<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/Screenshot_2025-11-15-12-15-08-624_cominstagramandroid-edit-90033556.jpg" alt="Gusti Purbaya resmi menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV. Dia mejadi penerus mendiang ayahnya, Pakubuwono XIII. (Instagram Bicara Solo)" width="100%">
<figcaption>Gusti Purbaya resmi menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV. Dia mejadi penerus mendiang ayahnya, Pakubuwono XIII. (Instagram Bicara Solo)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Keraton Surakarta Hadiningrat melaksanakan prosesi jumenenang atau penobatan raja KGPAA Hamagkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram atau Gusti Purbaya. Melalui proses yang berlangsung pada Sabtu pagi (15/11), Gusti Purbaya resmi menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV. Dia mejadi penerus mendiang ayahnya, Pakubuwono XIII. Meski Keraton Surakarta Hadiningrat sempat memanas lantaran kakak Gusti Purbaya, KGPH Hangabehi buka mengklaim tahta, prosesi jumenengan hari ini berlangsung khidmat. Dikutip dari laporan Radar Solo (Jawa Pos Group), upacara pengambilan sumpah berlangsung secara tertutup di dalam kompleks keraton. Dalam upacara itu turut hadiri keluarga besar atau sentana dalem dan pejabat adat Kasunanan.&nbsp; Prosesi itu tampak sudah berjalan sejak pukul 07.00 WIB. Abdi dalem terlihat hilir mudik membawa sesaji dan perlengkapan prosesi menuju Siti Hinggil yang berada di sisi utara Kori Kamandungan. Di depan Pagelaran Sasana Sumewa, Kereta Garuda Kencana, yang akan membawa PB XIV dalam kirab usai penobatan, sudah siap.&nbsp; Radar Solo melaporkan bahwa sejak pagi hari sentana dalem, abdi dalem, tamu undangan, hingga masyarakat umum sudah memadati area alun-alun dan pintu masuk keraton. Warga berdatangan untuk menyaksikan secara langsung momen pergantian kepemimpinan di Kasunanan Surakarta. Petugas keamanan keraton melakukan penjagaan ketat untuk memastikan seluruh rangkaian prosesi jumenengan berjalan lancar dan tetap sesuai pakem adat. Di tengah keramaian tersebut salah seorang warga Solo bernama Sutrisno menyampaikan harapannya kepada raja baru.&nbsp; &ldquo;Harapan kami PB XIV bisa menjaga marwah keraton dan tetap merangkul masyarakat. Keraton itu milik budaya Nusantara, bukan hanya keluarga tertentu,&rdquo; kata dia. Harapan yang sama disampaikan oleh Della Apriyani. Dia menyampaikan bahwa Pakubuwono XIV harus memperkuat peran keraton dalam pelestarian seni dan tradisi Jawa. Dia ingin keraton lebih aktif mengedukasi generasi muda, khususnya yang berkaitan dengan bahasa, tari, dan filosofi Jawa. &rdquo;Raja baru mudah-mudahan punya visi ke sana,&rdquo; harap Della. (*) &nbsp; &nbsp;

Keraton Surakarta Hadiningrat melaksanakan prosesi jumenenang atau penobatan raja KGPAA Hamagkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram

Prosesi Penobatan Raja Berlangsung Khidmat, Purbaya Kini Jadi Pakubuwono XIV Meski Sempat Ada Klaim dari Kakaknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_2023-01-05-10-35-53-106-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memastikan saat ini revitalisasi Keraton Solo belum menjadi prioritas pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. "Ada 16 prioritas, tidak ada keraton," kata Wali Kota Surakarta itu di Solo, Jawa Tengah, Kamis. Ia mengatakan sudah beberapa kali menjelaskan kepada pihak keraton bahwa selama ini tidak diberi kesempatan untuk menyentuh keraton. Meski demikian, kata dia, jika diberikan perintah langsung dari Paku Buwono XIII maka ia memastikan akan langsung bergerak. "Ya (sempat) sedih juga nggak bisa membangun. Pasti ingin karena itu kebanggaan warga Solo. Kalau perbaikan kecil kan nggak kelihatan, nggak bisa dirasakan banyak orang," katanya. Terkait dengan revitalisasi keraton, ia menginginkan agar berjalan seperti halnya revitalisasi Pura Mangkunegaran yang sudah selesai dikerjakan sejak beberapa waktu lalu. "Kami ingin masterplan, grand desain yang besar. Kayak Mangkunegaran ada Pracima Tuin, saya ingin titik lain yang bisa disentuh juga," katanya. Meski demikian menyusul adanya perdamaian dari konflik yang sempat terjadi di internal keraton, ia menyambut baik. Menurut dia, bukan tidak mungkin perdamaian tersebut akan menambahkan keraton sebagai bagian dari prioritas pembangunan di Kota Solo. "Kalau sudah pasti, saya masukkan jadi prioritas juga. Harusnya genap 20 (titik pembangunan)," katanya. Sementara itu saat ini pembangunan prioritas di Kota Solo baru menyentuh 16 titik yakni Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Islamic Center, rel layang Simpang Tujuh Joglo, revitalisasi Technopark, revitalisasi Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto, Kebun Binatang Jurug, pembangunan Shelter Manahan, revitalisasi Lokananta, Taman Balekambang Solo, Sentra IKM Mebel Gilingan, Pasar Jongke, serta Pura Mangkunegaran. Selain itu ada pula pembangunan Museum of Culture and Technology, PLTSA Putri Cempo, revitalisasi GOR Indoor Manahan, dan penataan kawasan kumuh Semanggi-Mojo. (*)

Revitalisasi Keraton Solo Belum Jadi Prioritas Pemkot Surakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/keraton-solo1.jpg" alt="Ilustrasi Keraton Solo. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Keraton Solo. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyatakan, revitalisasi Keraton Solo masih menunggu kepastian penyelesaian konflik yang melibatkan pihak internal.  ”Saya menunggu perintah, disuruh ndandani (membenahi) saya berangkat,” kata Gibran Rakabuming Raka seperti dilansir dari Antara di Solo, Senin (2/1).  Mengenai konflik tersebut, menurut dia, sebetulnya Pemkot Surakarta dan pihak kepolisian sudah berupaya memediasi. Namun demikian, upaya mediasi tersebut sampai saat ini belum terealisasi mengingat ada pihak yang enggan dimediasi.  ”Keraton kemarin dipanggil Pak Kapolresta Surakarta nggak datang,” ujar Gibran Rakabuming Raka.  Oleh karena itu, mengenai revitalisasi keraton, saat ini pihaknya masih fokus pada penataan Pura Mangkunegaran dan menyusul lingkungan sekitar Keraton Solo, yakni kawasan Kelurahan Baluwarti. ”Hal-hal yang bisa saya sentuh saja, nggak bisa ya sudah,” tutur Gibran Rakabuming Raka.  Meski demikian, dia menambahkan, hal itu bukan berarti Pemkot Surakarta tidak peduli pada kondisi Keraton Solo. Pihaknya hanya ingin menunggu perintah dari pihak terkait.  ”Bukan ditinggal, aku nunggu perintah saja,” ucap Gibran Rakabuming Raka.  Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan, terkait dengan penataan kawasan Baluwarti dilakukan untuk menghilangkan kesan kumuh. ”Kalau ditata baik, siapa yang nggak suka, abdi dalem rumahnya menjadi lebih layak,” terang Teguh.  Dia mengatakan, nanti penataan difokuskan pada rumah-rumah sekitar museum Keraton Solo dan bagian barat Kantor Kelurahan Baluwarti.  ”Selain itu, Baluwarti kan tidak bisa dipisahkan dengan alun-alun. Dulu kan itu dibagi dua, ada Kauman dan Kedunglumbu. Sekarang masuknya ke wilayah Baluwarti,” ucap Teguh.

Gibran Sebut Revitalisasi Keraton Solo Tunggu Penyelesaian Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pintu_keraton-solo.jpg" alt="MAGNET WISATA JATENG: Wisatawan bisa mengunjungi Keraton Kasunanan Surakarta kembali mulai kemarin (27/12), meski belum semua akses dibuka. (JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>MAGNET WISATA JATENG: Wisatawan bisa mengunjungi Keraton Kasunanan Surakarta kembali mulai kemarin (27/12), meski belum semua akses dibuka. (JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kendati konflik internal tak kunjung usai, Keraton Kasunanan Surakarta masih membuka diri pada wisatawan. Kemarin (27/12), pintu keraton yang ditutup sejak bentrokan Jumat malam lalu akhirnya dibuka kembali untuk umum.  Kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) berharap hal itu bisa menjadi momentum untuk islah atau damai.  ’’Begitu banyak yang kecewa dengan penutupan wisata keraton. Tentu kami tidak ingin mengecewakan makin banyak orang lagi,’’ ujar Wakil Ketua LDA Keraton Kasunanan Surakarta KP Edhi Wirabumi kepada Jawa Pos Radar Solo. Dia menyebut Solo sebagai daerah wisata budaya utama di Jateng. Karena itu, pihak keraton harus menjaga citra sebagai daerah tujuan wisata.  Namun, meskipun pintu sudah dibuka, akses untuk wisatawan terbatas hanya sampai pelataran. ’’Sebetulnya akses ke pelataran ini kan masuk dari museum. Karena museum masih ditutup, akhirnya dicarikan akses lain. Ini untuk menjawab kerinduan masyarakat, khususnya pada momen libur Nataru,’’ terang Edhi.  Dia berharap pembukaan akses wisata itu menjadi momentum untuk rekonsiliasi lebih utuh ke depan. Termasuk bertemunya Paku Buwono (PB XIII) dengan adik-adiknya. Terutama dengan GKR Wandansari Koes Moertiyah, ketua LDA. ’’Harapannya yang sudah ya sudah, Sinuwun (PB XIII) bisa jadi pemimpin adat yang baik, pemimpin keluarga yang baik, dan bisa ngayomi semua secara baik,’’ ungkapnya.  Upaya mediasi itu juga diakui GRAy Devi Lelyana Dewi, putri kandung PB XIII Hangabehi. Dia memberikan kesempatan kepada kubu ayahandanya untuk menjalin komunikasi atas berbagai persoalan yang muncul dalam beberapa pekan terakhir. ’’Proses hukum soal pencurian, penganiayaan, dan lainnya masih berlangsung. Tapi, soal nawala (titah raja yang sebelumnya dia pertanyakan), kami masih tunggu mediasinya,’’ katanya kemarin.  Nawala itu memuat banyak aturan dan larangan soal pengelolaan keraton hingga akses bertemu PB XIII Hangabehi. GRAy Devi sempat melayangkan somasi atas nawala tersebut. Sebab, nawala itu selalu disampaikan secara lisan oleh pihak-pihak tertentu yang melarang putra-putri dan keluarga kerajaan untuk bertemu langsung dengan PB XIII.  ’’Sempat ada pembicaraan tentang batas waktu untuk menggelar mediasi (terkait nawala itu, Red). Batasnya sampai 2 Januari. Kita lihat saja, kalau sampai batas waktu itu belum ada realisasi, terpaksa lanjut ke ranah hukum,’’ papar Devi.  Di sisi lain, Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta KP Dani Nur Adiningrat dari kubu PB XIII Hangabehi menilai hubungan keraton dengan pemerintah selalu baik. Hal itu terbukti dari berjalannya upaya penataan dan revitalisasi resmi dari pemerintah ke pihak keraton.  Namun, respons berbeda dia sampaikan kala disinggung soal mediasi yang diupayakan pihak LDA. ’’Pemimpin tertingginya kan Sinuwun PB XIII. Seharusnya sudah selesai. Pihak-pihak pengganggu itu adalah noise yang harusnya pemerintah juga bertindak. Sudah ada perjanjian damai di 2017, ada perwakilan pemerintah untuk revitalisasi, legal standing-nya kan Sinuwun. Mau mediasi seperti apa lagi? Sudah jelas dan ditandatangani semua pihak,’’ tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pintu_keraton-solo-1-750x465.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MAGNET WISATA JATENG: Wisatawan bisa mengunjungi Keraton Kasunanan Surakarta kembali mulai kemarin (27/12), meski belum semua akses dibuka. (JAWA POS RADAR SOLO)  Royal Academic  Kisruh di lingkungan keluarga Keraton Kasunanan Surakarta yang berujung saling lapor ke polisi bisa melebar ke mana-mana. Padahal, kisruh tersebut hanyalah problem keluarga yang bisa diselesaikan lewat jalur mediasi. Hal itu diungkapkan Sahid Teguh Widodo, ketua Pusat Unggulan Iptek (PUI) Javanologi Universitas Sebelas Maret Surakarta, saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo kemarin (27/12).  Dia menerangkan, kisruh di lingkungan keraton terjadi lebih dari 10 tahun. Pemicunya adalah masalah kekuasaan dan rezeki. Padahal, keraton sebagai pusat pemerintahan sejatinya sudah final. Sahid menyebut keraton sebagai pusat pengetahuan kebudayaan Jawa. Di dalamnya tersimpan bangunan, tradisi, hingga manuskrip yang sarat dengan nilai historis. Jika kisruh internal terus berlanjut, hal-hal itu akan sulit diakses publik.  Sahid menuturkan, keraton ibarat nagari atau negara, sedangkan Mangkunegaran itu kadipaten. Konflik internal bisa mengganggu iklim pariwisata di Solo. Padahal, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sedang getol mempromosikan wisata dalam kota.  PUI Javanologi UNS pernah mengusulkan agar dibentuk royal academic di lingkungan keraron. Usul itu disampaikan ke kubu LDA. Namun, hingga kini, belum ada respons yang baik. Padahal, dengan royal academic, semua bisa saling bertukar pikiran. Mendukung kekuatan keraton kembali dengan simbol dan norma baru, tanpa melanggar aturan pakem keraton.  Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi menyatakan, Polri tidak akan masuk dalam perselisihan di keraton. Soal aksi saling lapor yang dilakukan kubu PB XIII dan LDA, lanjut Iwan, secara bertahap pihaknya akan memanggil semua pihak untuk proses klarifikasi. ’’Kami profesional saja, siapa pun yang lapor ya kami terima. Kami dalami apakah ada unsur pidana. Jika ada, bagaimana tindak lanjutnya, pasal apa yang dikenakan tentunya,’’ tegasnya.  &nbsp;

Pintu Keraton Solo Akhirnya Dibuka Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keluarga-keraton-2.jpg" alt="Kanjeng Pangeran Dani Nur Adiningrat - GRAy Devi Lelyana Dewi. (JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Kanjeng Pangeran Dani Nur Adiningrat - GRAy Devi Lelyana Dewi. (JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>Mediasi 2017 Sia-Sia, Perebutan Takhta Berlanjut  JawaPos.com – Bentrokan dua kelompok keluarga Keraton Kasunanan Surakarta Jumat (23/12) malam berlanjut ke ranah hukum. Seruan perdamaian dan mediasi yang disampaikan sejumlah pihak akhirnya sia-sia.  Pantauan Jawa Pos Radar Solo, dua kubu sama-sama mendatangi Polresta Surakarta kemarin (26/12). Sekitar pukul 09.00, kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Solo mendatangi mapolres. Pelaporan dilakukan oleh Putri Paku Buwono (PB) XIII GRAy Devi Lelyana Dewi dan dua cucu PB XIII, BRM Yudistira dan BRM Suryo Mulyo. Mereka didampingi kuasa hukumnya, Raden Reza.  ”Kami melaporkan kejadian kemarin, dugaan pengeroyokan dan penganiayaan serta dugaan penodongan senjata api oleh oknum aparat," kata Gusti Devi saat ditemui di Mapolresta Surakarta.  Soal dugaan penodongan senjata api, Gusti Devi mengatakan, hukum akan membuktikan hal itu benar atau tidak. Yang jelas, keponakannya merasa ditodong sehingga pihaknya tetap melaporkan hal itu ke Polresta Surakarta. Dia tidak menghiraukan meski polisi telah membantah tuduhan penodongan kepada BRM Suryo Mulyo itu.  ”Ya nggak papa, sah-sah saja jika Kapolresta mengatakan tak ada penodongan. Yang jelas, kami ada saksi yang menyaksikan hal itu. Nanti kita lihat saja pembuktiannya seperti apa,’’ ujarnya.  Pihaknya telah mengantongi surat tanda terima laporan polisi dengan nomor STTL/313/XII/2022/RESTA SKA/POLDA JATENG. Dengan dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, penganiayaan, dan ancaman.  Gusti Devi menambahkan, pihaknya juga sudah mengantongi sejumlah nama terlapor. Namun, dia enggan membeberkan hal itu. ”Terlapor masih lidik. Kami sudah kantongi namanya, dugaan-dugaan. Tapi, belum kami sebutkan di sini. Pelapor saya dan dua keponakan saya. Suryo Mulyo yang diduga ditodong senpi,’’ ucapnya. Raden Reza menambahkan, dugaan penodongan dengan senjata api tersebut harus diusut tuntas. Apakah itu dari aparat atau siapa pun harus diselidiki.  Sementara itu, siang sekitar pukul 13.30, giliran kubu PB XIII yang membuat laporan. Laporan dilakukan tiga abdi dalem Sinuwun PB XIII yang sempat menjadi korban. Mereka didampingi Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Kanjeng Pangeran (KP) Dani Nur Adiningrat.  ”Korban yang terluka banyak, tapi yang sampai mendapat perawatan di rumah sakit ada empat orang. Yang satu masih di rumah sakit karena harus menjalani operasi. Yang tiga orang setelah keluar dari rumah sakit langsung membuat laporan hari ini (kemarin, Red),’’ papar Dani.  Dia berharap kasus penganiayaan hingga aktor intelektual di belakangnya bisa segera terungkap. ”Untuk yang membuat aduan ini adalah abdi dalem senior dan magang. Mereka yang selama ini melayani Sinuwun,’’ jelas Dani.  Sebagaimana diberitakan, Jumat (23/12) malam terjadi keributan antara kubu PB XIII Hangabehi dan LDA yang diketuai Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari alias Gusti Moeng, adik kandung PB XIII Hangabehi. Bentrokan tersebut merupakan rangkaian dari perseteruan yang terjadi di lingkungan keraton sejak 2004 silam. Terutama sejak PB XII wafat pada Juni 2004.  Perseteruan tersebut kembali menghangat ketika pekan lalu dikabarkan terjadi pencurian di lingkungan keraton, tepatnya di kamar putri PB XIII, GRAy Devi Lelyana Dewi. Sejumlah barang bernilai histori tinggi raib. Namun, ada juga sejumlah pihak yang menganggap kasus pencurian itu hanya rekayasa. Tujuannya, LDA yang tersisih dari lingkaran kerajaan dapat masuk kembali ke keraton.  Dani mengakui, sejak ada kejadian dugaan pencurian itu, banyak orang asing yang keluar masuk keraton. ’’Sehingga Sinuwun dawuh untuk menutup pintu keraton. Kemudian, ada orang yang mau masuk itu hingga terjadi aksi pemukulan tersebut,’’ imbuh Dani.  Soal imbauan agar kasus tersebut diselesaikan lewat jalur mediasi, Dani menuturkan bahwa pada 2017 hal itu sudah dilakukan. Bahkan, sudah ada surat perjanjian yang berisi beberapa poin. Salah satunya, mereka mengakui jika PB XIII merupakan raja Keraton Kasunanan Surakarta. Mereka juga telah memohon pengampunan kepada PB XIII.  ”Kemudian apabila mereka kembali mengulangi tindakan lama, seperti melanggar aturan atau merongrong Sinuwun (PB XIII), siap diproses baik secara hukum maupun adat. Sehingga tidak ada lagi mediasi,’’ tegas Dani.  Kilas Balik  Perselisihan itu berawal pada 2004 setelah sang raja Paku Buwono (PB) XII mangkat pada 12 Juni 2004. Kala itu, PB XII tidak memiliki permaisuri, hanya garwa ampil atau selir. Karena itu, tidak ada penetapan putra mahkota sebagai penerus sah takhta kerajaan.  Dampaknya, dua putra PB XII dari garwa ampil yang berbeda, yakni Gusti Pangeran Haryo (GPH) Hangabehi dan GPH Tedjowulan, mendeklarasikan diri sebagai raja Keraton Kasunanan Surakarta bergelar PB XIII. Sejak saat itulah intrik terus bermunculan karena ada dua matahari kembar di Keraton Kasunanan Surakarta. Masing-masing memiliki massa pendukung kuat.  Delapan tahun berselang atau tepatnya pada 2012, GPH Hangabehi dan GPH Tedjowulan bersepakat berdamai. GPH Hangabehi resmi menjadi raja keraton dengan gelar PB XIII Hangabehi. Sedangkan GPH Tedjowulan menjadi mahamenteri bergelar Panembahan Agung. Sayangnya, akurnya mereka tidak didukung oleh seluruh kerabat keraton.  Ontran-ontran kembali pecah baru-baru ini. LDA yang disebut tak diakui eksistensinya oleh PB XIII Hangabehi mengubah nama KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi, Sabtu (24/12). Itu diduga merupakan sinyal bahwa putra tertua PB XIII Hangabehi dari garwa ampil tersebut bakal dijadikan penerus takhta oleh LDA. Padahal, PB XIII Hangabehi telah menetapkan KGPH Purboyo yang diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Sudibyo Raja Putra Nalendra Ing Mataram sebagai putra mahkota pada 27 Februari 2022.  Putra mahkota berumur 22 tahun itu merupakan putra dari Asih Winarni, salah seorang istri PB XIII Hangabehi yang ditetapkan sebagai permaisuri bergelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakoeboewono bersamaan dengan pengukuhan putra mahkota. Selama ini, sesuai paugeran alias peraturan keraton, yang berhak meneruskan takhta raja adalah putra dari permaisuri.  Sementara itu, GPH Suryo Wicaksono, adik PB XIII Hangabehi, menjelaskan bahwa pada era Presiden SBY, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Gusti Nino, sapaan akrab Suryo Wicaksono, mengajak seluruh kerabat keraton mematuhi keputusan pemerintah pusat tersebut.  ”Menyoal kondisi keraton saat ini, (seluruh kerabat) agar membaca dan memahami keputusan pemerintah tersebut,” tegasnya kemarin (26/12). Terutama pada poin kelima yang berbunyi: Keraton Kasunanan Surakarta dipimpin oleh PB XIII Hangabehi didampingi Mahamenteri Panembahan Agung Tedjowulan dalam melaksanakan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta berkoordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta. ”Poin kelima itu perlu digarisbawahi dan ditaati bersama," tegas Gusti Nino.

Kisruh Keluarga Keraton Solo, Kubu PB XIII dan LDA Saling Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keraton-solo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua kubu Keraton Solo yang sedang berseteru, yakni pihak Paku Buwono XIII dengan salah satu putra-putri nya saling lapor ke pihak kepolisian.  "Kami bersama tim hukum Keraton Kasunanan Surakarta, dimintai tolong para korban penganiayaan di kawasan keraton, hak bagi mereka untuk melaporkan," kata Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kanjeng Pangeran (KP) Dani Nur Adiningrat di Solo, Senin (26/12) dikutip dari Antara.  Terkait hal itu, pihaknya mendampingi para korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.  "Jadi ketika kami dimintai keterangan sebagai saksi kami siap, agar tidak terjadi simpang siur. Semua jadi gamblang, ini bermula dari kasus pencurian kok melebar kemana-mana, agar alur nya jelas. Termasuk aktor intelektualnya," ujarnya.  Ia juga berharap pelaporan tersebut menjadi pembelajaran semua pihak agar tidak main hakim sendiri.  "Sebetulnya korban yang luka (akibat penganiayaan) banyak, namun kami konsentrasi ke yang luka parah, ada empat orang. Mereka mengalami trauma juga. Abdi dalem sepuh kami juga trauma, karena kami tidak terbiasa dengan aksi anarkis seperti ini," ucapnya.  Sebelumnya, tepatnya pada Minggu (25/12) salah satu putri Raja Keraton Solo Paku Buwono XIII, GRAy Devi Lelyana Dewi, juga melakukan pelaporan ke polisi.  Ia mengatakan pelaporan atas kasus dugaan penodongan menggunakan senjata api yang terjadi di Keraton Solo. Dalam keterangan, laporan dilakukan bersama dua cucu PB XIII yakni BRM Yudistira dan BRM Suryo Mulyo.  "Kami melaporkan kejadian kemarin, dugaan pengeroyokan dan penganiayaan, serta dugaan penodongan senjata api dari oknum aparat," katanya.  Konflik di Keraton Surakarta pecah pada Jumat (23/12). Pada ricuh tersebut sejumlah orang, di antaranya dari abdi dalem terluka.

Dua Kubu Keraton Solo yang Bertikai Saling Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/upacara-wilujengan-nagari-mahesa-lawung.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketika keributan di Keraton Kasunanan Surakarta masih dalam pengusutan polisi, Lembaga Dewan Adat (LDA) mengubah nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi di Sitinggil, Keraton Kasunanan Surakarta, Sabtu (24/12).  Ketua LDA Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari alias Gusti Moeng mengklaim, perubahan nama tersebut sudah sesuai kesepakatan dari sentana dan abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta. Alasannya, Keraton Kasunanan Surakarta tidak pernah memakai nama Mangkubumi untuk anak laki-laki tertua. ”Meskipun kakak bapak saya (PB XI) juga Mangkubumi, tapi tidak baiklah itu,” ujarnya. Menurut Gusti Moeng, nama Adipati Anom hanya bisa diberikan kepada putra raja dari permaisuri atau wanita yang dinikahi secara Bhayangkari. Meski demikian, nama itu bisa diberikan kepada putra raja jika sang raja telah mangkat atau meninggal dunia.  ”Pemberian nama Hangabehi itu sama seperti kasus Sinuhun PB IX. Semua tidak di-Bhayangkari, jadi tidak bisa menjadi Adipati Anom sebelum bapaknya meninggal,” ucap dia.  Namun, ritual tersebut mendapat sorotan dari GPH Soeryo Wicaksono, adik PB XIII Hangabehi. Dia menegaskan, LDA yang diketuai GKR Wandansari bukan struktur atau lembaga resmi di Keraton Kasunanan Surakarta. ”Dengan demikian, pengangkatan gelar (KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi) secara adat tidak diperbolehkan. Diketahui bahwa lembaga Keraton Kasunanan Surakarta yang formal sudah dideklarasikan tiga tahun lalu dan GKR Wandansari tidak dipakai lagi oleh PB XIII Hangabehi,” bebernya.  Sentana dalem yang akrab disapa Gusti Nino itu menambahkan, para kerabat internal keraton sudah memprediksi bahwa hal tersebut akan terjadi, yaitu muncul tandingan calon penerus takhta keraton setelah PB XIII Hangabehi menetapkan Gusti Purboyo, putra dari pernikahannya dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakoeboewono, sebagai putra mahkota.  ”Mangkubumi dan Purboyo ini sama-sama putra dari PB XIII Hangabehi, tapi beda ibu. Yang berhak meneruskan takhta hanya anak laki-laki dari permaisuri,” tegasnya. Artinya, dengan telah ditetapkannya Gusti Purboyo sebagai putra mahkota, lanjut Gusti Nino, berarti Purboyo-lah yang berhak meneruskan takhta PB XIII Hangabehi. ”Yang menobatkan putra mahkota menjadi raja bukan rajanya karena sudah mangkat (meninggal dunia). Yang menobatkan nanti para pengageng. Antara lain, Pengageng Parentah Keraton, Pengageng Sentana, Pengageng Keputren, dan pengageng lainnya dengan persetujuan para kerabat,” ungkapnya.  Gusti Nino menuturkan, penobatan KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi oleh LDA tidak akan berpengaruh terhadap keputusan PB XIII Hangabehi dalam menetapkan putra mahkota. ”Tapi, bagi yang tidak mengerti, KGPH Hangabehi bisa dianggap sebagai tandingan putra mahkota. Nama Hangabehi ini bisa dikatakan sebagai sandi calon raja versi LDA. Dilihat saja nanti perkembangannya seperti apa,” pungkasnya.  Solusi Wali Kota Gibran  Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan sudah mempunyai solusi untuk mengatasi persoalan di keraton. Tapi, dia menyerahkan kepada keluarga keraton apakah menerima solusi itu atau tidak. ”Saya hanya menawarkan solusi. Dipakai boleh, enggak dipakai ya tidak apa-apa,” tutur dia.  Solusi itu juga pernah disampaikan kepada otoritas keraton. Saat ini dia masih menunggu keputusan mereka terkait tawaran tersebut. Bila memang sudah ada keputusan, dia akan langsung bergerak. ”Tapi, nanti tunggu saja sinyal-sinyalnya. Sudah saya sampaikan ke Gusti Purbaya, Kanjeng Gusti Ratu. Begitu ada sinyal, saya langsung gerak,” urai dia.  Namun, Gibran belum bersedia menjelaskan solusi yang dimaksudnya. Menurut dia, formula solusi itu sebuah strategi yang belum bisa dibeberkan ke publik. ”Ini aku menunggu perintah saja. Untuk solusinya rahasia, strategi,” paparnya.  Namun, Gibran optimistis persoalan keraton bisa selesai dengan formula yang dirinya tawarkan. Gibran mengakui, konflik Keraton Surakarta adalah salah satu pekerjaan rumah yang belum selesai hingga saat ini. ”Saya tidak mau intervensi terlalu dalam. Saya kan bukan siapa-siapa, bukan darah biru atau apa,” katanya.

Keraton Solo Memanas Dipicu Adanya Dua Calon Raja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keraton-konflik1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Dituding Todongkan Senpi, Anggota Polri Diperiksa Propam  JawaPos.com – Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Solo) kembali memanas. Jumat (23/12) malam terjadi keributan antara kubu Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi dan Lembaga Dewan Adat (LDA).  LDA disebut sebagai lembaga yang beranggota para kerabat keraton maupun anak dan adik raja. Ketuanya adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari alias Gusti Moeng, adik kandung PB XIII Hangabehi. Akibat kisruh tersebut, beberapa orang dari dua kubu mengalami luka-luka.  Selain itu, sejumlah anggota Polri diperiksa Propam Polda Jateng. Sebab, muncul tudingan adanya oknum aparat Polri yang sempat menodongkan senjata api.  Keributan itu disampaikan KP Eddy Wirabhumi, kerabat Keraton Kasunanan, seperti dilansir Jawa Pos Radar Solo. Dia menyebut sekitar 50 orang merangsek dan berusaha menutup akses Kori Kamandungan dan Kori Srimanganti, Jumat (23/12) sekitar pukul 21.00. Menurut Wirabhumi yang merupakan suami GKR Wandansari alias Gusti Moeng, dari puluhan orang tersebut, ada oknum aparat yang mengeluarkan pistol dan menodongkannya. ”Ini perlu perhatian serius dari pengampu kepentingan yang menugaskan oknum aparat bersangkutan,” ujar Wirabhumi.  Dia menyebut oknum aparat itu sudah lima tahun ditugaskan melakukan pengamanan di Keraton Kasunanan Surakarta dan tidak pernah dipindah. Saking lamanya, lanjut Wirabhumi, yang bersangkutan menikahi abdi dalem pembantu PB XIII Hangabehi. ”Saya sudah bersurat ke propam, tapi tidak direspons serius. Mulai sekarang kami mohon kepada pengampu kepentingan agar menugaskan oknum aparat bersangkutan berjuang untuk kepentingan bangsa di tempat lain. Keraton ini aset bangsa, aset dinasti. Jangan diperlakukan seperti rumah sendiri.,” urainya.  Lebih lanjut, Wirabhumi menjelaskan, dari peristiwa tersebut, ada beberapa orang yang mengalami luka lebam. Termasuk BRM Yudistira, yang disebut Wirabhumi sebagai cucu PB XIII Hangabehi.  Ditemui Jawa Pos Radar Solo di kompleks Keraton Kasunanan Surakarta, BRM Suryo Mulyo, cucu PB XIII Hangabehi, menuturkan, pihaknya berusaha menghalangi puluhan orang yang memaksa masuk ke kompleks keraton untuk menutup pintu Kori Kamandungan. ”Saya bilang ke orang yang mau menutup pintu itu. Mas ojo ditutup sik (Mas, pintunya jangan ditutup dulu). Saya tanya baik-baik, tapi diam saja,” ucapnya.  Setelah sebagian massa meninggalkan kawasan Kori Kamandungan, Suryo Mulyo mengaku bertanya kepada seorang pria yang masih duduk di lokasi setempat. ”Saya tidak tahu kalau itu aparat. Tahu-tahu saya dibeginikan (memperagakan aksi menodong ke arah leher). Kowe iso meneng ora, Mas (kamu bisa diam tidak, Mas) sambil pistol ditodongkan dan didorong. Dia bilang, ojo dupeh aku nganggo klambi biasa, terus kowe nyepeleke aparat (jangan karena saya pakai pakaian sipil, terus kamu menyepelekan aparat). Dia bawa nama aparat juga,” beber Suryo.  Sementara itu, Kabidhumas Polda Jateng Kombespol M. Iqbal Alqudusy membantah bahwa ada polisi yang disebut melakukan penodongan. ”Tidak ada penodongan atau penyalahgunaan senjata seperti yang dikabarkan,” tegasnya.  Dia menyebut keberadaan anggota Polri di keraton berdasar permintaan tertulis Keraton Kasunanan. Sesuai SOP, tugas mereka di lingkungan keraton adalah berjaga. ”Ada empat anggota yang bertugas di keraton. Pada saat kejadian, mereka malah melerai pihak-pihak yang bersengketa, tapi tidak ada aksi penodongan seperti yang disampaikan,” tegas Iqbal.  Meski demikian, sambung dia, anggota-anggota kepolisian tersebut tetap dimintai keterangan. Satu orang diperiksa langsung di Bidpropam Polda Jateng ”Saat ini dilakukan pendalaman oleh bidpropam polda,” kata Iqbal.  Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi saat diwawancarai di Posko Pengamanan Nataru Benteng Vastenburg menegaskan, berdasar keterangan yang diperoleh, aksi penodongan oleh anggota Polri tersebut tidak terjadi. ”Berdasar pemeriksaan internal, kejadian (penodongan) itu tidak ada,” ungkapnya.  Iwan menegaskan telah melakukan pembicaraan untuk mendorong adanya penyelesaian di internal keraton. ”Kita melihat permasalahan ini adalah masalah di internal keluarga keraton. Saya sudah membicarakan soal ini dengan wali kota Surakarta (Gibran Rakabuming Raka, Red). Intinya, Mas Wali berharap ada rekonsiliasi. Kita berharap semua permasalahan segera selesai,” tambahnya.  Terkait penempatan anggota Polri di Keraton Surakarta, Iwan menegaskan, hal itu merupakan permintaan Sinuhun PB XIII. Sesuai SOP penugasan anggota Polri, salah satu kelengkapan yang dibawa adalah senjata api.  ”Sejauh ini juga tidak ada rencana penarikan anggota yang berjaga di keraton. Sekali lagi disampaikan, aksi penodongan oleh anggota seperti yang dikabarkan itu tidak ada,” tegas Iwan.  Keributan itu diduga terkait dengan perebutan takhta kerajaan setelah PB XII mangkat pada 2004 lalu. Masalah muncul karena PB XII tidak memiliki permaisuri dan belum mengangkat putra mahkota. Akibatnya, terjadi perebutan takhta di antara anak keturunan PB XII yang berasal dari beberapa istri.  Perseteruan tersebut kembali menghangat ketika pekan lalu dikabarkan terjadi pencurian di lingkungan keraton, tepatnya di kamar putri PB XIII, GRAy Devi Lelyana Dewi. Sejumlah barang bernilai histori tinggi raib. Namun, ada juga sejumlah pihak yang menganggap kasus pencurian itu hanya rekayasa. Tujuannya, LDA yang tersisih dari lingkarang kerajaan dapat masuk kembali ke keraton.  Kasatreskrim Polresta Solo Kompol Djohan Andika mewakili Kapolresta Solo Kombespol Iwan Saktiadi mengatakan, pihaknya akan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. ”Kami ingin membuktikan dahulu barang yang hilang. Tentu akan diagendakan olah TKP untuk mengumpulkan barang bukti. Jadi, barangnya di mana, tempatnya di mana, kemudian bagaimana caranya,” ujar dia seperti dilansir Jawa Pos Radar Solo.  Selain kasus pencurian, ada dugaan penganiayaan yang dilaporkan sentana dalem Keraton Surakarta. Djohan kembali menyampaikan segera meminta klarifikasi para saksi di lokasi kejadian. Baik laporan dugaan penganiayaan maupun pencurian, bakal dilakukan penyelidikan guna pembuktian dalam perkara pidana. ”Nanti segera dijadwalkan penyidik. Kami bakal meminta klarifikasi saksi-saksi,” papar dia.

Polisi Usut Bentrokan Dua Kelompok Keluarga Kerajaan di Keraton Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/keraton-solo-PUPR-1.jpg" alt="Kunjungan Wali Kota Surakarta dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti ke Keraton Solo, Kamis (7/10). Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Kunjungan Wali Kota Surakarta dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti ke Keraton Solo, Kamis (7/10). Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengkoordinasikan revitalisasi Keraton Solo.  ”Ya revitalisasi, sesuai arahan langsung dari sinuhun (Paku Buwono VIII),” kata Gibran seperti dilansir dari Antara di Solo, Kamis (7/10).  Dia mengatakan, revitalisasi tersebut akan berjalan secara bertahap. Sebab, kerusakan Keraton Solo cukup banyak.  ”Saya sih pengennya cepat-cepat saja. Mangkunegaran sudah, ini bertahap,” ujar Gibran.  Dia menjelaskan, salah satu titik yang paling mendesak untuk direvitalisasi adalah akses masuk Gladak atau Alun-Alun Selatan Solo. ”Nanti kami rapatkan dulu,” tutur Gibran.  Sedangkan mengenai anggaran revitalisasi, lanjut dia, berasal dari pemerintah pusat. Meski demikian, belum dapat dipastikan besaran anggaran yang akan digunakan untuk revitalisasi tersebut.  ”Anggaran dari pemerintah pusat, belum ada perkiraan. Bu Dirjen (Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga baru masuk, foto-foto,” terang Gibran.  Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti mengatakan, masih sebatas melihat kondisi dalam keraton. ”Saya melihat dulu kira-kira keratonnya seperti apa, yang rusak-rusak seperti apa, itu saja dulu. Kelanjutannya nanti saja ya jawabannya,” ucap Diana.

Gibran Gandeng Kementerian PUPR Koordinasi Revitalisasi Keraton Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/nyai-manis-sepuh-1.jpg" alt="Kebo Nyai Manis Sepuh saat masih hidup. Dokumentasi Keraton Surakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Kebo Nyai Manis Sepuh saat masih hidup. Dokumentasi Keraton Surakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kerbau tertua koleksi Keraton Solo mati pada Rabu (11/11) sekitar pukul 07.00 WIB, akibat penyakit radang lambung yang diderita sejak lima hari terakhir. Kebo bule yang dinamakan Nyai Manis Sepuh tersebut mati di umur 35 tahun. Dengan berkurangnya satu ekor kerbau, saat ini kerbau milik Keraton Solo tersisa 21 ekor.  ”Akibat radang lambung ini kalau makan pasti mbalik (dimuntahkan) lagi. Selain itu, kalau menurut dokter ya faktor usia juga,” kata Heri Sulistyo, salah satu abdi dalem keraton yang sehari-hari bertugas memelihara kerbau milik keraton seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, untuk penguburan kerbau Nyi Manis Sepuh dilakukan di Sitinggil Keraton Surakarta. Prosesi penguburan dipimpin ulama keraton dan sebelum dikubur, kerbau dibungkus dengan kain kafan putih. ”Untuk ubo rampe (perlengkapan) yang dipakai juga ada dupa dan bunga. Proses penguburan sekitar tiga jam,” terang Heri Sulistyo.  Sementara itu, kerbau koleksi Keraton Solo atau disebut juga dengan kebo bule hingga saat ini masih dianggap keramat oleh sebagian orang. Bahkan, setiap malam 1 Sura atau 1 Muharram, Keraton Solo menyelenggarakan arak-arakan yang juga diikuti kebo bule.  Pada kirab tersebut, kebo bule sebagai cicik lampah atau pembuka iring-iringan yang diikuti seluruh anggota keluarga Keraton Solo. Bahkan, sebagian orang tidak ragu untuk mengambil sisa makanan maupun kotoran yang dikeluarkan selama arak-arakan karena dianggap sebagai pembawa berkah.  Heri mengatakan, sehari-hari kerbau koleksi keraton dikandangkan di kawasan Alun-Alun Selatan Surakarta. Dia menambahkan, 22 kerbau tersebut menempati tiga kandang yang berbeda. ”Hampir setiap sore ada saja pengunjung yang datang hanya untuk melihat-lihat kebo bule ini,” ujar Heri Sulistyo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4WdTMaKapkI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keraton solo

Berita Terkini