<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/21/hamdan-zoelva-3005716157.jpg" alt="Hamdan Zoelva dan Patra M Zen selaku tim penasihat hukum Muhamad Kerry Adrianto Riza, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hamdan Zoelva dan Patra M Zen selaku tim penasihat hukum Muhamad Kerry Adrianto Riza, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim penasihat hukum beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhamad Kerry Adrianto Riza, keberatan atas tuntutan JPU terhadap kliennya. Penasihat hukum Kerry, Hamdan Zoelva, menilai JPU hanya menyusun ulang surat dakwaan ke dalam tuntutan. JPU menuntut Kerry Riza dengan pidana penjara 18 tahun dan membayar uang pengganti Rp 13,4 triliun. Tuntutan itu terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero). Menurut Hamdan Zoelva, 99 persen dari total 2.596 lembar tuntutan identik dengan surat dakwaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan unsur plagiarisme dalam tuntutan itu.&nbsp;"Kami mengungkapkan fakta yang sangat memprihatinkan. Surat tuntutan yang berjumlah 2.596 lembar yang disusun penuntut umum, setelah kami cek, ternyata 99 persen isinya kembar identik dengan surat dakwaan atau dapat disebut sebagai plagiarisme,&rdquo; kata Hamdan saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/2) malam. Hamdan menegaskan tim penasihat hukum keberatan karena tuntutan itu tidak didasarkan pada fakta persidangan yang berlangsung empat bulan terakhir. "Hampir seluruh isi tuntutan memiliki tingkat kesamaan tinggi dengan surat dakwaan. Kami sangat keberatan dengan tindakan penuntut umum yang tidak menggunakan fakta persidangan sebagai dasar tuntutan,&rdquo; tuturnya. Dia menilai jaksa bertindak manipulatif dalam menyusun tuntutan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyoroti penggunaan nama Irawan Prakoso sebagai dalil materiil. Padahal Irawan tidak pernah diperiksa dalam penyidikan maupun dihadirkan sebagai saksi perkara Kerry. &ldquo;Ada satu hal yang sangat prinsipil dan krusial, yaitu menjadikan Irawan Prakoso sebagai dalil material yang sangat pokok bagi jaksa dalam melihat tindak pidana terkait OTM. Kami menyatakan bahwa jaksa dalam tuntutannya bersifat manipulatif,&rdquo; ujar Hamdan. Hamdan menegaskan Irawan Prakoso menjadi saksi dalam perkara lain, yaitu kasus yang menjerat Hanung Budya Yuktyanta, mantan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina. Namun dalam perkara Kerry, JPU tidak menghadirkannya sebagai saksi. "Yang bersangkutan ada di Indonesia dan menjadi saksi kasus lain, tetapi sengaja tidak diajukan sebagai saksi maupun dimasukkan dalam berkas perkara ini,&rdquo; tegasnya. Penasihat hukum lain, Patra M Zen, menilai JPU gagal membuktikan dakwaannya selama persidangan. Menurutnya, tidak ada saksi yang menyatakan Kerry melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. "Yang paling pokok, dakwaan ini tidak dapat dibuktikan. Jika tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan lebih dari 90 persen hanya copy paste dari dakwaan jelas tidak berdasarkan fakta persidangan,&rdquo; cetusnya. Patra berharap majelis hakim menangani perkara kliennya secara adil. Ia mengklaim tidak ada saksi yang menyatakan kliennya melakukan perbuatan melawan hukum. &ldquo;Silakan sebutkan satu saksi saja yang menyatakan Pak Kerry, Pak Dimas, atau Pak Gading melakukan perbuatan melawan hukum. Siapa yang mengatakan mereka mengatur? Semua bisa ditonton dari awal sampai akhir persidangan, dan sidang ini terbuka untuk umum,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Hamdan Zoelva nilai tuntutan 18 tahun penjara terhadap Kerry Riza hanya salinan dakwaan dalam kasus korupsi Pertamina.

Kontroversi Tuntutan 18 Tahun Penjara untuk Kerry Riza oleh Hamdan Zoelva

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/Screenshot_2026-02-10-13-23-23-082_comandroidchrome-edit-1868694597.jpg" alt="Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1)." width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Kerry Adrianto Riza, mengungkapkan alasannya pulang ke Indonesia untuk mengabdi dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ia mengungkapkan, ingin membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Hal itu disampaikan Kerry saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/2) malam. Dalam kasus ini, Kerry dituntut jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan pidana 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 13,4 triliun. &ldquo;Yang Mulia, saya kembali ke Indonesia bukan untuk mencari kenyamanan dan bukan semata untuk mengembangkan bisnis pribadi. Saya kembali dengan niat berkontribusi bagi negeri ini,&rdquo; kata Kerry di hadapan majelis hakim. Kerry menjelaskan, proses akuisisi PT Orbit Terminal Merak (OTM) dilakukan melalui tahapan panjang dan penuh risiko. Pada awal operasional terminal bahan bakar minyak (BBM) tersebut, ia menghadapi kendala pembayaran yang menekan arus kas perusahaan, sementara kewajiban kepada kreditor tetap harus dipenuhi. &ldquo;Dalam situasi tersebut, saya tidak menghentikan operasional. Saya memastikan terminal tetap berjalan dan distribusi BBM tidak terganggu,&rdquo; ucapnya. Menurut Kerry, terminal BBM PT OTM bukan sekadar proyek bisnis, melainkan bagian dari infrastruktur energi yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, ia mengaku prihatin ketika kontribusinya justru dipersepsikan sebagai beban negara dan dituding merugikan keuangan negara. &ldquo;Hari ini, kontribusi tersebut justru dipersepsikan sebagai beban negara. Saya hanya dapat menyampaikan bahwa langkah yang saya ambil bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional, bukan merugikan negara,&rdquo; ujarnya. Kerry juga menyinggung dampak perkara yang menjeratnya. Ia mengaku telah kehilangan kebebasan dan menjalani dua bulan Ramadhan dalam proses hukum kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tersebut. Ia mengakui, perkara ini mempertaruhkan nama baik, keluarga, dan harga diri. &ldquo;Ada keluarga saya yang menunggu. Ada anak-anak saya yang membutuhkan ayahnya. Ada ratusan karyawan yang menggantungkan hidupnya pada usaha saya,&rdquo; ungkapnya. Meski demikian, Kerry menyatakan tetap meyakini majelis hakim akan memutus perkara secara adil dan objektif. &ldquo;Saya masih percaya bahwa hukum bukan tentang asumsi melainkan tentang bukti. Bukan tentang persepsi melainkan tentang kebenaran materiil,&rdquo; tegasnya. Dalam pleidoinya, Kerry turut menyinggung pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2). Saat itu, Prabowo mengingatkan agar hukum tidak dijadikan alat untuk memukul pihak tertentu. &ldquo;Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beliau menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat untuk mengerjai pihak tertentu. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun selain menegakkan keadilan,&rdquo; ujar Kerry. Ia menambahkan, Prabowo juga menyatakan negara tidak segan mengambil langkah korektif apabila terdapat ketidakadilan, serta meminta pengadilan memberikan keputusan secara adil tanpa keraguan. &ldquo;Beliau juga menekankan bahwa tidak boleh ada sedikit pun keraguan apabila terdapat kemungkinan seorang terdakwa tidak bersalah. Dalam kondisi demikian, kita tidak boleh tergesa-gesa menjatuhkan putusan yang bersifat final. Pernyataan tersebut bagi saya adalah pengingat bahwa inti dari hukum adalah kehati-hhatian, keadilan, dan keberanian untuk melindungi yang tidak bersalah,&rdquo; tuturnya. Oleh karena itu, Kerry memohon majelis hakim dapat melihat perkara yang menjeratnya secara jernih, serta membedakan antara perbuatan melawan hukum dan aktivitas usaha yang sah. Ia menilai, putusan hakim nantinya bukan hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada iklim usaha di Indonesia. &ldquo;Keputusan Yang Mulia kelak bukan hanya menjadi putusan bagi saya, tetapi juga menjadi pesan bagi dunia usaha tentang apakah mereka dapat berusaha dengan kepastian hukum di negeri ini,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Kerry Riza dituntut 18 tahun penjara terkait kasus korupsi minyak. Ia singgung pesan Prabowo soal hukum adil.

Dituntut 18 Tahun Penjara, Kerry Riza Singgung Pesan Prabowo soal Penegakan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/Screenshot_2026-02-10-13-23-23-082_comandroidchrome-edit-1868694597.jpg" alt="Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1)." width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Kerry Riza Adrianto, dituntut 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung, terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018&ndash;2023. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (13/2). Penasihat hukum Kerry, Patra M Zen, menilai surat tuntutan jaksa yang diawali dengan kalimat untuk keadilan, tidak mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya. &ldquo;Apa arti keadilan? Secara imperatif harus ada moral untuk menegakkan kewajaran dan kebenaran,&rdquo; kata Patra. Patra mempertanyakan tudingan jaksa yang menyebut penyewaan terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) serta kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) oleh Pertamina merugikan keuangan negara. Menurutnya, terminal BBM OTM telah digunakan Pertamina selama 12 tahun. Sementara kapal JMN digunakan untuk mengangkut minyak dari Afrika Barat serta gas untuk kebutuhan dalam negeri. &ldquo;Dibilang merugikan negara. Wajar enggak? Ini baru soal kewajaran, belum bicara adil. Soal kebenaran,&rdquo; tegasnya. Patra juga menyoroti jaksa yang mengutip nama pengusaha minyak Riza Chalid, ayah Kerry, serta Irawan Prakoso dalam surat tuntutan. Padahal, keduanya tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. &ldquo;Lalu bagaimana caranya bisa jadi alat bukti?&rdquo; ujarnya. Tim kuasa hukum, lanjut Patra, telah menyiapkan nota pembelaan (pleidoi). Mereka meyakini Kerry dan para terdakwa lainnya tidak bersalah dan layak dibebaskan dari segala tuntutan. Kuasa hukum lainnya, Hamdan Zoelva, menyatakan kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Ia menegaskan bahwa selama proses persidangan hingga pembacaan tuntutan, tidak ada fakta yang menjerat kliennya. &ldquo;Kebenaran boleh ditutupi, boleh disimpangkan, tapi tidak pernah mati. Pada saatnya pasti terungkap,&rdquo; tuturnya. Hamdan menilai tuntutan jaksa tidak didasarkan pada fakta persidangan, melainkan hanya menyalin isi surat dakwaan. &ldquo;Saya mendengarkan baik-baik. Tidak ada fakta persidangan yang menjadi dasar tuntutan. Hanya copy-paste dari dakwaan,&rdquo; bebernya. Ia pun mengingatkan jaksa agar bertindak jujur dan mengikuti hati nurani. Hamdan Zoelva mengingatkan adanya pengadilan Tuhan. "Saya harap jujur dan kata-kata nurani itu yang paling benar. Kalau tidak karena itu, ya, Allah yang akan menjatuhkan hukuman, Tuhan Yang Maha Esa," pungkasnya. Dalam perkara ini, Kerry Riza dituntut 18 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Anak dari pengusaha minyak Riza Chalid itu juga dituntut membayar uang pengganti Rp 13,4 triliun subsider 10 tahun penjara Selain Kerry, jaksa juga menuntut Gading Ramadhan Juedo (Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi) dan Dimas Werhaspati (Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara). Keduanya dituntut 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Jaksa juga menuntut Gading membayar uang pengganti Rp 1,17 triliun, serta Dimas membayar Rp 1 triliun dan USD 11,09 juta subsider 8 tahun penjara Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari tim kuasa hukum para terdakwa. &nbsp;

Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Kerry Riza Adrianto, dituntut 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejagung

Anak Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara, Pengacara Sebut Tak Beri Rasa Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/Screenshot_2026-02-10-13-23-23-082_comandroidchrome-edit-1868694597.jpg" alt="Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1)." width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkapkan bahwa PT Pertamina memeroleh keuntungan dari penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) milik OTM. Hal tersebut disampaikan Kerry saat dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2). Dalam kesaksiannya, Kerry menjelaskan bahwa ahli keuangan Renato Sitompul menyebut Pertamina memperoleh keuntungan sebesar USD 524 juta dari penyewaan terminal BBM OTM selama 10 tahun. Bahkan, berdasarkan kajian Surveyor Indonesia pada 2023, keberadaan OTM memberikan efisiensi distribusi sekitar Rp 145 miliar per bulan. Jika dihitung selama periode 2020&ndash;2025, penghematan tersebut mencapai Rp 8,7 triliun. &ldquo;Dalam studi Surveyor Indonesia tahun 2023 disebutkan bahwa OTM memberikan efisiensi distribusi Rp 145 miliar per bulan. Kalau dihitung dari 2020 sampai 2025, efisiensinya sekitar Rp 8,7 triliun. Jika digabung dengan keuntungan lainnya, total manfaatnya mencapai Rp 17 triliun,&rdquo; kata Kerry. Ia menegaskan, angka tersebut mencerminkan keseluruhan manfaat yang diperoleh Pertamina, baik dari keuntungan langsung maupun efisiensi distribusi. &ldquo;Artinya, OTM ini sangat bagus buat Indonesia,&rdquo; ucapnya. Putra dari pengusaha minyak Riza Chalid itu menyebut, motivasinya menawarkan terminal BBM OTM kepada Pertamina tidak semata-mata bersifat ekonomi, melainkan juga untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, keberadaan terminal tersebut mampu mengurangi ketergantungan Pertamina terhadap pasokan BBM dari Singapura yang biayanya relatif lebih mahal. Sebab, sebelum OTM beroperasi, pelabuhan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Barat hanya mampu menampung kapal berukuran kecil. Dengan adanya dermaga OTM yang mampu menampung kapal hingga 110.000 DWT, lanjut Kerry, Indonesia kini dapat mengimpor BBM langsung dari luar Singapura dengan biaya per barel yang lebih murah. &ldquo;Kalau pelabuhannya kecil, muatannya tidak bisa jauh-jauh. Ongkos angkut jadi mahal,&rdquo; tegasnya. Ia menuturkan, BBM yang masuk melalui OTM kemudian didistribusikan kembali ke pelabuhan-pelabuhan kecil di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Barat. Skema ini dinilai mampu memperluas akses energi dengan biaya lebih murah sekaligus mengurangi ketergantungan pada hub Singapura. &ldquo;Artinya, kita menghilangkan ketergantungan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Barat dari Singapura berkat OTM,&rdquo; paparnya. Karena peran strategis tersebut, kontrak penyewaan terminal BBM OTM kembali diperpanjang selama 10 tahun dan hingga kini masih digunakan oleh Pertamina. &ldquo;Mereka butuh. Kalau tidak butuh, pasti tidak dipakai sampai sekarang,&rdquo; ujar Kerry. Sementara, terkait perhitungan kerugian negara sebagai total loss dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kerry membantahnya. Ia menilai anggapan tersebut tidak masuk akal. &ldquo;Total loss itu tidak masuk akal. Ini bukan kontrak fiktif. Pertamina sering melakukan pelatihan di OTM. Operasi kami 45 kapal per bulan dan kami terminal terbaik di Indonesia. Pertamina mengirim pegawainya ke OTM untuk training, pegawai OTM juga training ke luar negeri. Jasanya ada, kok disebut total loss,&rdquo; imbuhnya. Dalam kasusnya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (anak Riza Chalid), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. Jaksa merinci sejumlah perbuatan yang diduga merugikan negara, salah satunya kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kerry, yakni PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak dilakukan dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Nilai kerugian dari kerja sama ini ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun. Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Kerry Riza jadi Saksi Mahkota di Sidang Dugaan Korupsi Kilang Minyak, Klaim Penyewaan Terminal BBM OTM Untungkan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/anakkkkk22-1210985750.jpg" alt="Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, seusai sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Selasa (25/11). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, seusai sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Selasa (25/11). (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kuasa hukum terdakwa beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, Hamdan Zoelva merasa janggal atas persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menjerat kliennya. Kejanggalan tersebut berkaitan dengan perubahan mendasar dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Hamdan menyoroti perbedaan antara narasi awal yang disampaikan kepada publik dengan dakwaan yang dibacakan di persidangan. Pada awal perkara mencuat, jaksa menyebut adanya praktik bahan bakar minyak (BBM) oplosan dalam kasus tersebut. &ldquo;Ada perubahan mendasar dalam dakwaan Jaksa ini ya. Sebagaimana pengumuman awal ke masyarakat, oplosan minyak,&rdquo; kata Hamdan Zoelva di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1). Selain itu, Hamdan juga menyinggung perubahan tempus delicti atau rentang waktu terjadinya perkara. Dalam proses penyidikan, seluruh saksi dan terdakwa diperiksa dengan rentang waktu 2018 hingga 2023. Namun, dalam surat dakwaan, rentang waktu tersebut berubah secara signifikan. &ldquo;Sekarang, pada saat dakwaan, berubah sampai kepada 2013. Bagi saya ini aneh dan ini tidak lazim ini terjadi,&rdquo; ujarnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, objek perkara yang dipersoalkan jaksa adalah tata kelola minyak di lingkungan Pertamina. Namun, ia menegaskan Kerry Riza bukanlah pedagang minyak dan tidak pernah melakukan aktivitas jual beli minyak. &ldquo;Kerry Cs ini bukan pedagang minyak, tidak terkait dengan perdagangan minyak. Mereka adalah penyedia logistik,&rdquo; tegas Hamdan. Ia merinci, Kerry dan rekan-rekannya hanya bergerak di bidang penyediaan jasa logistik, yakni kepemilikan kapal dan fasilitas penyimpanan BBM. Mereka memiliki tiga kapal di bawah PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) serta satu fasilitas tangki BBM di Merak. Hamdan juga mempertanyakan tudingan jaksa terkait dugaan kongkalikong penyewaan kapal milik JMN oleh PT Pertamina International Shipping (PIS). Menurutnya, tudingan tersebut tidak masuk akal mengingat jumlah kapal yang dimiliki JMN sangat terbatas. &ldquo;JMN milik Kerry Cs ini hanya memiliki tiga kapal. Sementara kapal yang disewa oleh PIS itu sekitar 270 kapal,&rdquo; cetusnya. Sementara itu, kuasa hukum Kerry lainnya, Patra M Zen, menilai JPU gagal membuktikan dakwaan sejak awal persidangan. Ia menyebut, dakwaan terkait penyewaan kapal Olympic Luna justru menunjukkan adanya penghematan anggaran negara. &ldquo;Terakhir tadi malah sewa Olympic Luna itu menghemat USD 4,3 juta,&rdquo; tegasnya. Karena itu, Patra berharap majelis hakim dapat memutus perkara ini secara adil dan objektif berdasarkan fakta persidangan. Ia berharap Kerry Riza bersama para terdakwa lainnya dapat dibebaskan dari seluruh tuntutan. &ldquo;Kalau memang fakta-fakta persidangan tidak ada yang dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan secara sah dan meyakinkan, tentu kami berharap para terdakwa bisa bebas dari segala tuntutan,&rdquo; imbuhnya. Dalam kasusnya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (anak Riza Chalid), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. Jaksa merinci sejumlah perbuatan yang diduga merugikan negara, salah satunya kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kerry, yakni PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Jaksa menyebut, kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak dilakukan dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Nilai kerugian dari kerja sama ini ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun. Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hamdan Zoelva heran perubahan dakwaan kasus oplosan BBM PT Pertamina terhadap Kerry Riza. Simak fakta dan tuntutan dalam persidangannya.

Hamdan Zoelva Heran Kerry Riza Awalnya Dituding Oplos BBM, tapi di Persidangan Berubah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/hamdan-zoelva-sebut-pembatalan-rku-rapp-tak-miliki-dasar-hukum_m_174402.jpeg" alt="Hamdan Zoelva" width="100%">
<figcaption>Hamdan Zoelva</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kuasa hukum terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, Hamdan Zoelva menyesalkan sikap petugas Kejaksaan yang dinilai tidak memberikan kesempatan kepada kliennya, untuk menyampaikan pernyataan kepada awak media usai persidangan. Kerry merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan terdakwa dalam perkara dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Peristiwa tersebut terjadi di sela persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (6/1). Sebab, Kerry Riza dikawal ketat oleh petugas kejaksaan dan langsung digiring menuju ruang tahanan. Kondisi tersebut membuat Kerry tidak sempat berhenti untuk memberikan keterangan, meski sejumlah wartawan telah menunggu untuk melakukan doorstop. Hamdan menilai, tindakan tersebut membatasi hak kliennya sebagai terdakwa untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mengenai proses persidangan yang sedang berjalan. &ldquo;Jaksa langsung kawal terdakwa ke bawah, jadi artinya tidak boleh berdiri di sini untuk doorstop pada media,&rdquo; kata Hamdan usai persidangan. Menurut Hamdan, hak terdakwa untuk berbicara kepada publik dilindungi hukum, terlebih persidangan berlangsung di bawah pengawasan hakim. &ldquo;Ini sebenarnya hak terdakwa yang dilindungi. Lagi pula ini kan dalam pengawasan hakim. Jaksa hanya menghadirkan, kewajiban jaksa hanya menghadirkan terdakwa saja dalam persidangan,&rdquo; ujarnya. Hamdan menyebut, dalam berbagai persidangan lain, praktik seperti ini tidak pernah menjadi persoalan. Oleh karena itu, ia menilai pembatasan tersebut patut disoroti. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait proses hukum yang sedang berlangsung, sebagaimana dijamin undang-undang dan konstitusi. &ldquo;Itu hak dilindungi oleh undang-undang, hak dilindungi oleh konstitusi ya, untuk memberi kesempatan siapa pun penasihat hukum atau terdakwa untuk memberikan pendapat dan pandangannya mengenai proses persidangan yang sedang berlangsung,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, kuasa hukum Kerry lainnya, Heru Widodo, membacakan surat yang ditulis kliennya dari dalam Rumah Tahanan (Rutan) Salemba. Dalam surat tersebut, Kerry menegaskan dirinya bukan pengusaha minyak. &ldquo;Teman-teman, saya ini bukan pengusaha minyak. Saya tidak pernah menjual minyak ke Pertamina. Usaha saya adalah logistik, yaitu pergudangan dan transportasi,&rdquo; ungkap Heru saat membacakan surat Kerry. Kerry juga menegaskan bahwa dakwaan yang diarahkan kepadanya berkaitan dengan usaha logistik, bukan jual beli minyak atau dugaan pengoplosan BBM. &ldquo;Saya ini dakwaannya terkait usaha logistik saya, bukan atas jual beli minyak maupun minyak oplosan,&rdquo; ujarnya. Dalam surat tersebut, Kerry menyatakan hingga kini tidak ada satu pun saksi yang dihadirkan di persidangan yang menyebut keterlibatannya sebagaimana tuduhan jaksa. &ldquo;Sampai hari ini, semua saksi yang dihadirkan telah tegas menyatakan bahwa mereka tidak tahu dan tidak ada keterlibatan saya atas tuduhan yang ada di dalam dakwaan kepada saya,&rdquo; ucapnya. Kerry meminta masyarakat bersikap kritis dalam menerima informasi serta mengikuti jalannya persidangan secara utuh. Ia juga menyampaikan bahwa pada Februari mendatang dirinya genap satu tahun mendekam di Rutan tanpa terbukti melakukan kesalahan. &ldquo;Semoga keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Salam,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Hamdan Zoelva menyesalkan sikap petugas Kejaksaan yang dinilai tidak memberikan kesempatan kepada kliennya, untuk menyampaikan pernyataan

Hamdan Zoelva Sesalkan Sikap Kejaksaan, Kliennya Kerry Riza Tak Bisa Lontarkan Pernyataan Usai Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/qPGlRYY4pePkEtnlFO8ogFPBuH2NC5bV3bvpnTtm-3553836777.jpg" alt="Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Kerry Adrianto Riza, saat menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (9/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Kerry Adrianto Riza, saat menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (9/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Kerry Adrianto Riza, mengklaim dirinya tidak mengintervensi proses penyewaan tiga unit kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN) oleh Pertamina. Pernyataan itu disampaikan Kerry saat menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (9/12). Kerry menyebut, kesaksian pejabat Pertamina di persidangan telah memberikan gambaran jelas bahwa proses lelang pengadaan kapal berjalan sesuai ketentuan. Ia menegaskan tidak ada intervensi dalam penyewaan kapal milik PT JMN. &ldquo;Saksi dari Pertamina telah menyatakan bahwa tiga kapal milik saya yang disewa oleh Pertamina telah melalui proses pengadaan yang benar sesuai peraturan yang berlaku tanpa intervensi siapa pun," kata Kerry. Ia menambahkan, mekanisme pengadaan yang dilalui JMN sama dengan prosedur yang diterapkan terhadap sekitar 50 pemilik kapal lainnya. Kerry juga menolak anggapan bahwa dirinya merupakan pemain besar dalam bisnis perkapalan. "Proses pengadaan saya ini sama persis dengan proses pengadaan kapal lainnya di Pertamina. Saya ini bukan pemain kapal besar, kapal saya hanya 3 dari 200 kapal lain yang disewa oleh Pertamina,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, jika pengadaan terhadap ratusan kapal lainnya dinilai sah, maka posisinya selaku pemilik tiga kapal juga seharusnya tidak bisa dipersoalkan. Selain itu, Kerry membantah tuduhan bahwa dirinya mengatur proses agar bisa memperoleh pinjaman dari Bank Mandiri. Ia menyebut keterangan saksi dari pihak bank telah menepis tudingan tersebut. &ldquo;Pengajuan saya diproses secara profesional oleh pihak Bank Mandiri dan tanpa jaminan bahwa kapal saya akan disewa oleh Pertamina,&rdquo; tegasnya. Kerry juga menyinggung rekam jejak dan legalitas fasilitas Terminal BBM milik OTM, termasuk penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta status penetapan OTM sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas). &ldquo;Ini adalah bukti bahwa OTM itu dibutuhkan dan faktanya sampai sekarang masih digunakan Pertamina,&rdquo; jelasnya. Dalam proses persidangan, Senior Relation Manager Commercial Banking Shipping Industry PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Aditya Redho, menegaskan konfirmasi yang dilakukan kepada calon penyewa merupakan prosedur standar yang juga diterapkan kepada penerima kredit lainnya. Menurutnya, konfirmasi tersebut bukan merupakan hal yang luar biasa.&nbsp; "Ini hal yang biasa-biasa saja dan iya, datang," imbuhnya, Selasa (2/12). Dalam kasusnya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (anak Riza Chalid), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) merinci sejumlah perbuatan yang diduga merugikan negara, salah satunya kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kerry, yakni PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Jaksa menyebut, kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak dilakukan dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Nilai kerugian dari kerja sama ini ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun. Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kerry Riza membantah tuduhan intervensi dalam penyewaan kapal Pertamina, menjelaskan proses lelang yang sah.

Kerry Riza Klaim Tak Intervensi Penyewaan 3 Kapal Pengelolaan Minyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/JVrJyZRTr1Rm321pUFlu0XgJJ4hbXRwHSarIcKWg-2913628567.jpg" alt="Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak Riza Chalid, menuliskan surat dari Rutan Salemba, Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak Riza Chalid, menuliskan surat dari Rutan Salemba, Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, membantah isu bahwa ayahnya, Riza Chalid, menjadi dalang aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Kerry saat ini tengah menjalani proses hukum sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Dalam surat terbuka yang ditulis dari rumah tahanan (Rutan) Salemba, Kerry menyampaikan kegelisahannya sebagai seorang pengusaha, dan warga negara yang merasa diperlakukan layaknya musuh negara. &ldquo;Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menuliskan surat ini, kini saya diperlakukan seolah musuh negara,&rdquo; tulisnya dalam selembar surat, Rabu (26/11). Kerry menegaskan dirinya bukan pejabat negara dan tidak mengambil uang negara. Namun, ia merasa dicitrakan sebagai penjahat besar dan dianggap sebagai sumber masalah di Indonesia. &ldquo;Saya dicitrakan sebagai penjahat besar. Di mana keadilan?&rdquo; ujarnya. Ia juga mengaku proses penggeledahan, pemeriksaan, hingga penahanannya dilakukan tanpa prosedur yang semestinya. Kerry ditahan sejak 25 Februari 2025 dan baru mulai disidangkan pada 13 Oktober 2025. &ldquo;Hampir delapan bulan saya mendekam menunggu kepastian hukum," tuturnya. Kerry menilai keluarganya turut menjadi korban stigma. Ia secara khusus membantah tuduhan terhadap ayahnya, Riza Chalid, yang dituding sebagai dalang sekaligus penyandang dana aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. &ldquo;Ayah saya tidak mungkin melakukan hal tersebut," tegasnya. Ia juga membantah tudingan bahwa Riza Chalid adalah beneficial owner PT OTM, perusahaan yang terkait kontrak dengan Pertamina. &ldquo;Namanya tidak tercatat dan tidak pernah terlibat di perusahaan," paparnya. Kerry juga membantah dakwaan jaksa yang menyebut dirinya merugikan negara Rp 285 triliun. Ia menegaskan tidak pernah menjual minyak atau melakukan pengoplosan BBM. &ldquo;Bisnis saya hanyalah menyewakan tangki penyimpanan BBM kepada Pertamina. Itu saja. Tuduhan Rp 285 triliun adalah fitnah keji," tuturnya. Menurut Kerry, angka kerugian tersebut tidak didasarkan pada audit resmi dan bertentangan dengan logika bisnis. Ia menyatakan kontrak sewa terminal BBM justru membantu negara mengamankan cadangan energi dan mencatat manfaat hingga Rp 145 miliar per bulan. Selain itu, ia menegaskan bahwa terminal BBM yang disewakan bukan warisan orang tuanya, melainkan dibeli dengan kredit bank yang hingga kini belum lunas. &ldquo;Jika tangki BBM saya bermasalah, mengapa masih digunakan Pertamina? Mengapa saya dikorbankan?&rdquo; jelasnya. Kerry juga mempertanyakan dakwaan kerugian Rp 2,9 triliun yang merupakan total nilai kontrak sewa selama 10 tahun. Menurutnya, kontrak tersebut sah, tangki digunakan secara maksimal, dan tidak ditemukan pelanggaran dalam berbagai dokumen resmi. Ia pun mengutip kesaksian mantan pejabat Pertamina yang menyatakan tidak mengetahui keterlibatan ayahnya dalam bisnis PT OTM. &ldquo;Terminal Merak terbukti meningkatkan stok BBM nasional, menekan impor, dan meningkatkan efisiensi. Ini manfaat nyata, bukan korupsi," urainya. Di akhir suratnya, Kerry berharap pesan ini dapat didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan hanya menginginkan proses hukum yang adil. &ldquo;Biarkan keadilan berdiri di atas fakta, bukan gosip. Izinkan kami mendapat kembali hak kami sebagai warga negara yang dilindungi hukum," pungkasnya.

Kerry Riza Chalid menanggapi tuduhan terhadap ayahnya dan membela diri dalam surat dari Rutan Salemba.

Isi Surat Kerry Anak Riza Chalid, Bantah Ayahnya jadi Dalang Demo Akhir Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/IMG_9671JPG-1835299302.jpg" alt="Terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhamad Kerry Adrianto Riza, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati dan VP Feedstock Management PT Kilang Per" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhamad Kerry Adrianto Riza, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati dan VP Feedstock Management PT Kilang Per</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pemindahan lokasi penahanan terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, Muhamad Kerry Adrianto Riza, yang merupakan anak pengusaha Mohammad Riza Chalid. Keputusan tersebut tertuang dalam Penetapan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji, bersama anggota majelis Khusnul Khotimah, Adek Nurhadi, Sigit Herman Binaji, dan Mulyono Dwi Purwanto. Dalam amar penetapan yang dikeluarkan pada Senin (20/10), majelis hakim memutuskan untuk memindahkan Kerry dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat (Salemba), terhitung mulai tanggal yang sama. &ldquo;Mengabulkan permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza,&rdquo; bunyi amar penetapan tersebut, Selasa (21/10). Permohonan pemindahan itu diajukan oleh tim penasihat hukum melalui surat bertanggal 13 Oktober 2025. Majelis hakim mempertimbangkan alasan kesehatan berdasarkan resume medis RS Adhyaksa Jakarta tertanggal 22 Agustus 2025, yang menyebut bahwa Kerry mengalami peradangan paru-paru (pneumonia). Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat dinilai lebih memadai karena memiliki fasilitas layanan kesehatan dengan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan RI, yang dianggap mampu menjamin perawatan medis bagi terdakwa. Melalui penetapan tersebut, majelis hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera melaksanakan pemindahan tahanan Kerry. Sementara, kuasa hukum Kerry, Lingga Nugraha, mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menilai permohonan pemindahan tahanan beralasan dari sisi kemanusiaan dan kebutuhan hukum. &ldquo;Kami menghormati dan mengapresiasi pertimbangan majelis hakim yang mengutamakan kondisi kesehatan klien kami,&rdquo; ujar Lingga dikonfirmasi, Selasa (21/10). &ldquo;Pemindahan ini juga memudahkan proses hukum, baik untuk persidangan maupun jika jaksa membutuhkan keterangan Kerry dalam perkara lain,&rdquo; imbuhnya. Dalam kasusnya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (anak Riza Chalid), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) merinci sejumlah perbuatan yang diduga merugikan negara, salah satunya kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kerry, yakni PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Jaksa menyebut, kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak dilakukan dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Nilai kerugian dari kerja sama ini ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun. Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat setujui pemindahan Kerry Riza Chalid ke Rutan Salemba, pertimbangkan kesehatan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kerry Riza

Berita Terkini