<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/Haedar-Terbaru-1459859965.jpeg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah di Tanah Air berujung terjadinya kekerasan dengan menghancurkan fasilitas publik. Hal ini menjadi perhatian serius dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu menyampaikan pernyataan agar semua pihak, termasuk peserta aksi demo, untuk menghentikan melakukan segala bentuk tindakan kekerasan dan tindakan anarki, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. "Semua pihak hendaknya menahan diri dan menghentikan semua bentuk tindak kekerasan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Haedar Nashir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulisnya. Menurut dia, kemarahan, emosi, harus dapat dihentikan dengan melihat kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan negara sebagai fondasi sekaligus modal penting dalam membangun Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera.&nbsp; Terkait permasalahan yang terjadi dipicu oleh kenaikan gaji dan tunjangan DPR di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat hingga meninggalnya Affan Kurniawan usai dilindas kendaraan taktis Brimob Polri, bisa dicarikan jalan penyelesaian terbaik dengan mengedepankan prinsip keadilan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016507240/polisi-sebut-akan-sisir-tangkap-pelaku-penjarahan-rumah-uya-kuya-yang-terekam-video">Polisi Sebut Akan Sisir Tangkap Pelaku Penjarahan Rumah Uya Kuya yang Terekam Video</a> &nbsp; "Mari kita bersama-sama mencari solusi atas problem bangsa dengan dialog dan musyawarah disertai sikap keseksamaan yang tinggi," ungkapnya.&nbsp; Selain itu, PP Muhammadiyah juga mengimbau para elite politik, pejabat negara, anggota legislatif, dan para pengambil kebijakan untuk lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan menerapkan perilaku santun, menjalankan hidup sederhana, &nbsp;dan menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat.&nbsp; "Kami meminta para elite politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan tidak melukai hati rakyat. Publik membutuhkan keteladanan para pemimpinnya, terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus," ungkapnya.&nbsp; Selain itu, PP Muhammadiyah menegaskan sikapnya mendukung penuh langkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas dan memproses hukum seadil-adilnya atas peristiwa meninggalnya almarhum Affan Kurniawan yang disebabkan oleh tindakan berlebihan dari aparat kepolisian di lapangan.&nbsp; "Aparatur keamanan hendaknya lebih mengutamakan cara dan pendekatan yang persuasif dengan dialog dan cara- cara non-kekerasan sebagai wujud dari sikap kepolisian untuk masyarakat," ungkapnya. Aksi demonstrasi memang semakin liar. Selain merusak fasilitas publik dan aset negara, mereka juga menjarah sejumlah rumah anggota DPR. Adapun rumah-rumah yang dijarah yaitu rumah Ahmad Sahroni, Iya Kuya, hingga Eko Patrio.

PP Muhammadiyah meminta semua pihak menghentikan kekerasan dalam aksi demonstrasi yang merusak fasilitas publik di Jakarta.

Aksi Demo Makin Liar, PP Muhammadiyah Minta Semua Pihak Menahan Diri, Hentikan Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/Korban-Malapraktik-Mengadu-Ke-DPR-Dery-Ridwansah-4JPG-3749396557.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Uya Kuya. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Uya Kuya. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polisi memastikan personel dari Polsek Duren Sawit sudah berada di lokasi saat rumah politisi PAN Uya Kuya dijarah massa. Namun, jumlah orang yang datang begitu banyak sehingga upaya pencegahan gagal dilakukan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky Fertoffan, menjelaskan keberadaan polisi di lokasi awalnya didasari informasi dari siaran langsung TikTok yang menunjukkan arah pergerakan massa menuju rumah Uya Kuya. Meski demikian, aparat kewalahan menghadapi serbuan massa yang berujung pada penjarahan. Pihak Polsek Duren Sawit sempat memberikan imbauan kepada massa agar tidak melakukan tindakan melawan hukum.&nbsp; &ldquo;Polsek Duren Sawit mencoba lakukan himbauan kepada massa bahwa tindakan yang akan dilakukan dikategorikan sebagai pidana. Namun imbauan tersebut gagal,&rdquo; ujar Dicky saat dihubungi, Minggu (31/8). Menurutnya, situasi di lapangan sulit dikendalikan karena jumlah massa sangat besar. Polsek akhirnya melaporkan kondisi tersebut kepada Kapolres Metro Jakarta Timur dan meminta bantuan.&nbsp; &ldquo;Karena jumlah massa sangat banyak dan tidak dapat dihalau oleh polsek, maka langsung dilakukan penindakan oleh tim gabungan reskrim dan samapta,&rdquo; pungkas Dicky.&nbsp; Sebelumnya, kasus penjarahan rumah Uya Kuya menjadi sorotan publik setelah kediaman politisi PAN itu diserbu massa. Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI, awalnya sempat memberikan klarifikasi atas tindakan joget-joget di gedung MPR/DPR. Jojet-gojet itu bersamaan dengan momen diumumkannya kenaikan tunjangan DPR RI, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta setiap bulan. Menurut Uya Kuya dalam klarifikasinya, apa yang terjadi itu tidak ada kaitan dengan kenaikan tunjangan DPR. Mereka berjoget semata mengikuti irama lagu untuk tujuan menghargai musisi yang tampil. Apalagi aksi mereka berjoget setelah semua rangkaian acara selesai. Beredarnya narasi di media sosial terkait penghasilan Uya Kuya sebesar Rp 10 juta sebagai artis dan membandingkannya dengan gaji DPR semakin membuat banyak orang naik pitam. Dalam klarifikasinya, Uya memastikan kabar itu hoax atau fitnah kepada dirinya. Namun sayang, kemarahan massa sudah sampai di ubun-ubun. Tadi malam, Sabtu (30/8), massa memadati rumah mewahnya dan melakukan penjarahan. Banyak barang yang ada di rumah Uya Kuya dibawa.&nbsp;

Polisi menghadapi kesulitan mencegah penjarahan rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta, akibat jumlah massa yang sangat banyak.

Polisi Sebut Sudah Jaga Rumah Uya Kuya yang Dijarah, tapi Massa Tak Bisa Dihalau dan Terlalu Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-22-42-37-951_cominstagramandroid-edit-3125339305.jpg" alt="Uya Kuya meminta maaf usai tingkahnya berjoget menyakiti hati rakyat dan memicu demonstrasi. (Tangkapan layar Instagram Uya Kuya)" width="100%">
<figcaption>Uya Kuya meminta maaf usai tingkahnya berjoget menyakiti hati rakyat dan memicu demonstrasi. (Tangkapan layar Instagram Uya Kuya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polisi telah menangkap sembilan orang yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan di rumah Anggota DPR RI Uya Kuya. Namun, jumlah tersangka dipastikan belum final karena aparat menyebut masih banyak pelaku lain yang sedang diburu. &ldquo;Betul, sembilan pelaku sudah diamankan. Saat ini peran masing-masing masih kami dalami,&rdquo; ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dihubungi, Minggu (31/8). Ia menegaskan, proses pengembangan kasus terus berjalan. Polisi menduga jumlah pelaku lebih dari sembilan orang, sehingga penangkapan masih akan berlanjut. &ldquo;Pelaku lainnya akan kita kembangkan, karena pelaku banyak sekali,&rdquo; katanya. Kasus penjarahan rumah Uya Kuya menjadi sorotan publik setelah kediaman politisi PAN itu diserbu massa. Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI, awalnya sempat memberikan klarifikasi atas tindakan joget-joget di gedung MPR/DPR. Jojet-gojet itu bersamaan dengan momen diumumkannya kenaikan tunjangan DPR RI, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta setiap bulan. Menurut Uya Kuya dalam klarifikasinya, apa yang terjadi itu tidak ada kaitan dengan kenaikan tunjangan DPR. Mereka berjoget semata mengikuti irama lagu untuk tujuan menghargai musisi yang tampil. Apalagi aksi mereka berjoget setelah semua rangkaian acara selesai. Beredarnya narasi di media sosial terkait penghasilan Uya Kuya sebesar Rp 10 juta sebagai artis dan membandingkannya dengan gaji DPR semakin membuat banyak orang naik pitam. Dalam klarifikasinya, Uya memastikan kabar itu hoax atau fitnah kepada dirinya. Namun sayang, kemarahan massa sudah sampai di ubun-ubun. Tadi malam, Sabtu (30/8), massa memadati rumah mewahnya dan melakukan penjarahan. Banyak barang yang ada di rumah Uya Kuya dibawa.&nbsp;

Polisi tangkap sembilan pelaku penjarahan rumah Uya Kuya di Jaktim, masih banyak pelaku lain yang diburu.

Polisi Tangkap 9 Pelaku Penjarahan Rumah Uya Kuya! Sebut Masih akan Terus Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/15b4a875-cd9f-49e2-8033-2dd143c6cb04-1242983050.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya mendukung arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Indonesia, Sabtu (30/8). Dalam rapat virtual tersebut, Tito meminta tiga hal penting. Yakni, menunda perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah, mengurangi acara selebrasi berlebihan yang bersifat hura-hura dan menjaga komunikasi publik agar tidak memicu keresahan masyarakat. "Semua wali kota dan pejabat terkait memahami instruksi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan tertib sekaligus menenangkan masyarakat," ujar Gubernur Pramono.&nbsp; Pramono menekankan, menjaga Jakarta bukan hanya tugas Pemprov DKI, tapi juga melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta organisasi masyarakat. "Karena itu, kami akan menggelar rapat Forkopimda, yang tidak boleh diwakilkan, semua harus hadir. Kami juga akan berkoordinasi dengan pimpinan ormas, baik kepemudaan, keagamaan, maupun lainnya, untuk bersama-sama menjaga Jakarta,&rdquo; jelasnya. Meski kegiatan keagamaan tetap diperbolehkan, sejumlah acara selebrasi besar dipastikan batal. Salah satunya ialah Karnaval Budaya yang semula dijadwalkan digelar hari ini, Minggu (31/8) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Gubernur Pramono Anung mendukung instruksi Mendagri Tito Karnavian untuk menjaga ketertiban dan komunikasi publik di Jakarta.

Gubernur Pramono Anung Batalkan Karnaval Budaya, Ikuti Arahan Mendagri Tito

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/said-abdullah2-1225283497.jpg" alt="Said Abdullah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Said Abdullah. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang aksi massa yang terus membesar di Jakarta, memicu sorotan publik terhadap kinerja dan legitimasi DPR RI. Pasalnya, massa demonstrasi marah atas tunjangan DPR RI di tengah kondisi perekonomian negara yang memburuk. Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Said Abdullah menegaskan perlunya langkah konkret yang menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi rakyat, salah satunya dengan mendukung penghentian tunjangan berlebih yang diterima anggota dewan. "Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak keuangan, itu bukan sekadar soal jumlah, tetapi menyangkut nilai-nilai etik, empati, dan simpati," kata Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (31/8). Menurutnya, ukuran penghentian tunjangan tidak cukup dilihat dari kesepakatan antarfraksi semata. Ia meminta, setiap Anggota DPR RI yang berjumlah 580 orang untuk memikirkan kembali soal penerimaan tunjangan bagi anggota dewan. "Kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, dan di saat perekonomian rakyat serba sulit, layak DPR masih menerima tunjangan yang bagi rakyat jumlahnya luar biasa," tegasnya. Ia menambahkan, setiap anggota dewan harus memiliki empati di tengah perekonomian rakyat yang serba sulit. Said memahami, tidak akan ada lagi berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui batas kepatutan.&nbsp; "Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas empati terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, tentu tidak ada lagi fasilitas berlebihan yang bersumber dari pajak rakyat," ucapnya. Lebih jauh, Fraksi PDIP meyakini simpati publik hanya bisa diraih jika DPR hadir mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia pun mengimbau tiga nilai utama seperti etika, empati, dan simpati harus menjadi jiwa gerak politik DPR.&nbsp; "Bukan sekadar kesepakatan atau ketentuan legal formal. Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan kepada anggota fraksi untuk memiliki sense of crisis, bisa tepo sliro, serta mawas diri. DPR adalah etalase, di mana rakyat berhak mempersoalkan segala hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut," ujarnya. Oleh karena itu, Fraksi PDIP mengingatkan bahwa dalam situasi krisis politik dan sosial saat ini, DPR harus menjadi teladan dalam pengendalian diri. Ia menekankan, DPR harus bisa hadir ke tengah masyarakat dengan penuh sikap rendah hati. "Atas pertimbangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta agar tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang berada di luar batas kepatutan dihentikan. Semua ini akan menjadi pelajaran bagi kami ke depannya," pungkasnya.

Fraksi PDIP mendukung penghentian tunjangan anggota DPR RI di tengah aksi massa yang semakin meningkat.

Aksi Massa Semakin Anarkis, Fraksi PDIP Legawa Penghentian Tunjangan Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/JKT_DEMO-DI-DEPAN-MAKO-BRIMOB_HANUNG-HAMBARA_29082025-13-3879787112.jpg" alt="Sejumlah mobil hangus pasca kerusuhan di Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mobil hangus pasca kerusuhan di Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan adanya arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas perusuh, jika menerobos masuk ke markas komando Kepolisian. Hal ini setelah viralnya video Kapolri yang memerintahkan menindak tegas pelaku kerusuhan. Dedi menekankan, markas Polri adalah simbol negara yang harus dijaga dari segala bentuk ancaman. &ldquo;Ya (benar), saya juga perintahkan massa yang menerobos mako Polri harus ditindak tegas dan terukur, karena mako Polri adalah representasi dari negara kita,&rdquo; kata Komjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (31/8). Menurutnya, tindakan anarkis yang merusak fasilitas kepolisian tidak hanya mencederai aparat, tetapi juga merusak wibawa negara.&nbsp; &ldquo;Perusuh harus diambil tindakan tegas,&rdquo; tegas Dedi. Dedi juga menegaskan, keruntuhan Polri sama artinya dengan melemahkan negara. Ia mengimbau, sesama anak bangsa seharusnya dapat menjaga keamanan negara. &ldquo;Kalau Polri runtuh maka negara akan runtuh. Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan serta kedamaian untuk Indonesia,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, dalam setiap penanganan aksi massa, Polri tetap berpegang pada prinsip profesionalitas dan proporsionalitas. Namun, jika aksi telah merusak fasilitas vital negara, maka penindakan tegas adalah jalan yang tidak bisa ditawar. &ldquo;Negara tidak boleh kalah dengan perusuh yang merusak mako Polri,&rdquo; pungkasnya. Sebagaimana diketahui, gelombang massa sejak Kamis (28/8) hingga Sabtu (30/8) terus melakukan aksi protes di sejumlah titik objek vital di Jakarta. Bahkan, mereka melakukan aksi perusakan terhadap sejumlah Polsek hingga Polres di Jakarta. Tak hanya itu, massa juga menjarah sejumlah rumah milik anggota dewan, di antaranya Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejumlah fasilitas umum, seperti halte busway di beberapa titik juga ikut menjadi sasaran amuk massa.

Wakapolri menegaskan pentingnya menjaga markas Polri dari perusuh, dengan tindakan tegas dan terukur.

Wakapolri: Negara Tidak Boleh Kalah dengan Perusuh yang Merusak Markas Kepolisian