<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/226DF6D5-B2AA-4473-B978-EA008A6A35F8.jpg" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Biro Adpim Pemprov Kaltim/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Biro Adpim Pemprov Kaltim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan, kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan merusak hutan alam. Sebaliknya, IKN akan memiliki dampak positif dan luas bagi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat.  ”Kehadiran IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target Folu Net Sink 2030 (kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional pada 2030),” kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar seperti dilansir dari Antara.  Di depan ribuan mahasiswa, Siti Nurbaya menguraikan, IKN akan terdiri atas daratan seluas 256.000 hektare, termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) 56.000 hektare yang di dalamnya terdapat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 6.600 hektare. Sedangkan kawasan pengembangan IKN seluas 199.000 hektare dan luas wilayah laut 68.000 hektare.  Menteri Siti Nurbaya juga menjelaskan, konsep forest city IKN akan menyeimbangkan ekologi alam, kawasan hutan, dan sistem sosial secara harmonis. Konsep forest city adalah sebuah kota berbasis lanskap yang menempatkan ekosistem hutan sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan, orientasi kehidupan masyarakat perkotaan, dan membantu memfasilitasi interaksi antar kegiatan perkotaan.  ”Lanskap IKN adalah hutan industri yang dikelilingi hutan produksi, konservasi, dan kawasan hutan lindung. Keberadaan IKN juga akan mengembalikan hutan Kalimantan Timur menjadi hijau kembali, terkhusus di kawasan IKN.” tutur Siti Nurbaya.  Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan Persemaian Mentawir yang berisi berbagai tanaman dari seluruh Indonesia dengan produksi 15 juta bibit pohon per tahun. ”Natural tropical rain forest Kalimantan Timur akan jadi lagi,” jelas Siti Nurbaya.  Menteri Siti Nurbaya juga memuji Kaltim yang lebih dulu telah melakukan upaya untuk tetap menjaga kelestarian hutan bersamaan dengan aktivitas ekonomi. Kaltim menjadi provinsi pertama yang mendapat komitmen pembayaran terkait pengurangan emisi karbon dari negara-negara donor di dunia melalui World Bank dalam program FCPF-CF.  ”Menyusul Kaltim adalah Provinsi Jambi. Kalimantan Timur bisa menjadi teladan daerah lain di dunia bahwa pembangunan ekonomi bisa tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dan sosial kemasyarakatan,” papar Menteri Siti Nurbaya.  Kompensasi dari World Bank untuk Kaltim disebut sebesar 110 juta USD. Dia berharap paradigma hutan lestari agar tidak lagi membenturkan antara kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.  ”Secara sederhana bisa dikatakan, economicly feasible, socialy acceptable, ecology sustainable,” jelas Siti Nurbaya.  Siti Nurbaya menambahkan, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bukan hanya memiliki peran penting untuk mencegah berbagai ancaman bencana dan malapetaka. Tapi mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga perdamaian dunia.

Menteri LHK Bilang Pembangunan IKN Tidak Merusak Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/antarafoto-lava-pijar-gunung-merapi-270221-hnd-1-1_1.jpg" alt="Guguran lava pijar terlihat dari Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman, DI Jogjakarta, beberapa waktu lalu. Hendra Nurdiyansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Guguran lava pijar terlihat dari Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman, DI Jogjakarta, beberapa waktu lalu. Hendra Nurdiyansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) menyatakan, pemulihan kerusakan hutan akibat terdampak erupsi Gunung Merapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Butuh waktu hingga puluhan tahun untuk bisa kembali menjadi hutan sekunder hingga hutan sekunder tua.  ”Pemulihan kerusakan hutan yang terdampak erupsi Gunung Merapi dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan. Ini membutuhkan waktu cukup lama hingga puluhan tahun,” kata Kepala BTNGM Pujiati seperti dilansir dari Antara di Sleman, Rabu (3/3).  Dia mencontohkan, seperti pada kejadian erupsi besar Gunung Merapi pada 2010 yang berdampak sangat besar pada kerusakan hutan di lereng Merapi. Sebab, wilayah yang terdampak cukup luas dan material vulkanis yang menerjang hutan juga sangat banyak.  ”Pada erupsi Merapi 2010, wilayah yang terdampak cukup luas dan dampak paling berat di kawasan hutan wilayah Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman,” terang Pujiati.  Menurut dia, hutan yang terdampak material panas erupsi Gunung Merapi membutuhkan waktu lama untuk kembali pulih. Mulai dari proses pertumbuhan semak belukar hingga kembali menjadi hutan sekunder membutuhkan waktu puluhan tahun.  ”Rentang waktu satu hingga dua tahun pascaerupsi, semak belukar dan pertumbuhan jenis pionir dimulai, kemudian tiga sampai lima tahun pascaerupsi pertumbuhan jenis pionir mulai menutup area terbuka. Enam sampai 10 tahun pertumbuhan semak belukar dan vegetasi jenis pionir menjadi hutan sekunder,” tutur Pujiati.  Dia mengatakan, selanjutnya dari hutan sekunder menuju ke hutan sekunder tua membutuhkan proses yang cukup lama hingga sebuah hutan masuk dalam klasifikasi hutan primer.  ”Proses pertumbuhan ini akan berlangsung hingga sekitar 25 tahun sampai menjadi hutan sekunder tua dan bertahap tergantikan oleh jenis subklimaks maupun klimaks kemudian menjadi hutan primer. Proses ini membutuhkan waktu lama bahkan hingga ratusan tahun, dengan catatan tidak terjadi gangguan lagi atau diterjang erupsi lagi,” ujar Pujiati.  Pujiati menambahkan, dalam upaya pemulihan hutan Merapi tersebut, BTNGM telah melakukan penanaman di area bekas erupsi sejak 2011 di wilayah yang terdampak berat.  ”Penanaman kembali menggunakan press block di area terdampak berat pada 2011 dan penanaman di area bekas erupsi untuk pengayaan jenis hutan pegunungan,” papar Pujiati.  Menurut dia, untuk dampak erupsi Gunung Merapi pada 2021, pihaknya belum melakukan evaluasi. Sebab, saat ini aktivitas Merapi masih tinggi dan masih sering terjadi guguran lava maupun awan panas.  ”Saat ini status Gunung Merapi masih pada level III atau siaga, aktivitas vulkanik masih tinggi. Nanti setelah aktivitas Merapi reda kami akan pantau kerusakan hutan yang terdampak dengan menggunakan pesawat tanpa awak (drone),” ucap Pujiati.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Fujgrdcz7V0

BTNGM: Pemulihan Hutan Terdampak Erupsi Merapi Butuh Puluhan Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-29-at-14.42.50.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). Hanni Sofia/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). Hanni Sofia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidena Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengobral izin kepada perusahaan kelapa sawit dan tambang di Kalimantan Selatan. Hal ini menanggapi kritikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang menyebut banjir di tanah Borneo itu terjadi karena kerusakan hutan akibat adanya tambang dan perkebunan kelapa sawit.  "Ya saya pikir zamannya Pak Jokowi itu, mungkin kita lihatlah. Tidak mengeluarkan izin-izin baru. Jadi mungkin perlu kita lihat lebih dalam seberapa banyak sih, izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/1).  Mantan Panglima TNI ini menuturkan, izin-izin perusahaan tambang dan kelapa sawit yang diberikan oleh pemerintah sangatlah kecil. Sehingga dia meminta publik untuk bisa membandingkannya. "Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil. Saya enggak tahu persis ya. Namun intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin. Poinnya di situ," katanya.  Moeldoko juga memastikan pemerintah sudah melakukan antisipasi mengenai bencana alam di Indonesia. Salah satunya adalah membentuk Perpres 87 tahun 2020 tentang rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020 sampai dengan 2044.  "Terdiri dari lima tahapan jangka waktu per lima tahunan yang di dalamnya terkandung. Pertama adalah pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Kedua pemahaman tentang kerentanan masyarakat," ungkapnya.  "Ketiga analisis kemungkinan dampak bencana. Keempat pilihan tindakan pengurangan risiko bencana. Kelima penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Keenam alokasi tugas kewenangan dan sumber daya yang tersedia," tambahnya.  Namun demikian, jika masih adanya bencana itu bukanlah kehendak dari pemerintah. Sebab memang bencana tidak bisa dikendalikan. Terpenting pemerintah sudah menyiapkan sejumlah lembaga yang fokus dalam penanganan bencana. "Karena ada BNPB, ada Basarnas dan seterusnya itu semuanya diperkuat sampai dengan daerah," pungkasnya.  Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan banjir di tanah Borneo tersebut terjadi karena rusaknya ekologi.  Dia menuturkan, Kalimantan Selatan yang luasanya mencapai 3.7 hektare sebanyak 50 persennya sudah dipakai untuk tambang. Kemudian 33 persen hutan di sana sudah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. "Jadi ini daya tampung lingkungan di Kalsel sudah rusak," katanya.  Oleh sebab itu, Kisworo menuturkan, banjir tersebut akibat rusaknya ekologi di karena hutan-hutan sudah beralihfungsi menjadi tambang dan perkebunan sawit. "Ini darurat tata ruang dan darurat bencana ekologis. Nah ini kejadian, gambut itu kan meresap air. Sehingga tata kelola air rusak," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HOiigfDLhe4&amp;ab_channel=JawaPos

Moeldoko: Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Kelapa Sawit di Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kerusakan-hutan-kel-aceh-capai-3920-hektare-hingga-juli-2018_m_230074.jpg" alt="Manager Geographic Information System (GIS) HaKA Agung Dwinurcahya memaparkan hasil temuan kerusakan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Banda Aceh, Senin (23/7)." width="100%">
<figcaption>Manager Geographic Information System (GIS) HaKA Agung Dwinurcahya memaparkan hasil temuan kerusakan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Banda Aceh, Senin (23/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerusakan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Aceh hingga kini masih terus terjadi dan makin meluas di sejumlah wilayah. KEL yang memiliki luas 2,2 juta hektare kini tinggal 1,8 juta hektare lagi karena terus dirusak. Hal ini memperihatinkan dan harus mendapat perhatian serius. Manager Geographic Information System (GIS) Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA), Agung Dwinurcahya mengatakan, data kerusakan ini diperoleh setelah dilakukan pemantauan. Dengan memanfaatkan teknologi pengindaraan jarak jauh citra satelit. "Kerusakan hutan di KEL untuk periode Januari sampai Juli 2018 adalah sebesar 3.290 hektare," katanya dalam konferensi pers di Hotel Kriyad Muraya, Banda Aceh, Aceh (23/7). Agung mengungkapkan, kerusakan ini memang menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni Juli hingga Desember sebesar 3.095 hektare. Namun Defrostasi periode tahun ini cenderung meluas di beberapa kawasan atau kabupaten yang masuk dalam KEL. Perusakan yang terjadi lebih massif. "Tiga besar kabupaten dengan tingkat keruskan hutan parah ialah Nagan Raya, Aceh Timur, dan disusul Gayo Lues," sebut Agung. Rentang angka kerusakan yang terjadi di tiga kabupaten itu tidak terlalu jauh. Yakni Nagan Raya sebesar 672 hektare, Aceh Timur sebesar 559, dan 507 hektere untuk Gayo Lues, yang berada di tengah wilayah Aceh. "Sebagaian besar deforestasi di Nagan Raya terjadi di dalam kawasan gambut Rawa Tripa. Yang dulu dikenal sebagai ibu kota Orangutan dunia, karena pupulasi Orangutan Sumatera yang tinggi," ujarnya. Hingga kini perusakan hutan di kawsan KEL terus berlangsung dan meluas. Lahan yang dibuka atau dirambah digunakan untuk perkebunan baik warga ataupun perusahaan. Ada juga yang khusus untuk menebang pohon yang berada di kawasan hutan lindung. "Kini tutupan hutan di kawasan itu terus menurun akibat maraknya perambahan," imbuhnya. Pemantauan yang dilakukan pada Semester pertama 2018 ini, HaKA tidak hanya menyeroti luas hutan yang dirusakan. Selain itu ada juga menitoring pada titik api yang timbul di sejumlah wilayah. Karena perambahan hutan sering dilakukan dengan cara pembakaran lahan. "HaKA memonitoring titik api mengunakan data dari NASA, satelit VIIRS dan MODIS. Semester pertama titik api di Aceh terdeteksi sebanyak 688," sambungnya. Untuk kasus ini, pada Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi lokasi yang paling banyak terdeteksi api yaitu sebanyak 440 titik. Sedangkan Hutan Produksi di posisi kedua yakni 100 titik. Terakhir adalah Suaka Margasatwa sebanyak 66 titik.

Kerusakan Hutan KEL Aceh Capai 3.920 Hektare Hingga Juli 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/85-persen-hutan-mangrove-aceh-rusak_m_194128.jpeg" alt="Salah satu kawasan pesisir hutan Mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, yang mengalami kerusakan" width="100%">
<figcaption>Salah satu kawasan pesisir hutan Mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, yang mengalami kerusakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, kini terus meluas dan semakin parah. Temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh terbaru menyebutkan kerusakan hampir mencapai seluruhnya. "Hasil investigasi Walhi Aceh menemukan 85 persen dalam kondisi rusak akibat berbagai aktivitas ilegal. Secara geografis, kawasan hutan mangrove berada di Kecamatan Seuruway, Bendahara, Banda Mulia, serta Manyak Payed," kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur di Banda Aceh, Rabu (7/3). Muhammad Nur mengatakan, hutan Magrove di Aceh Tamiang memiliki luas 24.013 hektar yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Masing-masing seluas 109,24 hektar dan 18.904 hektar. Pihaknya menemukan kegiatan terlarang di lokasi tersebut. "Dalam kawasan hutan Mangrove Aceh Tamiang terjadi aktivitas ilegal, seperti perambahan dan ilegal logging. Perambahan dilakukan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit serta pembangunan tambak," katanya.&nbsp; Ia menjelaskan, lahan yang dirambah secara ilegal itu diperuntukan membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan pembuatan tambak. Sedangkan hasil ilegal logging dijadikan sebagai bahan baku arang oleh pengusah. "Aktivitas ilegal logging sebagian besarnya dibiayai oleh pemilik dapur arang. Jumlah dapur arang saat ini mencapai lebih 200 unit, dan secara umum diindikasikan tidak memiliki izin," ungkap Muhammad. Perambahan kawasan hutan ini menimbulkan sejumlah dampak buruk berupa abrasi, terganggunya keseimbangan ekosistem pesisir dan vegetasi yang menurun. Bahkan vegetasi yang kini tersisa hanya jenis Mangrove Api-Api. "Selain itu terganggunya habitat satwa burung Rangkong, burung Cucur Hujan, burung Leci, dan beberapa jenis satwa lainnya," sebutnya. Menurutnya, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah selama ini menjadi faktor utama terjadinya aktivitas ilegal di sana. Apalagi masyarakat mengakui ada oknum pemerintah ikut terlibat dan memiliki usaha dapur arang yang dimaksud. "Walhi Aceh mendesak DLHK melalui KPH III untuk melakukan penertiban secara menyeluruh dan melakukan rehabilitasi fungsi kawasan yang rusak. Penegak Hukum dalam hal ini Polres Aceh Tamiang untuk melakukan penindakan terhadap aktor-aktor yang terlibat di dalamnya," tandasnya. Melihat kondisi dan fakta itu, Walhi Aceh meminta Pemerintah Aceh Tamiang dan Pemerintah Provinsi dapat memberikan peluang ekonomi alternatif kepada masyarakat yang selama ini bergantung pada kegiatan ilegal. Selain itu juga bisa dibentuk wadah berupa Perhutanan Sosial untuk masyarakat.

85 Persen Hutan Mangrove Aceh Rusak

kerusakan hutan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kerusakan hutan

Berita Terkini

Menteri LHK Bilang Pembangunan IKN Tidak Merusak Alam

BTNGM: Pemulihan Hutan Terdampak Erupsi Merapi Butuh Puluhan Tahun

Moeldoko: Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Kelapa Sawit di Kalsel

Kerusakan Hutan KEL Aceh Capai 3.920 Hektare Hingga Juli 2018

85 Persen Hutan Mangrove Aceh Rusak

Download Aplikasi JawaPos.com