<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/kondisi-itaewon-korea-selatan-usai-insiden-halloween-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Ikatan Psikolog Klinis Wilayah DKI Jakarta Anna Surti Ariani mengatakan kerumunan massa dapat memunculkan dampak psikologis tertentu pada manusia, salah satunya adalah rasa panik, dikutip dari ANTARA.  Menurut Ann, tragedi di Kanjuruhan, Malang; Itaewon, Korea Selatan; hingga pembatalan festival musik Berdendang Bergoyang di Istora Senayan, Jakarta karena melebihi batas aman pengunjung berhubungan erat dengan membeludaknya kerumunan orang di suatu tempat dalam satu waktu.  "Jadi kepanikan itu sebenarnya bukan menular, tapi tempat yang penuh itu menciptakan psikologis sendiri, tempat yang crowded itu memunculkan psikologis tertentu," ujar Anna saat berbincang di Jakarta, Kamis (3/11).  Lebih lanjut, Anna menjelaskan saat berada dalam lokasi yang penuh orang, tanpa ruang gerak, dan sesak, secara psikologis seseorang akan merasa lebih terancam.  Ketika peristiwa tertentu terjadi, maka orang tersebut akan berlomba untuk mencari tempat teraman.  Anna mengatakan salah satu cara agar tidak menimbulkan rasa panik adalah dengan menjauhi kerumunan dan selalu mematuhi protokol keselamatan meski kini terdapat banyak kelonggaran.  "Memang rekomendasinya adalah kita menghindari, tempat-tempat yang berdesakan. Tapi jangan lupa kalau ke yang lebih ramai, kita harus tahu ke mana harus melangkah agar lebih aman," kata Anna.  Anna mengatakan meledaknya kerumunan di suatu acara lantaran euforia masyarakat terhadap dibukanya kembali berbagai aktivitas outdoor atau di luar ruangan, seperti festival musik, pertandingan bola atau perayaan hari spesial.  Menurut Anna, hadir di sebuah acara yang mengundang banyak orang bukanlah hal yang dilarang. Yang terpenting adalah tahu batasan kapan harus menghindar dan bertahan di suatu tempat.  "Kan udah kangen jadi mulai heboh, ya memang kita membutuhkan itu untuk bertemu orang. Karena perjumpaan dengan bertemu langsung itu beda rasanya. Tapi kalau mau aman ya prokesnya harus dijalani," ujar Anna.

Psikolog: Kerumunan Massa Dapat Munculkan Kepanikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220225_193454_copy_800x525.jpg" alt="Ratusan warga di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berdesakan untuk dapat membeli minyak goreng murah yang disediakan pemerintah Sulbar. M. Faisal Hanapi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ratusan warga di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berdesakan untuk dapat membeli minyak goreng murah yang disediakan pemerintah Sulbar. M. Faisal Hanapi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) dr. Vito Anggarino Damay, Sp.JP menjelaskan bahaya jika orang-orang berdesakan dalam kerumunan bisa menyebabkan kekurangan oksigen hingga henti jantung. Melalui pesan videonya, Senin (31/10), dr. Vito mengatakan, ketika orang-orang berada dalam kerumunan dan berdesakan dengan orang lain misalnya di depan, belakang, kanan dan kirinya, maka napasnya menjadi kurang lega. Dan, ada risiko dada terhimpit sehingga menyebabkan tidak bisa bernapas dengan baik.  "Oksigen akhirnya terganggu. Tubuh mengalami kekurangan oksigen," kata dr. Vito.  Hal ini, sambung dia, diperparah dengan situasi yang tidak terkendali sehingga ketegangan dan adrenalin muncul. Menurut dr. Vito, karbondioksida lebih banyak sehingga pembuluh darah menjadi kuncup. Akibatnya, oksigen tidak bisa terhantar dengan baik karena fungsi jantung sebagai pompa pembuluh darah dan penghantar oksigen juga mengalami kekurangan oksigen.  "Bayangkan jantung sebagai pompanya saja tidak dapat oksigen juga. Inilah yang menyebabkan terjadinya henti jantung," tutur dr. Vito.  Dokter Vito mengatakan, henti jantung karena hipoksia atau kekurangan oksigen dalam sel otot jantung menyebabkan terjadinya detak jantung semakin lambat bahkan asistol atau henti jantung dengan tidak adanya detak jantung. Tanda awal hipoksia yang dapat dikenali antara lain pusing, sesak, mata berkunang-kunang, keringat dingin dan lemas. Menurut dr. Vito, terjadinya hipoksia pada setiap orang variatif.  Namun, dia mengingatkan, ketika hipoksia terjadi dalam waktu enam menit maka kerusakan sel otak permanen bisa terjadi.  Dia mengatakan, salah satu cara menolong mereka dengan kondisi henti jantung ialah melakukan cardiopulmonary resuscitation (CPR) atau resusitasi jantung paru (RJP), yang dikenal sebagai pijat jantung.  "Pijat jantung dapat menolong meningkatkan survival sampai 40 persen dan bahkan dilakukan tanpa menggunakan bantuan napas," kata dr. Vito.  Untuk melakukan CPR, seseorang tak perlu menunggu korban batuk, namun bisa saat dia bernapas tidak normal misalnya gasping atau mengap-mengap. Orang yang terlatih seperti tenaga kesehatan akan memeriksa kondisi nadi terlebih dulu, tetapi langkah ini tak perlu dilakukan bagi orang tidak terlatih.  Pertama, letakkan dia di permukaan yang rata dan keras. Setelahnya, ekspos dadanya tekan bagian tengahnya dengan ujung telapak tangan. Kaitkan satu tangan di atas tangan lainnya, lalu lakukan pijat (tekan) dengan cepat dan keras, 100 kali per menit.  Pakailah kekuatan dari bahu dan berat badan orang yang melakukan CPR, bukan dari sikut. Jadi, ketika memijat posisi sikut tegak lurus, sementara badan dan pundak yang bergerak turun. Lakukanlah pertolongan ini sembari menunggu tenaga medis membantu.

Dokter Sebut Berdesakan di Kerumunan Bisa Sebabkan Kekurangan Oksigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/barongsai-mal-festival-citylink-ist.jpg" alt="Atraksi barongsai di Mal Festival Citylink yang membuat keramaian. Foto: Ilustrasi/IST" width="100%">
<figcaption>Atraksi barongsai di Mal Festival Citylink yang membuat keramaian. Foto: Ilustrasi/IST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Bandung memberikan sanksi penutupan 3 hari kepada pengelola Mal Festival Citylink yang menggelar acara atraksi barongsai saat Imlek 2022 lalu.  Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Bandung, Asep Gufron mengungkapkan, keputusan tersebut sebagai hasil pemeriksaan adanya pelanggaran Perwal No. 103 tentang PPKM level 2.  “Setelah pemeriksaan barusan, ada hasilnya yakni pelanggaran berat. Mulai tidak ada izin, potensi kerumunan dengan kondisi ventilasi tidak baik,” ungkap Asep di Balai Kota Bandung, seperti dikutip Radar Bandung (Jawa Pos Group), Kamis (3/2).  “Ditutup selama 3 hari, mulai sejak Jumat (4/2) sampai Minggu (6/2),” sebutnya.  Asep mengakui, dalam pemeriksaan, yang fatal adalah kerumunan yang luar biasa. Selanjutnya pihaknya berkoordinasi untuk proses pemeriksaan bersama Satpol PP, Disdagin dan juga Polres.  “Intinya hasil dari koordinasi kita laporkan kepada pimpinan dan keluarlah resmi penutupan Mal Festival Citylink,” tandasnya.  Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengungkapkan, Mal Festival Citylink dikenakan sanksi denda.  “Kami tadi memanggil pihak mal sekitar pukul 10.00 WIB untuk diberikan sanksi denda Rp 500.000 sesuai Perwal No. 103 tentang PPKM Level 2 yang berlaku,” katanya. Selain itu, pihak mal membuat surat pertanyaan tidak akan mengulangi hal serupa.  Sebelumnya, Marcomm Manager Festival Citylink Deni Setiawan mengungkapkan, pihak mal telah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memecah traffic pengunjung agar tidak terjadi kerumunan dengan membagi atraksi menjadi 3 sesi, pukul 15.00, 17.00, dan 19.00 WIB.  Namun antusias pengunjung yang sangat tinggi mengakibatkan kerumunan jauh sebelum atraksi dimulai yang terjadi diluar perkiraan pihaknya. “Pihak mal juga terus menerus melakukan imbauan kepada pengunjung untuk menjalankan prokes,” ucapnya.  “Kami selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, setiap pengunjung yang masuk ke dalam mal harus scan barcode terlebih dahulu via aplikasi Pedulilindungi dan wajib memakai masker,” lanjutnya.  Deni katakan, meskipun jumlah total pengunjung yang datang hanya 31 persen dari kapasitas mal, namun dikarenakan berkumpul di satu titik lokasi jadi terlihat mal penuh sesak. Oleh karena itu demi kenyamanan pengunjung, sesi atraksi barongsai yang awalnya direncanakan berdurasi 45 menit dipersingkat menjadi 10 menit dan untuk sesi ke 3 dibatalkan.  “Meskipun pihak mal menerapkan protokol kesehatan secara ketat, namun karena antusias warga yang sangat tinggi, kerumunan pengunjung tidak dapat dihindari, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan,” pungkas Deni.

Atraksi Barongsai Buat Kerumunan, Mal Festival Citylink Ditutup 3 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/selatan-lepas-PTM-100-Persen-Hari-pertama-SD-diptawahyu6.jpg" alt="Seorang siswa diantar ibunya ikut PTM. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Seorang siswa diantar ibunya ikut PTM. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masa pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen baru dimulai Senin (10/1). Selama 4 hari, Satgas Covid-19 mencatat terdapat beberapa evaluasi.  Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Surabaya Ridwan Mubarun mengatakan, catatan utama dari PTM adalah durasi jeda antara shift 1 dan 2. Satgas menilai durasi jeda terlalu sedikit.  ”Jadi crowded (ramai). Ada penumpukan. Itu yang harusnya dicegah,” kata Ridwan ketika ditemui pada Kamis (13/1).  Seharusnya, Ridwan menyebut, siswa yang mengikuti PTM shift 1 tidak bertemu dengan siswa yang mengikuti jadwal PTM shift 2. Bila mereka bertemu, otomatis sekolah menjadi ramai dan tidak ada physical distancing.  ”Jeda antar shift kan 30 menit. Seharusnya 1 jam. Jadi siswa yang beda shift nggak bertemu. Sehingga ada physical distancing dan nggak ada penumpukan di sekolah,” terang Ridwan.  Meski demikian, Ridwan menilai, penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan dengan baik. Misalnya dengan pengguna masker dan penyediaan fasilitas untuk cuci tangan dan pengecekan barcode aplikasi PeduliLindungi.  ”Sisi prokes dan keseluruhan sudah bagus. Masker, vaksin, semua. Rata-rata anak-anak sudah vaksin pertama. Hari ini (13/1) sudah ada yang vaksin kedua,” ujar Ridwan.  Untuk menghindari klaster sekolah, lanjut Ridwan, pihaknya akan menerapkan wajib swab test tiap 14 hari sekali. ”Testing di sekolah 14 hari swab test,” papar Ridwan.  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, testing akan terus dilakukan. Senada dengan Ridwan, menurut Eri itu sebagai upaya mencegah klaster sekolah.  ”Bila ada 1 yang kena (positif Covid-19), PTM di sekolah langsung ditutup sementara,” tutur Eri.  Dia juga mengingatkan pelajar untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sehingga meski PTM sudah berlangsung, kasus Covid-19 bisa terus menurun.  ”Mohon warga tetap menjaga protokol kesehatan. Supaya Covid-19 segera selesai,” ucap Eri.

Evaluasi Satgas Soal PTM Sebut Jeda Antar Shift Seharusnya 1 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/mal-sepi.jpg" alt="SEPI: Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya ketika PPKM darurat berlangsung. Ada wacana PPKM akan diperpanjang. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEPI: Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya ketika PPKM darurat berlangsung. Ada wacana PPKM akan diperpanjang. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan membatalkan penerapan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.  Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja, mengatakan, pusat perbelanjaan akan mendukung sepenuhnya keputusan pembatalan tersebut dan akan terus membantu pemerintah dalam upaya pencegahan serta pengendalian penyebaran Covid-19.  “Khusus menjelang dan pada saat Natal dan Tahun Baru dengan beberapa langkah,” kata Alphonsus Widjaja kepada JawaPos.com, Selasa (7/12).  Alphonsus mengungkapkan, beberapa hal yang biasanya rutin dilakukan seperti acara terkait momentum tahunan sebelum pandemi, untuk tahun ini kembali tidak diselenggarakan. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan kerumunan di area mal.  “Meniadakan acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” ucapnya.  Selain itu, pengusaha mal juga akan menerapkan protokol wajib vaksinasi dan protokol kesehatan secara lebih ketat, lebih disiplin, dan konsisten.  “Memang sejak awal pandemi Pusat Perbelanjaan memberlakukan kebijakan untuk menghindari kegiatan ataupun acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan akan lebih mendapatkan perhatian lebih khusus lagi menjelang dan pada saat hari libur besar atau hari raya,” pungkasnya.  Sebagai informasi, pemerintah juga menerapkan pelarangan seluruh jenis perayaan Tahun Baru di Hotel, Pusat Perbelanjaan, Mall, Tempat Wisata dan Tempat Keramaian Umum lainnya. Sementara untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 persen dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi.  Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan Peduli Lindungi harus ditegakkan.

PPKM Level 3 Batal, Mal Tiadakan Acara yang Sebabkan Kerumunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/408BFC59-B8BC-4C06-AE49-224B7F8A0CB6.jpeg" alt="Kawasan wisata Malioboro Jogjakarta. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan wisata Malioboro Jogjakarta. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta siapkan strategi khusus untuk mengelola potensi kerumunan yang dimungkinkan terjadi selama libur akhir tahun. Pada saat itu, diterapkan PPKM level 3 secara nasional mulai 24 Desember 2021–2 Januari 2022.  ”Segala sesuatunya harus disiapkan. Kami akan hitung potensi kerumunan pada masa perayaan Natal dan libur akhir tahun supaya bisa diantisipasi dengan lebih baik. Tidak muncul kerumunan,” kata Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Meskipun masih menunggu Instruksi Gubernur Jogjakarta sebagai turunan dari Instruksi Mendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 saat Natal dan Tahun Baru 2022, Heroe memastikan akan melarang berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.  ”Yang jelas, tidak ada konvoi, pesta kembang api, dan kegiatan lain. Itu yang akan kami kelola termasuk mengelola kondisi di kawasan Malioboro,” ujar Heroe.  Pemerintah Kota Jogjakarta, lanjut dia, akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait termasuk kepolisian dan TNI untuk pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. ”Kebijakan one gate system untuk skrining kesehatan wisatawan tetap akan dilakukan. Kerja sama dengan PHRI dan Asita juga harus dikuatkan untuk memastikan protokol kesehatan tetap dilakukan secara disiplin,” papar Heroe.  Sementara itu, di tempat wisata, Heroe menyebut, harus dilakukan pengelolaan pengunjung dengan menerapkan aturan pembatasan sesuai kapasitas destinasi wisata.  Sebelumnya, Ketua PHRI Jogjakarta Deddy Pranawa Eryana berharap penerapan PPKM level 3 tidak disertai dengan aturan yang melarang masyarakat bepergian.  ”Bepergian tetap diperbolehkan dengan aturan protokol kesehatan ketat, vaksin dan antigen serta PeduliLindungi sehingga kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan,” tutur Deddy.  Sebagai pelaku usaha jasa pariwisata, Deddy pun memastikan PHRI Jogjakarta siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah. ”Tahun ini, pemerintah sudah memberikan informasi sejak jauh hari. Mudah-mudahan saja, aturannya tidak berubah-ubah dalam waktu singkat,” ucap Deddy.

Jogjakarta Siapkan Strategi Antisipasi Kerumunan Libur Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Robot-pengusir-kerumunan-The-Sydney-Morning-Herald.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Singapura tak kehabisan akal untuk mencegah penularan Covid-19. Bukan dengan tim satgas lagi, namum memberdayakan robot pintar untuk mengusir kerumunan. Di Toa Payoh ada sheriff baru di tengah kota. Namanya Xavier dan itu adalah robot yang dibuat untuk berpatroli di trotoar distrik perbelanjaan. Robot itu untuk menegakkan protokol Covid-19 seperti mengenakan masker. Robot itu juga melarang kebiasaan buruk warga lainnya seperti merokok di area terlarang dan memarkir sepeda di tempat yang salah. Xavier berkeliling di mal Toa Payoh sebagai bagian dari uji coba pemerintah selama tiga minggu. Dilengkapi dengan sensor, dasbor, dan kamera 360 derajat dan dengan saluran langsung ke pusat kendali serta komando yang dikelola oleh petugas nyata. Robot ini bagian dari upaya multi-lembaga untuk membantu kepolisian dengan sains. Robot itu mengirim peringatan dan data ke sistem analitik video dengan kemampuan kecerdasan buatan. Dirancang untuk dapat mendekati orang yang bertanggung jawab jika mereka mendeteksi sesuatu yang tidak beres. Mereka kemudian menampilkan pesan di layar yang menunjukkan adanya kesalahan. Pelanggaran lain yang diwaspadai Xavier adalah penjual makanan jalanan ilegal atau menjajakan dan mengendarai skuter dan sepeda motor di jalan setapak. Bagi para pemilik toko di Toa Payoh, robot-robot itu pasti menarik perhatian. Singapura tahun lalu juga meluncurkan robot anjing bernama Spot untuk memastikan pejalan kaki dan pelari menjaga jarak sosial di Taman Bishan-Ang Mo Kio. Drone juga telah diuji coba sebagai cara untuk menegakkan jarak sosial. Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam bulan lalu mengumumkan rencana untuk melipatgandakan jumlah kamera polisi. “Penempatan robot darat akan membantu meningkatkan sumber daya pengawasan dan penegakan hukum kami,” kata Direktur Regional Badan Pangan Singapura, Lily Ling. “Misalnya, pengawasan terhadap pedagang asongan. Sebab petugas perlu dikerahkan di berbagai daerah," katanya. Robot itu ditempatkan di pusat perbelanjaan dan kawasan restoran dan bar. Mereka mengingatkan orang untuk berkumpul hanya dalam kelompok lima orang dan memakai masker. Singapura sendiri telah melonggarkan pembatasan hampir sebulan yang lalu dengan vaksinasi lebih 80 persen. Namun, pemerintah khawatir meningkatnya jumlah infeksi lokal baru yang kian meroket.

Kasus Covid-19 Kian Tinggi, Singapura Usir Kerumunan dengan Robot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pos-Penyekatan-Lenteng-Agung-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pasukan gabungan TNI dan Polri memeriksa kendaraan bermotor di penyekatan perlintasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono menyebut volume kendaraan di titik penyekatan PPKM Daru" width="100%">
<figcaption>Pasukan gabungan TNI dan Polri memeriksa kendaraan bermotor di penyekatan perlintasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono menyebut volume kendaraan di titik penyekatan PPKM Daru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 salah satunya dengan menutup sejumlah jalan protokol. Hal ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyoroti kerumunan di jalan alternatif yang justru luput dari pengawasan petugas.  "Dengan menutup sejumlah jalan protokol, untuk membatasi gerak masyarakat, akan tetapi, penutupan jalan ini bukan tanpa masalah. Sejumlah ruas jalan yang menjadi alternatif bagi masyarakat di luar jalur utama menjadi padat. Hal ini justru membuat kepadatan baru dan harus menjadi bahan kajian lalu lintas," ujar Eva kepada wartawan, Senin (12/7).  Menurut legislator Partai Nasdem ini, jalur-jalur alternatif yang menjadi pusat kerumunan harus mendapatkan perhatian lebih.  "Jangan sampai masyarakat yang terpaksa melewati jalur alternatif justru menjadi klaster penularan baru. Tentu saja ini harus menjadi kepedulian kita bersama," katanya.  "Meski idealnya penutupan jalan bertujuan agar masyarakat di rumah saja, tapi pada kenyataannya masih banyak pengguna jalan (kendaraan) yang beraktivitas pada sektor pelayanan, pada kantor pemerintah maupun swasta. Sehingga kepadatan lalu lintas terjadi di ruas jalan yang tidak ditutup," sambungnya.  Lebih lanjut, Eva menekankan penempatan petugas seharusnya tidak hanya berada di jalan yang ditutup, tetapi juga di sekitar jalan yang menjadi alternatif.  "Petugas harus hadir untuk mengurai kepadatan lalu lintas masyarakat yang masih harus tetap beraktivitas walau di masa pandemi. Penempatan petugas harus mengedepankan aspek keselamatan bagi petugas itu sendiri. Saya minta kepada semua Polres dan Dishub untuk mengurai jika terjadi kerumunan atau kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik saat penutupan jalan protokol," ungkapnya.  Tidak lupa Eva meminta masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

PPKM Darurat, DPR Minta Aparat Urai Kerumunan di Jalur Alternatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/kejarilurah.jpg" alt="Tangkap layar Kepala Kejari Kota Depok Sri Kuncoro ketika memberikan keterangan pers kasus kerumunan saat hajatan pada masa PPKM darurat. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkap layar Kepala Kejari Kota Depok Sri Kuncoro ketika memberikan keterangan pers kasus kerumunan saat hajatan pada masa PPKM darurat. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lurah Pancoran Mas berinisial S ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan saat hajatan pernikahan di Gang H Syuair, RT 01/RW 02 Kelurahan Mampang, Kota Depok, Jawa Barat.  Kepala Kejari Kota Depok Sri Kuncoro seperti dilansir dari Antara mengatakan, pada hari ini (6/7) Kejari Depok telah menerima SPDP Nomor B/194/VII/Res.1.24/2021/Reskrim Polres Metro Depok atas nama tersangka S. Penetapan S sebagai tersangka ditandai dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Satreskrim Polres Metro Depok kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.  ”Atas kasus kerumunan hajatan tersebut, Lurah Pancoran Mas S dijerat dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau pasal 212 dan 216 KUHP,” ujar Sri Kuncoro pada Selasa (6/7).  Lurah S ditetapkan tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan, kerumunan masyarakat, dan/atau tidak mematuhi perintah atau permintaan yang dilakukan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 UU No. 4/1984 dan/atau pasal 212 dan 216 KUHP. Setelah menerima SPDP, Kajari Depok akan segera menunjuk jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani perkara tersebut.  ”Kami segera berkoordinasi dengan penyidik Polres Metro Depok,” kata Kajari Sri Kuncoro.  Dia menyebutkan, ada lima JPU yang akan menangani perkara itu. Yakni Kasi Pidum Arief sebagai ketua tim, bersama Ivan, Ardhi, Bungo, dan Charles.  Sri Kuncoro mengatakan, akan menggunakan acara pemeriksaan singkat sebagaimana diatur dalam pasal 203 KUHAP.  Sementara itu, Lurah Pancoran Mas S mengaku adanya hajatan putri pertamanya di kediamannya sudah mematuhi protokol kesehatan. Semua sesuai dengan aturan pada kegiatan pesta pernikahan dan penerapan prokes, bahkan tamu yang hadir dibatasi 30 orang.  Proses akad nikah pada Sabtu (3/7) itu, menurut dia, berjalan dengan lancar dan dihadiri sebanyak 30 orang keluarga inti sesuai dengan aturan yang ada. Akad nikah pada pukul 10.30 WIB resepsi pernikahan dilangsungkan pukul 12.00 WIB dan berakhir pada pukul 15.00 WIB.  Dia menegaskan, kegiatan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada. Terkait dengan adanya joget bersama dalam kegiatan pernikahan itu, dia mengaku awalnya tidak mengetahui akan ada peristiwa tersebut.  ”Saya sempat kaget dan menanyakan hal itu,” kata Lurah S.  ”Ini inisiatif besan kami, mereka menari upacara adat sebagai bentuk perpisahan pengantin pria. Saya juga kaget tetapi enggak berlangsung lama, itu murni dadakan, tidak ada rencana di acara,” tambah dia.

Langgar PPKM Darurat, Lurah Pancoran Mas, Kota Depok Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Ruas-Jalan-Sudirman-Di-Tutup-PPKM-Darurat-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Suasana sepi lalu lintas saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Petugas akan memberikan akses untuk melintas di titik penyekatan PPKM Darurat di 63 titik di wilayah Ja" width="100%">
<figcaption>Suasana sepi lalu lintas saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Petugas akan memberikan akses untuk melintas di titik penyekatan PPKM Darurat di 63 titik di wilayah Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari pertama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali kemarin berlangsung lancar. "Berdasar berbagai laporan di lapangan, PPKM darurat berlangsung lancar, tertib, dan sesuai dengan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021," kata Jubir Kemenko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi.  Monitoring kegiatan masyarakat, kata dia, akan dilakukan hingga level kecamatan. Pemerintah juga bekerja sama dengan beberapa platform media sosial dan provider telekomunikasi yang bisa melacak pergerakan masyarakat selama masa PPKM darurat. "Apabila sistem mendeteksi masih banyak pergerakan masyarakat, otomatis sistem akan memberikan notifikasi kepada aparat terdekat," jelasnya.  Jodi menyatakan, aparat tidak akan segan mengambil tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar aturan PPKM. Baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat. Termasuk perbuatan-perbuatan seperti menimbun obat dan kebutuhan medis.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/04/07/2021/pemerintah-tetapkan-het-11-obat-terapi-covid-19/">Pemerintah Tetapkan HET 11 Obat Terapi Covid-19</a>  Sementara itu, menyusul penerapan PPKM darurat, Jasa Marga mengumumkan titik penyekatan di ruas-ruas jalan tol. Penyekatan dilakukan atas diskresi dan berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI. Beberapa titik lokasi penyekatan berbentuk pos pemeriksaan dan sebagian lain adalah penyekatan total.  Corporate Communication &amp; Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru mengungkapkan, pihaknya menyiapkan rambu-rambu dan petugas pengaturan lalu lintas selama penyekatan berlangsung. ’’Kami juga membantu penyampaian informasi melalui media massa, media sosial, dan variable message sign (VMS) agar pengguna jalan terinformasi dengan baik,’’ katanya.

PPKM Darurat, Pemerintah Deteksi Kerumunan lewat Ponsel dan Medsos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kerumunan

Berita Terkini