<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/abolisi-amnesti-509577059.jpg" alt="enasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyampaikan bahwa keppres abolisi untuk Tom Lembong telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (1/8). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>enasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyampaikan bahwa keppres abolisi untuk Tom Lembong telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (1/8). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Keputusan ini disebut-sebut demi persatuan dan kesatuan.&nbsp; Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan, setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sama. Dalam hal ini, pemberian amnesti dan abolisi.&nbsp; Dan pada rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, kata dia, Presiden memberikan kebijakan terhadap beberapa orang yang memenuhi syarat. Baik terhadap Tom Lembong dan Hasto, maupun terpidana lain untuk mendapatkan amnesti, abolisi, maupun kebijakan lainnya.&nbsp; Juri menampik dugaan adanya agenda tertentu di balik keputusan ini. Menurut dia, pemberian kebijakan tersebut semata-mata upaya Presiden Prabowo Subianto memperkuat semangat bangsa dalam persatuan dan kesatuan.&nbsp; &ldquo;Kita sudah tahu prinsip Pak Presiden, Pak Prabowo di dalam memegang pemerintahan ini. Bahwa pada intinya kalau kita ingin maju, maka semua harus bersama-sama bergotong-royong. Persatuan menjadi kunci penting,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (1/8).&nbsp; Karena itu, lanjut dia, semua elemen, semua unsur, dan semua hal yang terkait dengan persatuan pasti akan diperjuangkan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut. Termasuk, pengambilan kebijakan mengenai abolisi Tom Lembong maupun amnesti Hasto.&nbsp; &ldquo;Jadi kalau misalnya pemberian abolisi, amnesti, atau juga kebijakan lain, bisa dimaknai dan bisa menjadi faktor mempererat, mempersatukan seluruh elemen bangsa akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi kuncinya di situ,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Dia pun menampik jika ini upaya presiden untuk mengintervensi hukum. Juri menegaskan, bahwa keputusan ini diambil usai proses hukum rampung dan ada putusan pengadilan. &ldquo;Nggak, nggak ada intervensi. Presiden menghargai-menghormati sampai proses hukum kemarin,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Abolisi Tom Lembong ini juga disebutnya bukan upaya pembungkaman dalam upaya sang mantan menteri memperjuangkan dirinya yang tidak bersalah.&nbsp;Meski begitu, dia menghormati pandangan ahli hukum yang banyak muncul atas kebijakan presiden ini.&nbsp; &ldquo;Ya, susah kalau dasarnya ahli hukum ya. Ahli hukum ini banyak sekali pandangannya. Jadi kita cari pandangan yang positif saja. Cari pandangan yang positif bahwa inilah untuk kebaikan bersama,&rdquo; paparnya.&nbsp; Sementara itu, Keputusan Presiden (Keppres) sebagai landasan hukum abolisi dan amnesti ini menurut Juri sudah berproses. Sehingga, bisa segera diterbitkan.&nbsp; <h2>Kubu Tom Lembong dan Hasto Beri Respons Positif</h2> Di sisi lain, pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto direspons positif kedua pihak. Kubu Tom Lembong pun menggelar penjemputan Tom Lembong di Lapas Cipinang kemarin (1/8). Terdapat puluhan pendukung Tom Lembong yang berada di Lapas Cipinang sejak pukul 13.00. Anies Baswedan juga tampak hadir di Lapas Cipinang. Anies menuturkan bahwa akan membahas abolisi tersebut bersama timnya. "Nanti kami bahas dulu semua," ujarnya singkat lalu masuk ke Lapas Cipinang.&nbsp; Sedangkan Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan, keputusan presiden (Keppres) abolisi untuk Tom Lembong telah terbit. "Keppres sudah ditandatangani," ujarnya di Lapas Cipinang.&nbsp; Menurutnya, secara hukum Tom harus bebas sejak 1 Agustus karena surat telah terbit. "Maka harus keluar sore ini, paling lambat malam ini," ujarnya.&nbsp; Saat ini, surat keppres tersebut diserahkan ke tim Tom Lembong oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. "Surat sedang menuju ke Lapas Cipinang. Sudah diserahkan Pak Sufmi Dasco," jelasnya.&nbsp; Sementara Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto. "Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas hak prerogatif presiden dengan memberikan amnesti ke Pak Hasto," ujarnya.&nbsp; Menurut dia, sejak awal kasus ini memang sarat dengan muatan politis. "Mas Hasto atau siapapun di negeri ini tidak boleh menjadi korban kriminalisasi politik hukum," ujarnya. <h3>KPK Sebut Amnesti Wewenang Presiden&nbsp;&nbsp;</h3> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun merespons pemberian amnesti kepada Hasto. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa pemberian amnesti tersebut merupakan kewenangan presiden. "Kewenangan itu sesuai UUD 1945," urainya.&nbsp; Hal serupa disampaikan Kejaksaan Agung. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menuturkan bahwa sebenarnya pihaknya masih fokus untuk upaya banding dalam kasus Tom Lembong. Namun, bila benar ada keputusan tersebut tentunya akan dipelajari terlebih dahulu. "Kami pelajari dulu," urainya.&nbsp; Menurut dia, pihaknya belum bisa berkomentar banyak karena belum mengetahui secara langsung. &ldquo;ya kami belum mendengar langsung,&rdquo; paparnya.&nbsp; Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui dua surat Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian abolisi dan amnesti dalam rapat konsultasi yang digelar di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Rabu malam (31/7) . Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengungkapkan, pihaknya telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden nomor R43/Pres/072025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap Tom Lembong.&nbsp; Selain itu, lanjut dia, DPR juga menyetujui surat kedua Prabowo yang berisi permintaan amnesti terhadap 1.116 orang. Termasuk, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pemerintah memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto demi persatuan dan kesatuan, disetujui oleh DPR RI.

Presiden Prabowo Beri Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto, Istana Sebut Demi Persatuan dan Kesatuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/ktt-asean-43-1195804402.jpg" alt="Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN pada hari ini, Selasa (7/9)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN pada hari ini, Selasa (7/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Presiden Indonesia, Joko Widodo menegaskan bahwa solidaritas negara ASEAN sebagai satu kesatuan regional tetap terjaga dengan baik. Pernyataan ini disampaikan usai menjawab pertanyaan yang sering dia terima mengenai bentuk solidaritas yang terjalin antar negara di ASEAN sebagai sebuah kawasan. "Saya sering mendengar pertanyaan publik mengenai ASEAN, apakah ASEAN sudah terpecah? Apakah kapal ASEAN yang kita tumpangi ini masih berlayar? Pada kesempatan baik ini saya sampaikan bahwa kesatuan ASEAN masih tetap terjaga," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka KTT ASEAN ke 43 di Jakarta dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (5/9). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012930096/jadwal-layanan-operasional-mrt-saat-ktt-asean-2023">Jadwal Layanan Operasional MRT saat KTT ASEAN 2023</a> Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa kesatuan tidak berarti tidak ada perbedaan. Dengan mengambil contoh keberagaman di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa dan agama, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kesatuan berarti menciptakan sebuah solidaritas harmoni dalam perbedaan bagi negara di ASEAN. "Kesatuan adalah harmoni dalam perbedaan, termasuk perbedaan pendapat. Bahkan perbedaan pendapat dapat memperkaya demokrasi," tegas Presiden Jokowi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012930054/berikut-rute-alternatif-akibat-buka-tutup-jalan-ktt-asean-hari-ini">Berikut Rute Alternatif Akibat Buka Tutup Jalan KTT ASEAN Hari Ini</a> Mengingat hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta kepada para pemimpin negara anggota ASEAN untuk terus mendorong persatuan dan perdamaian di wilayah tersebut. Presiden Jokowi berharap dengan adanya pertemuan KTT ASEAN ke 43 yang dipimpin oleh Indonesia akan memacu semangat persatuan di ASEAN. KTT ASEAN ke 43 di Jakarta akan berlangsung pada 5 hingga 7 September 2023 mendatang. Acara dimulai dengan upacara pembukaan yang juga menampilkan pidato dari Presiden Jokowi. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sesi pleno KTT ASEAN ke 43 pada siang hari dan diakhiri dengan sesi retret.

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa kesatuan tidak berarti tidak ada perbedaan dengan mengambil contoh keberagaman di Indonesia.

Ingatkan Solidaritas Antar Negara ASEAN, Berikut Penjelasan Presiden Jokowi

kesatuan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kesatuan

Berita Terkini

Presiden Prabowo Beri Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto, Istana Sebut Demi Persatuan dan Kesatuan

Ingatkan Solidaritas Antar Negara ASEAN, Berikut Penjelasan Presiden Jokowi

Download Aplikasi JawaPos.com