<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/BbvDr3wjuczXJYEyHWoEPdTgUvc4ecqpDAiYJf8s-1-947611342.jpg" alt="Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan kasus dugaan penghasutan yang menjerat admin akun Instagram AMP, Khariq Anhar. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan kasus dugaan penghasutan yang menjerat admin akun Instagram AMP, Khariq Anhar. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang praperadilan kasus dugaan penghasutan yang menjerat admin akun Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP), Khariq Anhar. Diketahui, Khariq Anhar merupakan mahasiswa Universitas Riau (Unri) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan pelajar untuk ikut aksi unjuk rasa berujung kericuhan pada akhir Agustus 2025. Terdapat dua perkara yang terdaftar di PN Jaksel dengan nama Khariq Anhar sebagai pemohon. Pertama, dengan nomor perkara 128/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, pihak termohon adalah Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya. Kedua, perkara nomor 131/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dengan pihak termohon Kapolda Metro Jaya. Hakim Tunggal PN Jaksel Sulistyo Muhammad Dwi Putro membuka secara resmi sidang praperadilan terhadap Khariq Anhar. Hakim meminta kuasa hukum dari pihak Khariq Anhar untuk menyerahkan surat permohonan. "Silakan pemohon menyerahkan surat permohonan," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Sulistyo Muhammad Dwi Putro saat memimpin sidang, Senin (13/10). Namun, pihak termohon dari Polda Metro Jaya tidak hadir dalam sidang praperadilan tersebut. Hakim Tunggal PN Jaksel sempat menunggu kehadiran pihak termohon sampai dengan pukul 11.00 WIB. "Panggilan termohon sudah kita jalankan, sampai jam 11 kita tunggu," ucap Hakim. Karena ketidakhadiran pihak termohon dari Polda Metro Jaya, sidang praperadilan terhadap Khariq Anhar tersebut ditunda sampai dengan Senin (20/10) pekan depan. "Kita lanjut tanggal 20, kalau tidak hadir juga tetap kita lanjutkan," tegasnya. Dalam kesempatan itu, tim kuasa hukum Khariq Anhar, Ma'ruf Bajamal menyesalkan ketidakhadiran pihak termohon dari Polda Metro Jaya. Ia meminta ketegasan Hakim agar pihak termohon hadir ke ruang sidang. "Kami meminta untuk agar Yang Mulia memerintahkan para termohon untuk hadir ke persidangan," ucap Ma'ruf. Anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) itu juga meminta hakim menjelaskan mekanisme persidangan. Mengingat, pemohon Khariq melayangkan dua permohonan praperadilan. "Kami berharap agar persidangan ini juga jelas mekanismenya, karena ada dua pernohonan, terkait perkara umum dan perkara sibernya. Jadi ada dua permohonan," tuturnya. Lebih lanjut, Ma'ruf meminta ketegasan Hakim untuk bisa melanjutkan persidangan berikutnya, jika pihak termohon tetap mangkir pada sidang lanjutan yang diagendakan, Senin (20/10) mendatang. "Kami meminta ketegasan, agar pihak termohon yang melakukan upaya paksa terhadap klien kami. Sehingga apabila tidak hadir maka sidang harus dijalankan," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya menangkap seorang aktivis mahasiswa sekaligus pegiat media sosial Khariq di Terminal I Bandara Soekarno Hatta pada Jumat (29/8) sekitar pukul 08.00 WIB. Ia ditangkap saat hendak pergi ke Pekanbaru, Riau. Khariq dibawa secara paksa ke Polda Metro Jaya dan diperiksa di Subdit IV Direktorat Reserse Siber. Dalam prosesnya, ia diduga mengalami pemukulan serta perlakuan kasar. Khariq bukan hanya mahasiswa, tetapi juga pegiat media sosial yang aktif menyuarakan keresahan publik terkait demonstrasi 25&ndash;28 Agustus 2025. Polisi menuding Khariq melanggar Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 35 UU ITE. Fadhil menduga penangkapan ini bertujuan melemahkan gerakan massa.

Sidang praperadilan Khariq Anhar ditunda karena ketidakhadiran Polda Metro Jaya, pengacara minta kehadiran termohon.

Polda Metro Jaya Tak Hadir, Sidang Praperadilan Tersangka Kasus Kerusuhan Khariq Anhar Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/IMG_3992JPG-3146251578.jpg" alt="Ratusan massa mengepung Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). Kerusuhan tersebut terjadi menuntut kematian salah satu ojek daring yang terlindas mobil Brimob pada aksi demo kemarin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan massa mengepung Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). Kerusuhan tersebut terjadi menuntut kematian salah satu ojek daring yang terlindas mobil Brimob pada aksi demo kemarin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demo berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu mendapat atensi dari Presiden Prabowo Subianto dan kini diproses hukum oleh Polri. Di tengah proses yang berjalan, muncul desakan reformasi Polri. Menurut pemerhati hukum Haidar Alwi, Korps Bhayangkara telah menjalankan tugas di garda depan dalam pengamanan aksi demo hingga terjadinya kerusuhan.&nbsp; Alwi menyatakan bahwa kerusuhan akhir Agustus lalu adalah tragedi Agustus dan menjadi salah satu ujian paling berat di awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kerusuhan itu nyaris menjadi gelombang besar yang berpotensi mengguncang legitimasi pemerintahan Prabowo dan merusak stabilitas keamanan nasional. &rdquo;Pada saat krusial itulah Polri berdiri di garis depan, membendung arus kekacauan, menjaga agar api kemarahan tidak membakar habis fondasi negara, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan tanpa kehilangan kendali,&rdquo; ungkap kepada awak media di Jakarta pada Senin (29/9).&nbsp; Pendiri Haidar Alwi Institut itu menyampaikan bahwa tewasnya seorang driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan di tengah kerusuhan pada 28 Agustus lalu adalah luka besar. Dia menyatakan bahwa insiden yang melibatkan kendaraan taktis (rantis) Korps Brimob Polri itu memang tidak seharusnya terjadi. Namun di lain sisi, dia menilai bahwa tidak seharusnya Polri dihakimi.&nbsp; Menurut dia, aparat kepolisian melaksanakan tugas untuk memastikan stabilitas keamanan nasional dan menjaga agar potensi gangguan keamanan yang dapat berakibat fatal bagi bangsa Indonesia. Apalagi saat ini kerusuhan meluas. Bukan hanya di Jakarta, terjadi hal serupa di beberapa daerah besar seperti Bandung, Surabaya, dan Makassar. &rdquo;Apakah adil jika mengorbankan ribuan anggota Polri yang berjaga siang-malam, yang menghadang provokator hingga mempertaruhkan nyawa, disapu bersih oleh satu narasi bahwa mereka gagal. Di tengah kompleksitas tragedi yang melibatkan dugaan intervensi pihak eksternal, Polri justru dijadikan kambing hitam seolah-olah mereka penyebab, bukan penyelamat,&rdquo; terang dia.&nbsp; Lebih lanjut, Alwi mempertanyakan kembali munculnya dorongan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian. Menurut dia, hal itu justru akan berbahaya. Sebab, bila berada di bawah kementerian, Korps Bhayangkara akan kehilangan independensi sebagai penegak hukum dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. &rdquo;Mereka yang melontarkan wacana tersebut lupa bahwa stabilitas yang mereka nikmati hari ini, pasca tragedi Agustus 2025, berdiri di atas keringat dan darah institusi yang mereka hina,&rdquo; lanjutnya.&nbsp; Alwi pun menyatakan bahwa patutnya masyarakat Indonesia bersyukur karena riak-riak yang muncul selama aksi akhir Agustus lalu tidak berubah menjadi gelombang besar yang berpotensi merusak tatanan bangsa, bahkan bisa merobohkan pemerintahan yang sah. Dan Polri, masih kata Alwi, terus berusaha menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah kondisi genting tersebut.&nbsp; &nbsp;

Masyarakat diingatkan untuk bersyukur atas upaya Polri dalam menjaga stabilitas keamanan pasca kerusuhan Agustus.

Jadi Garda Depan Cegah Kerusuhan Akhir Agustus Meluas, Pemerhati Hukum: Polri Ikut Jaga Pemerintahan Tetap Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/06/zujGQWDBJYpbfSr43GrrcHNvr4SCGybsOaaOPe5c-1081696508.jpg" alt="Halte Transjakarta Bundaran Senayan mulai diuji coba fungsional sejak Jumat (5/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Halte Transjakarta Bundaran Senayan mulai diuji coba fungsional sejak Jumat (5/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Seluruh halte Transjakarta yang sempat rusak akibat kerusuhan akhir Agustus 2025 kini sudah kembali beroperasi normal. PT Transjakarta memastikan masyarakat bisa kembali menggunakan layanan transportasi tersebut mulai Senin (8/9). Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza &nbsp;menegaskan bahwa seluruh halte yang rusak telah kembali difungsikan. "Jadi total semua halte yang terdampak akibat ujung rasa kemarin, 100 persen sudah kita kembalikan fungsinya," ujar Welfizon di Halte Jaga Jakarta, Senen, Jakarta Pusat. Meski begitu, ia mengakui beberapa fasilitas pendukung belum sepenuhnya pulih, terutama jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Senen dan Polda Metro Jaya. Perbaikan JPO tersebut akan dilakukan Kementerian PUPR dengan target selesai pada Desember 2025. Sambil menunggu JPO rampung, Transjakarta menyiapkan dua alternatif bagi penumpang. Yakni dengan pelican crossing yang dilengkapi lampu lalu lintas dan serta shuttle bus gratis dari Halte Senen Toyota Rangga menuju Halte Jaga Jakarta. "Kalau menggunakan shuttle, enggak perlu tap lagi," jelas Welfizon. Selain akses utama, fasilitas halte seperti toilet, musala, hingga tenan UMKM juga sudah kembali beroperasi. "Sehingga aktivitas, kalau kita lihat, semuanya sudah kembali normal," tambahnya. <h2>Kerugian Miliaran Rupiah</h2> Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kerusuhan akhir Agustus menyebabkan kerugian Transjakarta hingga Rp41,5 miliar. Namun kini, aktivitas transportasi disebut sudah normal.&nbsp; "Hari ini seluruh aktivitas transportasi di Jakarta sudah normal semuanya, termasuk halte yang ada di Polda Metro Jaya, kemudian di Mandiri, Istora, dan semuanya sudah normal kembali," ujar Pramono saat meresmikan hakte Jaga Jakarta, Senin (8/9). Ia juga memastikan tarif Transjakarta kembali normal setelah sempat diberlakukan Rp1 selama sepekan. "Tarif sudah normal kembali, mudah-mudahan kehidupan masyarakat Jakarta sudah normal kembali," ucapnya. <h2>Daftar Halte yang Sempat Rusak</h2> Dibakar Massa (6 halte): <ol> <li>Halte Polda Metro Jaya</li> <li>Halte Senen Toyota Rangga</li> <li>Halte Sentral Senen</li> <li>Halte Senayan Bank DKI</li> <li>Halte Gerbang Pemuda</li> <li>Halte Bundaran Senayan</li> </ol> Dirusak dan Vandalisme (16 halte) <ol> <li>Halte Bendungan Hilir</li> <li>Halte Kwitang</li> <li>Halte Kampung Melayu</li> <li>Halte Kramat Sentiong</li> <li>Halte Bidara Cina</li> <li>Halte Cililitan</li> <li>Halte Semanggi</li> <li>Halte Petamburan</li> <li>Halte Widya Candra Telkomsel</li> <li>Halte Jatinegara</li> <li>Halte Kejaksaan Agung</li> <li>Halte Matraman Baru</li> <li>Halte Pemuda Pramuka</li> <li>Halte Masjid Agung</li> <li>Halte Non BRT Gelora Bung Karno 1</li> <li>Halte Non BRT Polda Metro Jaya 1</li> </ol>

PT Transjakarta memastikan seluruh halte yang rusak akibat kerusuhan sudah beroperasi normal. Gubernur Jakarta juga mengonfirmasi tarif.

Seluruh Halte Transjakarta Sudah Normal Lagi Usai Kerusuhan Demo