<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/Newsis-1-2253179140.jpg" alt="Ladang garam di Sinan-gun, Korea Selatan (Dok. Newsis)" width="100%">
<figcaption>Ladang garam di Sinan-gun, Korea Selatan (Dok. Newsis)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Seorang pemilik lahan garam di Sinan-gun, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan, yang sebelumnya dihukum karena menyerang pekerja dan tidak membayar upah senilai 60 juta won atau sekitar Rp 712 juta, kini dilaporkan menjabat sebagai anggota dewan daerah. Orang ini diketahui terlibat dalam kasus kerja paksa yang sempat menggemparkan Korea Selatan pada tahun 2014, yang dikenal sebagai kasus 'perbudakan ladang garam Sinan'. Saat itu, polisi menyelamatkan dua pria penyandang disabilitas yang telah dikurung, dipukuli, dan dipaksa bekerja tanpa upah selama bertahun-tahun. Dalam episode terbaru program investigasi di televisi SBS 'Exclusive Discovery,' pengacara Kim Jong Chul dan Choi Jung Kyu yang mewakili korban kerja paksa di ladang garam angkat bicara. Mereka mengkritik hukuman yang dianggap ringan dan kegagalan berkelanjutan untuk melindungi para korban. Menurut pengacara Kim, korban lain muncul pada tahun 2021 dan menceritakan penyiksaan serupa.&nbsp; Ia mengatakan kerja paksa terus berlanjut di daerah itu, terutama karena para pelaku menerima hukuman yang sangat ringan. Dari 36 pemilik tambak garam yang didakwa atas pelanggaran ketenagakerjaan setelah tahun 2014, hanya satu yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun dua bulan.&nbsp; Sementara sebagian besar menerima hukuman yang ditangguhkan atau dibebaskan karena tidak cukup bukti. Pemilik tambak yang saat ini, diketahui menjabat sebagai anggota dewan Sinan-gun dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan tiga tahun.&nbsp; Ia divonis bersalah karena menawarkan penghasilan tahunan sebesar 4 juta won atau sekitar Rp 47 juta kepada seorang pria dengan IQ 79 ditambah menahan upah, sebesar Rp 712 juta dan melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Sebelum divonis bersalah, pemilik tambak pernah&nbsp;menjadi wakil ketua dewan Sinan dan menduduki jabatan itu pada tahun 2018 dan 2022.&nbsp; Menurut pemberitaan dari Korea Herald, sang pemilik tambak masih menjabat hingga saat ini. Isu kerja paksa di industri pertanian garam Sinan kembali menarik perhatian internasional bulan ini, setelah Amerika Serikat memberlakukan pembatasan impor pada produk garam laut dari pertanian garam Taepyung, yang merupakan tambak garam terbesar di Korea Selatan. Pada tanggal 2 April, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat mengeluarkan Perintah Penahanan Pelepasan terhadap tambak garam Taepyung dengan alasan menggunakan &nbsp;pekerja paksa.&nbsp; Namun, minggu ini Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa praktik semacam itu sudah tidak terjadi lagi. "Semua garam laut yang saat ini diekspor ke Amerika Serikat dari tambak garam Taepyung, diproduksi tanpa melibatkan kerja paksa," kata seorang pejabat kementerian pada Senin (14/4).

Pemilik ladang garam di Sinan, Korea Selatan dihukum karena menerapkan kerja paksa saat ini menjabat di dewan daerah.

Miris, Pemilik Ladang Garam Korsel yang Dulu Dihukum karena Kasus Kerja Paksa Kini Jadi Anggota Dewan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/Korut-2764804533.jpg" alt="Dua remaja Korut dihukum kerja paksa imbas menonton drakor." width="100%">
<figcaption>Dua remaja Korut dihukum kerja paksa imbas menonton drakor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah video yang dikutip dari BBC Korea pada Jumat (19/1) menunjukkan Korea Utara menjatuhkan hukuman 12 tahun kerja paksa kepada dua remaja laki-laki karena menonton Drama Korea Selatan (Drakor). Rekaman tersebut yang tampaknya direkam pada 2022 memperlihatkan dua remaja laki-laki berusia 16 tahun diborgol di depan ratusan siswa di sebuah stadion. Video tersebut juga menunjukkan petugas berseragam menegur dua remaja tersebut karena tidak merenungkan kesalahan mereka secara mendalam. Hiburan di Korea Selatan termasuk siaran televisi, dilarang di Korea Utara. Meski demikian beberapa orang bersedia mengambil risiko hukuman berat untuk mengakses drakor yang memiliki penonton global yang besar. Rekaman seperti ini jarang terjadi, karena Korea Utara melarang foto, video dan bukti kehidupan di negaranya bocor ke dunia luar. Dilansir dari Daily Mail, pihak berwenang akan bertindak lebih keras terhadap insiden semacam itu. Video tersebut dilaporkan telah didistribusikan di Korea Utara untuk pendidikan ideologi dan untuk memperingatkan warga agar tidak menonton rekaman dekaden. Video tersebut menampilkan narator yang mengulangi propaganda negara. "Budaya rezim boneka busuk telah menyebar bahkan hingga ke kalangan remaja," ujar narator di video tersebut. "Mereka baru berusia 16 tahun, tetapi mereka menghancurkan masa depan mereka sendiri," tambahnya Kedua remaja tersebut juga disebutkan namanya oleh petugas meski alamat mereka diungkapkan. Di masa lalu anak di bawah umur yang melanggar hukum dengan cara ini akan dikirim ke kamp kerja paksa remaja dari pada dipenjara dan hukumnya biasanya kurang dari lima tahun. Namun, pada tahun 2020, Pyongyang telah memberlakukan undang-undang yang menjadikan menonton atau mendistribusikan hiburan Korea Selatan dapat dihukum mati. Seorang pembelot sebelumnya mengatakan bahwa dia terpaksa menyaksikan seorang pria berusia 22 tahun ditembak mati. Dia mengatakan pria tersebut dituduh mendengarkan musik Korea Selatan dan berbagi film dari Korea Selatan dengan temannya. Masyarakat Korea Utara mulai merasakan hiburan Korea Selatan pada tahun 2000-an. Saat kebijakan sinar matahari Korea Selatan yang menawarkan bantuan ekonomi dan kemanusiaan tanpa syarat kepada Korea Utara. Seoul mengakhiri kebijakan tersebut pada 2010, dengan menyatakan bahwa bantuan tersebut tidak menjangkau masyarakat umum Korea Utara seperti yang diharapkan. Namun, hiburan Korea Utara terus menjangkau Korea Utara melalui pengiriman dari Tiongkok. Walaupun sistem tersebut ilegal, namun kebijakan tersebut masih berlaku hingga saat ini.

Video tersebut juga menunjukkan petugas berseragam menegur dua remaja tersebut karena tidak merenungkan kesalahan mereka secara mendalam.

Sungguh Kejam, Korea Utara Hukum 2 Remaja Kerja Paksa Selama 12 Tahun karena Ketahuan Tonton Drakor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/154_wni-tppo-954299913.jpg" alt="LINTAS NEGARA: Razia oleh Tim Anti Kejahatan Siber Kepolisian Filipina yang mengungkap lebih dari 1.000 korban dugaan TPPO di Mabalacat City (4/5)." width="100%">
<figcaption>LINTAS NEGARA: Razia oleh Tim Anti Kejahatan Siber Kepolisian Filipina yang mengungkap lebih dari 1.000 korban dugaan TPPO di Mabalacat City (4/5).</figcaption>
</figure> Di Myanmar, KBRI Berhasil Evakuasi 20 Orang JawaPos.com &ndash; Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di bidang online scams menjadi perhatian besar di kawasan ASEAN. Setelah Kamboja, kasus TPPO yang dipekerjakan paksa untuk penipuan berbasis online juga terjadi di Filipina. Hingga kemarin (7/5), 1.440 orang berhasil diselamatkan kepolisian Filipina bersama pihak-pihak terkait. Para korban tersebut diselamatkan dalam penggerebekan yang dilakukan di Colorful and Leap Group Company yang berlokasi di Clark Sun Valley Hub di Mabalacat, Pampangan, Filipina, pada Kamis (4/5) malam. Mereka diketahui berasal dari sejumlah negara. Yakni, Hongkong, Indonesia, Tiongkok, Vietnam, Nepal, Malaysia, Thailand, Taiwan, Myanmar, dan Filipina. Dari jumlah tersebut, 154 orang merupakan warga negara Indonesia (WNI). Menurut Sekretaris Kedua Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila Nona Siska Novianti, jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah mengingat proses identifikasi masih berlangsung. &rdquo;Sekarang polisi sedang identifikasi satu per satu dari total 1.440 karyawan perusahaan tersebut,&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (7/5). Karena itu, lanjut dia, para WNI korban TPPO online scams ini belum diserahterimakan kepada KBRI. Dengan begitu, proses repatriasi pun belum bisa dilaksanakan. Kendati demikian, dia memastikan, para WNI tersebut berkondisi baik. Penggerebekan itu tak lepas dari peran KBRI Manila yang bergerak cepat setelah menerima laporan dari tiga WNI. Melalui hotline KBRI, ketiganya bercerita soal perlakuan yang diterima selama bekerja. Di antaranya, setelah mengajukan pengunduran diri, mereka justru ditempatkan di ruang isolasi. Kemudian, jika mengajukan resign, mereka akan dikenai denda. Perusahaan menyebutnya untuk mengganti biaya yang mereka keluarkan saat mendatangkan pekerja tersebut, termasuk biaya hidup selama di Filipina. Bukan hanya itu, mereka juga melaporkan kejanggalan mengenai gaji yang diterima. Pada bulan pertama, gaji diterima penuh. Namun, bulan berikutnya mulai banyak potongan ketika tidak mencapai target. &rdquo;Selain itu, kalau tidak mencapai target, ada ancaman verbal bahwa mereka akan dijual ke perusahaan lain,&rdquo; ungkapnya. Selama di sana, lanjut dia, mereka masih diizinkan menggunakan handphone. Namun, mereka tak diberi akses keluar dari kompleks perusahaan. Paspor pun dipegang perusahaan dengan alasan pengurusan visa kerja. Dari laporan tersebut, KBRI Manila mengendus adanya TPPO. Merespons hal itu, KBRI meneruskan laporan ke Departemen Luar Negeri Filipina dan aparat penegak hukum Filipina. Atas dasar laporan KBRI tersebut, aparat penegak hukum melakukan operasi penggerebekan. &rdquo;Tidak hanya untuk menyelamatkan para pekerja, namun juga untuk menyelidiki jaringan online scamming yang dioperasikan perusahaan tersebut,&rdquo; paparnya. Lebih lanjut, Nona menjelaskan, di Filipina memang tengah marak perusahaan judi online yang disebut Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sejak 2016. Pemerintah Filipina memiliki daftar perusahaan POGO yang resmi. Namun, belakangan, perusahaan-perusahaan itu diduga mengoperasikan anak-anak perusahaan yang aktivitasnya melakukan online scamming. &rdquo;Kalau dilihat dari pengaduan-pengaduan yang diterima KBRI, kasus WNI yang terjebak di perusahaan online scamming ini terjadi sejak 2021,&rdquo; paparnya. Dalam operasinya, mereka diduga mendatangkan pekerja dari negara-negara lain. Secara umum, modus yang digunakan adalah menawarkan pekerjaan secara online via Telegram dan Facebook. Jika ada yang merespons tawaran tersebut, biasanya ada agen di Indonesia yang membantu mengurus paspor sampai keberangkatan ke Filipina. Dalam waktu bersamaan, pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berhasil membebaskan 20 WNI korban perdagangan manusia di online scams keluar dari wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar. Melalui kerja sama KBRI Yangon dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke wilayah Myawaddy, para WNI dapat dibebaskan dan dibawa menuju perbatasan Thailand. Seluruh WNI berhasil dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, yakni pada 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang dan sisanya pada 6 Mei 2023. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pun telah mengamini besarnya magnitude dari tindakan kriminal perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scams ini. Terutama yang korbannya adalah warga negara ASEAN. Dalam tiga tahun terakhir saja, pemerintah Indonesia telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus online scams. &rdquo;Dari jumlah ini dapat dilihat besarnya magnitude dari perdagangan manusia di bidang online scams ini,&rdquo; ujarnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/154_wni_1-tppo-4262491772.jpg" alt="GRAFIS" width="100%">
<figcaption>GRAFIS</figcaption>
</figure> Bahkan, dalam kasus di Kamboja, pemerintah berhasil menyelamatkan 1.138 WNI korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scams ini. Saat ini pemerintah Indonesia juga tengah memberikan perhatian besar dan terus berusaha memberikan perlindungan terhadap WNI yang mengalami kasus yang sama di Myawaddy, Myanmar. Sebagai gambaran, Myawaddy terletak cukup jauh dari Yangon. Sekitar 415 km dari kota terbesar di Myanmar tersebut. Kota tersebut juga berjarak 500 km dari Bangkok, 567 km dari Naypyidaw (ibu kota Myanmar), dan 11 km dari Mae Sot, perbatasan Myanmar&ndash;Thailand. &rdquo;Myawaddy ini merupakan wilayah di mana otoritas pusat Naypydaw tidak memiliki kontrol secara penuh. Jadi, teman-teman bisa membayangkan tantangan yang dihadapi,&rdquo; ungkapnya. Pemerintah pun terus melakukan komunikasi, baik dengan otoritas di Naypydaw, otoritas di Thailand, otoritas lokal di Myawaddy, maupun dengan organisasi-organisasi lain seperti IOM dan Regional Support Office dari Bali Process yang ada di Bangkok untuk penyelamatan para korban. &rdquo;Saya ingin memberikan highlight bahwa kasus online scams ini sudah menjadi masalah regional dengan korban berasal dari berbagai negara. Untuk korban Indonesia, tercatat berada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina,&rdquo; jelasnya. Karena itu, Indonesia sebagai ketua ASEAN berusaha mengangkat isu tersebut dalam KTT Ke-42 ASEAN nanti. Acara akan dilaksanakan pada 9 Mei 2023 di Labuan Bajo. (mia/idr/c19/oni)

TPPO di bidang online scams menjadi perhatian besar di kawasan ASEAN. Setelah Kamboja, kasus TPPO yang dipekerjakan paksa untuk penipuan.

154 WNI Jadi Korban TPPO di Filipina, Dipaksa Bekerja di Perusahaan Online Scamming

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/un-4984799_1920.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada Selasa (2/2) mengatakan bahwa penyiksaan dan kerja paksa tersebar luas di penjara-penjara Korea Utara. Itu merupakan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal itu disampaikan saat Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan sanksi baru atas program nuklir Pyongyang.  Laporan yang dikeluarkan tujuh tahun setelah penyelidikan penting PBB menemukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sedang dilakukan. Selain itu, PBB juga mengatakan bahwa kamp penjara politik yang dijalankan oleh pasukan keamanan masih bertahan meski informasinya lebih sulit diperoleh.  "Tidak hanya kekebalan hukum yang berlaku, tetapi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan terus dilakukan," kata Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet dalam sebuah pernyataan.  Dia mendesak kekuatan dunia untuk menuntut keadilan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Laporan itu meminta Dewan Keamanan PBB untuk merujuk Korut ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk dituntut atau membentuk pengadilan ad hoc.  "Pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia berat dan kejahatan berkelanjutan terhadap kemanusiaan seharusnya tidak menjadi pertimbangan kedua untuk membawa Korea Utara ke meja perundingan," kata juru bicara hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani kepada Reuters.  Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Senin (1/2), mengatakan sanksi tambahan dapat diberlakukan terhadap Korea Utara dalam koordinasi dengan sekutu AS sebagai cara menuju denuklirisasi Semenanjung Korea yang terpecah.  Korea Utara menyangkal keberadaan kamp penjara politik dan Juli lalu mengecam Inggris karena mengumumkan sanksi terhadap dua organisasi yang menurut pemerintah Inggris terlibat dalam kerja paksa, penyiksaan, dan pembunuhan di kamp tersebut.  Laporan PBB mengutip wawancara dengan mantan tahanan, mengatakan pihaknya terus menerima berita yang konsisten dan kredibel tentang penderitaan sistematis yang parah atau penderitaan fisik dan mental terhadap tahanan, melalui penderitaan pemukulan, posisi tertekan, dan kelaparan di tempat-tempat penahanan.  Hal ini menegaskan kembali temuan penyelidikan PBB pada 2014, yang dipimpin oleh mantan hakim Australia Michael Kirby, dan menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan melalui penyiksaan terus terjadi di sistem penjara biasa. Selain itu, PBB menilai kerja paksa yang mungkin merupakan kejahatan perbudakan juga berlanjut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/ulveMNNNb9k

PBB Sebut Penyiksaan dan Kerja Paksa Meluas di Penjara Korea Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/IDA-NURINAYA.jpg" alt="INGIN KEMBALI KE JAWA: Ida Nurinaya menjalani perawatan di Ruang Flamboyan A RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo. Kaki kirinya yang retak diberi gips.(PAKSI SANDANG PRABOBO/KP)" width="100%">
<figcaption>INGIN KEMBALI KE JAWA: Ida Nurinaya menjalani perawatan di Ruang Flamboyan A RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo. Kaki kirinya yang retak diberi gips.(PAKSI SANDANG PRABOBO/KP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mengadu nasib ke Kota Minyak, Kalimantan Timur, Ida Nurinaya memilih menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Pekerjaan ini baru dilakoninya selama sepekan terakhir.  Ia bekerja di perumahan elite, di kawasan Balikpapan Baru. Mendapat majikan yang kerap kali mengomel, Ida memilih melompat dari lantai dua rumah sang majikan, Sabtu (4/5).  Akibatnya, kaki kiri Ida retak dan mengenakan gips. Ia masih terbaring di Ruang Flamboyan A RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo.  Selama bekerja, anak kedua dari empat bersaudara ini mengaku tak nyaman. Sang majikan sering menggerutu. Waktu istirahat yang dimiliki terbatas, hampir 24 jam bekerja. Sejak pukul 03.00 Wita, alarm telah berdering.  Dini hari ia mesti bangun membersihkan seluruh ruangan di lantai dua. Lalu membantu pembantu rumah tangga lainnya menyiapkan makanan.  Setelah itu, aktivitas kembali dilanjutkan dengan membersihkan area lantai satu. Pekerjaan bersih-bersih itu tak jarang sampai tengah malam. Bukan hanya ruang tamu, ruang keluarga dan ruang tidur, membersihkan kamar mandi dan toilet juga mesti detail.  Waktu istirahatnya di siang hari hanyalah ketika waktu makan tiba. Meski diberi makan tiga kali sehari, ia merasa stamina tubuhnya yang kecil tidak sanggup membersihkan seluruh rumah.  Ida mengatakan, sang majikan tak pernah menyerangnya secara fisik. Hanya saja ia kesal dikarenakan umpatan dan kata-kata kasar yang dilontarkan sang majikan.  "Ada tujuh orang yang tinggal di rumah tersebut, termasuk saya dan salah seorang pembantu lagi. Pembantu satunya ini juga merasa tidak betah sebenarnya, bahkan kami sebenarnya berniat berhenti setelah satu tahun (bekerja), tapi karena saya merasa sudah tidak kuat jadi nekat lompat," tuturnya, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Rabu (8/5).  Dituduh mencuri emas dan uang, Ida mengatakan ia tak mengambil barang apapun dari rumah sang majikan. Ia hanya ingin pulang. Kembali bertemu sang buah hati yang berusia lima tahun.  Malaikat kecilnya itu kini di rumah mertuanya di Surabaya. Semula dirinya mendengar bahwa gaji yang diterima bisa mencapai Rp 2,5-3 juta per bulan.  Alasan tersebutlah yang membuatnya menerima tawaran pekerjaan yang membawanya ke Balikpapan. "Sudah lama kangen anak, ibu mertua saya dan suami tidak memperbolehkan saya bertemu," katanya.  "Awalnya saya ingin bekerja agar bisa punya uang, buat beli susu anak, terus punya rumah sendiri. Karena di Jepara saya menumpang di rumah kakak, dan hubungan saya dengan ibu kandung juga tidak baik," lanjut perempuan kelahiran Jepara 4 Februari 1999 itu.  Ketika memutuskan kabur, saat itu jelang tengah hari. Sekitar pukul 11.30 Wita, dia memutuskan kabur melalui lantai dua.  Ketika melompat dan dirinya jatuh sempat pingsan. Sesaat ia sadar sembari mengesot menuju jalan raya hingga pos pengamanan perumahan. Kemudian pihak pengamanan menghubungi polisi, dan kebetulan ada pihak Sabhara yang patroli, Ida lalu dibawa ke rumah sakit menggunakan motor.  "Sempat minta tolong sama orang-orang proyek yang bekerja di perumahan tapi tidak ada yang mau bantu, sampai saya ngesot ke pos satpam barulah ada orang dan membantu saya," ucapnya.  Hingga hari ketiga ia dirawat, sang majikan tak kunjung muncul. Hanya saja ia mendengar bahwa majikannya bersedia membayar biaya pengobatan dan membelikan tiket pulang ke Surabaya.  "Pihak Dinas Sosial dan RS juga akan membantu kepulangan saya, mereka juga meminta saya pulang dengan ambulans bukan diantar pribadi oleh majikan saya," tutur perempuan yang putus sekolah ini.  Perempuan 20 tahun tersebut mengaku sempat bekerja di Malaysia selama 1,5 tahun, lalu ke Jakarta selama 4 tahun sebagai PRT. "Saya hanya ingin pulang, kumpul bareng keluarga, nggak pingin lagi bekerja sebagai pembantu, mending punya usaha sendiri," pungkasnya.

Tak Tahan Diomeli Majikan, PRT Terpaksa Lompat dari Lantai Dua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jk-yakin-mahasiswa-indonesia-di-taiwan-kerja-keras-bukan-kerja-paksa_m_.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ia yakin apa yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Taiwan bukanlah kerja paksa melainkan kerja keras" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ia yakin apa yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Taiwan bukanlah kerja paksa melainkan kerja keras</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ia yakin apa yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Taiwan bukanlah kerja paksa melainkan kerja keras. Dia mengatakan, masyarakat Indonesia harus mempunyai budaya kerja keras. "Pertama kita ketahui dulu ini kerja paksa atau kerja keras, kan beda itu, saya yakin itu bukan kerja paksa tapi mungkin kerja keras," katanya pada Selasa (7/1). Menurutnya, Indonesia saat ini butuh seseorang yang mempunyai budaya kerja keras. Dia mencontohkan Tiongkok dan Taiwan yang maju karena orang-orang yang bekerja keras. "Mereka (mahasiswa) perlu belajar kerja keras. Saya yakin mereka kerja keras, bahwa mereka itu kerja 8 jam itu kan biasa," ujar JK. Ketika ditanya mengenai mahasiswa yang magang tak sesuai dengan latar belakang pendidikan, JK menjawab bahwa yang paling terpenting adalah mempergunakan kemampuan fisik. "Mungkin tidak terlalu dekat hubungannya. Tapi, budaya kerja keras ini yang harus melekat di jiwa masing-masing. Kalau cuma nunggu berjam-jam, diam saja, bosan, bagaimana mau maju negeri ini," katanya. Sebelumnya, ada dugaan bahwa ratusan mahasiswa Indonesia di Taiwan harus kerja paksa pada program kuliah-magang. Dugaan tersebut muncul setelah salah satu anggota parlemen Taiwan dari Partai Kuomintang, Ko Chih-en, mengungkap hasil investigasinya

JK Yakin Mahasiswa Indonesia di Taiwan Kerja Keras, Bukan Kerja Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dikunjungi-kdei-tak-ada-mahasiswa-beri-kesaksian-kerja-paksa_m_.jpg" alt="Kantor Dagang dan Ekononomi Indonesia (KDEI) di Taiwan sudah berkunjung ke semua universitas di Taiwan. Kunjungan tersebut bekerja sama dengan otoritas setempat" width="100%">
<figcaption>Kantor Dagang dan Ekononomi Indonesia (KDEI) di Taiwan sudah berkunjung ke semua universitas di Taiwan. Kunjungan tersebut bekerja sama dengan otoritas setempat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tim Kantor Dagang dan Ekononomi Indonesia (KDEI) di Taiwan sudah berkunjung ke semua universitas di Taiwan. Kunjungan tersebut bekerja sama dengan otoritas setempat. Kunjungan ini berkaitan dengan dugaan kerja paksa ratusan mahasiswa Indonesia di Taiwan dengan skema kuliah-magang. Sebelumnya, dugaan tersebut muncul setelah salah satu anggota parlemen Taiwan dari Partai Kuomintang, Ko Chih-en, mengungkap hasil investigasinya. "Tidak ada satu pun mahasiswa yang memberikan kesaksian mengenai adanya unsur kerja paksa tersebut," kata Iqbal saat ditemui di Kementerian Luar Negeri pada Selasa (8/1). Menurutnya, jika anggota parlemen Taiwan menemukan indikasi kerja paksa, pihak Kementerian Luar Negeri dan KDEI akan menanyakan target survei mereka. "Jangan-jangan target surveinya beda, antara yang kita survei dengan yang disurvei oleh anggota parlemen tersebut," tambahnya. Pada intinya, Iqbal mengatakan, permasalahan ini ada terlalu banyak skema. "Ada skema yang diinisiasi atau diprakarsai oleh provinsi ada skema yang dibawah Kemenristekdikti, ada skema yang dibawah yayasan-yayasan," ujar Iqbal. Iqbal menambahkan, Kementerian Luar Negeri dan Kemenristekdikti akan menata skema yang terlalu banyak tersebut. "Kemenristekdikti setuju agar kita duduk bersama untuk memetakan lagi dan membuat tata kelola yang lebih baik, sebab terlalu banyak skema dan tidak ada sistem monitoring yang tunggal."

Dikunjungi KDEI, tak Ada Mahasiswa Beri Kesaksian Kerja Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mahasiswa-indonesia-yang-bermasalah-di-taiwan-diupayakan-tetap-kuliah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kemenlu tetap mengupayakan mahasiswa Indonesia yang bermasalah di Taiwan tetap kuliah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kemenlu tetap mengupayakan mahasiswa Indonesia yang bermasalah di Taiwan tetap kuliah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenristekdikti dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berupaya segera menuntaskan persoalan mahasiswa Indonesia yang terjadi di Taiwan. Terkait persoalan yang terjadi, opsi pemulangan tidak menjadi pilihan. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal menyatakan, persoalan <a href="https://www.jawapos.com/opini/04/01/2019/ada-yang-membayar-rp-30-juta-rp-40-juta" target="_blank">mahasiswa Indonesia di Taiwan</a> sampai sekarang masih dibahas. "Pembahasan arahnya bukan pemulangan," katanya kemarin (5/1). Iqbal menjelaskan, para mahasiswa tersebut berangkat ke Taiwan sebagai mahasiswa. Sehingga diupayakan mereka tetap melanjutkan studi hingga perkuliahannya selesai. Sebelumnya Kemenlu meminta <a href="https://www.jawapos.com/internasional/04/01/2019/pengakuan-mahasiswa-asal-indonesia-yang-kuliah-di-taiwan" target="_blank">perwakilan Indonesia di Taiwan</a>, yakni Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, terus memantau perkembangan kasus tersebut. Juga meminta berkoordinasi dengan instansi terkait di pemerintahan Taiwan. Sementara itu, Dirjen Kelembagaan Iptek-Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo mengatakan, kalaupun ada opsi pemulangan para mahasiswa tersebut, Kemenristekdikti tidak bisa memutuskan. "Ini kan urusan pemulangannya bukan domain kita (Kemenristekdikti, Red) ya," katanya. Kalaupun nanti diputuskan program pemulangan, tegas Patdono, Kemenlu yang akan memutuskan. Dia menjelaskan, Kemenristekdikti optimistis program pengiriman mahasiswa untuk belajar di Taiwan berjalan baik jika diterapkan sesuai dengan peraturan. Patdono mengakui, ada informasi <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/04/01/2019/mahasiswa-yang-kerja-paksa-di-taiwan-berangkat-lewat-calo" target="_blank">pengiriman mahasiswa ke Taiwan</a> yang tidak jelas prosedurnya. "Pengiriman mahasiswa seperti itu jangan terjadi lagi," tegasnya. Untuk itu, mahasiswa yang akan mengikuti program pengiriman ke Taiwan harus benar-benar mengecek perjanjian kampusnya dengan kampus di Taiwan. Menurut Patdono, setiap kerja sama lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dengan di Taiwan umumnya dilandasi perjanjian MoU. Kemudian, mahasiswa harus melakukan penelusuran reputasi perguruan tinggi atau kampus di Taiwan yang berstatus sebagai mitra kerja sama. Apakah kampus tersebut bereputasi dan memiliki kerja sama dengan industri sebagai tempat magang. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Ismunandar mengatakan, sampai sekarang koordinasi lintas kementerian terkait mahasiswa Indonesia yang magang di Taiwan terus berlangsung. Saat dikonfirmasi kemarin, guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menegaskan, belum ada hasil dari koordinasi tersebut. Ismunandar belum bisa memberikan banyak komentar soal kasus mahasiswa Indonesia di Taiwan itu. Dia mengaku terus berkomunikasi dengan KDEI di Taipei. Dia menjelaskan, KDEI siap membantu bila memang terjadi masalah. Ismunandar kembali menuturkan agar masyarakat Indonesia yang keluarganya mengikuti program kuliah-magang di Taiwan tetap tenang. "Kami (Kemenristekdikti, Red) bersama Kemenlu dan KDEI akan terus mengusahakan ada kejelasan segera," katanya. Rektor ITS Surabaya Joni Hermana menyampaikan, di internal ITS sudah beredar pengumuman terkait persoalan mahasiswa Indonesia di Taiwan. "Pengumuman itu dibuat Wakil Rektor IV ITS Prof Ketut Buda Artana," katanya. Joni menegaskan bahwa ITS tidak bekerja sama dengan perguruan tinggi di Taiwan dalam kerangka New Southbound Policy (NSP). Baik itu kerja sama dalam bidang akademik maupun magang. Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa NSP adalah upaya pemerintah Taiwan untuk memperbaiki kualitas kerja sama dan pertukaran atau mobilitas antara Taiwan dan 18 negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, serta Australia. "Program ini dimaksudkan untuk mempromosikan pendidikan tinggi. Memperlebar kesempatan mobilitas skilled labor dan menjadi platform kerja sama akademik," tuturnya. Ketut menambahkan, saat ini ITS menjalin kerja sama dengan beberapa kampus terkemuka di Taiwan. Hubungan kerja sama itu berlangsung sangat baik. ITS juga sangat selektif dalam memilih kampus di Taiwan sebagai mitra kerja sama.&nbsp;

Mahasiswa Indonesia yang Bermasalah di Taiwan Diupayakan Tetap Kuliah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mahasiswa-yang-kerja-paksa-di-taiwan-berangkat-lewat-calo_m_.jpg" alt="Menristekdikti Mohamad Nasir" width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohamad Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar tentang ratusan mahasiswa yang tertipu program kuliah-magang di Taiwan langsung direspons Kemenristekdikti. Menristekdikti Mohamad Nasir sudah melakukan sejumlah konfirmasi. Hasilnya, menurut dia, mahasiswa yang tertipu itu berangkat melalui jalur di luar kerja sama Kemenristekdikti dengan Taiwan. Nasir mengatakan sudah berkomunikasi dengan sejumlah instansi pada Rabu (2/1). Baik di Indonesia maupun Taiwan. Dia berkesimpulan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/internasional/04/01/2019/pengakuan-mahasiswa-asal-indonesia-yang-kuliah-di-taiwan" target="_blank">kasus kerja paksa di Taiwan</a> itu dialami mahasiswa yang berangkat melalui calo. "Calo itu menawari siswa masuk ke perguruan tinggi di sana," katanya saat dihubungi setelah membuka Rakernas Kemenristekdikti 2019 di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, kemarin (3/1). Menurut dia, sebagian pendaftar yang berangkat lewat calo ternyata tidak diterima perguruan tinggi di Taiwan. Akhirnya, menurut Nasir, mereka bekerja di beberapa perusahaan di sana. Dia menegaskan, skema pemberangkatan yang melalui calo, kemudian tertipu di Taiwan, bukan tugas dan fungsi (tusi) Kemenristekdikti. Kecuali jika pemberangkatan tersebut melibatkan perguruan tinggi di Indonesia, barulah Kemenristekdikti turun tangan. Kemenristekdikti akan menjatuhkan sanksi kepada kampus yang terlibat dalam pengiriman studi ke luar negeri dengan skema ilegal. Terkait ramainya kabar ratusan mahasiswa Indonesia direkrut kerja paksa, Nasir mengatakan, kerja sama resmi mereka dengan Taiwan tidak terpengaruh. "(Mahasiswa, Red) yang akan kami kirim itu sudah diminta (pihak Taiwan, Red) agar segera berangkat," jelasnya. Nasir mengatakan, pada periode Januari sampai Februari bakal ada pengiriman 350 <a href="https://www.jawapos.com/opini/04/01/2019/ada-yang-membayar-rp-30-juta-rp-40-juta" target="_blank">mahasiswa Indonesia ke Taiwan</a>. Pengiriman itu melalui skema resmi antara Kemenristekdikti dan Taiwan. Melalui program Industry Academia Collaboration (IAC). Pada April 2019 juga akan diberangkatkan kembali 1.000 mahasiswa. Nasir menegaskan, dengan skema resmi dari Kemenristekdikti, penempatan kuliah sudah jelas. Selain itu, sudah pasti diterima karena rekrutmen dan seleksinya dilakukan di Indonesia. Dia lantas menjelaskan skema perkuliahan kerja sama Indonesia-Taiwan tersebut. Pada tahun pertama, mahasiswa melakukan kegiatan penuh di kampus atau laboratorium. Tahun berikutnya baru terjun magang di industri yang sudah bekerja sama dengan kampus penempatan di Taiwan. Tujuan magang itu, mahasiswa asal Indonesia bisa menerapkan kemampuannya. Juga, saat lulus nanti bisa mendapatkan ijazah sekaligus sertifikat kompetensi. Setelah lulus, apakah pulang ke Indonesia atau tetap di Taiwan adalah hak setiap mahasiswa. Dari gegernya kasus ratusan mahasiswa yang tertipu di Taiwan tersebut, Nasir berharap masyarakat lebih hati-hati dan selektif. Khususnya jika ada iming-iming kuliah sambil bekerja di Taiwan ataupun negara lainnya. Sebaiknya masyarakat menanyakan ke Kemenristekdikti, apakah program itu resmi dari pemerintah. Nasir menjelaskan, program pengiriman mahasiswa untuk kuliah kemudian bekerja atau magang tersebut juga berjalan di Korea Selatan. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek-Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo menambahkan, pada prinsipnya, Kemenristekdikti tidak mengirim calon mahasiswa atau anak yang baru lulus SMA/SMK di Indonesia. Dia menjelaskan, yang dikirim sudah berstatus mahasiswa. Patdono juga menjelaskan terkait pembiayaan. Dia mengatakan, selama kuliah di Indonesia, mereka bayar sendiri seperti biasanya. Kemudian, saat kuliah di Taiwan, biaya ditanggung kampus. Lalu, saat magang di industri, mereka mendapat bayaran dari industri. Dia menjelaskan, program itu di tingkat bawah dijalankan antara politeknik negeri di Indonesia dan politeknik di Taiwan. "Yang heboh itu kerja sama yang tidak diselenggarakan dengan baik," tuturnya. Ada pihak swasta, baik agensi, perguruan tinggi, maupun perorangan, yang mengirim mahasiswa ke Taiwan. Bahkan, dalam pengiriman itu, mahasiswa dipungut biaya. Kemudian, setelah sampai di Taiwan, mahasiswa tersebut rentan mengalami penipuan. "Sehingga ada yang telantar. Ada yang kerjaannya terlalu banyak sehingga waktu kuliah terlalu sedikit," jelasnya.

Mahasiswa yang Kerja Paksa di Taiwan Berangkat Lewat Calo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-taiwan-mau-beri-sanksi-jika-ada-penyimpangan-program-magang_m_.jpg" alt="Pemerintah Taiwan selalu mementingkan kesejahteraan mahasiswa dan pekerja asing" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Taiwan selalu mementingkan kesejahteraan mahasiswa dan pekerja asing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar kabar 300 mahasiswa Indonesia disuruh melakukan kerja paksa di Taiwan, dijebak dengan iming-iming beasiswa. Pemerintah Taiwan melakukan klarifikasi tentang dugaan kasus pelecehan terhadap&nbsp;mahasiswa indonesia yang berpartisipasi dalam Program Magang Universitas Industri di Hsing Wu Science and Technology University. Dalam siaran persnya, Jumat&nbsp;(4/1), Pemerintah Taiwan selalu mementingkan kesejahteraan mahasiswa dan pekerja asing dan sangat mewajibkan semua universitas dan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam Program Magang Industri-Universitas untuk mengikuti aturan dan peraturan yang relevan. Untuk menyelidiki dugaan kasus pelecehan terhadap mahasiswa Indonesia di Kelas Khusus Kerja Sama Industri-Universitas&nbsp; dari Universitas Sains dan Teknologi Hsing Wu, seorang pejabat senior dari kementerian Pendidikan Taiwan mengunjungi dan mewawancarai para mahasiswa di pagi hari tanggal 28 Desember 2018 dan 3 Januari 2019. Menurut semua pengaturan magang di luar kampus sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan Taiwan. Mereka juga menyangkal bahwa mereka dilecehkan dalam program magang tersebut. Untuk memastikan kualitas program magang kelas khusus ini, Kementerian Pendidikan Taiwan telah memonitor sekolah ini sejak tahun ajaran 2017 ketika program diluncurkan. Sanksi hukuman akan dikenakan jika ditemukan penyimpangan atau operasi ilegal: 1. Menghilangkan hak universitas untuk berpartisipasi dalam program international kerja sama industri-universitas. 2. Setiap universitas yang terlibat dalam aktivitas magang ilegal akan dituntut. Dalam magang, siswa pada tahun pertama tidak akan diizinkan untuk bekerja lebih dari 20 jam setiap minggu kecuali di liburan musim panas dan musim dingin.&nbsp;Semua harus mendapatkan izin kerja dan menikmati semua hak sesuai dengan ketentuan hukum perburuhan. Mereka harus memiliki asuransi kesehatan, mendapatkan bayaran yang sesuai, membayar dua kali lipat bila lembur, transportasi ke dan dari universitas yang diatur oleh otoritas universitas. Semua siswa yang diwawancarai oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan ditawari kesempatan untuk dipindahkan ke universitas lain, tetapi mereka memilih untuk tinggal di Universitas Hsing Wu.

Pemerintah Taiwan Mau Beri Sanksi Jika Ada Penyimpangan Program Magang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kerja paksa

Berita Terkini