<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/kerukunan-umat-beragama2-2337922290.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu (kanan) dalam diskusi bersama wartawan di Gading Serpong, Tangerang, Banten (28/7). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu (kanan) dalam diskusi bersama wartawan di Gading Serpong, Tangerang, Banten (28/7). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belum hilang dari ingatan publik, pengusiran dengan kekerasan aktivitas retret pemuda Kristen di Cidahu, Sukabumi 26 Juni lalu. Kejadian hampir sama terulang di Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat. Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan keprihatinan atas aksi persekusi, pengusiran, atau pelarangan beribadah tersebut. Aksi intoleransi itu terjadi pada Minggu (27/7). Video rekaman persekusi tersebar luas di publik lewat media sosial (medsos). Terlihat dengan jelas sejumlah orang mengusir umat Kristen yang sedang berdoa. Bahkan sampai ada yang memecahkan kaca. Kejadian itu menuai kecaman, karena ada anak-anak di antara jemaat yang sedang berdoa. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Muhammad Adib Abdushomad menyesalkan ada pembubaran dan perusakan rumah doa. Apalagi terjadi di hadapan anak dan mengakibatkan luka dari kalangan anak-anak. Menurut Adib, kasus semacam itu menunjukkan pentingnya menjaga dan mengedepankan komunikasi lintas kelompok masyarakat. Selain itu juga perlunya membangun kesadaran bersama untuk menyikapi keragaman agama secara damai dan bermartabat.&nbsp; "Rumah doa kembali menjadi titik gesekan karena kurangnya komunikasi dan miskomunikasi di lapangan," katanya di Jakarta (28/7). Adib mengatakan, Kemenag berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi. Kemudian bisa lebih mengedepankan tabayyun, musyawarah, dan dialog lintas pihak sebagai jalan penyelesaian. Kemenag mengimbau supaya setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lokasi yang bercampur secara keyakinan, sebaiknya didahului dengan koordinasi yang baik dengan warga sekitar. Jika komunikasi antara pengurus rumah ibadah dengan masyarakat setempat berjalan terbuka dan penuh penghargaan, potensi kesalahpahaman yang dapat berujung konflik bisa dicegah sejak dini. "Koordinasi bukan sekadar formalitas," kata Adib. Namun, harus menjadi bagian dari etika sosial dan bentuk penghormatan terhadap keberagaman. Ketika ada saling pengertian dan rasa saling percaya antara umat beragama dan warga sekitar, Kemenag meyakini harmoni akan tumbuh dengan baik. Sorotan terhadap kasus di Padang itu juga menjadi sorotan Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu. Dia mengatakan kasus di Padang menjadi ujian dari kerukunan umat beragama di Indonesia. Dia mengungkapkan skor Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024 di Indonesia berada di angka 76,47 poin. "Kalau diukur dengan indeks lain, angka ini cukup baik," katanya. Ismail menuturkan indeks kerukunan itu mengukur tiga aspek. Yaitu aspek kerjasama mendapatkan skor 77 poin, aspek toleransi 74,83 poin, dan aspek kesetaraan 77 poin. Ismail mengatakan salah satu prioritas Kemenag saat ini mewujudkan kerukunan umat beragama. Kasus di Padang itu bisa berpengaruh pada pandangan dunia terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia. Padahal Indonesia sedang menuju menjadi destinasi wisata kerukunan umat beragama tingkat global. Karena Indonesia bisa menjaga kehidupan beragama yang harmonis. (wan)

Kemenag menegaskan pentingnya komunikasi untuk menjaga kerukunan umat beragama setelah insiden pengusiran umat Kristen.

Tantangan Penguatan Kerukunan Umat Beragama, Masih Ada Pengusiran Umat Kristen Berdoa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/ganjar-jaga-toleransi-1507018095.png" alt="JAGA HUBUNGAN BAIK: Ganjar Pranowo disambut oleh Bhante Pannavaro Mahathera saat melakukan kunjungan kerja ke Wihara Mendut di Magelang pada 15 Agustus 2023." width="100%">
<figcaption>JAGA HUBUNGAN BAIK: Ganjar Pranowo disambut oleh Bhante Pannavaro Mahathera saat melakukan kunjungan kerja ke Wihara Mendut di Magelang pada 15 Agustus 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar yang harus terus dipelihara di tengah keberagaman Indonesia. Hal itu bisa terwujud ketika semua golongan maupun agama bisa hidup bersama dengan saling pengertian, tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang menjadi barometer nilai-nilai kerukunan umat beragama di Indonesia. Tak heran, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Timur pernah melakukan studi tiru kehidupan kerukunan dan moderasi beragama di Jawa Tengah dengan menemui Ganjar Pranowo pada 21 Juni 2023 lalu. Pada saat itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan, kehadirannya di Jawa Tengah untuk belajar secara langsung kepada Ganjar dalam mengelola perbedaan dan berbagai persoalan. "Salah satunya untuk belajar karena kami menilai Pak Ganjar mengelola perbedaan dengan luar biasa,&rdquo; katanya. Dia membandingkan Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk 37 juta orang, sedangkan Kalimantan Timur hanya 3,7 juta orang. &rsquo;&rsquo;Sepuluh kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan Kalimantan Timur sehingga Jawa Tengah memerlukan orang yang tangguh,&rdquo; imbuhnya. Toleransi juga ditunjukkan Ganjar saat melakukan kunjungan kerja ke Wihara Mendut di Magelang pada 15 Agustus 2023. Pria berambut putih itu disambut langsung oleh Bhante Pannavaro Mahathera. Dengan senyum ramah, Bhante menyambut kedatangan Ganjar. &rsquo;&rsquo;Ini Pak, karyawan di Wihara Mendut semuanya muslim. Sudah saya anggap seperti keluarga. Mereka pengin foto sama Pak Ganjar,&rdquo; ucap Bhante. Ganjar kemudian masuk ke area wihara sambil menyalami warga sekitar. Sepanjang perjalanan, Bhante bercerita banyak hal, terutama terkait dengan toleransi beragama di Magelang. Bhante lantas mengajak Ganjar masuk ke kediamannya. Keduanya ngobrol berdua tentang sejarah Borobudur, perkembangannya, serta banyak hal lain. Sementara itu, Ganjar mengatakan, hubungannya dengan Bhante Pannavaro sudah berjalan baik sejak lama. &rdquo;Beliau banyak mengajarkan kita tentang toleransi. Bagaimana cara kita menjaga negara bersama-sama. Saya senang dapat buku beliau, isinya tentang ceramah dan persepsi beliau, tentang bagaimana kita memahami perbedaan,&rdquo; paparnya. Menurut Ganjar, kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. &rsquo;&rsquo;Kerukunan antarumat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman serta perasaan orang lain,&rdquo; tegasnya. (als/c6/wir)

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar yang harus terus dipelihara di tengah keberagaman Indonesia.

Ganjar Pranowo Jaga Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/idul-adha-surabya-1576291250.png" alt="JAGA KERUKUNAN: Anggota Forum Komunikasi Antar Rumah Ibadah (FKRI) Rohardian (kiri) membagikan daging kurban kepada penjaga kelenteng." width="100%">
<figcaption>JAGA KERUKUNAN: Anggota Forum Komunikasi Antar Rumah Ibadah (FKRI) Rohardian (kiri) membagikan daging kurban kepada penjaga kelenteng.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perayaan Idul Adha berkonsep kerukunan antarumat beragama mewujud di Perumahan Royal Residence, Wiyung. Daging kurban tak hanya didistribusikan kepada umat Islam, tetapi warga juga membagikannya untuk umat agama lain. Tahun ini total ada 13 ekor hewan kurban di Perumahan Royal Residence. Perinciannya, 8 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Setelah disembelih, daging kurban dibagikan kepada warga sekitar dan pekerja di wilayah itu. &rdquo;Ada sekitar 300-an untuk pekerjanya seperti petugas kebersihan sama satpam,&rdquo; ujar Arief Sidarta, ketua panitia kurban warga Royal Residence. Pihaknya juga membagikan daging kurban tersebut ke masjid, panti asuhan, dan RT/RW di sekitar perumahan. Selain itu, penjaga rumah ibadah agama lain juga mendapatkan daging kurban. Pembagian daging kurban untuk umat agama lain, kata Arief, memiliki tujuan. Warga muslim ingin berbagi kebahagiaan dengan penganut agama lain. Daging yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan umat agama tersebut. Misalnya, untuk umat Hindu yang tidak diperbolehkan mengonsumsi daging sapi, akan diberikan daging kambing. Sementara itu, penjaga Kelenteng Ba De Miao, Perumahan Royal Residence, Maria Fransiska Lidyanita senang dengan kerukunan umat beragama yang terjalin. &rdquo;Kami hidup berdampingan, sudah saling memahami. Bahkan, mereka juga menyempatkan untuk berbagi dengan saya,&rdquo; terangnya. Setiap perayaan kurban dan perayaan agama lain, kata Maria, pihaknya selalu menghormati. &rdquo;Kami sudah saling memahami. Jadi, tidak ada merasa terganggu,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, pemkot menggelar salat Idul Adha di Taman Surya kemarin (29/6). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama keluarga ikut membaur bersama jemaah lain.&nbsp;(ann/c6/aph)

Perayaan Idul Adha berkonsep kerukunan antarumat beragama mewujud di Perumahan Royal Residence, Wiyung, Surabaya.

Perayaan Kurban Idul Adha di Surabaya Berkonsep Kerukunan Umat Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/mahfud-MD-di-grahadi_1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) bersama Menkopolhukam Mahfud MD dan sejumlah tokoh nasional lainnya usai menggelar Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (14/1). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) bersama Menkopolhukam Mahfud MD dan sejumlah tokoh nasional lainnya usai menggelar Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (14/1). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Indeks kerukunan umat beragama (KUB) di Provinsi Jawa Timur mencapai angka 77,8 persen, lebih tinggi dari capaian nasional yang tercatat 72,9 persen.  ”Kami bersyukur indeks KUB Jatim tertinggi se-Jawa dan bahkan di atas nasional,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir dari Antara saat memberi sambutan dalam kegiatan Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (14/1).  Diketahui indeks kerukunan umat beragama (KUB) berdasar data Kementerian Agama (Kemenag) berturut-turut di posisi kedua ditempati Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dengan 77,1 persen, Jawa Tengah 77 persen, Jawa Barat 72,7 persen, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 72,2 persen, dan Banten 69,6 persen.  Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi, kolaborasi, dan gotong royong, yang terjalin di seluruh elemen di Jatim. ”Juga terdapat moderasi, saling tafahum atau memahami dan toleransi di dalamnya. Meskipun ada perbedaan-perbedaan tetapi ada kesepahamanan di antara satu dengan yang lain, yang dilanjutkan saling hormat dan percaya satu sama lain,” ujar Khofifah.  Gubernur menekankan saling memahami antara satu dengan yang lain adalah bagian yang harus diikhtiarkan bersama. ”Mutual respect sangat dibutuhkan untuk bisa menjalin kepercayaan satu sama lain,” kata Khofifah.  Bagi Khofifah, penyelenggaraan Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, yang mengundang sejumlah tokoh nasional. Termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Kegiatan itu merupakan bentuk booster atau penguat nasional dan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.  ”Melalui dialog kebangsaan ini, kita mendengar banyak pikiran strategis yang memiliki makna kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Khofifah.

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Jatim Tembus Angka 77,8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/079BAA2B-3A04-43E6-B9F3-4D531E844100.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan penganugerahan juara lomba vocal group dan solo lagu rohani Kristiani di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (23/9). Acara itu disebut menjadi wujud menjaga dan mempertahankan nilai persatuan serta kesatuan Bangsa Indonesia. Sebab, dihadiri oleh seluruh tokoh lintas agama.  Sigit mengatakan, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut, merupakan satu kekuatan yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi segala bentuk tantangan serta rintangan.  "Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk terus membangun nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keberagaman. Acara ini juga dihadiri seluruh elemen lintas agama. Menjadi bukti bahwa Indonesia ini beragam, namun kita selalu tetap satu dan ini jadi satu kekuatan kita," ujar eks Kabareskrim Polri itu.  Tak hanya itu, Sigit menyatakan bahwa kegiatan kerohanian juga menjadi momentum dalam rangka semangat perbaikan internal. Selain itu, termasuk dalam rangka melakukan reformasi kultural di dalam institusi Korps Bhayangkara.  Sigit menjelaskan, dalam reformasi kultural, sisi rohani menjadi salah satu hal fundamental yang harus selalu tertanam di dalam jiwa dan sanubari seluruh personel Kepolisian. Dia berharap setiap anggota kepolisian dapat menjadi sosok-sosok yang diharapkan maupun dicintai oleh masyarakat Indonesia.  “Ini juga menjadi bagian dari upaya kami untuk terus memperbaiki organisasi dalam bentuk reformasi kultural. Mereformasi personel Polri, nilai-nilai yang terus kita tanamkan, sehingga semakin hari tentunya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan masyarakat," papar Sigit.  Mantan Kapolda Banten itu mengungkapkan, ke depannya Polri akan terus menggelar kegiatan-kegiatan kerohanian. Muaranya, untuk terus menjaga persatuan, kesatuan, serta keberagaman yang ada.  "Kami semua mohon doa dan dukungan, kegiatan seperti ini akan kita laksanakan di waktu lain. Sebagai wujud keberagaman, persatuan, dan toleransi yang selama ini kita jaga. Ini termasuk nilai Pancasila yang tertanam di hati kita semua," tutur Sigit.  Sebelumnya, Polri juga telah menggelar kegiatan penganugerahan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) anggota Polri, pada Kamis 18 Agustus 2022. Acara itu diikuti 796 personel Polri dari 34 Polda.  Ketika itu, Sigit menyebut terselenggaranya MTQ diharapkan bisa membentuk anggota Polri yang memiliki karakter akhlak. Selain itu, bisa mewujudkan harapan menjadi anggota Polri yang presisi dan bisa dekat dengan masyarakat.

Kapolri: Kita Terus Membangun Persatuan, Toleransi, dan Keberagaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/waisak-alfian-rizal.jpg" alt="JAGA KERUKUNAN: Banthe Viriyanadi Mahathera (kanan) menemui perwakilan tokoh lintas agama dan Eri Cahyadi usai memimpin puja bakti perayaan Waisak di Wihara Buddhayana Dharmawira Centre (BDC), minggu (19/5). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JAGA KERUKUNAN: Banthe Viriyanadi Mahathera (kanan) menemui perwakilan tokoh lintas agama dan Eri Cahyadi usai memimpin puja bakti perayaan Waisak di Wihara Buddhayana Dharmawira Centre (BDC), minggu (19/5). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat kerukunan umat beragama (KUB) di Indonesia kian meningkat. Berdasar hasil survei Kementerian Agama (Kemenag), nilai rata-rata KUB secara nasional tahun ini mencapai 73,83. Padahal tahun lalu hanya 70,90 poin. Di Jawa Timur (Jatim), tingkat kerukunan juga membaik. Bahkan, angka KUB di Jatim mencapai 73,7. Hampir sama dengan rerata nasional.  Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan, survei KUB mengukur tiga variabel: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Aspek toleransi mencakup saling pengertian, menghormati, dan menghargai. Kemudian, kesetaraan terkait dengan kegiatan pengamalan ajaran agama masing-masing. Sedangkan aspek kerja sama didefinisikan sebagai bersama-sama dalam bermasyarakat dan berbangsa menjaga NKRI.  Fachrul menjelaskan, Balitbangdiklat Kemenag melakukan survei KUB sejak 2015. ”Jika melihat kategori (nilai, Red) 73,83 ini, kondisi umat beragama kita berada pada kategori yang tinggi,” jelasnya. Tiap-tiap indikator mendapatkan nilai yang hampir rata. Indikator toleransi mendapatkan 72,30 poin, kesetaraan 73,32 poin, dan kerja sama 73,50 poin.  Kendati nilai yang diraih pada 2019 mengalami kenaikan, terang Fachrul, jika dibandingkan dengan periode 2015, sebenarnya justru ada penurunan. Sebab, saat itu skor survei KUB mencapai 75,36 poin.  Mantan wakil panglima TNI itu menuturkan, harus bisa ditemukan kondisi yang membuat nilai kerukunan belum bisa naik maksimal. ”Perlu kita waspadai. Misalnya, banyak ujaran kebencian, mungkin berpengaruh,” katanya.  Fachrul berharap hasil survei KUB tersebut didiseminasikan kepada kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah. Tujuannya, sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah makin meningkat. Bagi Fachrul, kerukunan itu tidak datang begitu saja dari langit.  Sementara itu, upaya untuk terus menjaga KUB mendapatkan dukungan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Dia mengatakan, seluruh elemen bangsa harus membina KUB. ”Misalnya melalui Kementerian Agama dan kementerian-kementerian terkait lainnya,” tutur dia.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gubernur-sulsel-ungkap-kiat-sukses-kerukunan-umat-beragama_m_.jpg" alt="Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (kiri), Menag Lukman (tengah), dan Ketua FKUB Indnonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (kanan) dalam Konferensi Nasional V 2019 FKUB Indonesia di Aula Arafah AHS, Kota Makassar, Sabtu (2/3)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (kiri), Menag Lukman (tengah), dan Ketua FKUB Indnonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (kanan) dalam Konferensi Nasional V 2019 FKUB Indonesia di Aula Arafah AHS, Kota Makassar, Sabtu (2/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konferensi Nasional V 2019 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia digelar di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang (AHS), Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (2/3). Acara turut dihadiri Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Pada kesempatan ini, Nurdin menyampaikan bahwa masyarakat Sulsel sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama. Mereka Hidup rukun dalam perbedaan demi menciptakan suasana yang aman dan damai. "Sulsel adalah provinsi yang sangat menjunjung kerukunan umat beragama. Daerah yang multi-etnis dan agama. Namun tetap rukun dalam Bhineka Tunggal Ika," ungkap Nurdin Abdullah. Nurdin lantas mengungkapkan kiat sukses kerukunan umat beragama. Sulsel memiliki tiga filosofi kehidupan. Dalam bahasa Makassar-Bugis, tiga prinsip itu yang pertama adalah Sipakatau. Artiya saling memanusiakan dan saling memuliakan. Kedua, Sipakainge atau saling mengingatkan, menegur sebagai sesama manusia. Ketiga, Sipakalebbi. Yakni, saling mengumbarkan pujian baik kepada sesama manusia. Filosofi hidup ini menciptakan dan menjadikan Sulsel bersatu. "Filosofi ini mengajarkan arti menghormati sesama dan saling membantu. Hal ini yang menjadikan kami sadar akan fitrah sebagai manusia," jelas mantan Bupati Kabupaten Bantaeng dua periode itu. Nurdin berharap, Konferensi Nasional V 2019 melahirkan rekomendasi untuk menjaga keutuhan NKRI. "Saya juga punya mimpi besar, dan Sulsel menjadi miniatur rumah besar kerukunan umat beragama Indonesia," imbuhnya. Terpisah, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim menyampaikan bahwa FKUB dapat membawa berkah. "Saya ingin menitipkan, mari kami senantiasa untuk tidak pernah lelah mengupayakan agar seluruh anak bangsa kembali mengajarkan amalan agama. Esensi dari ajaran pokok agama itu sendiri," harapnya. Menurut Lukman, agama menjadi hal sangat berbahaya jika disalahartikan. Atas nama agama menyebarkan kebencian yang berujung kepada kemurkaan. "Ini sama sekali bukan jati diri agama, bukan watak agama. Karena esensinya, agama adalah mengayomi," tegas Lukman. Kemenag dalam empat tahun terakhir terus memaksimalkan upaya mengkampanyekan modernisasi agama atau penghindaran ajaran-ajaran radikal. Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan deklarasi damai FKUB. Isinya, Pileg dan Pilpres merupakan momentum strategis dalam rangka menjaga kesatuan Republik Indonesia. Serta terciptanya pemilu damai, sehat, cerdas dan bermartabat.

Gubernur Sulsel Ungkap Kiat Sukses Kerukunan Umat Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gubernur-sulsel-apresiasi-kerukunan-di-toraja_m_.jpg" alt="Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam peringatan Hari Amal Bhakti ke-73 Kemenag di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (3/1)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam peringatan Hari Amal Bhakti ke-73 Kemenag di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (3/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) diklaim sebagai tolok ukur kerukunan umat beragama. Antara lain di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. "Beberapa daerah di Sulsel patut kami sebut sebagai miniatur toleransi umat beragama. Kita bisa lihat khususnya Toraja (Tanah Toraja hingga Toraja Utara)," kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam peringatan Hari Amal Bhakti ke-73 Kementerian Agama (Kemenag) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (3/1). Nurdin menyampaikan, Kemenag di usia 73 tahun telah memberikan kontribusi besar terhadap toleransi umat beragama di Indonesia. Lebih spesifik, kontribusi Kemenag Sulsel berjalan selaras dan berdampak positif terhadap terapan kehidupan masyarakat. Khususnya di Toraja. "Masyarakat dapat hidup rukun. Sehingga kami berharap ke depan beberapa daerah bisa mencontoh hal-hal seperti itu. Karena jujur saja, Kemenag ini adalah salah satu kekuatan kami untuk betul-betul menjaga stabilitas," jelas Nurdin. Stabilitas yang dimaksud adalah soal keamanan. Menghidari gesekan antarperbedaan hingga konflik yang dapat merugikan. Sebuah daerah tidak ada yang mampu membangun tanpa stabilitas keamanan. Apalagi dalam menghadapi situasi dan kondisi tahun politik. Kemenag diharapkan semakin berperan dan berkotribusi dalam merawat keberagaman. "Peran Kemenag ini harus lebih besar. Dengan pendekatan agama, Insya Allah yang tadinya fitnah dan hoax, kami ubah menjadi festival gagasan. Jadi bukan lagi untuk mencederai lawan-lawan. Tetapi fokus untuk meyakinkan rakyat. Saya kira itu yang paling penting," pungkas Nurdin.

Gubernur Sulsel Apresiasi Kerukunan di Toraja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indahnya-kerukunan-umat-beragama-di-bima-satu-rumah-dua-keyakinan_m_214206.jpeg" alt="KELUARGA BEDA AGAMA: Warga Desa Mbawa Nurdin sedang berpamitan kepada mertuanya Ismail dan Khadijah di Dusun Sungari, Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Bima, kemarin (20/5)." width="100%">
<figcaption>KELUARGA BEDA AGAMA: Warga Desa Mbawa Nurdin sedang berpamitan kepada mertuanya Ismail dan Khadijah di Dusun Sungari, Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Bima, kemarin (20/5).</figcaption>
</figure>Bicara toleransi antarumat beragama di Tanah Air, Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat menjadi salah satu rujukan. Di desa ini sudah tidak aneh lagi melihat antara orang tua dan anak memiliki keyakinan beragama berbeda. Meski begitu mereka tetap hidup rukun, tenteram, dan damai. Fatih Kudus Jaelani, Bima Namanya Khadijah saja. Tanpa Siti.&nbsp;Perempuan paruh baya itu merupakan warga Desa Mbowo, Kecamatan Donggo, Bima. Agamanya Kristen Protestan. Sehari-hari dia menempati rumah panggung sebagai tempat tinggal. Dilihat dari kayunya, kemungkinan usia rumah itu lebih lama dari penghuninya. Di rumah tesebut, selain Khadijah dan suami juga&nbsp;tinggal anak dan menantu. Alias, rumah ini dihuni dua kepala keluarga (KK). Ternyata keluarga besar yang terdiri atas dua KK di rumah itu memeluk <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/01/208828/belajar-agama-39-persen-mahasiswa-cenderung-fanatik" target="_blank">agama</a> yang berbeda. Islam dan Protestan. Setiap bulan suci Ramadan tiba, Khadijah sudah terbiasa bangun pada pukul tiga pagi. Pagi itu Lombok Post (Jawa Pos Group) ditemani dua remaja setempat berkunjung ke rumah <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/21/214164/pascarilis-200-nama-mubalig-internal-kementerian-agama-bergejolak" target="_blank">Khadijah</a>. Kebetulan Khadijah dan suaminya, Ismail, sedang di rumah. Mereka tengah duduk di beranda rumah panggung itu sembari menahan udara dingin. Kakinya terbungkus kain sampai telapak kaki. Mereka tidak berpuasa. Walaupun tidak berpuasa, Khadijah mengaku tetap ikut menyiapkan menu sahur terbaik untuk anaknya yang memeluk Islam. "Saya selalu membangunkan mereka. Puasa kewajiban mereka. Saya merasa harus menjaga mereka untuk melakukan kewajiban ibadahnya,&rdquo; kata Khadijah seperti dilansir Lombok Post, Senin (21/5). Soal <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/29/208432/sambangi-solo-ganjar-ingatkan-pentingnya-keberagaman" target="_blank">toleransi</a>, Khadijah tidak mendapatkan ilmu itu dari kemarin sore. Melainkan sudah puluhan tahun. Dari generasi ke generasi. Di desa itu, dia melihat warga hidup rukun dalam perbedaan agama. Bertahun-tahun dalam perbedaan keyakinan itu pula, dia sudah terbiasa melihat umat Muslim menjalankan ibadah puasa. Ibadah yang dilakukan sekali dalam setahun pada bulan suci Ramadan. Tahun ini, merupakan Ramadan yang ke-75. Sesuai dengan usianya. Keluarga beda agama seperti Khadijah sudah biasa bagi sebagian besar warga Mbawa. Jadi tidak heran menemukan puluhan ayah dan anak yang berbeda keyakinan di Mbawa. Perbedaan agama itu tidak membuat mereka saling menyalahkan. Di sana, memilih keyakinan dibebaskan. Mau apa saja. Asal pilihan tersebut benar-benar datang dari hati. Tanpa paksaan. "Warga Mbawa melarang kata paksa," kata Nurdin setelah mencium tangan mertuanya, pamitan hendak berangkat kerja. Khadijah bercerita, anaknya Junari yang beragama Islam karena dipinang menantunya Nurdin yang ketika itu seorang muslim. Dengan cinta yang tulus dan keikhlasannya, Junari saat akan menikah pun bersedia berpindah keyakinan dari protestan ke Islam. Langkah itu ditempuh demi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan lelaki idamannya. Melihat putrinya pindah agama, sikap Khadijah tidak berubah. Bagi Khadijah anak yang berpindah agama bukan hal pertama kali dialami dalam hidupnya. Sebab dari perkawinan Khadijah dengan Ismail lahir orang anak. Dua di antaranya beragama Islam, satu Katolik, dan satu lagi tetap Protestan. "Hidup ini intinya bagaimana saling menghargai. Menjaga lingkungan adalah yang utama,&rdquo; kata Khadijah sembari menahan udara dingin di daerah pegununangan barat Bima. Selama Ramadan, Khadijah dan Ismail tidak pernah makan di siang hari. Kecuali anak dan menantunya yang beragama Islam tidak berada di rumah. Pola seperti itu sudah bertahun-tahun diterapkan Khadijah dan suami dalam rumah tangganya. Keluarga beda agama seperti Khadijah memang banyak di Mbawa. Hal ini sudah menjadi budaya warga Mbawa. Tak ada batasan dalam memilih pasangan. Walaupun mereka beda agama. Terpisah, Ignasius Ismail, guru agama Gereja Santo Paulus Katolik Desa Mbawa menuturkan, ada dua hal yang menguatkan toleransi beragama di desa Mbawa. Pertama, masyarakat menyadari memiliki darah yang sama. "Di sini semua kita memiliki hubungan keluarga. Jadi untuk apa berkelahi,&rdquo; terang Ignas. Hubungan satu darah beda agama ini sudah ada sejak kehidupan nenek moyang mereka terdahulu. Maka dari itu di Mbawa, tidaklah heran kalau mendengar ada warga Muslim yang memiliki ayah atau anak Katolik atau Protestan. Bahkan Ignas pun yang merupakan guru agama Gereja juga memiliki seorang dai kondang di Mbawa. Alasan kedua, terjadinya kerukunan antarumat beragama di Mbawa karena masih kuatnya adat yang berlaku di desa tersebut. Semua diputuskan dengan musyawarah para tetua.

Indahnya Kerukunan Umat Beragama di Bima, Satu Rumah Dua Keyakinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/74175_93498_Petrus-Selestianus-rmol.jpg" alt="Petrus Selestinus" width="100%">
<figcaption>Petrus Selestinus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri diminta dengan segera memproses secara hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan pada dia.&nbsp; Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai, bila tidak segera diproses, publik bisa mempersepsikan negara dalam posisi yang lemah menghadapi kelompok Habib Rizieq. &ldquo;Perlu diagendakan segera proses hukum terhadap Rizieq Syihab, semata-mata atas dasar pertimbangan rasa keadilan masyarakat,&rdquo; tegas Koordinator TPDI, Petrus Selestinus di Jakarta, Selasa (27/12). Petrus menambahkan, negara juga bisa dinilai diskriminatif terhadap orang atau kelompok tertentu dalam masyarakat, karena memberikan keistimewaan dalam penegakan hukum.&nbsp; &ldquo;Negara harus tegas terhadap siapa saja atau adanya kelompok masyarakat yang mencoba mendikte kekuasaan negara untuk memenuhi kehendaknya,&rdquo; sambungnya. Senada disampaikan Praktisi Hukum Herwanto Nurmansyah. Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu (Baradatu) ini meminta aparat kepolisian segera memproses Habib Rizieq.&nbsp; &ldquo;Semua &nbsp;masyarakat sama di mata hukum dan pasal yang dilaporkan sudah jelas, berlaku untuk semua agama,&rdquo; tandas Herwanto. Sebelumnya, Habib Rizieq dilaporkan atas beberapa dugaan tindak pidana, seperti dugaan telah menghina Presiden Ke-1 RI, Soekarno yang dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri dan dugaan penistaan agama Kristen yang dilaporan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Rizieq juga dilaporkan sekelompok m&lrm;ahasiswa muslim yang mengatasnamakan Student Peace Institute (SPI) ke Polda Metro Jaya. Direktur Eksekutif SPI Doddy Abdallah menilai konten ceramah Habib Rizieq berpotensi mengganggu kerukunan antarumat beragama. &ldquo;Kami datang sebagai mahasiswa muslim. Kami putuskan untuk ikut melaporkan Rizieq agar dia tidak dianggap representasi umat Islam. Kami dari pihak muslim sendiri tersinggung,&rdquo; kata Doddy di Mapolda Metro Jaya. Menurutnya, Habib Rizieq seharusnya tidak perlu membahas suatu hal yang bersifat menjelekkan agama orang lain. &ldquo;Kami tidak ingin relasi harmonis antara umat Islam dan Kristen terganggu gara-gara seorang Rizieq. Apalagi ini kan tidak sesuai dengan Surat Al An&rsquo;am ayat 108, yang melarang menghina Tuhan dan keyakinan agama lain,&rdquo; tutupnya. (elf/JPG)

Polri Diminta Tegas Memproses  Hukum Habib Rizieq

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kerukunan umat beragama

Berita Terkini