<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/raja_belanda.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) bersama Raja Belanda Willem Alexander (kanan) dan Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti berfoto disamping keris Pangeran Diponegoro disela kunjungan kenegaraan di Istana Bogor Jawa Barat" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) bersama Raja Belanda Willem Alexander (kanan) dan Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti berfoto disamping keris Pangeran Diponegoro disela kunjungan kenegaraan di Istana Bogor Jawa Barat</figcaption>
</figure>DI MANA sejatinya keris Kiai Nogo Siluman?  Kalau disimpan di Belanda, di mana persisnya?  Kenapa Indonesia tak diberi akses informasi sama sekali?  Pertanyaan-pertanyaan itulah yang dulu berkecamuk di benak Gunawan setelah membaca karya-karya sejarawan Inggris Peter Carey tentang Pangeran Diponegoro. Diponegoro memang secara khusus menarik perhatian pria yang bertugas di bagian Pokja Perancangan, Penyajian, dan Pengamanan Koleksi Museum Nasional itu.  ’’Jadi, rasa penasaran saya akan benda ini (keris Diponegoro) hadir. Apalagi ketika bekerja di museum (sejak 2005),’’ ucapnya ketika diwawancarai Jawa Pos di Museum Nasional Kamis (15/10).  Dari hasil terus membaca dan mencari tahu, keris Kiai Nogo Siluman yang dimaksud diketahui masih berada di Belanda. Tepatnya di Museum Volkenkunde di Leiden, Belanda.  Berdasar sejarah, keris tersebut didapatkan pemerintah Belanda setelah menangkap Pangeran Diponegoro seusai Perang Jawa pada 1825–1830. Kolonel Jan-Baptist Cleerens kemudian memberikan keris itu sebagai hadiah kepada Raja Willem I pada 1831.  Dan, akhirnya, sekitar dua abad kemudian, persisnya 10 Maret lalu, keris itu pulang kampung. Keris berwarna kuning tersebut diserahterimakan secara simbolis kepada Presiden Joko Widodo oleh Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di Istana Kepresidenan Bogor.  Keris itu kini bersemayam di Museum Nasional. Kepulangannya pun diharapkan menjadi pembuka bagi kembalinya lebih banyak benda bersejarah asal Indonesia yang masih dikuasai Belanda.  Rabu pekan lalu komite penasihat yang dibentuk pemerintah Belanda merilis laporan. Intinya, Negeri Kincir Angin harus mengembalikan benda-benda bersejarah yang didapat secara paksa atau ilegal dari negeri-negeri bekas jajahan mereka.  Menurut Lilian Goncalves-Ho Kang You, pengacara HAM dan ketua komite, pemerintah Belanda harus mengakui sisi gelap kolonialisme. ’’Caranya, mengembalikan barang-barang milik negara bekas jajahan yang didapat secara ilegal dan jika negara yang bersangkutan memang memintanya,’’ katanya seperti dilansir Associated Press.  Perihal perawatan, Gunawan menyebutkan bahwa keris yang mengandung unsur logam seperti besi, emas, perak, dan perunggu harus memperhatikan betul soal kondisi penyimpanannya. ’’Jangan sampai terlalu lembap. Suhu dan kelembapan di Indonesia cukup tinggi ya,’’ tuturnya.  Karena itu, perawatan berkala dilakukan tim konservasi yang paham betul akan ilmu kimiawi dan bisa merawat benda museum. ’’Kita tidak pakai ritual ya. Jadi, dirawat secara ilmiah,’’ ucap pria berusia 46 tahun itu.  Penyimpanan juga dilakukan dengan prosedur berlapis. Tidak semua bisa buka. Jika tidak ada event juga sulit dilihat. ’’Seperti halnya di Istana Bogor saat penyerahan resmi. Satu malam diinapkan di sana (istana), lalu dikembalikan ke sini (Museum Nasional),’’ ujarnya.  Sayang, tidak lama setelah momen pengembalian keris Diponegoro itu ke Indonesia, Covid-19 merebak di tanah air dan dunia. Hal itu membuat tidak banyak event yang bisa diadakan untuk memamerkan keris tersebut. Padahal, animo masyarakat untuk melihat keris secara langsung cukup bagus.  Rencananya, pada akhir Oktober ini, Museum Nasional me-launching pameran barang kepemilikan Pangeran Diponegoro. Selain keris, terdapat benda bersejarah lainnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/03/2020/raja-belanda-kembalikan-keris-pangeran-diponegoro/">Raja Belanda Kembalikan Keris Pangeran Diponegoro</a>  Di antaranya, tombak Kiai Rondhan, keris Kiai Nogo Siluman, pelana kuda Kiai Gentayu, dan payung peninggalan. ’’Tapi, untuk payung, kondisinya tidak bisa dibuka. Bahannya organik, mengandung unsur kertas. Jadi, khawatir cepat rapuh,’’ tutur Gunawan.  Sejauh ini, sedikitnya terdapat 193 ribu koleksi di Museum Nasional. Termasuk pengembalian 1.500 benda bersejarah dari Museum Nusantara di Delft, Belanda.  ’’Kan latar belakang museum mereka mengalami kebangkrutan ya. Pembiayaannya sulit. Sebanyak 1.500 benda itu nanti kami pamerkan juga dengan tema yang lain,’’ ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IIzR3uJUstU&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Keris Kiai Nogo Siluman, Dua Abad Kemudian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Keris-nogo-siluman.jpg" alt="Kemendikbud RI" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembalian keris milik Pangeran Diponegoro sangat bermakna bagi  bangsa Indonesia. Karena, selain memiliki nilai sejarah, juga menunjukkan hubungan diplomasi yang baik antara Kerajaan Belanda dan Indonesia, kata Kepala Museum Nasional Siswanto. "Pengembalian itu menunjukkan ada niat baik dari pihak Belanda bahwa benda-benda ini ada benda milik pahlawan nasional Indonesia," kata Siswanto ketika ditemui di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (13/3) seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, pengembalian itu menunjukkan bahwa pemerintah Belanda sadar bahwa barang milik pahlawan nasional Indonesia memang seharusnya kembali disimpan di Tanah Air. Hal itu juga merupakan itikad baik oleh pemerintah Belanda untuk mempererat hubungan dengan Indonesia, kata dia.  Pendapat tersebut disetujui oleh sejarawan Bondan Kanumoyoso yang menyebut pengembalian keris bernama Nogo Siluman tersebut merupakan itikad baik dari pemerintah Belanda. "Itu mungkin sebagai itikad baik, pertanda awal bahwa mereka sudah ada kemauan untuk mengembalikan benda-benda yang dulu terambil sebagai salah satu bagian dari kolonialisme," kata akademisi Universitas Indonesia itu.  Pengambilan barang adalah praktik yang dulu lazim dilakukan dalam proses kolonialisme, dilakukan oleh kolonial atau penjajah kepada negara yang mereka jajah karena dianggap sudah menaklukkan wilayah tersebut.  Sebelumnya, pemerintah Belanda secara simbolis menyerahkan kembali keris Pangeran Diponegoro dalam lawatan Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima ke Indonesia.  Keris itu diserahkan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo ketika Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima mengunjungi Istana Bogor pada Selasa (10/3).  Keris Diponegoro yang dikabarkan sempat hilang akhirnya ditemukan di Museum Volkenkunde di Leiden, Belanda. Lewat penelitian panjang dan mendalam, tim verifikasi Belanda dan Indonesia memastikan keaslian keris andalan putra dari Sultan Hamengku Buwana III tersebut.  Menurut sejarah, keris itu didapatkan oleh pemerintah Belanda setelah menangkap Pangeran Diponegoro usai perang besar pada 1825-1830. Kolonel Jan-Baptist Cleerens kemudian memberikan keris itu sebagai hadiah kepada Raja Willem I pada 1831, hingga akhirnya disimpan di Belanda sampai akhirnya dipulangkan kembali ke Indonesia. (*)

Nogo Siluman Pulang, Benda Pusaka Lainnya Dinanti

keris Pangeran Diponegoro

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keris Pangeran Diponegoro

Berita Terkini

Keris Kiai Nogo Siluman, Dua Abad Kemudian

Nogo Siluman Pulang, Benda Pusaka Lainnya Dinanti

Download Aplikasi JawaPos.com