<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/15/1000360982-4091085784.jpg" alt="Nasaruddin Umar Menteri Agama Republik Indonesia (Instagram @kemenag_ri) " width="100%">
<figcaption>Nasaruddin Umar Menteri Agama Republik Indonesia (Instagram @kemenag_ri)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tingkat kerukunan antarumat beragama di Indonesia saat ini berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara puncak Imlek Festival 2577 bertajuk Harmoni Imlek Nusantara di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2).
&ldquo;Tahun 2025 tercatat dalam indeks bahwa tingkat kerukunan umat beragama Indonesia sepanjang sejarah bangsa mencapai puncaknya,&rdquo; kata Nasaruddin.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/sepak-bola-dunia/2603010058/michael-carrick-belum-bisa-pastikan-waktu-comeback-matthijs-de-ligt-untuk-manchester-united">Michael Carrick Belum Bisa Pastikan Waktu Comeback Matthijs de Ligt Untuk Manchester United</a>
Menurutnya, capaian tersebut semakin bermakna karena perayaan Imlek tahun ini beriringan dengan bulan suci Ramadhan.
&ldquo;Lentera-lentera merah Imlek yang bercahaya, parade budaya, pasar UKM, serta berbagai pertunjukan akulturasi yang kita saksikan hari ini menjadi simbol indah bagaimana dua tradisi besar ini, Imlek dan Ramadhan, saling melengkapi dalam semangat kebersamaan. Di Indonesia yang kita cintai ini, Imlek telah menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa,&rdquo; tuturnya.
Ia menekankan, keberagaman bukanlah faktor pemisah, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Festival yang diselenggarakan pemerintah ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam merawat harmoni sosial serta memperkuat persaudaraan antarwarga.
Nasaruddin mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan perayaan Imlek sebagai momentum refleksi atas nilai-nilai kebajikan, rasa syukur, serta harapan akan masa depan yang lebih adil dan setara.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/sepak-bola-dunia/2603010057/marcos-reina-senang-gelandang-pemutus-serangan-persik-kediri-kembali-main-lawan-persis-solo">Marcos Reina Senang Gelandang Pemutus Serangan Persik Kediri Kembali Main Lawan Persis Solo</a>
&ldquo;Semoga ini menjadi momentum untuk semakin mempererat persatuan dan keadilan sosial, sehingga tidak ada lagi kemiskinan dan ketimpangan yang memisahkan kita, serta tumbuh semangat saling berbagi rezeki,&rdquo; ujarnya.
Ia juga menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2577 kepada masyarakat Tionghoa di seluruh Indonesia.
&ldquo;Semoga cahaya lentera Imlek terus menyala sebagai simbol harapan, keberuntungan, dan kebahagiaan, serta menyatu dengan cahaya iman di bulan Ramadan,&rdquo; pungkasnya.

nag Nasaruddin klaim tingkat kerukunan umat di Indonesia pada 2025 mencapai puncak terbaik. Simak pesan penting saat Perayaan Imlek dan Ramadhan 2026.

Menag Nasaruddin Umar Klaim Tingkat Kerukunan Umat 2025 Tertinggi Sepanjang Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/IMG-20250212-WA0057-2705700065.jpg" alt="Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud (jas hitam) dalam dialog antar umat beragama di Sawangan, Depok (12/2). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud (jas hitam) dalam dialog antar umat beragama di Sawangan, Depok (12/2). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemangkasan anggaran besar-besaran menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi yang menaungi para ulama itu berharap pemangkasan anggaran tidak menganggu program-program yang penting, seperti upaya menjaga kerukunan umat. Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud mengatakan, kondisi di Indonesia sekarang kembali memanas. Kondisi tersebut disebabkan adanya pertentangan pendapat antara kelompok yang pro dan kontra pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga. Bahkan pemangkasan anggaran juga terjadi di instansi daerah. Setiap satu kebijakan selalu ada yang menerima ada menolak. "Untuk itu, selaku tokoh-tokoh agama yang memiliki umat masing-masing harus tetap saling menjaga kerukunan," kata Marsudi dalam dialog antar umat beragama di Sawangan, Depok pada Rabu (12/2). Forum yang berlangsung di Pesantren Darul Uchwah Sawangan itu digelar oleh Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB). Marsudi lantas menyebut rencana pemotongan anggaran di sejumlah kementerian. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dulunya Rp 110,95 triliun, lalu dilakukan efisiensinya Rp 81,38 triliun. Sehingga sisa anggarannya Rp 29,57 triliun. Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sebelumnya memiliki anggaran Rp 57,68 triliun. Kemudian dilakukan efisiensi Rp 22,54 triliun, sehingga anggarannya tersisa hanya Rp 35,14 triliun. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelumnya memiliki anggaran Rp 105,65 triliun. Kemudian ada efisiensi Rp 19,63 triliun, sehingga tersisa Rp 86,02 triliun. Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari semula Rp 53,20 triliun, dikepras menjadi Rp 40,84 triliun. Kementerian Pertanian dari awalnya Rp 29 triliun, turun menjadi Rp 19,14 triliun. Lebih lanjut Marsudi mengatakan, APBN merupakan sebuah keputusan atau pernyataan yang disetujui antara pemerintah dengan DPR. Di dalamnya memuat perkiraan pendapatan dan belanja negara untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Dia mengajak seluruh tokoh yang hadir dalam agenda tersebut untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan. Menurut dia, kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, kemudian sedang banyak pro dan kontra itu, tetap dikawal bersama. "Agar bangsa kita ini tetap tenang, nyaman, dan saya yakin pemerintah akan mencari jalan yang terbaik untuk bangsanya," tuturnya. Dalam pertemuan tersebut Marsudi juga mengutip ucapan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Kongres Muslimat NU. Saat itu Presiden Prabowo mengatakan bahwa keputusan efisiensi diambil karena situasi. Situasinya yaitu pemerintah memberikan makan pada anak-anak agar anak-anak memiliki daya tahan yang baik. Sehingga IQ nya bagus, kesehatannya bagus, maka generasi nya ke depan akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang bagus. "Untuk itu, menyatukan seluruh komponen bangsa dalam konteks agama-agama ini menjadi penting," tegasnya. Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah perlu dikawal dan diawasi bersama. Sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik.&nbsp;

Majelis Ulama Indonesia berharap pemangkasan anggaran tidak menganggu program-program yang penting, seperti upaya menjaga kerukunan umat.

MUI Berharap Pro dan Kontra Pemangkasan Anggaran Pemerintah Tidak Mengganggu Kerukunan Umat

Kerukunan umat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kerukunan umat

Berita Terkini

Menag Nasaruddin Umar Klaim Tingkat Kerukunan Umat 2025 Tertinggi Sepanjang Sejarah

MUI Berharap Pro dan Kontra Pemangkasan Anggaran Pemerintah Tidak Mengganggu Kerukunan Umat

Download Aplikasi JawaPos.com