<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/WAMENAKER-19-3896662344.jpg" alt="Wamenaker Afriansyah Noor dalam penandatanganan MoU antara Korea Automobile Inspections Maintenance dengan PT Lawfirm Dike International &amp; PT Santosa Karya Aditama, di Seoul, Korsel, Kamis (18/7/2024)" width="100%">
<figcaption>Wamenaker Afriansyah Noor dalam penandatanganan MoU antara Korea Automobile Inspections Maintenance dengan PT Lawfirm Dike International &amp; PT Santosa Karya Aditama, di Seoul, Korsel, Kamis (18/7/2024)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengapresiasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang menjalin kerja sama ketenagakerjaan dengan perusahaan dari negara-negara besar seperti Republik Korea. Hal ini ia yakini akan menjadi win-win solutions bagi kedua negara guna mengatasi masalah ketenagakerjaan di negaranya masing-masing. "Kami mengapresiasi kerja sama antar pihak ini. Semoga kerja sama ini semakin menguatkan kita serta menjadi win-win solutions masing-masing negara," kata Afriansyah usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Korea Automobile Inspections Maintenance dengan PT Lawfirm Dike International dan PT Santosa Karya Aditama, di Seoul, Republik Korea, Kamis (18/7/2024). Afriansyah mengatakan, kerja sama ini akan membantu pihak Korea yang saat ini membutuhkan SDM bidang otomotif dalam jumlah besar. Begitupun bagi Indonesia, kerja sama ini akan memperluas kesempatan kerja serta membantu peningkatan kompetensi SDM Indonesia. "Tetapi kami perlu mengingatkan juga bahwa Pemerintah Indonesia betu-betul ingin warga negara Indonesia yang ada di negara penempatan seperti Korea betul-betul terlindungi. Jadi kerja sama ini harus mengedepankan aspek pelindungan," katanya mengimbau setiap pihak pembuat kerja sama.

Wamenaker mengapresiasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang menjalin kerja sama ketenagakerjaan dengan perusahaan negara-negara besar.

Apresiasi Kerja Sama Bidang Otomotif Antara Perusahaan Indonesia dan Korea, Wamenaker: Jadi Win-win Solution

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/web-banner-300x250_2.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Indonesia menjadi tuan rumah untuk Presidensi G20 tahun 2022. Indonesia pun membuat inisiatif dengan menambahkan nomenklatur industri dalam Trade and Investment Working Group sehingga menjadi Trade, Investment and Industry Working Group (TIIWG).  “Meskipun bukan hal yang baru dan kerap dibahas, namun memang secara khusus format TIIWG baru ada saat ini. Ini merupakan sejarah bagi gelaran G20,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.  Pada acara Inauguration TIIWG G20 Indonesia 2022 di Jakarta, Selasa (8/2), Menperin mengemukakan, Sektor industri manufaktur merupakan penyokong ekonomi di banyak negara besar di dunia, bahkan mempunyai kontribusi sebesar 14,5 persen terhadap GDP dunia.  “Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan industri di dunia mengalami kontraksi maupun perlambatan pertumbuhan, yang juga mengakibatkan gangguan aktivitas ekonomi global,” ungkapnya.  Menperin menegaskan, dengan masuknya isu industri secara resmi pada TIIWG Presidensi G20, Indonesia bertekad untuk memanfaatkannya dengan mengajak anggota G20 dapat berkolaborasi dalam mengatasi tantangan akibat pandemi, dan merumuskan strategi bersama untuk mencapai industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi krisis.  “Kami meyakini sektor industri, perdagangan, dan investasi merupakan tiga pilar yang paling penting dan perlu saling bersinergi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Sebab, investasi merupakan sektor hulunya, kemudian industri di sektor intermediate, dan perdagangan adalah hilirnya,” paparnya.  Menperin optimistis adanya investasi dapat membangun industri yang berdaya saing dan membuka peluang akses perdagangan yang lebih luas dan berkontribusi pada sistem perdagangan dunia. “Investasi, industri dan perdagangan itu satu mata rantai. Oleh karenanya, satu sama lain saling mendukung, dan diperlukan kerja sama yang sangat baik,” tuturnya.  Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, Kementerian Perindustrian akan fokus terhadap salah satu isu yang dibahas pada pertemuan TIIWG tahun ini, yakni terkait penerapan industri 4.0. Tujuannya untuk memacu industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta terkait dengan tema besar dalam penguatan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi.  “Melalui diskusi antarnegara anggota G20, kami berupaya mengakselerasi implementasi industri 4.0, meningkatkan pemerataan akses teknologi, memitigasi dampak negatif dari perubahan teknologi, serta memperkuat kolaborasi untuk mendukung industri yang inklusif, berkelanjutan dan pemulihan ekonomi global,” imbuhnya.  Lebih lanjut, isu Industri 4.0 dipilih karena memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, mengurangi konsumsi energi dan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya.  “Hal ini dapat memberikan peluang yang signifikan bagi anggota G20 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan SDGs,” tegas Agus.  Selain itu, dalam banyak penelitian juga menunjukkan bahwa sektor manufaktur yang telah mengadopsi industri 4.0, mampu lebih tangguh dalam menghadapi krisis seperti dampak dari pandemi. “Oleh karena itu, percepatan implementasi industri 4.0 dapat menjadi solusi industri untuk siap menghadapi krisis yang mungkin akan terjadi pada masa mendatang,” tandasnya.  Menperin mengemukakan pula bahwa pelaku industri dan sektor lainnya merespons cepat untuk dapat melakukan transformasi digital dalam menghadapi dampak pandemi. “Kondisi pandemi Covid-19 justru mendorong industri untuk mempercepat penerapan industri 4.0 melalui transformasi digital dalam sistem produksi, peningkatan skill, inovasi dan kerja sama kemitraan dengan banyak pihak terkait,” ujarnya.  Oleh karena itu, melalui isu industri 4.0 yang diangkat dalam TIIWG G20, Menperin mendorong terjadinya percepatan transformasi digital dan inovasi di sektor industri yang dapat memberikan potensi untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan efisiensi industri.  “Sebagai bagian dari industri 4.0, transformasi digital juga membawa tantangan baru bagi perusahaan, pekerja, konsumen, pemerintah, lembaga penelitian, organisasi industri, dan masyarakat secara keseluruhan,” terangnya.  Menurut Agus, transformasi digital dapat membentuk model bisnis baru yang memerlukan adaptasi terhadap sistem kerja dan keterampilan yang baru, pengembangan standar dan kebijakan yang beradaptasi dengan sistem digitalisasi, serta inklusi sosial dan akses yang merata terhadap teknologi digital.  “Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk membentuk ekosistem, di mana seluruh pemangku kepentingan menciptakan jaringan dan membangun kerja sama,” tegasnya.  Dalam hal ini, kerja sama internasional menjadi upaya strategis yang perlu dilakukan. Kerja sama multilateral G20 akan berperan penting dalam mengatasi tantangan saat ini, dengan memanfaatkan percepatan transformasi digital karena dampak pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  “Melalui forum TIIWG, kami akan mendorong negara-negara G20 untuk berdiskusi dalam menghasilkan strategi percepatan implementasi industri 4.0 dan memaksimalkan manfaatnya serta memitigasi dampak negatif dari perubahan teknologi,” pungkasnya. (*)

TIIWG G20 Jadi Peluang Kerja Sama Percepatan Industri 4.0

kerja sama industri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kerja sama industri

Berita Terkini

Apresiasi Kerja Sama Bidang Otomotif Antara Perusahaan Indonesia dan Korea, Wamenaker: Jadi Win-win Solution

TIIWG G20 Jadi Peluang Kerja Sama Percepatan Industri 4.0

Download Aplikasi JawaPos.com