<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/Menteri-Imipas-878133234.jpg" alt="Menteri Imipas Agus Andrianto membuka kegiatan refleksi akhir tahun, belum lama ini. (Febry/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imipas Agus Andrianto membuka kegiatan refleksi akhir tahun, belum lama ini. (Febry/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyiapkan ratusan lokasi kerja sosial sebagai bagian dari pelaksanaan pidana nonpemenjaraan. Hal itu menyikapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Menteri Imipas Agus Andrianto, menyatakan hingga saat ini telah disiapkan 968 lokasi kerja sosial yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. &ldquo;Kami melalui Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) seluruh Indonesia sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta mitra-mitra untuk mendukung pelaksanaan putusan nonpemenjaraan berupa kerja sosial,&rdquo; kata Agus dalam keterangannya, Minggu (4/1). Agus menjelaskan, 968 lokasi tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan mencakup beragam fasilitas publik. Lokasi kerja sosial itu antara lain berada di sekolah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan, hingga pesantren. Selain itu, Kementerian Imipas juga menyiapkan 94 Griya Abhipraya (GA) yang dikelola oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pusat pembimbingan bagi pelaksanaan pidana kerja sosial. &ldquo;Sebanyak 94 Griya Abhipraya siap melaksanakan pembimbingan selama putusan pidana kerja sosial dijalankan,&rdquo; ujar Agus. Ia menambahkan, terdapat 1.880 mitra yang tergabung dalam GA Bapas dan siap terlibat mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial di berbagai daerah. Keterlibatan mitra ini mencakup unsur pemerintahan maupun lembaga nonpemerintah. Menurut Agus, pembimbingan terhadap pelaku pidana akan dilakukan secara terukur dan profesional. Proses tersebut didasarkan pada hasil asesmen dan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, serta mengacu pada putusan hakim dan eksekusi jaksa. Agus berharap, penerapan pidana kerja sosial dapat memberikan dampak positif, terutama dalam menurunkan tingkat kelebihan kapasitas (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. &ldquo;Selain itu, pelaksanaan pidana kerja sosial diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan warga binaan, sehingga mereka menyadari kesalahannya serta memiliki kemandirian secara keterampilan dan ekonomi,&rdquo; ucapnya. Ia menegaskan tujuan akhir dari kebijakan ini adalah mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik, mandiri, dan bertanggung jawab. &ldquo;Harapan kita bersama, pengulangan tindak pidana atau residivisme bisa ditekan hingga nol, dan pada akhirnya berdampak positif bagi pembangunan negara kita tercinta,&rdquo; tutur Agus. Sebagai bagian dari persiapan, Kementerian Imipas juga telah mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung pada 26 November 2025. Surat tersebut berisi daftar lokasi yang disiapkan untuk pelaksanaan pidana kerja sosial di seluruh Indonesia. Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi menyatakan bahwa saat ini terdapat 2.686 Pembimbing Kemasyarakatan yang siap bekerja. Selain itu, pihaknya juga telah mengusulkan penambahan sekitar 11 ribu PK serta pembangunan 100 unit Bapas dan Pos Bapas baru untuk memperkuat implementasi KUHP baru. Kementerian Imipas melalui 94 Bapas telah melakukan uji coba pelaksanaan pidana kerja sosial. Uji coba ini melibatkan 9.531 klien dan dilaksanakan pada periode Juli hingga November 2025 dengan menggandeng berbagai mitra dari unsur pemerintah maupun lembaga nonpemerintah.

Saat ini telah disiapkan 968 lokasi kerja sosial yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pidana kerja sosial.

Kementerian Imipas Siapkan 986 Lokasi Kerja Sosial untuk Implementasikan KUHP Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/Menteri-Imipas-878133234.jpg" alt="Menteri Imipas Agus Andrianto membuka kegiatan refleksi akhir tahun, belum lama ini. (Febry/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imipas Agus Andrianto membuka kegiatan refleksi akhir tahun, belum lama ini. (Febry/JawaPos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyatakan mulai Januari 2026 pelaku kejahatan tertentu tidak lagi harus menjalani hukuman penjara, melainkan dapat dikenai sanksi kerja sosial. Kebijakan ini sejalan dengan akan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pada 2 Januari 2026. &ldquo;Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru, 2 Januari,&rdquo; kata Agus Andrianto di Jakarta, dikutip Kamis (1/1). Ia menegaskan, penerapan sanksi kerja sosial merupakan bagian dari reformasi sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Agus menjelaskan, persiapan pelaksanaan hukuman kerja sosial telah dilakukan melalui koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan. &ldquo;Nanti hasil koordinasi para Kalapas, Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan,&rdquo; ucap Agus. Menurutnya, jenis pekerjaan sosial akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta karakter pelanggaran yang dilakukan. Selain kesiapan teknis, Agus juga memastikan bahwa aspek regulasi dan koordinasi antar-lembaga telah berjalan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan sanksi kerja sosial memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Lebih lanjut, Agus memastikan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) sebagai tingkat tertinggi lembaga peradilan di Indonesia. &ldquo;Ya sudah, sudah," ungkap dia. (*) &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -28px; top: 1045.75px;">&nbsp;</div>

Mulai Januari 2026, pelaku kejahatan bisa dihukum kerja sosial. Kebijakan baru ini didukung koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan

Tak Lagi Harus Dipenjara, Mulai Januari 2026 Pelaku Kejahatan Bisa Dihukum Kerja Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/1000093750-2173659376.jpg" alt="Kajati Kepri J. Devy Sudarso dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad menandatangani MoU tentang Pidana Kerja Sosial. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kajati Kepri J. Devy Sudarso dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad menandatangani MoU tentang Pidana Kerja Sosial. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menandatangani MoU tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kegiatan disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara para Kepala Kejaksaan Negeri dengan masing-masing Bupati/Wali Kota se-Kepri di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Kota Tanjungpinang, Kamis (4/12). &rdquo;MoU ini bertujuan menyatukan komitmen, membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif bagi para pihak dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; kata Kepala Kejati (Kajati) Kepri J. Devy Sudarso seperti dilansir dari Antara. Kajati menjelaskan ruang lingkup MoU meliputi koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pidana kerja sosial dan penyediaan tempat melalui dinas terkait. Kemudian, pelaksanaan pengawasan program pembimbingan secara langsung, penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan, serta penyampaian laporan pelaksanaan secara berkala dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai penerapan pidana kerja sosial yang berorientasi pada keadilan. Dia berharap momentum ini menjadi awal yang baik dalam memperkuat sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lahirnya KUHP Nasional Tahun 2023 yang akan mulai diberlakukan 2 Januari 2026, merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana di Indonesia. &rdquo;Salah satu substansi penting yang diperkenalkan adalah pidana kerja sosial, sebuah bentuk pemidanaan alternatif yang berorientasi pada pemulihan, pendidikan, dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar pemenjaraan,&rdquo; ungkap Devy Sudarso. Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan MoU ini mengedepankan esensi dalam mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana melalui sebuah kebijakan hukum progresif yang mengedepankan pendekatan restoratif, humanis, dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Kejati Kepri memiliki peran yang sangat fundamental dalam mendukung percepatan Pembangunan di segala sektor. &rdquo;Harapannya, pelaksanaan pidana kerja sosial memiliki sistem pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang baik. Kita ingin membangun Kepri tidak hanya maju secara pembangunan makro, tetapi juga tegak dalam hukumnya dan kuat dalam integritasnya,&rdquo; ucap Ansar Ahmad. Direktur C pada Jampidum Kejagung RI Agoes Soenanto Prasetyo menegaskan implementasi pidana kerja sosial harus tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Itu sebagaimana menjadi asas utama dalam hukum pidana di Indonesia. Pidana kerja sosial, lanjut dia, sebagai sebuah konsep baru pemidanaan sangat membutuhkan kehati-hatian dalam penerapannya. Sebab, pidana dalam bentuk apapun merupakan pembatasan hak kemerdekaan seseorang yang diperbolehkan undang-undang. Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan koordinasi yang baik antara jaksa dengan pemerintah daerah dalam menentukan bentuk sanksi sosial dan pelaksanaannya harus proporsional, bermanfaat dan memastikan semuanya telah sesuai peraturan perundang-undangan. &rdquo;Penandatanganan MoU dan PKS ini jadi momentum penting memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat,&rdquo; tandas Agoes Soenanto Prasetyo. Sementara itu, PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) ikut berkontribusi dalam kolaborasi Kejaksaan dan Pemprov Kepri ini. Kontribusi Jamkrindo dilakukan melalui upaya memberikan dukungan pelatihan, pendampingan usaha serta kegiatan lain sesuai dengan pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Asta Cita pemerintah khususnya pada aspek pengembangan sumber daya manusia. Direktur Manajemen SDM Umum dan Manajemen Risiko Jamkrindo Ivan Soeparno menyampaikan ada sejumlah pelatihan yang telah dilakukan bertajuk Kembali Berkarya dan Berdaya. Antara lain pelatihan usaha laundry sepatu, pelatihan pembuatan parfum laundry, dan pelatihan pembuatan parfum Eau de Parfum atau EDP. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang memberi kesempatan kepada Jamkrindo untuk berkontribusi pada program keadilan restoratif melalui pemberian pelatihan bagi para peserta keadilan restoratif," kata Ivan Soeparno. Komitmen Jamkrindo tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya Asta Cita ke-3 terkait penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan kewirausahaan melalui fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM. Serta, Asta Cita ke-4 mengenai penguatan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan.

Kejati dan Pemprov Kepri menandatangani MoU tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana berdasar UU Nomor 1 Tahun 2023

Kejati dan Pemprov Kepri Teken MoU tentang Pidana Kerja Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BERSIH-BERSIH-1.jpg" alt="BERSIH-BERSIH: Sejumlah warga yang melanggar protokol kesehatan memilih menyapu di Balai Kota Balikpapan kemarin. Sanksi itu diterapkan setelah mereka kedapatan tidak mengenakan masker.ANGGI PRADITHA/KALTIM POST" width="100%">
<figcaption>BERSIH-BERSIH: Sejumlah warga yang melanggar protokol kesehatan memilih menyapu di Balai Kota Balikpapan kemarin. Sanksi itu diterapkan setelah mereka kedapatan tidak mengenakan masker.ANGGI PRADITHA/KALTIM POST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 23 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan mulai diterapkan secara masif. Sejak Selasa (1/9), penindakan bagi warga yang melanggar dilakukan. Yang mana dilaksanakan di enam kecamatan, dengan pengawasan masing-masing camat.  Meski sejak pagi Kota Minyak diguyur hujan, operasi patuh tersebut tetap terlaksana. Tepat pukul 09.00 Wita. Salah satunya di kawasan pasar dan pertokoan Balikpapan Permai.  Di area tersebut, sekitar 16 warga dijaring oleh petugas. Mulai yang tidak mengenakan masker sama sekali, sampai yang mengenakannya dengan cara yang salah. Sanksi yang ditawarkan bermacam-macam. Dari membayar denda Rp 100 ribu, membeli 19 masker hingga melakukan kerja sosial.  Saat ditanyai petugas, tak sedikit dari pelanggar itu yang membuat dalih. Dengan mengatakan baru akan mengenakan maskernya, atau melepas sebentar karena sesak dan lain sebagainya.  Lau Duma, adalah satu dari sekian pelanggar tadi. Dia yang terciduk oleh petugas kala itu tengah menurunkan maskernya hingga leher. Pria asli Balikpapan itu langsung diantar ke meja yang tersedia untuk dimintai keterangan.  Pada akhirnya, dari tiga sanksi yang ditawarkan, Duma memilih untuk kerja sosial. Yakni menyapu dedaunan. Dikarenakan hujan cukup lebat, ia diminta untuk datang ke halaman kantor Pemkot Balikpapan pada sore harinya. Dengan KTP miliknya yang dijadikan sebagai jaminan.  “Saya pilih kerja sosial karena tidak punya uang buat bayar denda atau beli masker. Apalagi sekarang keadaan sulit dan saya sudah tidak bekerja lagi,” ujar pria 50 tahun itu setelah menyapu dedaunan kemarin sore.  Camat Balikpapan Kota Heruressandy Setia Kesuma mengatakan, kegiatan tersebut ialah lanjutan dari sosialisasi masif yang telah digelar sebelumnya. Yang telah disampaikan kepada individu maupun pelaku usaha.  Kata dia, untuk kawasan Pasar Balikpapan Permai, khususnya para pedagang tampak tertib. Mereka telah mengenakan masker sesuai aturan.  Heru menyebut operasi tersebut dilaksanakan sekitar 90 menit. Sesuai jadwal yang ditentukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Balikpapan. Para pelanggar yang terjaring pun sebagian besar kategori perorangan. Sementara untuk pelaku usaha, pihaknya memberi imbauan untuk terus mematuhi protokol.  Pada razia kemarin, beberapa pelanggar tidak membawa kartu kependudukannya. Bahkan, ditemukan pula sopir angkutan umum yang memiliki SIM dengan masa berlaku yang sudah lewat.  Perihal pelanggaran lain ini, Heru menyebut akan menyampaikan hal itu kepada instansi terkait. “Kami harapkan kepada seluruh masyarakat tetap tertib. Jangan hanya karena ada sanksi jadi terpaksa (pakai masker). Harusnya lebih kepada kesadaran masing-masing,” ungkapnya seperti dikutip Kaltim Pos (Jawa Pos Group), Rabu (2/9).  Sementara pada sore harinya, bertempat di depan Balai Kota Balikpapan, razia kembali dilaksanakan. Pada kesempatan itu, Kepala Satpol PP Balikpapan Zulkifli mengatakan, kemarin hingga pukul 16.00 Wita, sebanyak 60 pelanggar dari seluruh kecamatan telah dikenakan sanksi.  Terdiri dari 25 pelanggar membayar denda Rp 100 ribu dimasukkan ke kas daerah. Lalu, 29 pelanggar memilih kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum. Sisanya, yakni enam pelanggar membayar dengan 19 masker. Kegiatan itu pun akan berlanjut hingga seminggu ke depan. Yang mana dalam sehari, operasi akan berlangsung serentak di enam kecamatan di Kota Minyak.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BTWeNNlK9b0

Tak Mampu Bayar Denda, Pilih Kerja Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200517-WA0177-1.jpg" alt="Pelanggar PSBB di Sidoarjo menjalani hukuman menyapu dan membersihkan lingkungan dapur umum. Polresta Sidoarjo/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelanggar PSBB di Sidoarjo menjalani hukuman menyapu dan membersihkan lingkungan dapur umum. Polresta Sidoarjo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelanggar peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dihukum menyapu dan menyanyikan lagu Bagimu Negeri di sekitar lokasi dapur umum Covid-19 di Mapolresta Sidoarjo. Hukuman yang diberikan itu supaya para pelanggar mendapatkan efek jera atas perbuatan mereka.  Kabagops Polresta Sidoarjo Kompol Mujito mengatakan, para pelanggar tersebut adalah 110 orang yang terjaring dalam razia gabungan pada Sabtu (16/5) malam. Mereka melanggar pemberlakuan jam malam PSBB. Usai terjaring, mereka dibawa petugas gabungan ke Mapolresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan, pendataan, dan menjalani rapid test. Hasilnya semua nonreaktif.  ”Hukuman ini supaya mereka tidak mengulangi lagi pelanggaran PSBB. Sesuai dengan peraturan, para pelanggar tersebut harus menjalankan sanksi sosial,” kata Mujito seperti dilansir dari Antara pada Minggu (17/5).  Dia menjelaskan, dengan mengenakan rompi oranye bertuliskan pelanggar PSBB, pelanggaran satu kali menyapu di Mapolresta Sidoarjo atau tempat lain. ”Kemudian pelanggaran kedua kali, akan dikenai sanksi sosial kerja sosial di dapur umum hingga ikut memakamkan jenazah korban Covid-19,” terang Mujito.  Sementara itu, penambahan kasus positif virus korona atau COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5) sebanyak 45 orang. Sehingga, jumlah total mencapai 281 orang.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Syaf Satriawarman menjelaskan, penambahan jumlah positif Covid-19 tersebut merupakan yang terbanyak selama terjadinya virus korona atau Covid-19. ”Penambahan kasus konfirm 45 pasien, terjadi di sebelas kecamatan di Kabupaten Sidoarjo,” ujar Syaf Satriawarman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U1odon0TpAM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2XUh9lny1tc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hRUb6kohwTQ

Pelanggar PSBB Dihukum Menyapu di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Penumpang-MRT-Bersmasker-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Penumpang MRT menggunakan masker di Kawasan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (5/2/2019). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Coronavirus sebagai kondisi darurat Internasional pada 31 Januari 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebaran v" width="100%">
<figcaption>Penumpang MRT menggunakan masker di Kawasan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (5/2/2019). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Coronavirus sebagai kondisi darurat Internasional pada 31 Januari 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebaran v</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Salah satu aturannya yakni terkait penggunaan masker.  Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga di Jakarta wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Baik itu di tempat umum maupun fasilitas umum.  Bagi yang melanggaran akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Selain itu, pelanggar juga disanksi melakukan kerja sosial.  "Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi," tulis Anies dalam Pergub tersebut.  Selain kerja sosial, adapula sanksi berupa denda administratif. Nominalnya berkisar Rp 100 ribu untuk paling rendah. Sedangkan denda maksimal Rp 250 ribu.  Dalam aturan ini, pemberian denda menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Atau bisa didampingi oleh pihak kepolisian dan TNI.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tMVEV5BGD4A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RpIftLg3XD4

Tak Pakai Masker Bisa Didenda Hingga Rp 250 Ribu dan Kerja Sosial

kerja sosial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kerja sosial