<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/JKT_Bentrok-Demo-DPR_SALMAN-TOYIBI_-4JPG-3700857605.jpg" alt="Sejumlah masa aksi demo 25 Agustus terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian di kawasan Pejompongan, Jakarta, Senin (25/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masa aksi demo 25 Agustus terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian di kawasan Pejompongan, Jakarta, Senin (25/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Aksi demo berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu membuat Polri menjadi sorotan secara luas. Untuk merespons kritik tajam yang disampaikan oleh banyak pihak, Korps Bhayangkara mengambil sejumlah langkah strategis. Hasilnya, kerusuhan dapat diatasi dan kepercayaan publik terhadap Polri kembali naik.</p> <p>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa hasil survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri sudah menembus angka 76,2 persen. Menurut dia angka tersebut patut disyukuri, namun tetap harus dibarengi dengan langkah-langkah perbaikan.</p> <p>"Hasil penelitian Litbang Kompas yang menempatkan tingkat kepercayaan publik kepada Polri pada angka 76,2 itu adalah capaian yang patut disyukuri, Polri menyadari masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, baik dalam pelayanan, sikap anggota, maupun konsistensi dalam penegakan hukum," ungkap Trunoyudo saat dikonfirmasi pada Kamis (13/11). Angka itu merupakan akumulasi masyarakat yang percaya dan sangat percaya terhadap Polri.</p> <p>Hasil survei tersebut menunjukkan pemulihan citra Polri pasca aksi demo dan kerusuhan di berbagai daerah Indonesia yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Berdasar data, survei dilakukan pada 9-16 Oktober 2025 secara tatap muka di 38 provinsi. Survei itu melibatkan 1.200 orang dan menggunakan metode multistage random sampling.</p> <p>"Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan amanah kepada seluruh Personel Polri, kepercayaan publik merupakan amanah yang harus dijaga, Polri terus belajar, terbuka terhadap kritik, dan berkomitmen memperbaiki diri untuk lebih profesional," terang Trunoyudo.</p> <p>Jenderal bintang satu Polri itu pun menyatakan bahwa instansinya terus berusaha merespons cepat setiap aduan masyarakat. Tidak hanya itu, Polri berupaya agar seluruh personel yang bertugas selalu mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.</p> <p>"Momentum ini sebagai motivasi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata untuk bekerja lebih baik lagi, lebih dekat dengan masyarakat dan lebih konsisten menjaga amanah," imbuhnya.</p>

Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri sudah menembus angka 76,2 persen.

Sempat Merosot saat Kerusuhan Demo, Kini Tingkat Kepercayaan Publik ke Polri Naik Sampai 76,2 Persen, Ini Indikatornya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/garis-polisi.jpeg" alt="Ilustrasi garis polisi berwarna kuning. (Pixabay.com)x" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi garis polisi berwarna kuning. (Pixabay.com)x</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Laporan hilang dari pendemo akhir Agustus bernama M. Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo memang belum diterima oleh Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus). Namun, polisi tetap mencocokkan DNA 2 kerangka manusia yang ditemukan di Gedung ACC, Kwitang, Senen, Jakpus dengan sampel DNA keluarga 2 orang hilang tersebut.</p> <p>Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus AKBP Roby Saputra, pendalaman atas temuan 2 kerangka manusia tersebut masih berlangsung di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Adalah Tim Kedokteran Forensik Polri yang melakukan seluruh rangkaian pengambilan dan pencocokkan sampel DNA. Saat ini, Polres Metro Jakpus masih menunggu hasil kerja tim tersebut.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Kami masih menunggu hasil dari tim kedokteran forensik RS Polri,&rdquo; kata Roby kepada awak media di Jakarta pada Sabtu (1/11).&nbsp;</p> <p>Roby mengakui bahwa meski belum ada laporan korban hilang ke Polres Metro Jakpus, aparat kepolisian tetap mencocokkan DNA 2 kerangka manusia tersebut dengan sampel DNA dari keluarga 2 orang pendemo yang hilang. Sebab, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sudah menerima laporan orang hilang pasca aksi demo akhir Agustus lalu.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Ada yang lapor kehilangan (keluarga kepada) KontraS, itu mungkin akan dicocokkan,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa 2 kerangka manusia tersebut ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Kedua kerangka manusia itu sudah tidak dikenali. Susatyo menyebut, lokasi persis penemuan 2 kerangka manusia tersebut &nbsp;berada di Lantai 2 Gedung ACC. Kedua kerangka manusia tersebut ditemukan oleh petugas yang merenovasi gedung.</p> <p>&rdquo;Laporan awal kami terima pada hari kamis, 30 Oktober 2025 dari tim teknis gedung yang akan melakukan pengecekan konstruksi dalam rangka renovasi karena &nbsp;kondisi gedung sudah terbakar habis,&rdquo; ungkap Susatyo saat dikonfirmasi pada Jumat (31/10).&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Susatyo menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sementara kedua kerangka manusia tersebut sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan forensik dan pemeriksaan DNA. Dia menyebut, sampel DNA kedua kerangka manusia itu diambil untuk diperiksa dan dicocokan dengan sambal DNA lain.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Hasil olah TKP, ditemukan 2 kerangka manusia yang tertimbun plafon yang terbakar. Kami masih menunggu hasil dari Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Polri. Perkembangan akan kami sampaikan,&rdquo; jelasnya.</p>

Polisi mencocokkan DNA dua kerangka manusia yang ditemukan di Gedung ACC, Jakarta, dengan sampel keluarga pendemo hilang.

Polisi Cocokkan DNA 2 Kerangka Manusia di Jakpus dengan 2 Orang Hilang Demo Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Nafa-Urbach-Dery-Ridwansah-1JPG-2173515013.jpg" alt="Anggota DPR masa bakti 2024-2029 Nafa Urbach usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR masa bakti 2024-2029 Nafa Urbach usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polemik penonaktifan beberapa anggota DPR RI terkait kerusuhan demo Agustus 2025 masih berlanjut. Terbaru, MKD DPR RI mengusulkan pemberhentikan kepada para anggota dewan yang dinonaktifkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Mahasiswa Pemantau Parlemen Bintang Wahyu menilai usulan tersebut tidak tepat. Dia menilai, langkah pemberhentian terlalu berlebihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, Adies Kadir serta Rahayu Saraswati adalah para anggota DPR yang di nonaktifkan oleh partai masing-masing," kata Bintang dalam keterangannya, Rabu (29/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bintang menyampaikan, para anggota dewan tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana. Mereka pun tidak pernah menjalani hukuman penjara. Sehingga tidak perlu mendapat hukuman hingga pemberhentian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016763057/kontroversial-pm-takaichi-berikan-nominasi-trump-untuk-nobel-perdamaian-saat-lawatan-ke-jepang">Kontroversial, PM Takaichi Berikan Nominasi Trump untuk Nobel Perdamaian Saat Lawatan ke Jepang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukanlah seorang terdakwa koruptor. Atau pelaku kejahatan yang masa hukumannya diancam diatas 5 tahun penjara," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh Bintang mengungkapkan para anggota DPR RI tersebut tidak ada yang melanggar hukum atau kode etik. Oleh karena itu, pemberhentian sebagai anggota dewan dinilai tidak adil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun akibat disinformasi, fitnah, dan kebencian. Mereka semua dicap seolah-olah penjahat besar," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sangat lah tidak adil jika mereka harus di berhentikan atau di PAW. Justru sebagai korban DFK nama baiknya haruslah di pulihkan kembali," lanjut Bintang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, ia berharap agar MKD DPR RI agar bekerja secara objektif dalam menangani masalah ini. "Ini terhadap anggota DPR RI yang di nonaktifkan dari partai masing-masing," pungkasnya.</div>

para anggota dewan tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana. Mereka pun tidak pernah menjalani hukuman penjara.

Tidak Terlibat Pidana, Usulan Anggota DPR Nonaktif Diberhentikan Dianggap Tidak Tepat,

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/JKT-1-DISKUSI-PUBLIK-SENI-MEDIUM-KRITIK-KEKUASAAN-FED-3JPG-3224090272.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid kritik kejangggalan revisi UU TNI yang dilakukan tertutup di hotel mewah saat hari libur. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid kritik kejangggalan revisi UU TNI yang dilakukan tertutup di hotel mewah saat hari libur. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak memahami fakta demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025 lalu. Sebab, Prabowo menyebut para perusuh bukan aktivis dan pejuang keadilan.</p> <p>Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute (PVRI), Usman Hamid pun mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk mengungkap fakta di balik kerusuhan Agustus lalu. Ia menegaskan, rakyat berhak tahu apa fakta sebenarnya di balik kerusuhan akhir Agustus lalu.&nbsp;</p> <p>"Keluarga korban berhak untuk mengetahui kebenaran dan mendapatkan keadilan atas kematian anggota keluarga mereka,&rdquo; kata Usman kepada wartawan, Selasa (30/9).</p> <p>Direktur Amnesty Internasional Indonesia itu menegaskan, pembentukan TGPF independen itu semakin penting, mengingat pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang terbaru dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tidak memahami fakta-fakta kerusuhan demonstrasi Agustus 2025.</p> <p>&ldquo;Pernyataan itu menunjukkan kesan seolah-olah Presiden tidak tahu fakta-fakta yang terjadi saat kerusuhan pada akhir Agustus. Atau sebenarnya Presiden tidak mau tahu,&rdquo; tegas Usman.&nbsp;</p> <p>Usman menjelaskan, seharusnya Presiden Prabowo meminta informasi dari Mabes Polri, Badan Intelijen Keamanan (BIK), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (Bais) khususnya terkait keterlibatan aparat militer dan intelijen tempur dalam kerusuhan tersebut.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kemampuan membakar sejumlah Gedung-Gedung pemerintahan seperti DPRD maupun tindakan lain seperti penyerangan markas polisi dan penjarahan anggota DPR RI beserta rumah Menteri Keuangan mustahil dilakukan jika hanya oleh masyarakat biasa,&rdquo; cetus Usman.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Direktur Public Virtue Research Institute, Muhammad Naziful Haq, menyesalkan negara belum serius melakukan perubahan berbagai kebijakan sosial ekonomi yang diprotes oleh para demonstran.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Pernyataan Prabowo juga menyesatkan. Padahal jelas rangkaian unjuk rasa 25 Agustus hingga 2 September 2025 ialah bentuk kemarahan rakyat atas kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat selaku pemilik kedaulatan,&rdquo; ucap pria yang akrab disapa Nazif.&nbsp;</p> <p>Nazif menyebut, demonstrasi Agustus 2025 lalu membawa agenda yang jelas. Hal ini tercermin dalam tuntutan 17+8, ditambah 8 tuntutan ekonomi, perubahan aturan parpol dan sistem pemilu, 9 isu reforma agraria sejati, resolusi pelanggaran HAM berat dan tuntutan lainnya.&nbsp;<br />&nbsp;<br />&ldquo;Intinya, rakyat mempertanyakan ketidakadilan hukum dan ketimpangan sosial ekonomi, akibat kerusakan alam, korupsi-kolusi-nepotisme, dan praktik otoriter yang mendisfungsidemokrasi. Negara seharusnya memahami dan mendengarkan kemarahan rakyat yang demikian dengan memenuhi seluruh tuntutan. Faktanya, negara lambat, tidak cakap, tidak serius, dan tidak bertanggungjawab dalam mengubah kebijakan yang dipersoalkan,&rdquo; urai Nazif.</p> <p>Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi dalam unjuk rasa Agustus lalu bukan dilakukan oleh aktivis maupun pejuang demokrasi.</p> <p>"Ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat, they're evil (mereka jahat), mereka zalim, mereka ingin buat kekacauan, mereka ingin mengadu domba," pungkas Usman dalam Munas ke-VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9).</p>

Usman Hamid mendesak pembentukan TGPF independen untuk mengungkap fakta kerusuhan Agustus 2025, menanggapi pernyataan Prabowo.

Amnesty Desak Pembentukan TGPF Independen Kerusuhan Demo, Sebut Keluarga Berhak Dapat Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/demo-rusuh-RIANA-SETIAWAN_-JAWA-POS-16_1-1136689979.jpg" alt="Ilustrasi: Massa pengunjuk rasa terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/8/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Massa pengunjuk rasa terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/8/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dari dalam rutan Polda Metro Jaya, pelajar kelas 12 SMAN 62 Jakarta Timur Farhan Indra Setiawan meminta bantuan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan orang baik lainnya. Ia meminta agar tidak dikeluarkan dari sekolah tempatnya menimba ilmu.</p> <p>Dalam surat itu Farhan menjelaskan, sudah tiga minggu ia ditahan di Polda Metro Jaya karena mengikuti aksi 29 Agustus 2025.</p> <p>"Bapak dan Ibu Gerakan Nurani Bangsa. Saya Farhan Indra Setiawan, pelajar kelas 12 dari SMAN 62 Jakarta Timur. Sekarang saya ditahan sudah 3 minggu di Rutan Polda Metro Jaya dikarenakan saya mengikuti demo tanggal 29 Agustus 2025," tulis Farhan dalam suratnya dikutip JawaPos.com dari akun instagram @koreksi_org.</p> <p>Farhan memastikan, dirinya tidak terlibat dalam perusakan maupun pencurian/penjarahan seperti yang dituduhkan oleh aparat kepolisian.</p> <p>"Selama demo saya tidak ada melakukan pengrusakan, pencurian/penjarahan, dan saya yakin saya tidak bersalah atas tuduhan yang dinyatakan pihak berwajib," katanya.</p> <p>Namun, ia mendapatkan kabar bahwa ia akan dikeluarkan dari sekolah akibat penahanan yang belum terbukti ini.</p> <p>"Namun atas penahanan ini, saya dikabarkan oleh pihak sekolah akan dikeluarkan meski saya belum divonis bersalah," ucapnya.</p> <p>Untuk itu ia meminta bantuan GNB dan orang baik lainnya agar dirinya tetap bisa melanjutkan pendidikan sekolah. Serta bisa menghirup udara bebas.</p> <p>"Maka dari itu saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu Gerakan Nurani Bangsa dan orang baik lainnya untuk membantu saya agar tidak dikeluarkan, dan saya ingin segera bebas untuk melanjutkan pendidikan. Terima kasih banyak," tulisnya.</p> <h2>Berikut isi surat Farhan secara lengkap:</h2> <p>Kepada yang terhormat</p> <p>Bapak dan Ibu Gerakan Nurani Bangsa</p> <p>Saya Farhan Indra Setiawan, pelajar kelas 12 dari SMAN 62 Jakarta Timur. Sekarang saya ditahan sudah 3 minggu di Rutan Polda Metro Jaya dikarenakan saya mengikuti demo tanggal 29 Agustus 2025.</p> <p class="class-paragraph">Selama demo saya tidak ada melakukan pengrusakan, pencurian/penjarahan, dan saya yakin saya tidak bersalah atas tuduhan yang dinyatakan pihak berwajib. Namun atas penahanan ini, saya dikabarkan oleh pihak sekolah akan dikeluarkan meski saya belum divonis bersalah.</p> <p>Maka dari itu saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu Gerakan Nurani Bangsa dan orang baik lainnya untuk membantu saya agar tidak dikeluarkan, dan saya ingin segera bebas untuk melanjutkan pendidikan. Terima kasih banyak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>25 September 2025</p> <p>Rutan Polda Metro Jaya</p> <p>Farhan Indra Setiawan</p>

Farhan Indra Setiawan, pelajar kelas 12 SMAN 62 Jakarta Timur, ditahan di Polda Metro Jaya, meminta bantuan untuk pendidikan.

Farhan Indra, Pelajar Jakarta Ditahan Usai Demo Tulis Surat Mengharukan: ‘Saya Ingin Tetap Sekolah dan Segera Bebas’

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/JKT_LAYANAN-SEMENTARA-TJ-SENAYAN-BANK-DKI_HANUNG-HAMBARA_01092025-8-2131821508.jpg" alt="Sejumlah penumpang menunggu bus Transjakarta di seberang Halte Senayan Bank DKI, Jakarta, Senin (01/09/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penumpang menunggu bus Transjakarta di seberang Halte Senayan Bank DKI, Jakarta, Senin (01/09/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Layanan Transjakarta menjadi salah satu transportasi umum yang paling terdampak akibat kerusuhan demo di DKI Jakarta pada Jumat (29/8). Bahkan beberapa halte dibakar oleh massa hingga melumpuhkan kegiatan operasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan, layanan Transjakarta kembali beroperasi tak lama setelah kerusuhan terjadi. Dia menekankan transportasi umum adalah milik bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengajak masyarakat untuk saling menjaga fasilitas publik. Transportasi umum hadir untuk kepentingan semua orang. Jika dirusak, yang dirugikan adalah kita sendiri. Mari kita rawat bersama agar manfaatnya bisa terus dirasakan," ujar Welfizon dalam keterangannya beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, jajaran direksi dan manajemen terus memantau kondisi lapangan secara langsung maupun melalui Command Center. Ketegangan yang terjadi membuat situasi bisa cepat berubah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Transjakarta juga bergerak cepat melakukan perbaikan. Untuk krusakan ringan, perbaikan dimulai dilakukan Senin, 1 September. Sedangkan kerusakan sedang, akan dikerjakan mulai Rabu, 3 September. Kemudian untuk kerusakan berat ditangani mulai Senin, 8 September.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016523479/presiden-prabowo-jadi-tamu-perayaan-hari-kemenangan-tiongkok-bersanding-dengan-xi-jinping-hingga-vladimir-putin">Presiden Prabowo Jadi Tamu Perayaan Hari Kemenangan Tiongkok, Bersanding dengan Xi Jinping hingga Vladimir Putin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kerusuhan tersebut tak bisa dipungkiri menghambat kegiatan masyarakat yang bepergian memakai Transjakarta. Seperti yang dialami salah satu pengguna Wildan, 31.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Wajar saja sih sebenarnya dengan kondisi seperti ini, sebenernya untuk keamanan pengguna juga,&rdquo; ujar Wildan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski tingginya potensi kerusuhan, Transjakarta berhasii segera memulihkan operasional kurang dari 24 jam. Terhitung mulai Sabtu (30/8) sore , sejumlah layanan Transjakarta mulai dari layanan Mikrotrans, Non BRT, dan BRT aktif kembali sepenuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Wildan, kondisi ini patut disyukuri. Sebab, masyarakat tidak lagi kesulitan mencari moda transportasi untuk berkegiatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Meskipun ada beberapa orang yang masih takut keluar tapi kan mereka tetap harus beraktivitas. Kalau layanannya normal lagi berarti kan jadi enak," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada dengan itu, Nabila Intan, 25, menilai normalnya operasional Transjakarta akan memudahkan masyarakat kembali. Terlebih bagi kelompok yang mengandalkan transportasi umum untuk kegiatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya jadi terbantu mobilitasnya. Kalau harus naik taksi atau ojol kan lumayan juga bayarnya," kata Nabila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tercatat dari Sabtu (30/8) hingga Selasa (2/9), sebanyak 4.907 bus beroperasi dan melayani 240 rute Transjakarta dengan normal. Baik BRT, Integrasi, Mikrotrans, Rusun, dan Transjabodetabek. Masyarakat bisa menggunakan layanan Transjakarta dengan tarif Rp 1, selama masa perbaikan halte.&nbsp;</div>

Layanan Transjakarta kembali beroperasi tak lama setelah kerusuhan terjadi pada Jumat (29/8). Layanan kembali pulih.

Sempat Terdampak Akibat Demo, 100 Persen Layanan Transjakarta Diaktifkan Lagi Tak Sampai 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/iYE8GfptXGwP1GYkc3npKGF7rR6ftk2yF0pNC5Pp-3453738402.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menemui anak buahnya di Markas Komando Satbrimob Polda Metro Jaya pada Senin (1/9). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menemui anak buahnya di Markas Komando Satbrimob Polda Metro Jaya pada Senin (1/9). (Polri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menemui pasukannya di lapangan. Termasuk personel Brimob di Markas Komando Satuan Brimob (Satbrimob) Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Senin (1/9). Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit menegaskan bahwa seluruh pasukan Satbrimob Polda Metro Jaya harus tetap mempertahankan markas.&nbsp;</p> <p>Hal itu ditegaskan oleh Jenderal Sigit karena Markas Komando Satbrimob Polda Metro Jaya menjadi salah satu sasaran massa yang beraksi sejak 28-31 Agustus lalu. Massa yang marah melempari, merusak, dan berusaha masuk ke dalam markas polisi di jantung Jakarta tersebut. Karena itu, kapolri meminta agar seluruh jajarannya bertindak tegas dan terukur bila ada perusuh yang merusak.</p> <p>&rdquo;Pertahankan markas kalian dengan sebaik-baiknya. Haram hukumnya markas sampai jebol,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p> <p>Kepada seluruh jajarannya, Jenderal Sigit meminta Brimob tetap siaga menjaga markas komando. Dia pun menekankan, penggunaan kekuatan harus sesuai aturan yang berlaku, mulai dari ucapan verbal, penggunaan tongkat, gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam, bila situasi darurat mengancam keselamatan personel dan markas.</p> <p>Dengan tegas, Jenderal Sigit menyatakan bahwa Polri sangat menghormati kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998. Namun, dia menegaskan, aksi yang berujung pada pembakaran, penjarahan, dan penyerangan terhadap aparat bukanlah bentuk penyampaian pendapat.</p> <p>&rdquo;Yang terjadi kemarin bukan menyampaikan pendapat, karena tidak ada orasi, mereka datang langsung menyerang, membakar, menjarah. Saya anggap itu pelanggaran pidana, karena telah membakar, menjarah hingga menyebabkan beberapa orang terluka,&rdquo; kata dia.</p> <p>Atas kerja keras anak buahnya dalam melaksanakan tugas dan menjaga markas, Jenderal Sigit menyampaikan apresiasi. Khususnya kepada anggota Brimob Polri yang beberapa hari terakhir terus menjaga markas dan menghadapi berbagai aksi kerusuhan. Dia menegaskan bahwa Brimob telah menunjukkan kesigapan meskipun dalam kondisi yang terbatas.</p> <p>&rdquo;Saya ucapkan terima kasih, dalam waktu empat hari tetap berjuang mempertahankan markas, meskipun menghadapi berbagai macam aksi rusuh. Saya bangga rekan-rekan bisa mempertahankan markas kebanggaan ini,&rdquo; kata dia.</p> <p>Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu pun berpesan agar personel Brimob bisa membedakan pengunjuk rasa yang sah dengan perusuh. Hak-hak pengunjuk rasa tetap dijamin, tetapi terhadap perusuh, dia menyatakan bahwa tidak ada toleransi.</p> <p>&rdquo;Jadi jangan ragu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terus semangat, Brigade! Salam untuk keluarga,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Kapolri Jenderal Sigit menegaskan pentingnya menjaga markas Brimob Polda Metro Jaya setelah kerusuhan.

Temui Pasukan di Mako Satbrimob Polda Metro Jaya, Kapolri: Haram Hukumnya Markas Jebol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pendemo-DPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jumlah perusuh demonstrasi menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja di Jakarta pada Kamis (8/10) sore, semakin bertambah. Sampai saat ini setidaknya hampir seribu orang diamankan dari sejumlah titik demonstrasi.<br /> <br /> "Sudah hampir seribu yang kita amankan, itu adalah anarcho-anarcho itu, perusuh-perusuh itu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi, Kamis (8/10).<br /> <br /> Yusri memastikan para perusuh ini bukan kalangan mahasiswa atau buruh. Mereka memang perusuh yang sengaja mengacaukan kegiatan unjuk rasa.<br /> <br /> "Ini memang perusuh yang menungggangi teman-teman buruh melakukan unjuk rasa ini," tegasnya.<br /> <br /> Di sisi lain, akibat bentrok kerusuhan demonstrasi ini, juga turut menyebabkan petugas terluka. "Korban polisi juga sudah 6 yang luka," pungkas Yusri.<br /> <br /> Diketahui, pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja menuai banyak penolakan dari masyarakat, khusunya elemen buruh. Akibatnya, mereka melaksanakan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 dan memilih turun ke jalan menggelar unjuk rasa.

1.000 Orang Ditangkap dan 6 Polisi Terluka saat Demo Omnibus Law

kerusuhan demo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kerusuhan demo

Berita Terkini