<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/1684480641344_copy_800x600_1-1095765176.jpg" alt="Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri" width="100%">
<figcaption>Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kericuhan rombongan pengiring jenazah eks Gubernur Papua Lukas Enembe tidak hanya menyasar Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri juga menjadi sasaran massa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, kebetulan posisinya beliaunya di dekat situ, gitu," ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo saat dihubungi, Kamis (28/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Benny memastikan Kapolda dalam keadaan baik. Saat kericuhan terjadi, Kapolda langsung diamankan oleh para pengawal ke pos lalu lintas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Kapolda baik-baik saja, diamankan oleh Walpri," jelas Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Lukas&nbsp;Enembe&nbsp;dikabarkan meninggal dunia. Informasi duka cita ini dibenarkan oleh tim penasihat hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013664123/tawarkan-contract-farming-ke-petani-di-banyuwangi-cak-imin-sebelum-panen-sudah-tahu-akan-dibeli">Tawarkan Contract Farming ke Petani di Banyuwangi, Cak Imin: Sebelum Panen Sudah Tahu Akan Dibeli</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul, sekarang saya di kamar beliau meninggal ya," kata Petrus dikonfirmasi, Selasa (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada juga disampaikan pengacara&nbsp;Lukas&nbsp;Enembe&nbsp;lainnya, Antonius Eko Nugroho menyatakan bahwa Lukas meninggal dunia sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di Papua itu meninggal, dalam perawatan di RSPAD.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut keterangan keluarga mendiang, yang setia mendampingi dan merawat beliau, Bapak Pianus&nbsp;Enembe, sebelum meninggal, Bapak Lukas minta berdiri, kemudian Bapak Pianus membantu Pak Lukas untuk berdiri, dengan memegang pinggang Bapak Lukas, tidak lama berdiri, Bapak Lukas menghembuskan nafas terakhirnya," ujar Antonius.&nbsp;</div>

"Iya, kebetulan posisinya beliaunya di dekat situ, gitu," ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo saat dihubungi

Selain Pj Gubernur, Kapolda Papua juga Jadi Korban Kerusuhan Pengantar Jenazah Lukas Enembe

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/rumah-di-dogiai-dibakar-2011393442.jpg" alt="Rumah warga yang dibakar massa dalam kerusuhan di Dogiai." width="100%">
<figcaption>Rumah warga yang dibakar massa dalam kerusuhan di Dogiai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga orang personel TNI-Polri terluka akibat terkena panah dalam kerusuhan yang terjadi di Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny. Menurut Benny, ketiga personel yang terluka akibat terkena panah yaitu Bripda Eliezer, anggota Polres Dogiai. Dia terkena di lengan kiri tembus ke belakang lengan. Sementara Serka Stewart Tapilatu, anggota Koramil Monomani terkena panah di lengan kanan dan seorang anggota Brimob BKO Polres Dogiyai. Benny Prabowo mengakui, dari laporan yang diterima, massa sempat melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan saat melakukan pengamanan TKP di Kampung dan Bandara Moanemani. Ketika akan mengevakuasi tiga personel yang terluka akibat terkena panah. Ketika personel melakukan pengamanan di Bandara Moanemani, sekelompok massa menyerang anggota yang akan mengevakuasi korban. Massa menghujani anggota dengan anak panah dan batu serta melakukan pembakaran satu rumah warga. "Evakuasi korban menggunakan helikopter berhasil dilakukan dan saat ini ketiganya sudah berada di RSUD Nabire, " jelas Benni. Dia menambahkan, dari data yang diperoleh tercatat 69 bangunan terbakar, dengan rincian 13 petak bangunan berada di jalan tengah Kampung Tokapo, sembilan petak bangunan di pertigaan Kamu Selatan, delapan petak bangunan di jalan Trans Nabire-Enarotali, Kampung Ekimanida, Distrik Kamu. Kemudian 35 petak bangunan yang berada di kompleks Pasar Ikebo, dan empat petak bangunan di Kampung Kimupugi, Distrik Kamu tepatnya di depan Puskesmas Kabupaten Dogiyai. "Saat ini anggota masih bersiaga guna mengantisipasi terjadinya tindak kriminal, " kata Kombes Benni.

"Evakuasi korban menggunakan helikopter berhasil dilakukan dan saat ini ketiganya sudah berada di RSUD Nabire, " jelas Benni.

Tiga Personel TNI-Polri Terkena Anak Panah dalam Kerusuhan di Dogiai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/Pembakaran-rumah-di-Dogiyai-101836576.jpg" alt="Rumah warga yang dibakar orang tak dikenal di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Jumat (14/7)." width="100%">
<figcaption>Rumah warga yang dibakar orang tak dikenal di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Jumat (14/7).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Polda Papua mengirimkan pasukan&nbsp;Brimob&nbsp;dari Kabupaten Nabire ke Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Hal ini dilakukan untuk membantu menangani kerusuhan di wilayah itu. Kapolda Papua Irjen Pol.&nbsp;Mathius Fakhiri, mengatakan pihaknya telah mengirim satu peleton Brimob ke Dogiyai. Selain itu, tambahnya, Polda Papua juga telah menugaskan kepala biro operasi dan kepala bidang profesi dan pengamanan (propam) ke wilayah tersebut. "Belum ada laporan terkait berapa banyak rumah yang ludes terbakar, termasuk korban jiwa," kata Mathius Fakhiri di Jayapura, Papua, dikutip dari Antara, Jumat (14/7).&nbsp; Kerusuhan di Dogiyai berawal saat mobil berisi anggota Satgas Damai Cartenz&nbsp;hendak mengantar salah satu petugas yang sakit untuk berobat ke RSUD Paniai. Mobil itu lalu dihadang sekelompok warga yang tidak dikenal ketika melintas di kampung Idakebo, Distrik Kamu Utara. Saat kendaraan tersebut berhenti, tiba-tiba ada kelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan dengan melempar kapak ke arah mobil hingga menyebabkan kaca pecah dan mengenai anggota di dalam mobil tersebut. Kelompok itu juga sempat menyerang dan berupaya merampas senjata api yang dibawa anggota, sehingga sempat dikeluarkan tembakan dan pengejaran terhadap kelompok orang tak dikenal itu ke arah gunung. Usai penghadangan dan penyerangan itu, dilaporkan ada aksi pembakaran rumah warga oleh orang tak dikenal&nbsp;hingga Jumat pagi.

"Belum ada laporan terkait berapa banyak rumah yang ludes terbakar, termasuk korban jiwa," kata Mathius Fakhiri di Jayapura, Papua

Polda Papua Kirim Satu Peleton Brimob ke Dogiyai untuk Tangani Kerusuhan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/jamin_tak_ganggu.jpg" alt="ASAP MEMBUBUNG: Sejumlah fasilitas umum dan permukiman warga di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, dibakar yang pelakunya disebut dari kelompok separatis teroris kemarin. (DANDIM YAHUKIMO FOR CENDERAWASIH POS)" width="100%">
<figcaption>ASAP MEMBUBUNG: Sejumlah fasilitas umum dan permukiman warga di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, dibakar yang pelakunya disebut dari kelompok separatis teroris kemarin. (DANDIM YAHUKIMO FOR CENDERAWASIH POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pascakerusuhan di Yahukimo, Papua, jumlah pengungsi semakin banyak. Sampai dengan saat ini tercatat sekitar 3 ribu lebih warga sudah berpindah ke lokasi yang dianggap lebih aman.  "Masih ada warga sekitar Yahukimo yang masih mengungsi meminta perlindungan, tercatat ada 3.609," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Kamis (7/10).  Para pengungsi berlindung di Mapolres Yahukimo, Gereja Keevanesti, dan Koramil. Polri tetap menjamin keselamatan warga pasca kerusuhan terjadi.  "Situasi kondusif, aparat keamanan TNI-Polri berkekuatan tiga satuan setingkat kompi (SSK) berada di Yahukimo untuk memulihkan kembali situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo," jelas Rusdi.  Sebelumnya, tewasnya mantan Bupati Yahukimo, Abock Busup menjadi pemicu pecahnya kerusuhan di sana. Kabar yang beredar menyebutkan dia tewas dibunuh. Akibatnya, terjadi penyerangan terhadap masyarakat Suku Yali oleh kelompok Suku Kimyal pada Minggu (3/10).  Penyerangan berlangsung sporadis dengan senjata tajam, busur panah dan parang. Akibatnya, 6 orang dilaporkan meninggal, dan 41 lainnya luka-luka. 52 orang ditangkap untuk menjalani proses pemeriksaan.  Abock Busup ditemukan meninggal di kamar 1707 Hotel Grand Mercure, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/10). Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono membantah kabar tersebut. Sejauh ini tidak ditemukan tanda-tanda pembunuhan dari jenazah korban.  "Memang didapati keterangan dari para saksi-saksi ini, tidak ditemukan kekerasan pada tubuh korban. Tidak diketemukan benda-benda lain, tidak ditemukan obat-obat pada sekitar jenazah," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/10).

Kerusuhan Yahukimo, 3.609 Orang Mengungsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jokowi-ANtara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mengajukan banding dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pemblokiran internet di Papua.  "Presiden sudah memutuskan untuk tidak melakukan banding," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono kepada wartawan, Senin (22/6).  Namun demikian, Dini mengatakan Presiden Jokowi sempat mengajukan banding. Meskipun pada akhirnya dibatalkan. "Iya itu akan ditarik," katanya.  Dini mengatakan alasan Presiden Jokowi tidak melakukan banding karena putusan tersebut tidak mempengaruhi dalam program-program yang dijalankan oleh pemerintahan.  "Jadi tidak ada langkah apapun yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait putusan tersebut, karena memang hal-hal yang dinyatakan perbuatan melanggar hukum memang sudah diberhentikan oleh pemerintah," katanya.  Selain itu politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengatakan saat ini pemerintah sedang fokus‎ terhadap penanganan virus Korona atau Covid-19 di tanah air. Sehingga batal melakukan banding tersebut.  "Konsentrasi pemerintah pada saat ini lebih baik diarahkan kepada hal-hal yang lebih penting terutama situasi pandemi Covid-19," ungkapnya.  Sebelumnya, ‎PTUN Jakarta menyatakan pemerintah Indonesia bersalah terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019. Pemblokiran internet tersebut sebelumnya digugat oleh SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).  Pihak tergugat adalah Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.  “Mengabulkan gugatan para tergugat untuk seluruhnya. Menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pemerintahan,” demikian bunyi kutipan putusan PTUN Jakarta, Rabu (3/6).  Majelis Hakim juga memerintahkan tergugat yakni pemerintah untuk tidak mengulangi perbuatan atau tindakan pelambatan pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.  Selain itu, pemerintah diwajibkan untuk memuat permintaan maaf atas kebijakan tersebut secara terbuka di tiga media massa, enam stasiun televisi nasional, dan tiga stasiun radio selama sepekan. Hal ini wajib dilakukan maksimal satu bulan setelah putusan.  “Menghukum para tergugat meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat,” ucap Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta, Nelvy Christin.  Kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat terjadi pada Agustus 2019 dan digugat oleh SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang terdaftar di PTUN dengan nomor 230/6/2019/PTUN-Jakarta. Pihak tergugat yakni Menkominfo dan Presiden Jokowi.  Mereka mempersoalkan sikap pemerintah Indonesia yang melakukan pemutusan internet pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus di Papua dan Papua Barat.  Pembatasan akses itu sendiri dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan meminimalkan penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi ketika terjadinya aksi massa di Papua.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XJzj0NTE5OE  https://www.youtube.com/watch?v=MrgqbKUWw28  https://www.youtube.com/watch?v=nZ8B8tS5e9I

Katanya Lagi Fokus ke Covid-19, Presiden Batal Banding Kasus di PTUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/prajurit-brimob-tewas-iqbal-siapkan-rencana-rahasia-tumpas-kksb-papua_m_.jpg" alt="Kontak senjata antara aparat dengan Kelompok Kriminal Sparatis Bersenjata (KKSB) di Nduga, Papua kembali makan korban. Sejumlah prajurit luka-luka dam satu meniggal ditembus peluru musuh." width="100%">
<figcaption>Kontak senjata antara aparat dengan Kelompok Kriminal Sparatis Bersenjata (KKSB) di Nduga, Papua kembali makan korban. Sejumlah prajurit luka-luka dam satu meniggal ditembus peluru musuh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerusuhan yang terus menerus terjadi di Papua membuat sejumlah pihak mengkritik TNI-Polri. Bahkan ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang meminta agar TNI-Polri keluar dari Papua.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menentang keras usulan tersebut. Menurutnya, hal itu justru akan membuat kondisi di Papua semakin tak terkendali.  "Ada yang usul, itu TNI-Polri nggak usah ikut-ikut biar nggak terkesan militeristik. Lho, bagaimana sebuah negara melarang TNI-Polri masuk menjaga negaranya? Nggak mungkin. Tetap harus ada di situ, tinggal bagaimana berkoordinasi," jelas Mahfud.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut, stigma dari sejumlah LSM menganggap bahwa TNI-Polri biang masalah ketika terjadinya gerakan sipil. Namun, dia beranggapan opini tersebut tidak tepat.  Ketika TNI-Polri ditarik dari Papua, maka potensi kerusuhan akan semakin meningkat. Karena pihak-pihak tertentu bisa masuk dan membuat Papua bergejolak.  "Wilayah yang tidak ada TNI dan Polri pasti hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur. Ya harus hadir di situ. Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih kependekatan kesejahteraan," pungkas Mahfud.

TNI-Polri Diminta Keluar Papua, Mahfud: Ditarik Sehari Saja Hancur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-14.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara Veronica Koman mengklaim telah berhasil mengirim surat berisi laporan ihwal 57 tahanan politik dan 243 korban sipil tewas di Papua kepada Presiden RI Joko Widodo. Veronica menyebut data-data itu ia bukukan sejak operasi militer di Nduga pada 2018.  Surat tersebut, kata Veronica, diberikan kepada Jokowi saat berkunjung ke Canberra, Australia. Kabar tersebut kemudian dibantah keras oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia menyebut bahwa informasi yang dibuat oleh Veronica adalah informasi sampah.  Pernyataan itu kemudian menjadi perdebatan karena seolah pemerintah tak mempedulikan surat yang dikirim masyarakat. Merespons itu, Mahfud kemudian memberikan penjelasan terhadap kata sampah yang dikeluarkannya.  Menurutnya, objek dari kata 'sampah' yang ia lontarkan bukan pada surat yang diklaim diberikan kepada Jokowi. Tapi tertuju pada informasi yang disampaikan oleh Veronica kepada publik. Mahfud memastikan bahwa Veronica tidak pernah memberikan surat tersebut kepada Jokowi di Canberra.  Mahfud sangat yakin karena di Canberra ia terus mendampingi Jokowi. Sebagai orang yang mengenal Veronica, dia sama sekali tak melihat batang hidung pengacara HAM tersebut.  "Yang sampah itu adalah informasi bahwa Veronica Koman menyerahkan surat kepada presiden. Itu informasi sampah. Saya ada di situ, nggak ada Veronica Koman," kata Mahfud.  Mahfud membenarkan bahwa banyak surat dari masyarakat yang diterima oleh Jokowi. Namun, tidak satupun di antaranya berasal dari Veronica.  "Bahwa ada surat-surat masuk, diserahkan oleh orang kepada presiden itu bukan sampah. Itu ditampung oleh presiden, tapi tidak dibaca di situ," imbuhnya.  Atas dasar itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah tak tahu menahu ihwal isi surat Veronica. "Lah kita nggak baca. Saya ndak bilang itu sampah, itu surat ditampung. Yang sampah itu pernyataan Veronica bahwa dia serahkan surat ke presiden. Dia (Veronica) nggak ketemu presiden dan saya tahu itu. Saya ada di situ, saya tahu wajahnya (Veronica) karena nggak ada orang seperti itu ketemu presiden," pungkasnya.

Veronika Koman Klaim Serahkan Surat ke RI 1, Mahfud: Informasi Sampah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mahasiswa-Papua-Tuntut-Referendum-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema" width="100%">
<figcaption>Ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu diskriminatif, rasisme, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang disuarakan OPM atau Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) saat ada permasalahan di Papua sama sekali tidak punya dasar. Sehingga, upaya yang dilakukan pihak-pihak yang sengaja ingin memecah Papua tersebut tidak pernah mendapat sedikitpun respon dari masyarakat internasional dan PBB.  Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menanggapi narasi OPM yang selalu mengarah kepada disintegrasi. Termasuk ketika muncul dua peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Wamena, Jayawijaya.  "Pascareformasi pemerintah sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang intinya pemerintah berkomitmen menghapuskan segala bentuk diskriminasi, khususnya bagi kaum minoritas termasuk perempuan. Jadi tuduhan diskriminatif sehingga perlu ada pemerintahan alternatif di Papua, sama sekali tidak mendasar," ujarnya, Minggu (6/10).  Ia menambahkan, di banyak negara, termasuk Amerika Serikat ada rasisme dalam masyarakatnya. Akan tetapi masalah tersebut pun selesai tanpa harus adanya referendum. "Apakah mereka tidak tahu bahwa NKRI dibangun berdasarkan suku, ras, dan etnis yang beragam?" tegasnya.  Oleh karenanya, ia menyarankan agar pemerintah tidak memberi atensi berlebihan dengan manuver diplomasi OPM, termasuk para pendukungnya. "Selain itu, pemerintah harus menahan emosi publik di Indonesia atas setiap manuver diplomasi OPM dengan memberi pemahaman bahwa tindakan-tindakan OPM tidak berimplikasi bagi keberadaan Papua," jelasnya.  Selain itu, pemerintah harus terus membangun Papua dan masyarakat tidak perlu saling membedakan antara warga Papua atau pendatang karena semua adalah warga Indonesia. "Hal ini yang harus terus dikomunikasikan pemerintah ke dunia. Bukan mengkhawatirkan masyarakat internasional akan bersikap lain ketika ada manuver diplomasi OPM," ujarnya.  Terhadap munculnya suara dari negara-negara Pasifik yang kerap mempermasalahkan Papua, menurutnya pemerintah Indonesia bisa mengambil beberapa langkah. Mulai dari memberikan pemahaman kepada elit-elit politik negara-negara di Pasifik bahwa Papua bagian dari NKRI dan menunjukkan kemajuan Papua yang sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Isu Diskriminatif di Papua Dinilai Tak Mendasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/fesbuk.jpeg" alt="Ilustrasi facebook (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi facebook (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah Facebook menghapus puluhan akun, halaman, dan grup yang menyebarkan hoaks terkait Papua mendapat apresiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Penghapusan itu dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memerangi berita bohong dan fitnah.  Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu membantah pemerintah berada di balik penghapusan akun, grup dan halaman Facebook tersebut. "Tergantung, itu kasus per kasus. Kalau tidak disebutkan nama akun saya enggak tahu. Secara umum gitu saya enggak bisa pastikan," kata Ferdinandus saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (5/10) pagi.  Ferdinandus menuturkan Facebook memiliki mekanisme internal terkait penghapusan akun, halaman dan grup. Meski demikian, pemerintah juga bisa meminta Facebook untuk melakukan penghapusan. "Yang jelas penghapusan semacam itu bisa dari kita. Bisa juga dari mereka karena akun tersebut melanggar aturan internal di Facebook," tegasnya.  Facebook menghapus beberapa halaman, grup, dan akun yang terlibat dalam perilaku tidak autentik terkoordinasi di Facebook dan Instagram. Mereka menemukan tiga operasi terpisah. Satu di antaranya berasal dari Uni Emirat Arab, Mesir dan Nigeria. Sementara itu, dua lainnya di Mesir dan Indonesia terkait hoaks di Papua.  Facebook sejauh ini mengklaim telah menghapus 211 akun Facebook, 107 halaman, 43 grup, dan 87 akun Instagram karena terlibat dalam perilaku tidak autentik yang terkoordinasi yang berasal dari UEA, Mesir, dan Nigeria.  Untuk Indonesia, Facebook menghapus 69 akun, 42 ​​halaman, dan 34 akun Instagram yang terlibat dalam perilaku tidak autentik terkoordinasi. Orang-orang di belakang jaringan ini menggunakan akun palsu untuk mengelola halaman, menyebarkan konten mereka, dan mengarahkan orang ke situs di luar platform.  Mereka terutama mem-posting dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tentang Papua Barat. Beberapa halaman berbagi konten untuk mendukung gerakan kemerdekaan.  Sementara yang lain mem-posting kritik terhadap pemerintah. Meskipun orang-orang di balik kegiatan ini berusaha menyembunyikan identitas mereka, penyelidikan Facebook menemukan tautan ke perusahaan media Indonesia InsightID.

Puluhan Akun FB Terkait Papua Dihapus, Kominfo: Bukan dari Kami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/RUSUH-MANOKWARI_Axel-RefoRadar-Papua_Jawa-Pos-1.jpeg" alt="Kantor DPRD Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, eks kantor Gubernur Papua Barat dibakar massa saat melakukan aksi damai yang berakhir ricuh. (Axel Refo/Radar Papua)" width="100%">
<figcaption>Kantor DPRD Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, eks kantor Gubernur Papua Barat dibakar massa saat melakukan aksi damai yang berakhir ricuh. (Axel Refo/Radar Papua)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Papua telah menetapkan 81 tersangka terkait kasus demo yang berujung kerusuhan yang terjadi di bumi cendrawasih beberapa waktu lalu. Sebagian tersangka merupakan anggota KNPB dan sisanya mahasiswa serta warga lokal.  Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, 81 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kerusuhan di Kota Jayapura, demo anarkis di Deiyai, demo di Timika, demo di Expo Waena dan demo di Wamena.  “Sebanyak 81 tersangka tersebut, ada yang kasusnya sudah tahap 1 tinggal menunggu jawaban dari Kejaksaan untuk tahap dua. Sementara lainnya masih dalam proses pemeriksaan berkas,” ucap Kamal seperti dilansir Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group), Kamis (3/10).  Dari 81 tersangka, lanjut Kamal, ada yang dikategorikan sebagai tersangka makar. Lantaran ketika melakukan unjuk rasa mereka menggunakan bendera lain. Selain itu, mereka juga memprovokasi orang lain dan membuat narasi-narasi untuk menyampaikan merdeka. Tak hanya itu, ada pula tersangka pengerusakan fasilitas pemerintah dan fasilitas umum.  “Kalau dia membawa bendera lain dan menyimpannya dalam tas itu tidak dikategorikan sebagai makar. Namun ketika dia melakukan aktivitas unjuk rasa tersebut menggunakan bendera lain maka itu disebut makar,” jelas Kamal.  Ia mengungkapkan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring dengan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi serta barang bukti yang telah diamankan. Baik itu terhadap peristiwa yang terjadi di Expo, Kota Jayapura dan Wamena itu sendiri.  “Tersangka yang telah kami amankan ada beberapa orang di antaranya sebagai anggota KNPB. Ada mahasiswa dan beberapa lainnya adalah masyarakat biasa,” tuturnya.  Diketahui, pasca kerusuhan 23 September lalu, Kamal mengaku situasi di Papua semakin kondusif. Ia berharap situasi seperti ini terus terjadi di Papua.

Terus Bertambah, Polisi Tetapkan 81 Tersangka Kasus Kerusuhan di Papua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kerusuhan papua

Berita Terkini