<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/restmb_idxmake_amp-1.jpg" alt="Tragedi pesta Halloween di Kota Seoul. The Korea Herald" width="100%">
<figcaption>Tragedi pesta Halloween di Kota Seoul. The Korea Herald</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 100 ribu orang tumpah ruah di sebuah distrik hiburan di Itaewon, Yongsan-gu, pusat Kota Seoul untuk merayakan pesta Halloween. Massa yang datang terlalu penuh, bentrokan massa tak dapat dihindari. Mereka berdesak-desakan, kesulitan bernapas, dan terkena serangan jantung.  Alhasil, dalam tragedi itu sebanyak 149 tewas, 78 terluka di tengah lonjakan kerumunan menurut otoritas kebakaran pada pukul 05.00 pagi pada Minggu (30/10).  Pemadam kebakaran mulai menerima laporan pasien yang mengalami kesulitan bernapas pada pukul 10.22 malam tadi, Sabtu (29/10).  Dari 149 orang yang meninggal, 101 dirawat di rumah sakit. Sebanyak 45 mayat yang tersisa disimpan di lokasi dan kemudian dipindahkan ke gimnasium dalam ruangan serbaguna di dekatnya.  ”Mengidentifikasi almarhum diperkirakan akan memakan waktu,” kata petugas pemadam kebakaran seperti dilansir dari Korea Herald, Minggu (30/10).  Sebagian besar yang tewas berusia 20-an. Para pejabat memperkirakan bahwa jumlah korban akan terus meningkat sepanjang hari. Para pejabat mengkonfirmasi bahwa dua orang asing tewas dan 15 orang asing terluka.  ”Tidak ada laporan terkait narkoba yang dikonfirmasi,” kata Kepala divisi kriminal Kepolisian Yongsan Choi Eul-cheon.  Kejadian itu berawal pada semalam pukul 10.38 malam. Sebanyak 848 personel, termasuk 364 petugas pemadam kebakaran, dikerahkan untuk menangani tragedi itu dan 142 ambulans dikerahkan.  Serangan Jantung dan Sesak  Saking penuhnya orang, sekitar pukul 11.30 malam, petugas penyelamat melakukan CPR pada puluhan orang yang pingsan di dekat Hotel Hamilton di Itaewon. Mereka mengalami sesak. Laporan awal mengatakan ada sekitar 50 pasien yang mengalami serangan jantung di tempat kejadian.  Mereka yang hadir merayakan Halloween tanpa masker dan langkah-langkah jarak sosial sejak awal pandemi Covid-19.  Menyusul laporan insiden tersebut, Presiden Yoon Suk-yeol mengatakan semua kementerian dan lembaga terkait, yang dipimpin menteri administrasi publik dan keamanan, harus melakukan segala upaya untuk segera memberikan bantuan kepada para korban. Presiden juga menyerukan langkah-langkah keamanan untuk menghadapi keadaan darurat yang dapat dipicu pada acara Halloween yang berlangsung di seluruh negeri.

Tragedi Halloween, 149 Tewas di Korea Akibat Sesak, Serangan Jantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-27-at-16.15.06.jpg" alt="Petugas gabungan linmas dibantu TNI/Polri saat membubarkan kegiatan hajatan dengan pertunjukan hiburan di Desa Selorejo, Ngunut, Tulungagung, Sabtu (25/12). Joko Purnomo/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan linmas dibantu TNI/Polri saat membubarkan kegiatan hajatan dengan pertunjukan hiburan di Desa Selorejo, Ngunut, Tulungagung, Sabtu (25/12). Joko Purnomo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satpol PP Kabupaten Tulugagung membubarkan kegiatan hajatan warga Desa Selorejo, Kecamatan Ngunut, Tulungagung. Sebab, menampilkan hiburan lawak dengan bintang tamu pelawak kondang Jawa Timur, Percil.  Pemilik acara hajatan, SDU, kemudian dipanggil untuk diperiksa penyidik pegawai negeri di kantor Satpol PP Tulungagung, Senin (27/12). ”Penyidikan atau pemeriksaan yang kami lakukan sifatnya sebatas penegakan perda tanpa mekanisme sanksi. Ranah kami hanya sampai pada teguran tertulis,” ucap Kabid Penegakan Perda dan Perbup Satpol PP Kabupaten Tulungagung Artista Nindya Putra seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, mekanisme sanksi terhadap pelanggar perbup atau perda tidak diatur dalam sistem keregulasian pemerintah daerah. Mekanisme sanksi pada kasus yang sama ada di undang-undang, yang itu ranah penegakannya di tangan kepolisian dan kejaksaan.  ”Oleh karena itu, tindak lanjut perkara ini dari sisi pidana ataupun perdata, menjadi ranah kewenangan kepolisian,” tutur Artista Nindya Putra.  Dia menjelaskan, dalam Perbup Tulungagung Nomor 57 hanya mengatur sanksi perseorangan yang terjaring operasi yustisi sebesar Rp 25 ribu. Sementara sanksi tempat usaha sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu.  Dari pemeriksaan yang dilakukan, SDU mengaku tak mengetahui jika tindakannya mengundang pelawak itu salah. SDU juga menyalahi izin yang diajukan. Dalam izin hajatan khitanan itu tidak menyebut adanya hiburan campursari yang mengundang pelawak Percil.  ”Izin yang diajukan tidak menyatakan adanya hiburan, hanya untuk hajatan khitanan saja,” terang Artista Nindya.  Sebelumnya, hajatan dengan hiburan pelawak Cak Percil dibubarkan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (STPPC) Tulungagung, Sabtu (25/12) sekitar pukul 20.45 WIB. Dalam hajatan dengan hiburan campursari dan pelawak itu timbulkan kerumunan ratusan orang.  Ada panggung besar yang didirikan untuk pertunjukan campursari dan menutup jalan yang berdampak dari SPBU Selorejo ke arah Desa Samir, sejauh hampir satu kilometer.

Satpol Tulungagung Bubarkan Hajatan Disertai Hiburan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210215_181125.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X minta masyarakat mewaspadai potensi penularan Covid-19 varian Omicron melalui kerumunan massa.  ”Hati-hati pada kerumunan-kerumunan baik itu di mal, mungkin juga pertemuan-pertemuan, dan sebagainya,” kata Sultan seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Seandainya terpaksa berada di lokasi yang berpotensi muncul kerumunan, dia meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Imbauan gubernur tersebut merupakan bagian dari tiga pesan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi penyebaran varian Omicron.  ”Tadi dikatakan (Presiden), Omicron sudah ada di Indonesia,” kata Sultan HB X.  Selain mewaspadai kerumunan serta memperketat protokol kesehatan, menurut dia, Pemprov DI Jogjakarta juga akan mempercepat vaksinasi mengingat. Hingga kini vaksinasi dosis 1 di Jogjakarta mencapai 97,63 persen dan dosis 2 mencapai 86,98 persen.  ”Upaya berikutnya yakni menggencarkan testing dan tracing kontak erat mengingat potensi masuknya Omicron yakni dari orang luar yang masuk ke Jogjakarta,” papar Sultan.  Menurut dia, meskipun identifikasi varian harus dilakukan melalui tes laboratorium, tapi testing dan tracing akan dilakukan sesuai standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Gubernur juga telah meminta Dinas Kesehatan Jogjakarta menyiapkan rumah sakit serta memastikan ketersediaan oksigen.  ”Jika kebutuhannya sudah besar ya harus ngambil dari tempat lain. Yang penting kami coba mempersiapkan dengan baik. Tidak hanya rumah sakit, tapi juga isoter kami siapkan,” kata Sri Sultan HB X.  Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Kamis (16/12) mengumumkan kasus pertama Covid-19 varian Omicron di Indonesia. Kasus Omicron tersebut ditemukan pada seorang pekerja pembersih di Wisma Atlet Jakarta yang berawal dari temuan tiga pekerja di lokasi tersebut terdeteksi positif Covid-19.

Sultan HB X Minta Warga Waspadai Penularan Omicron di Kerumunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/9065EF92-9F13-402D-9E1D-99EEE638BB1D.jpeg" alt="Ilustrasi kawasan Malioboro Kota Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan Malioboro Kota Jogjakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta berencana menurunkan Tim Gumaton untuk melakukan pengecekan acak kepada wisatawan terkait vaksinasi sekaligus mengantisipasi potensi kerumunan di kawasan Malioboro. Itu dilakukan terutama saat akhir pekan.  ”Pada akhir pekan lalu, kawasan Malioboro dipadati wisatawan meski secara umum wisata di Jogjakarta belum sepenuhnya dibuka. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, kami akan turunkan kembali Tim Gumaton,” kata Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Jumat (15/10).  Tim Gumaton adalah tim pengamanan di kawasan sumbu filosofi Jogjakarta, yaitu dari kawasan Tugu Jogjakarta, kawasan Malioboro, hingga kawasan Keraton Jogjakarta. Tim tersebut merupakan tim gabungan dari personel Satpol PP Kota Jogjakarta dibantu personel kepolisian dan TNI.  ”Pengecekan acak kepada wisatawan ditujukan untuk memastikan wisatawan yang datang sudah menjalani vaksinasi. Dan jika ada kerumunan, akan ditertibkan,” terang Heroe.  Selain itu, aturan mengenai alur pejalan kaki di jalur pedestrian Jalan Malioboro juga akan kembali ditegakkan. Jalur pedestrian di sisi timur hanya untuk pejalan kaki dari utara ke selatan. Sedangkan di sisi barat untuk pejalan kaki dari selatan ke utara.  ”Pada dasarnya, saat ini Malioboro baru dibuka untuk kegiatan perekonomian, tetapi memang banyak wisatawan yang datang ke kawasan ini untuk berwisata meskipun bus-bus pariwisata belum diperbolehkan parkir di tempat khusus parkir di Jogjakarta,” papar Heroe.  Sedangkan untuk parkir bus wisata, Heroe juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Jogjakarta untuk pengaturannya. ”Pada akhir pekan lalu, banyak yang parkir di ruas-ruas jalan di seputar perbatasan Kota Jogjakarta. Wisatawan pun naik kendaraan online untuk sampai ke Malioboro,” tutur Heroe.  Untuk mengantisipasi terulangnya kejadian tersebut, Heroe pun meminta agar one gate system bisa dilakukan yaitu meminta seluruh bus pariwisat masuk ke Terminal Giwangan untuk didistribusikan ke lokasi parkir yang memungkinkan. Sebab, sejumlah lokasi parkir di seputar Malioboro belum dibuka untuk bus pariwisata.  ”Saat masuk ke Giwangan, sekaligus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan wisatawan sudah vaksin,” ujar Heroe.

Pemkot Jogjakarta Akan Turunkan Tim Antisipasi Kerumunan di Malioboro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/1-demo.jpg" alt="Kapolres Blitar ikut mengatur arus lalu lintas saat aksi peternak di Blitar, Jawa Timur, Selasa (28/9). Polres Blitar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Blitar ikut mengatur arus lalu lintas saat aksi peternak di Blitar, Jawa Timur, Selasa (28/9). Polres Blitar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat Kepolisian Resor Blitar, Jawa Timur, membubarkan aksi peternak ayam yang membagikan telur di jalanan. Sebab, aksi itu dinilai memicu kerumunan massa dan membuat arus lalu lintas macet.  ”Tadi saya ambil kebijakan memanggil koordinator aksi akibat adanya kondisi ini. Kami minta kegiatan dibubarkan dan alhamdulillah hanya berlangsung sebentar,” kata Kepala Polres Blitar AKBP Adhitya Panji Anom seperti dilansir dari Antara di Blitar, Selasa (18/9).  Dia mengatakan, aksi itu dilakukan peternak ayam layer (ayam ras petelur) untuk membagikan telur gratis. Aksi tersebut memicu antusias warga di Kabupaten Blitar, yang terbukti masyarakat berkumpul dengan jumlah yang cukup banyak.  Kapolres menambahkan, aksi itu sudah mengajukan izin untuk menyampaikan aspirasi terkait tingginya harga pakan dan jagung, sedangkan harga telur ayam saat ini di bawah harga yang ditentukan pemerintah. ”Panitia sudah kami panggil dan langsung kooperatif. Ini di luar prediksi panitia dan mereka langsung membubarkan dan meminta seluruh anggotanya untuk kembali ke rumah,” tutur Adhitya Panji Anom.  Aksi tersebut dilakukan di sejumlah titik. Di Kota Blitar, pembagian telur dan ayam dilakukan di beberapa traffic light. Sedangkan di Kabupaten Blitar, di antaranya di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar, Pasar Kanigoro, dan depan kantor Pemkab Blitar.  Aksi itu diikuti para peternak dari Blitar Raya. Dalam aksinya, mereka membagikan telur ayam, ayam hidup, dan bazaar telur.  Akibat kerumunan masyarakat yang ingin mendapatkan telur gratis, arus lalu lintas sempat terkendala. Arus lalu lintas menjadi padat merayap sehingga anggota turun tangan meminta masyarakat tidak berkerumun.  Kapolres turun langsung menangani kerumunan tersebut dengan meminta warga membubarkan diri. Selain itu, mobil patroli terus melaju pelan sambil memberikan imbauan kepada warga agar menerapkan protokol kesehatan dan mengenakan masker karena hingga kini masih pandemi Covid-19.  Sementara itu, sejumlah warga mengaku nekat datang di aksi karena tertarik dengan kegiatan bagi-bagi telur gratis.  ”Tadi informasinya ada pembagian telur gratis, jadi ke sini. Tapi yang datang banyak sekali,” kata Nana, warga Blitar.  Dia pun urung ikut kerumunan dalam pembagian telur gratis tersebut karena melihat banyak orang berdatangan dan berkerumun sehingga lebih memilih pulang.

Aksi Peternak Ayam Bagikan Telur Dibubarkan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/1623225425680_copy_800x451.jpg" alt="Polisi bubarkan kerumunan massa yang membludak di gerai McDonald" width="100%">
<figcaption>Polisi bubarkan kerumunan massa yang membludak di gerai McDonald</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pihak kepolisian membubarkan kerumunan massa yang membludak di gerai McDonald's di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Kerumunan tersebut imbas dari promo BTS Meal yang dikeluarkan McDonald's.  ”Ini kita bubarkan karena melanggar protokol kesehatan. Ini rupanya seluruh Indonesia lagi ada promo seperti ini,” kata Wakapolsek Medan Kota AKP A.W. Nasution seperti dilansir dari Antara, Rabu (9/6).  Dia menyebut, pihaknya juga telah meminta kepada manajemen McDonald's untuk menghentikan promo tersebut agar tidak terjadi kerumunan. ”Kami sudah minta manajernya biar aplikasi yang dikirim dihentikan,” ucap A.W. Nasution.  Sementara itu, salah seorang pengemudi ojek online (daring) bernama Onward mengeluhkan kerumunan yang terjadi akibat promo BTS Meal tersebut. Dia mengaku khawatir akan terjadi klaster baru penyebaran Covid-19 akibat kerumunan tersebut.  ”Kalau saya batalkan pesanan ini, mungkin tiga jam kemudian baru saya dapat order. Apapun ceritanya, mau pakai masker pun kalau tidak melakukan 3M itu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, Covid-19 pasti akan datang,” kata Onward.  Berdasar pantauan di lokasi hingga saat ini aparat kepolisian berusaha membubarkan ratusan pengemudi ojek daring yang masih mengantre. Tak hanya di Jalan Sisingamangaraja, kerumunan antrean pembeli ini juga terjadi di sejumlah gerai McDonald's di beberapa lokasi di Kota Medan.

Polisi Bubarkan Kerumunan Promo BTS Meal McDonald's di Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/tulus-berkicau-1.jpg" alt="Polisi bubarkan lomba burung berkicau di Pendopo Tumaritis, Jalan Pangeran Hidayattulah, Kelurahan Sawah Gede, Cianjur, karena mengundang kerumunan, Minggu (7/3). Ahmad Fikri/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi bubarkan lomba burung berkicau di Pendopo Tumaritis, Jalan Pangeran Hidayattulah, Kelurahan Sawah Gede, Cianjur, karena mengundang kerumunan, Minggu (7/3). Ahmad Fikri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya bersama dengan Kodam Jaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali melepas tim pemburu Covid-19 yang diisi oleh personel gabungan. Tim ini kembali digerakkan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di ibu kota Jakarta.  "Pagi ini kita berkumpul untuk konsolidasi, mengingatkan kembali, mengeratkan ikat pinggang untuk bersama menghadapi peningkatan kasus Covid-19 di DKI," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (7/6).  Fadil menyampaikan, tim pemburu Covid-19 akan diturunkan untuk membantu masyarakat dalam menekan laju peningkatan kasus aktif Covid-19. Tim ini akan melapis masyarakat dalam hal penanganan virus korona.  "Tim pemburu kita siapkan, begitu ada klaster mereka akan turun ke lapangan bantu masyarakat. Sudah ada Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, RW, lurah siap bergerak, nanti tim ini akan melapis, memperkuat," ujar Fadil.  Sama seperti sebelumnya, tim pemburu Covid-19 akan bergerak menindak kerumunan yang membandel.  "Jika ada kerumunan yang membandel, tidak mengikuti ketentuan Pergub, Perda, nanti tim penindak ini akan kita turunkan," ungkap Fadil.  Jenderal polisi bintang dua ini tak memungkiri, usai libur lebaran Idul Fitri 2021 ada peningkatan kasus penyebaran Covid-19. Karena itu, tim pemburu Covid-19 diharapkan bisa menekan laju penularan Covid-19.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/06/2021/email-ahli-virus-bocor-covid-19-disebut-senjata-biologis-berbahaya/">Email Ahli Virus Bocor, Covid-19 Disebut Senjata Biologis Berbahaya</a>  "Apel konsolidasi ini untuk melakukan tindakan nyata basis komunitas dan tindakan nyata penegakan disiplin prokes dengan konsep sinergi semua sekstor kita gelorakan kembali," pungkas Fadil.

Polda Metro Kembali Terjunkan Tim Pemburu Covid-19 Bubarkan Kerumunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210227_144741.jpg" alt="Presiden Jokowi menyapa warga di Kota Maumere. Tangkapan Layar/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi menyapa warga di Kota Maumere. Tangkapan Layar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia Nomleni menilai, kerumunan warga di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, merupakan reaksi spontanitas warga. Hal itu merupakan kerinduan dan kecintaan masyarakat NTT atas sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi).  ”Kerumunan warga di Maumere saat kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu itu bukan diatur, tetapi karena reaksi spontanitas dari warga setempat yang rindu akan kehadiran seorang pemimpin negara,” kata Emilia Nomleni seperti dilansir dari Antara di Kupang, Sabtu (27/2).  Menurut dia, kedatangan Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Napung Gete pada Selasa (23/2) merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan warga di daerah itu. Apalagi sudah dua kali ditunda kedatangannya.  Bagi masyarakat Maumere dan Sumba, mulai dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah, kedatangan seorang pemimpin negara seperti Presiden Jokowi adalah hal yang patut dibanggakan.  ”Kita memahami kondisi masyarakat dengan adanya Covid-19, tetapi tentunya presiden dengan adanya Covid-19 ini tidak mungkin berhenti bekerja atau duduk-duduk saja, sebab ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum menyelesaikan tugas,” ujar Emilia Nomleni.  Politikus PDIP itu menambahkan, masyarakat di dua daerah itu paham dengan adanya kondisi Covid-19 seperti saat ini.  ”Tapi karena kerinduan akan kehadiran seorang pemimpin negara hal itu tak bisa dibendung. Masyarakat di daerah itu tentunya merasa bahwa momen kehadiran Presiden itu tak akan terulang lagi, sehingga momen seperti itu tak boleh dilewatkan,” papar Emilia Nomleni.  Wakil Ketua DPRD NTT Inche Sayunna menambahkan, kejadian kerumunan di Maumere dan juga beberapa video di Sumba yang menunjukkan anggota paspampres jatuh akibat didorong ibu-ibu, di luar dugaan aparat keamanan.  ”Kejadian itu sebenarnya spontanitas warga berada di luar dugaan aparat. Dari video-video yang beredar kita lihat sendiri bagaimana aparat tidak bisa membendung warga yang ingin sekali melihat langsung Presiden Joko Widodo,” terang Inche.  Menurut politikus Golkar itu, jika berbicara soal protap protokol kesehatan memang melanggar. Tetapi, setiap orang harus melihat konteksnya bahwa kerumunan itu terjadi bukan disengaja.  ”Jadi tidak ada orang yang menggerakkan untuk berkerumun dan tentu saja ini bukan salah pemda atau aparatnya yang tidak bisa mengatur warga, tetapi ini karena spontanitas warga,” ucap Inche.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ax5G8C6B-EU

Ketua DPRD Sebut Kerumunan Warga di NTT Reaksi Spontan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Jokowi-kerumanan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mabes Polri membantah menolak laporan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) soal kerumunan presiden saat kunjungan ke NTT. Bareskrim Polri memiliki alasan tersendiri tidak menerbitkan laporan polisi atas kerumunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Tenggara Timur (NTT).  ”Sebenarnya bukan menolak laporan. Bareskrim Polri menyimpulkan tidak ada pelanggaran pidana dalam kerumunan Jokowi. Sehingga laporan polisi tidak diterbitkan untuk PP GPI,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dihubungi, Sabtu (27/2).  Rusdi mengatakan, setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut. Sehingga tidak dilanjutkan dengan membuat laporan polisi.  Sebelumnya, beredar sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan masyarakat berkerumun saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (23/2). Dalam video tersebut, Presiden Jokowi ada di dalam mobil, sementara masyarakat mengerubungi mobil yang ditumpangi kepala negara itu.  Presiden Jokowi juga tampak melemparkan sebuah bingkisan ke masyarakat. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia masyarakat saat itu sudah menanti kedatangan kepala negara.  ”Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rombongan di pinggir jalan, saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti,” ujar Bey kepada wartawan, Selasa (23/2).  Bey menambahkan, Presiden Jokowi dalam menyapa masyarakat tersebut juga sudah mengingatkan kepada masyarakat yang berkumpul untuk mematuhi protokol kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kv9YkPGiQfo

Polri Sebut Kerumunan Jokowi di NTT Tak Masuk Pelanggaran Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/The-Jungle-Bogor_1.jpg" alt="Dokumentasi kerumunan pengunjung di Kolam Ombak The Jungle Waterpark Bogor. Tempat wisata itu ditutup sementara dan didenda karena melanggar protokol kesehatan. Arif Firmansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Dokumentasi kerumunan pengunjung di Kolam Ombak The Jungle Waterpark Bogor. Tempat wisata itu ditutup sementara dan didenda karena melanggar protokol kesehatan. Arif Firmansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengelola wisata air The Jungle Waterpark di Bogor mengakui lalai sehingga menimbulkan kerumunan pengunjung di salah satu wahana kolam. Pihak pengelola siap menjalani sanksi dari Satgas Penanganan Covid-19 Bogor.  General Manager The Jungle Waterpark Firanto seperti dilansir dari Antara di Bogor mengatakan, mereka sebenarnya sudah menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bogor.  ”Kami mengakui ada kelalaian, sehingga terjadi seperti di video (kerumunan pengunjung). Saya memohon maaf kepada Pemerintah Kota Bogor,” kata Firanto pada Senin (15/2).  Firanto menjelaskan, pada Minggu (14/2), pengunjung wisata air The Jungle hanya 1.166 orang dari kapasitas 8.000 orang.  ”Di wahana Kolam Ombak, dalam kondisi normal kami buka setiap jam. Tapi, karena sepi kami buka hanya sekali saja, untuk efisiensi. Mungkin karena hanya sekali itu sehingga terjadi kerumunan pengunjung,” ujar Firanto.  Kolam ombak itu, setiap kali dibuka hanya sekitar 10 menit. Kolam itu memiliki sensasi ombak seperti di pantai sehingga menarik perhatian pengunjung. Menurut Firanto, semula pengelola ingin melakukan efisiensi, membukanya hanya satu kali, tapi di luar perkiraan malah menimbulkan masalah, yakni terjadi kerumunan pengunjung.  ”Kami siap melaksanakan sanksi dari Satgas Penanganan Covid-19 Bogor,” tutur Firanto.  Menurut Firanto, dari kejadian tersebut pihaknya akan melakukan evaluasi dan perbaikan. ”Setelah menjalani sanksi, kami akan memperbaiki aturan, terutama di kolam ombak,” terang Firanto.  Kasus ini sempat menjadi sorotan warga jagat jejaring terkhusus tentang polisi yang pertama beraksi mengatasi kerumunan massa itu.  Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya, selaku ketua Satgas Penanganan Covid-19 Bogor menyatakan, menutup sementara wisata air The Jungle Waterpark di Bogor dan memberikan sanksi denda maksimal bagi korporasi yakni Rp 10 juta. Sebab, dinilai melanggar aturan protokol kesehatan.  Menurut dia, pada Senin (15/2), mendapat laporan video yang menampilkan kerumunan pengunjung di kolam ombak, salah satu wahana di lokasi wisata air The Jungle Waterpak di Kota Bogor.  Bima Aya kemudian mengkonfirmasi laporan tersebut kepada manajemen The Jungle Waterpark dan pengelola membenarkan hal itu.  ”Adanya kerumunan itu melanggar protokol kesehatan, sehingga Satgas memberikan sanksi denda dan menutup sementara,” ucap Bima Arya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/nZlIfUixtNo

Pengelola The Jungle Bogor Akui Lalai dan Siap Jalani Sanksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kerumunan massa

Berita Terkini