati Malam Nuzulul Quran, adalah ormas yang tidak terdaftar atau tidak diketahui asal usulnya.  ”Maka ini kewajiban untuk menjaga seduluran (persaudaraan) dan kebersamaan. Serta menjaga Surabaya untuk tetap damai dan harmonis. Apalagi acara ini tidak mendaftarkan perizinan polisi,” terang Yazid.  Meski demikian, dia mendukung kegiatan yang mengarah pada keragaman dan kerukunan umat beragama. Hanya saja, dia menyayangkan kegiatan yang tidak diketahui penyelenggaranya.  ”Kiranya kalau ini dilaksanakan semacam Nuzulul Quran itu di lembaga pendidikan dan jelas penggagas dan pelaksana kegiatannya, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Yazid.

Pemkot Surabaya Sebut Acara Ngaji Bersama di Jalan Tunjungan Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/1606541784570.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak Jumat (27/11), beredar pesan di WhatsApp berupa instruksi dari Irvan Widyanto, kepala Bakesbangpol Surabaya untuk memasang baliho bertuliskan bela Risma. Instruksi tersebut ditujukan kepada camat dan lurah. Pemasangan baliho itu dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.  Sebelumnya, beredar video viral berisi yel-yel dengan lagu Menanam Jagung dengan bagian refrain yang diubah menjadi hancurkan Risma. Dalam video tersebut, terdapat beberapa orang mengenakan atribut Banteng Ketaton. Kelompok tersebut merupakan pendukung salah satu pasangan calon wali kota. Mereka merupakan pecahan PDIP yang berbalik arah.  Terkait hal tersebut, Irvan mengatakan, instruksi itu murni atas pembelaannya kepada Risma. ”Murni untuk Ibu,” ujar Irvan ketika dihubungi pada Sabtu (28/11).  Dia menegaskan, apa yang dilakukannya itu murni tidak ada kaitannya dengan politik atau Pilwali Surabaya. ”Ini murni saya pribadi. Secara kedinasan, saya adalah anak buah Ibu Wali Kota. Jadi saya juga menangkap keresahan teman-teman semua. Artinya sama perasaannya,” ucap Irvan.  Menurut dia, ungkapan hancurkan Risma secara tidak langsung menyakiti warga. Sebab, Risma adalah pimpinan Surabaya. Dia bersama rekan-rekan di lingkungan Pemkot Surabaya merasakan hal yang sama.  ”Karena bagaimanapun juga kami ini dibangun sebagai tim oleh Ibu Wali Kota, kami dibangun tim yang dinakhodai Ibu Wali Kota. Ketika Ibu Wali Kota kita kemudian dikata-katain hancur, itu sama saja dengan menghancurkan kami,” ungkap Irvan.  Karena hujatan tersebut, Irvan merasa tidak terima. Dia ingin membela Risma. Berangkat dari keresahan itu, dia membuat instruksi tersebut. ”Itu yang membuat kami merasa resah ketika Ibu seolah-olah mau dihancurkan seperti itu. Jujur saya tidak bisa berdiam diri,” tegas Irvan.  Kendati demikian, lanjut Irvan, apa yang dilakukan justru ditentang Risma. Ketika mendengar kabar itu, Risma langsung menelepon dan melarangnya. Irvan juga mengaku Risma menegur dan memarahinya.  ”Ketika ibu mendengarkan kabar ini, Jumat (27/11) sore, Bu Risma langsung menelepon dan memarahi saya. Jadi saya dimarahi untuk menghentikan yang saya lakukan,” tutur Irvan.  Irvan merasa wajib menaati larangan dari Risma itu.  Irvan mengaku telah melarang memasang baliho Bela Bu Risma. Apabila masih saja ada yang pasang baliho, itu merupakan inisiatif warga.  ”Kalau ada warga spontan sudah memasang baliho Bela Bu Risma itu adalah hak mereka. Mungkin warga itu memiliki rasa kecintaan kepada ibu wali kota,” kata Irvan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=a9sWKeARhK8

Pasang Baliho Bela Risma, Kepala Bakesbangpol Akui Dapat Teguran Risma

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kesbangpol

Berita Terkini