<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/KEMNAKER-08-A-578609371.jpg" alt="Wamenaker Afriansyah mendapatkan gelar Kanjeng Pangeran Ir. Afriansyah Noor Darmonagoro, MSI., IPU dari Keraton Kasunanan Surakarta atas dedikasinya memajukan tenagakerjaan di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Wamenaker Afriansyah mendapatkan gelar Kanjeng Pangeran Ir. Afriansyah Noor Darmonagoro, MSI., IPU dari Keraton Kasunanan Surakarta atas dedikasinya memajukan tenagakerjaan di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menyatakan komitmennya untuk terus memberikan dedikasinya bagi bangsa dan negara. Hal itu disampaikan usai dirinya mendapatkan gelar kehormatan oleh Ingkang Sinoehoen Kanjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono XIII dan Kanjeng Gusti Ratu Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Afriansyah mendapatkan gelar Kanjeng Pangeran Ir. Afriansyah Noor Darmonagoro, MSI., IPU. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi dan kontribusi dari Afriansyah Noor dalam memajukan bidang ketenagakerjaan di Indonesia. "Dengan penuh rasa hormat, saya menerima gelar kehormatan ini sebagai dorongan besar dalam menjalankan tugas saya di bidang ketenagakerjaan, untuk kepentingan masyarakat dan negara," kata Afriansyah Noor, di Pendopo Agung Keraton Surakarta, Sabtu (6/7/2024). "Saya berjanji untuk terus berkomitmen dalam menciptakan keadilan sosial dan kemajuan ekonomi bagi seluruh pekerja Indonesia," tegasnya. Afriansyah mengatakan, sejak dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Juni 2022, Ia selalu memberikan dedikasi terbaiknya untuk membantu Menteri Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Menurutnya, melalui gelar Kanjeng Pangeran Ir Afriansyah Noor Darmonagoro, MSI., IP, hal ini menandai penghargaan atas kepemimpinannya dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat luas, serta komitmennya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan.

Wamenaker mendapatkan gelar Kanjeng Pangeran Ir. Afriansyah Noor Darmonagoro, MSI., atas dedikasinya memajukan tenagakerjaan di Indonesia.

Dianugerahi Gelar Kehormatan dari Keraton Kasunanan Surakarta, Wamenaker Sampaikan Komitmen Ciptakan Keadilan Sosial dan Ekonomi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/lelang-pasar-klewer-gagal-terus-wali-kota-solo-akan-temui-mendag_m_166556.jpeg" alt="Pasar Darurat Klewer di Alun-alun Utara, Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta." width="100%">
<figcaption>Pasar Darurat Klewer di Alun-alun Utara, Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Proyek revitalisasi kawasan Keraton Kasunanan Surakarta mendapat tanggapan dari kerabat keraton, Lembaga Dewan Adat. Mereka menyoroti nasib fasilitas kandang kebo bule di Alun-alun Kidul Keraton Kasunanan Surakarta pasca di revitalisasi. Dilansir dari Radar Solo pada Jumat (26/1), Ketua Lembaga Dewan Adat, GKR Wadasari menjelaskan pihaknya baru saja mengadakan pertemuan dengan pelaksana proyek dan Pemerintah Kota Solo. Kesepakatan baru mencakup revitalisasi kawasan Gladak hingga Alun-alun Utara. Sementara wilayah Alun-alun Kidul masih dalam pembahasan lebih lanjut. "Mulai dari Gladak dulu. Dan ini persiapan-persiapan bikin barak untuk kantornya," ujarnya kepada Radar Solo. GKR Wadasari menjelaskan ada sejumlah perubahan yang terjadi dalam kesepakatan awal. Seperti pembatalan penggunaan pasir untuk lapangan di kedua alun-alun karena alasan tertentu. "Kami habis rapat di keraton dengan Dinas PUPR, BPCB, BPK ada juga KPK. Intinya menyetujui mana-mana saja sesuai gambar itu yang disepakati," tambahnya Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014019063/plengkung-gading-yang-tak-boleh-dilewati-sultan-keraton-yogyakarta-saat-bertakhta-begini-kondisinya">Plengkung Gading yang Tak Boleh Dilewati Sultan Keraton Yogyakarta Saat Bertakhta, Begini Kondisinya</a> Diakuinya sejak awal Lembaga Dewan Adat tidak dilibatkan dalam perencanaan renovasi Keraton Kasunanan Surakarta tersebut. "Ya kita mempertanyakan hal tersebut tentunya, Dalam artian itu patokannya zaman Paku Buwono X, ya sudah kita kasihkan alasan-alasan dari kita. Bahwa alun-alun itu zaman Paku Buwono X sudah berupa rumput baik di utara maupun selatan," jelasnya GKR Wadasari juga menambahkan revitalisasi kawasan Alun-alun Kidul tertunda karena belum ada kesepakatan lanjutan dari pihak kandang kebo bule di area itu. Mengingat saat ini kebo bule sudah dibagi menjadi enam kelompok. "Kalau dijadikan satu, kami kan nggak ternak kerbau," ujarnya. "Dulu kebo itu dibiarkan dan menjadi peliharaan bagi masyarakat Solo. Kesayaangan raja dan semua ikut merawat," tandasnya Lebih lanjut, dia mengatakan ada satu kelompok kebo bule yang dirawat di wilayah Pengging, Banyudono, Boyolali. Sementara itu, waktu pengerjaan wilayah revitalisasi di Alun-alun utara kabarnya akan berjalan hingga Juli mendatang. Dalam hal ini pihak Lembaga Dewan Adat juga harus memiliki catatan soal drainase. ***

Nasib fasilitas kandang kebo bule di Alun-alun Kidul Keraton Kasunanan Surakarta disorot Lembaga Dewan Adat.

Kawasan Alun-alun Kidul Keraton Kasunanan Surakarta Bakal Direnovasi, Berikut Progres dan Kendalanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/keraton-solo-damai.jpg" alt="BERDAMAI: Gibran Rakabuming Raka menyalami SISKS Paku Buwono XIII Hangabeni saat datang ke Loji Gandrung, Surakarta, kemarin. Tampak pula GKR Pakubuwana (tengah dan GKR Wandasari Koes Moertiyah. (M. IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>BERDAMAI: Gibran Rakabuming Raka menyalami SISKS Paku Buwono XIII Hangabeni saat datang ke Loji Gandrung, Surakarta, kemarin. Tampak pula GKR Pakubuwana (tengah dan GKR Wandasari Koes Moertiyah. (M. IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure><h3>Kedua Kubu Hadiri Perjamuan Makan Siang di Rumdin Wali Kota Surakarta</h3> JawaPos.com – Wali Kota Surakarta <a href="https://www.jawapos.com/tag/gibran-rakabuming-raka/">Gibran Rakabuming Raka</a> menampik anggapan dirinya sebagai sosok di balik rujuk atau islahnya keluarga besar Keraton Kasunanan. Dia mengaku hanya menyediakan tempat untuk makan siang yang mempertemukan kedua pihak yang telah lama berseteru.  "Semua terlibat sampai bisa seperti ini,” katanya kepada awak media setelah makan siang yang berlangsung di Loji Gandrung –rumah dinas (rumdin) wali kota Surakarta– kemarin (4/1) siang sebagaimana dilansir Jawa Pos Radar Solo.  Gibran mengapresiasi semua pihak di keraton yang berkenan hadir dan menyelesaikan persoalan internal keluarga tersebut. ’’Apakah situasi keraton sudah adem ayem? Sudah beres. Makan siang tadi semuanya sudah cair,” ujarnya.  Tidak lagi, lanjut dia, berkonflik. ’’Sudah klir, sudah satu visi-misi semua. Kalau ada pihak yang tidak suka, ya tidak usah diajak saja,’’ tambah anak sulung Presiden Joko Widodo itu yang didampingi Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi dan Dandim 0735/Surakarta Letkol Inf Devy Kristiono.  Sehari sebelumnya (3/1), Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) GKR Wandansari Koes Moertiyah bertemu dengan Raja <a href="https://www.jawapos.com/tag/keraton-kasunanan-surakarta/">Keraton Kasunanan Surakarta</a> Hadiningrat SISKS PB XIII Hangabehi bersama Permaisuri GKR Pakubuwana dan Putra Mahkota KGPH Purboyo. Pertemuan itu pun seperti membuka lembar baru bagi pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.  Setelah perjamuan makan siang kemarin, GKR Wandansari Koes Moertiyah dan SISKS Paku Buwono XIII Hangabehi menyatakan mereka sepakat untuk menampung semua aspirasi. Juga, bakal menggandeng seluruh keluarga besar dalam pengelolaan keraton di masa mendatang.  ’’Intinya, Sinuhun (PB XIII) dan Gusti Wandan sudah nyawiji (bersatu), mboten wonten punapa-punapa (tidak ada masalah apa-apa). Setia kepada Sinuhun, semua akan membantu Sinuhun. Semua saudara dan putra-putri dalem sendika dhawuh,’’ beber Permaisuri GKR Pakubuwana.  Permaisuri menambahkan, permasalahan antarkeluarga yang sebelumnya sempat menyita perhatian masyarakat telah dirampungkan secara kekeluargaan. Kini semua pihak telah memiliki keinginan yang sama untuk membantu PB XIII dalam mengelola keraton.  Karena itu, seluruh putra-putri dalem PB XII atau saudara-saudara serta putra-putri PB XIII Hangabehi hadir dalam acara makan siang kemarin. ’’Seluruh keluarga, adik-adik Sinuhun dari enam ibu akan dirangkul semua,’’ papar permaisuri, mewakili PB XIII.  Mendukung bersatunya dua kubu tersebut, Ketua LDA GKR Wandansari Koes Moertiyah menyampaikan terima kasih atas undangan santap siang dari Pemkot Surakarta tersebut. Upaya itu dinilai progresif karena bisa meredam konflik internal yang terjadi sejak 2012 tersebut.  ’’Tadi juga disampaikan beberapa keinginan wali kota terkait pembenahan kawasan Keraton Surakarta. Ini pastinya akan bersinergi dengan keraton. Kami juga mengusulkan secepatnya dibentuk tim kecil untuk menyiapkan apa saja yang akan direvitalisasi,’’ ucap adik kandung PB XIII yang akrab disapa Gusti Moeng itu.  Gibran meyakini keluarga besar keraton sudah satu visi dan misi dengan Pemkot Surakarta. Semuanya sepakat untuk tunduk di bawah arahan SISKS PB XIII Hangabehi. Dengan demikian, tambah dia, komunikasi antara keraton dan pemerintah bisa lebih intens untuk pembangunan fisik maupun seni dan budaya yang ada di keraton.  Mengenai tim kecil, Gibran menjelaskan nanti berkaitan dengan kepentingan bantuan pengelolaan anggaran yang diberikan negara pada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tim tersebut bakal berisi beberapa ahli dan perwakilan dari pemerintah serta keluarga keraton di bawah koordinasi SISKS PB XIII Hangabehi.  ’’Bentukan tim kecilnya kita tunggu dawuh Sinuhun dulu ya. Unsurnya dari semua pihak keluarga besar, pihak-pihak terkait yang bersangkutan seperti tim cagar budaya dan lainnya. Ini akan saya dampingi terus,’’ kata Gibran.

Keraton Kasunanan Sudah Klik, Satu Visi, Tidak Lagi Berkonflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pintu_keraton-solo.jpg" alt="MAGNET WISATA JATENG: Wisatawan bisa mengunjungi Keraton Kasunanan Surakarta kembali mulai kemarin (27/12), meski belum semua akses dibuka. (JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>MAGNET WISATA JATENG: Wisatawan bisa mengunjungi Keraton Kasunanan Surakarta kembali mulai kemarin (27/12), meski belum semua akses dibuka. (JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kendati konflik internal tak kunjung usai, Keraton Kasunanan Surakarta masih membuka diri pada wisatawan. Kemarin (27/12), pintu keraton yang ditutup sejak bentrokan Jumat malam lalu akhirnya dibuka kembali untuk umum.  Kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) berharap hal itu bisa menjadi momentum untuk islah atau damai.  ’’Begitu banyak yang kecewa dengan penutupan wisata keraton. Tentu kami tidak ingin mengecewakan makin banyak orang lagi,’’ ujar Wakil Ketua LDA Keraton Kasunanan Surakarta KP Edhi Wirabumi kepada Jawa Pos Radar Solo. Dia menyebut Solo sebagai daerah wisata budaya utama di Jateng. Karena itu, pihak keraton harus menjaga citra sebagai daerah tujuan wisata.  Namun, meskipun pintu sudah dibuka, akses untuk wisatawan terbatas hanya sampai pelataran. ’’Sebetulnya akses ke pelataran ini kan masuk dari museum. Karena museum masih ditutup, akhirnya dicarikan akses lain. Ini untuk menjawab kerinduan masyarakat, khususnya pada momen libur Nataru,’’ terang Edhi.  Dia berharap pembukaan akses wisata itu menjadi momentum untuk rekonsiliasi lebih utuh ke depan. Termasuk bertemunya Paku Buwono (PB XIII) dengan adik-adiknya. Terutama dengan GKR Wandansari Koes Moertiyah, ketua LDA. ’’Harapannya yang sudah ya sudah, Sinuwun (PB XIII) bisa jadi pemimpin adat yang baik, pemimpin keluarga yang baik, dan bisa ngayomi semua secara baik,’’ ungkapnya.  Upaya mediasi itu juga diakui GRAy Devi Lelyana Dewi, putri kandung PB XIII Hangabehi. Dia memberikan kesempatan kepada kubu ayahandanya untuk menjalin komunikasi atas berbagai persoalan yang muncul dalam beberapa pekan terakhir. ’’Proses hukum soal pencurian, penganiayaan, dan lainnya masih berlangsung. Tapi, soal nawala (titah raja yang sebelumnya dia pertanyakan), kami masih tunggu mediasinya,’’ katanya kemarin.  Nawala itu memuat banyak aturan dan larangan soal pengelolaan keraton hingga akses bertemu PB XIII Hangabehi. GRAy Devi sempat melayangkan somasi atas nawala tersebut. Sebab, nawala itu selalu disampaikan secara lisan oleh pihak-pihak tertentu yang melarang putra-putri dan keluarga kerajaan untuk bertemu langsung dengan PB XIII.  ’’Sempat ada pembicaraan tentang batas waktu untuk menggelar mediasi (terkait nawala itu, Red). Batasnya sampai 2 Januari. Kita lihat saja, kalau sampai batas waktu itu belum ada realisasi, terpaksa lanjut ke ranah hukum,’’ papar Devi.  Di sisi lain, Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta KP Dani Nur Adiningrat dari kubu PB XIII Hangabehi menilai hubungan keraton dengan pemerintah selalu baik. Hal itu terbukti dari berjalannya upaya penataan dan revitalisasi resmi dari pemerintah ke pihak keraton.  Namun, respons berbeda dia sampaikan kala disinggung soal mediasi yang diupayakan pihak LDA. ’’Pemimpin tertingginya kan Sinuwun PB XIII. Seharusnya sudah selesai. Pihak-pihak pengganggu itu adalah noise yang harusnya pemerintah juga bertindak. Sudah ada perjanjian damai di 2017, ada perwakilan pemerintah untuk revitalisasi, legal standing-nya kan Sinuwun. Mau mediasi seperti apa lagi? Sudah jelas dan ditandatangani semua pihak,’’ tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pintu_keraton-solo-1-750x465.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MAGNET WISATA JATENG: Wisatawan bisa mengunjungi Keraton Kasunanan Surakarta kembali mulai kemarin (27/12), meski belum semua akses dibuka. (JAWA POS RADAR SOLO)  Royal Academic  Kisruh di lingkungan keluarga Keraton Kasunanan Surakarta yang berujung saling lapor ke polisi bisa melebar ke mana-mana. Padahal, kisruh tersebut hanyalah problem keluarga yang bisa diselesaikan lewat jalur mediasi. Hal itu diungkapkan Sahid Teguh Widodo, ketua Pusat Unggulan Iptek (PUI) Javanologi Universitas Sebelas Maret Surakarta, saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo kemarin (27/12).  Dia menerangkan, kisruh di lingkungan keraton terjadi lebih dari 10 tahun. Pemicunya adalah masalah kekuasaan dan rezeki. Padahal, keraton sebagai pusat pemerintahan sejatinya sudah final. Sahid menyebut keraton sebagai pusat pengetahuan kebudayaan Jawa. Di dalamnya tersimpan bangunan, tradisi, hingga manuskrip yang sarat dengan nilai historis. Jika kisruh internal terus berlanjut, hal-hal itu akan sulit diakses publik.  Sahid menuturkan, keraton ibarat nagari atau negara, sedangkan Mangkunegaran itu kadipaten. Konflik internal bisa mengganggu iklim pariwisata di Solo. Padahal, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sedang getol mempromosikan wisata dalam kota.  PUI Javanologi UNS pernah mengusulkan agar dibentuk royal academic di lingkungan keraron. Usul itu disampaikan ke kubu LDA. Namun, hingga kini, belum ada respons yang baik. Padahal, dengan royal academic, semua bisa saling bertukar pikiran. Mendukung kekuatan keraton kembali dengan simbol dan norma baru, tanpa melanggar aturan pakem keraton.  Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi menyatakan, Polri tidak akan masuk dalam perselisihan di keraton. Soal aksi saling lapor yang dilakukan kubu PB XIII dan LDA, lanjut Iwan, secara bertahap pihaknya akan memanggil semua pihak untuk proses klarifikasi. ’’Kami profesional saja, siapa pun yang lapor ya kami terima. Kami dalami apakah ada unsur pidana. Jika ada, bagaimana tindak lanjutnya, pasal apa yang dikenakan tentunya,’’ tegasnya.  &nbsp;

Pintu Keraton Solo Akhirnya Dibuka Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/upacara-wilujengan-nagari-mahesa-lawung.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketika keributan di Keraton Kasunanan Surakarta masih dalam pengusutan polisi, Lembaga Dewan Adat (LDA) mengubah nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi di Sitinggil, Keraton Kasunanan Surakarta, Sabtu (24/12).  Ketua LDA Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari alias Gusti Moeng mengklaim, perubahan nama tersebut sudah sesuai kesepakatan dari sentana dan abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta. Alasannya, Keraton Kasunanan Surakarta tidak pernah memakai nama Mangkubumi untuk anak laki-laki tertua. ”Meskipun kakak bapak saya (PB XI) juga Mangkubumi, tapi tidak baiklah itu,” ujarnya. Menurut Gusti Moeng, nama Adipati Anom hanya bisa diberikan kepada putra raja dari permaisuri atau wanita yang dinikahi secara Bhayangkari. Meski demikian, nama itu bisa diberikan kepada putra raja jika sang raja telah mangkat atau meninggal dunia.  ”Pemberian nama Hangabehi itu sama seperti kasus Sinuhun PB IX. Semua tidak di-Bhayangkari, jadi tidak bisa menjadi Adipati Anom sebelum bapaknya meninggal,” ucap dia.  Namun, ritual tersebut mendapat sorotan dari GPH Soeryo Wicaksono, adik PB XIII Hangabehi. Dia menegaskan, LDA yang diketuai GKR Wandansari bukan struktur atau lembaga resmi di Keraton Kasunanan Surakarta. ”Dengan demikian, pengangkatan gelar (KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi) secara adat tidak diperbolehkan. Diketahui bahwa lembaga Keraton Kasunanan Surakarta yang formal sudah dideklarasikan tiga tahun lalu dan GKR Wandansari tidak dipakai lagi oleh PB XIII Hangabehi,” bebernya.  Sentana dalem yang akrab disapa Gusti Nino itu menambahkan, para kerabat internal keraton sudah memprediksi bahwa hal tersebut akan terjadi, yaitu muncul tandingan calon penerus takhta keraton setelah PB XIII Hangabehi menetapkan Gusti Purboyo, putra dari pernikahannya dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakoeboewono, sebagai putra mahkota.  ”Mangkubumi dan Purboyo ini sama-sama putra dari PB XIII Hangabehi, tapi beda ibu. Yang berhak meneruskan takhta hanya anak laki-laki dari permaisuri,” tegasnya. Artinya, dengan telah ditetapkannya Gusti Purboyo sebagai putra mahkota, lanjut Gusti Nino, berarti Purboyo-lah yang berhak meneruskan takhta PB XIII Hangabehi. ”Yang menobatkan putra mahkota menjadi raja bukan rajanya karena sudah mangkat (meninggal dunia). Yang menobatkan nanti para pengageng. Antara lain, Pengageng Parentah Keraton, Pengageng Sentana, Pengageng Keputren, dan pengageng lainnya dengan persetujuan para kerabat,” ungkapnya.  Gusti Nino menuturkan, penobatan KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi oleh LDA tidak akan berpengaruh terhadap keputusan PB XIII Hangabehi dalam menetapkan putra mahkota. ”Tapi, bagi yang tidak mengerti, KGPH Hangabehi bisa dianggap sebagai tandingan putra mahkota. Nama Hangabehi ini bisa dikatakan sebagai sandi calon raja versi LDA. Dilihat saja nanti perkembangannya seperti apa,” pungkasnya.  Solusi Wali Kota Gibran  Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan sudah mempunyai solusi untuk mengatasi persoalan di keraton. Tapi, dia menyerahkan kepada keluarga keraton apakah menerima solusi itu atau tidak. ”Saya hanya menawarkan solusi. Dipakai boleh, enggak dipakai ya tidak apa-apa,” tutur dia.  Solusi itu juga pernah disampaikan kepada otoritas keraton. Saat ini dia masih menunggu keputusan mereka terkait tawaran tersebut. Bila memang sudah ada keputusan, dia akan langsung bergerak. ”Tapi, nanti tunggu saja sinyal-sinyalnya. Sudah saya sampaikan ke Gusti Purbaya, Kanjeng Gusti Ratu. Begitu ada sinyal, saya langsung gerak,” urai dia.  Namun, Gibran belum bersedia menjelaskan solusi yang dimaksudnya. Menurut dia, formula solusi itu sebuah strategi yang belum bisa dibeberkan ke publik. ”Ini aku menunggu perintah saja. Untuk solusinya rahasia, strategi,” paparnya.  Namun, Gibran optimistis persoalan keraton bisa selesai dengan formula yang dirinya tawarkan. Gibran mengakui, konflik Keraton Surakarta adalah salah satu pekerjaan rumah yang belum selesai hingga saat ini. ”Saya tidak mau intervensi terlalu dalam. Saya kan bukan siapa-siapa, bukan darah biru atau apa,” katanya.

Keraton Solo Memanas Dipicu Adanya Dua Calon Raja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keraton-konflik1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Dituding Todongkan Senpi, Anggota Polri Diperiksa Propam  JawaPos.com – Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Solo) kembali memanas. Jumat (23/12) malam terjadi keributan antara kubu Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi dan Lembaga Dewan Adat (LDA).  LDA disebut sebagai lembaga yang beranggota para kerabat keraton maupun anak dan adik raja. Ketuanya adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari alias Gusti Moeng, adik kandung PB XIII Hangabehi. Akibat kisruh tersebut, beberapa orang dari dua kubu mengalami luka-luka.  Selain itu, sejumlah anggota Polri diperiksa Propam Polda Jateng. Sebab, muncul tudingan adanya oknum aparat Polri yang sempat menodongkan senjata api.  Keributan itu disampaikan KP Eddy Wirabhumi, kerabat Keraton Kasunanan, seperti dilansir Jawa Pos Radar Solo. Dia menyebut sekitar 50 orang merangsek dan berusaha menutup akses Kori Kamandungan dan Kori Srimanganti, Jumat (23/12) sekitar pukul 21.00. Menurut Wirabhumi yang merupakan suami GKR Wandansari alias Gusti Moeng, dari puluhan orang tersebut, ada oknum aparat yang mengeluarkan pistol dan menodongkannya. ”Ini perlu perhatian serius dari pengampu kepentingan yang menugaskan oknum aparat bersangkutan,” ujar Wirabhumi.  Dia menyebut oknum aparat itu sudah lima tahun ditugaskan melakukan pengamanan di Keraton Kasunanan Surakarta dan tidak pernah dipindah. Saking lamanya, lanjut Wirabhumi, yang bersangkutan menikahi abdi dalem pembantu PB XIII Hangabehi. ”Saya sudah bersurat ke propam, tapi tidak direspons serius. Mulai sekarang kami mohon kepada pengampu kepentingan agar menugaskan oknum aparat bersangkutan berjuang untuk kepentingan bangsa di tempat lain. Keraton ini aset bangsa, aset dinasti. Jangan diperlakukan seperti rumah sendiri.,” urainya.  Lebih lanjut, Wirabhumi menjelaskan, dari peristiwa tersebut, ada beberapa orang yang mengalami luka lebam. Termasuk BRM Yudistira, yang disebut Wirabhumi sebagai cucu PB XIII Hangabehi.  Ditemui Jawa Pos Radar Solo di kompleks Keraton Kasunanan Surakarta, BRM Suryo Mulyo, cucu PB XIII Hangabehi, menuturkan, pihaknya berusaha menghalangi puluhan orang yang memaksa masuk ke kompleks keraton untuk menutup pintu Kori Kamandungan. ”Saya bilang ke orang yang mau menutup pintu itu. Mas ojo ditutup sik (Mas, pintunya jangan ditutup dulu). Saya tanya baik-baik, tapi diam saja,” ucapnya.  Setelah sebagian massa meninggalkan kawasan Kori Kamandungan, Suryo Mulyo mengaku bertanya kepada seorang pria yang masih duduk di lokasi setempat. ”Saya tidak tahu kalau itu aparat. Tahu-tahu saya dibeginikan (memperagakan aksi menodong ke arah leher). Kowe iso meneng ora, Mas (kamu bisa diam tidak, Mas) sambil pistol ditodongkan dan didorong. Dia bilang, ojo dupeh aku nganggo klambi biasa, terus kowe nyepeleke aparat (jangan karena saya pakai pakaian sipil, terus kamu menyepelekan aparat). Dia bawa nama aparat juga,” beber Suryo.  Sementara itu, Kabidhumas Polda Jateng Kombespol M. Iqbal Alqudusy membantah bahwa ada polisi yang disebut melakukan penodongan. ”Tidak ada penodongan atau penyalahgunaan senjata seperti yang dikabarkan,” tegasnya.  Dia menyebut keberadaan anggota Polri di keraton berdasar permintaan tertulis Keraton Kasunanan. Sesuai SOP, tugas mereka di lingkungan keraton adalah berjaga. ”Ada empat anggota yang bertugas di keraton. Pada saat kejadian, mereka malah melerai pihak-pihak yang bersengketa, tapi tidak ada aksi penodongan seperti yang disampaikan,” tegas Iqbal.  Meski demikian, sambung dia, anggota-anggota kepolisian tersebut tetap dimintai keterangan. Satu orang diperiksa langsung di Bidpropam Polda Jateng ”Saat ini dilakukan pendalaman oleh bidpropam polda,” kata Iqbal.  Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi saat diwawancarai di Posko Pengamanan Nataru Benteng Vastenburg menegaskan, berdasar keterangan yang diperoleh, aksi penodongan oleh anggota Polri tersebut tidak terjadi. ”Berdasar pemeriksaan internal, kejadian (penodongan) itu tidak ada,” ungkapnya.  Iwan menegaskan telah melakukan pembicaraan untuk mendorong adanya penyelesaian di internal keraton. ”Kita melihat permasalahan ini adalah masalah di internal keluarga keraton. Saya sudah membicarakan soal ini dengan wali kota Surakarta (Gibran Rakabuming Raka, Red). Intinya, Mas Wali berharap ada rekonsiliasi. Kita berharap semua permasalahan segera selesai,” tambahnya.  Terkait penempatan anggota Polri di Keraton Surakarta, Iwan menegaskan, hal itu merupakan permintaan Sinuhun PB XIII. Sesuai SOP penugasan anggota Polri, salah satu kelengkapan yang dibawa adalah senjata api.  ”Sejauh ini juga tidak ada rencana penarikan anggota yang berjaga di keraton. Sekali lagi disampaikan, aksi penodongan oleh anggota seperti yang dikabarkan itu tidak ada,” tegas Iwan.  Keributan itu diduga terkait dengan perebutan takhta kerajaan setelah PB XII mangkat pada 2004 lalu. Masalah muncul karena PB XII tidak memiliki permaisuri dan belum mengangkat putra mahkota. Akibatnya, terjadi perebutan takhta di antara anak keturunan PB XII yang berasal dari beberapa istri.  Perseteruan tersebut kembali menghangat ketika pekan lalu dikabarkan terjadi pencurian di lingkungan keraton, tepatnya di kamar putri PB XIII, GRAy Devi Lelyana Dewi. Sejumlah barang bernilai histori tinggi raib. Namun, ada juga sejumlah pihak yang menganggap kasus pencurian itu hanya rekayasa. Tujuannya, LDA yang tersisih dari lingkarang kerajaan dapat masuk kembali ke keraton.  Kasatreskrim Polresta Solo Kompol Djohan Andika mewakili Kapolresta Solo Kombespol Iwan Saktiadi mengatakan, pihaknya akan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. ”Kami ingin membuktikan dahulu barang yang hilang. Tentu akan diagendakan olah TKP untuk mengumpulkan barang bukti. Jadi, barangnya di mana, tempatnya di mana, kemudian bagaimana caranya,” ujar dia seperti dilansir Jawa Pos Radar Solo.  Selain kasus pencurian, ada dugaan penganiayaan yang dilaporkan sentana dalem Keraton Surakarta. Djohan kembali menyampaikan segera meminta klarifikasi para saksi di lokasi kejadian. Baik laporan dugaan penganiayaan maupun pencurian, bakal dilakukan penyelidikan guna pembuktian dalam perkara pidana. ”Nanti segera dijadwalkan penyidik. Kami bakal meminta klarifikasi saksi-saksi,” papar dia.

Polisi Usut Bentrokan Dua Kelompok Keluarga Kerajaan di Keraton Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Penobatan-KGPH-Mangkubumi.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bersamaan kembali mencuatnya keonaran di internal Keraton Kasunanan Surakarta, Lembaga Dewan Adat (LDA) mengubah nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi di Sitinggil, Keraton Kasunanan Surakarta, Sabtu (24/12).  Penobatan putra tertua Paku Bowono (PB) XIII Hangabehi itu dilaksanakan bertepatan perayaan ke-91 Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (Pakoso). Dilakukan setelah kirab.  Ketua LDA Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari alias Gusti Moeng mengklaim, perubahan nama tersebut sudah sesuai kesepakatan dari sentana dan abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta.  Alasannya, karena Keraton Kasunanan Surakarta tidak pernah memakai nama Mangkubumi untuk anak laki-laki tertua. “Meskipun kakak bapak saya (PB XI) juga Mangkubumi, tapi tidak baiklah itu,” ujarnya.  Menurut Gusti Moeng, nama Adipati Anom hanya bisa diberikan kepada putra raja dari permaisuri atau wanita yang dinikahi secara Bhayangkari. Namun demikian, nama itu bisa diberikan kepada putra raja, jika sang raja telah mangkat atau meninggal dunia.  “Pemberian nama Hangabehi itu sama seperti kasus Sinuhun PB IX. Semua tidak di-Bhayangkari, jadi tidak bisa menjadi Adipati Anom sebelum bapaknya meninggal,” ucap dia.  Salah seorang kerabat Keraton Kasunanan Surakarta GKR Ayu Koes Indriyah menambahkan, pergantian nama dari Mangkubumi menjadi Hangabehi adalah untuk mendewasakan putra tertua PB XIII Hangabehi.  Hal tersebut bisa dilakukan setelah putra raja dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan Keraton Kasunanan Surakarta. “Biasanya melewati usia 30 dan sudah memiliki istri dan anak,” terang dia.  Dihubungi terpisah, GPH Soeryo Wicaksono, adik PB XIII Hangabehi menegaskan, LDA yang diketuai GKR Wandansari bukan struktur atau lembaga resmi di Keraton Kasunanan Surakarta.  “Dengan demikian, pengangkatan gelar (KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi), secara adat tidak diperbolehkan. Diketahui bahwa lembaga Keraton Kasunanan Surakarta yang formal sudah dideklarasikan tiga tahun lalu, dan GKR Wandansari tidak dipakai lagi oleh PB XIII Hangabehi. Bagi mereka yang tidak tahu, LDA adalah lembaga formal keraton,” bebernya.  Ditambahkan sentana dalem yang akrab disapa Gusti Nino itu, para kerabat internal keraton sudah memprediksi bahwa hal ini akan terjadi, yaitu muncul tandingan calon penerus takhta keraton setelah PB XIII Hangabehi menetapkan Gusti Purboyo, putra dari pernikahannya dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakoeboewono sebagai putra mahkota.  “Mangkubumi dan Purboyo ini sama-sama putra dari PB XIII Hangabehi tapi beda ibu. Yang berhak meneruskan takhta hanya anak laki-laki dari permaisuri,” tandasnya.  Artinya, dengan telah ditetapkannya Gusti Purboyo sebagai putra mahkota, lanjut Gusti Nino, berarti Purboyo-lah yang berhak meneruskan takhta PB XIII Hangabehi.  “Yang menobatkan putra mahkota menjadi raja, bukan rajanya, karena sudah mangkat (meninggal dunia). Yang menobatkan nanti para pengageng. Antara lain Pengageng Parentah Keraton, Pengageng Sentana, Pengageng Keputren, dan pengageng lainnya dengan persetujuan para kerabat,” ungkapnya.  Apakah penobatan KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangebehi oleh LDA akan berpengaruh terhadap keputusan PB XIII Hangabehi menetapkan putra mahkota? Gusti Nino menuturkan, tidak ada pengaruhnya.  “Tapi bagi yang tidak mengerti, KGPH Hangabehi bisa dianggap sebagai tandingan putra mahkota. Nama Hangabehi ini bisa dikatakan sebagai sandi calon raja versi LDA. Dilihat saja nanti perkembangannya seperti apa,” pungkasnya

Buntut Kisruh Keraton Surakarta, Muncul Putra Mahkota Tandingan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/BRM-Suryo-Mulyo.jpg" alt="BRM Suryo Mulyo, cucu PB XIII Hangabehi memperagakan dirinya saat ditodong pistol oleh oknum aparat pada gegeran di dalam Keraton Kasunanan Surakarta, Jumat malam (23/12/2022). (SILVESTER KURNIAWAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>BRM Suryo Mulyo, cucu PB XIII Hangabehi memperagakan dirinya saat ditodong pistol oleh oknum aparat pada gegeran di dalam Keraton Kasunanan Surakarta, Jumat malam (23/12/2022). (SILVESTER KURNIAWAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta kembali terjadi. KP Eddy Wirabhumi, salah seorang kerabat Keraton Kasunanan, menyebut sekitar 50 orang merangsek dan berusaha menutup akses Kori Kamandungan dan Kori Srimanganti, Jumat (23/12) sekitar pukul 21.00  Menurut Wirabhumi yang merupakan suami dari GKR Wandansari alias Gusti Moeng, adik Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi, dari puluhan orang tersebut, ada oknum aparat.  “(Oknum aparat) mengeluarkan pistol dan ditodong-todongkan, ya tentu takut. Ini perlu perhatian serius dari pengampu kepentingan yang menugaskan oknum aparat bersangkutan,” ujar Wirabhumi dikutip dari Radar Solo.  Wirabhumi menambahkan, oknum aparat tersebut sudah lima tahun ditugaskan melakukan pengamanan di Keraton Kasunanan Surakarta dan tidak pernah dipindah. Saking lamanya, lanjut Wirabhumi, oknum aparat bersangkutan menikahi abdi dalem pembantu PB XIII Hangabehi.  “Saya sudah bersurat ke Propam tapi tidak direspons serius. Lima tahun (oknum aparat) tidak pernah dipindah tugas. Mulai sekarang kami mohon kepada pengampu kepentingan menugaskan oknum aparat bersangkutan berjuang untuk kepentingan bangsa di tempat lain. Keraton ini aset bangsa, aset dinasti. Jangan diperlakukan seperti rumah sendiri. Kami berharap ini menjadi kejadian terakhir,” urainya.  Apakah ada kelompok lain yang terlibat gegeran pada Jumat malam? Wirabhumi menyebut, selain oknum aparat, ada kelompok masyarakat lain. “Kembali kami mewanti-wanti. Ini masalah keluarga biar diselesaikan secara internal,” tegasnya.  Lebih lanjut diterangkan Wirabhumi, dari peristiwa tersebut, ada beberapa orang yang mengalami luka lebam. Termasuk BRM Yudistira, yang disebut Wirabhumi sebagai cucu PB XIII Hangabehi.  “Kejadiannya di Kori Kamandungan. Cepat sekali. Untuk langkah hukum belum dipikirkan,” ungkapnya.  Ditemui di kompleks Keraton Kasunanan Surakarta, BRM Suryo Mulyo, cucu PB XIII Hangabehi menuturkan, pihaknya berusaha menghalangi sekitar 70 orang yang memaksa masuk ke dalam kompleks keraton untuk menutup pintu Kori Kamandungan.  “Saya bilang ke orang yang mau menutup pintu itu. Mas ojo ditutup sik (mas pintunya jangan ditutup dulu). Saya tanya baik-baik, tapi diam saja,” ucapnya.  Setelah sebagian massa meninggalkan kawasan Kori Kamandungan, Suryo Mulyo mengaku bertanya kepada salah seorang pria yang masih duduk di lokasi setempat.  “Saya tidak tahu kalau itu aparat. Tahu-tahu saya dibeginikan (memperagakan aksi menodong ke arah leher). Kowe iso meneng ora mas (kamu bisa diam tidak mas) sambil pistol ditodongkan dan didorong. Dia bilang, ojo dupeh aku nganggo klambi biasa, terus kowe nyepeleke aparat (jangan karena saya pakai pakaian sipil, terus kamu menyepelekan aparat). Dia bawa nama aparat juga,” beber Suryo.  Suryo sangat menyayangkan peristiwa tersebut. “Di sini rumah saya sendiri bersama keluarga, kok tahu-tahu diusir paksa begitu, ya nggak mau saya,” terangnya.  Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi ditemui di Kori Kamandungan menjelaskan, pihaknya menerima informasi ada perselisihan di dalam keraton. Siapa yang berselisih, harus dilakukan pendalaman.  “Langkah kami dan anggota memastikan kondisi keraton baik-baik saja. Jika didapati ada kejadian yang mengarah tindak pidana, diselesaikan secara secara yuridis formal,” tegasnya.  Terkait adanya informasi sejumlah orang yang terluka, kapolresta menandaskan, tidak bisa dijawab saat ini karena harus dipastikan lukanya di mana, kenapa, dan saksinya siapa.  “Seluruh informasi yang ada kami pilah, cermati, dan kami dalami,” ucapnya.

Ditodong Pistol, Cucu PB XIII Hangabehi: Kowe Iso Meneng Ora Mas!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211003-WA0007_1-1.jpg" alt="Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (kanan) dianugerahi gelar kehormatan" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (kanan) dianugerahi gelar kehormatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita dianugerahi gelar kehormatan Sentana Dalem dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada Sabtu (2/10).  Dalam anugerah gelar yang diterima itu tertulis Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Ika Puspitasi Arumingtyas. Gelar tersebut mengartikan bahwa Wali Kota Ika Puspitasari, mendapat anugerah pangkat bangsawan atau dianggap keluarga raja. Gelar kehormatan tersebut diserahkan Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono pada rangkaian kegiatan Hajad Dalem Garebeg Mulud Alip 1955/2021 M.  Wali Kota Ika Puspitasari mengaku tidak pernah sekalipun membayangkan akan mendapat gelar kehormatan tersebut. Sebab, dia merasa masih banyak memiliki kekurangan dalam mengemban tugas sebagai kepala daerah.  ”Terima kasih banyak. Matur nuwun sanget saya diberikan gelar dari Keraton Surakarta, meskipun itu tidak pernah ada dalam bayangan saya,” kata Ika Puspitasari seperti dilansir dari Antara.  Kendati demikian, wali Kota Mojokerto itu menyampaikan rasa terima kasih karena sudah dipercaya mengemban amanah dari Keraton Surakarta. ”Matur nuwun (terima kasih) diberikan kepercayaan ini, mudah-mudahan ini bisa membuat saya selalu menyampaikan apa yang saya lakukan ini memberikan kebanggaan untuk warga kota saya,” tutur Ika Puspitasari.  Menurut dia, penganugerahan gelar Kanjeng Ayu dari Keraton Surakarta pasti bukan tanpa alasan. Karena itu, dia mengaku takjub dan merasa bangga mendapat kehormatan tersebut.  ”Pasti bukan tanpa alasan saya dipercaya untuk mendapatkan ini tapi saya sungguh sangat kaget dan saya sangat takjub luar biasa,” ungkap Ika Puspitasari.  Gelar itu diberikan Keraton Kasunanan Surakarta atas keberhasilan wali kota dalam membangun Kota Mojokerto lebih maju, dengan tetap melestarikan budaya leluhur Majapahit, serta segudang prestasi lain.  ”Semoga dengan gelar ini, bisa menjadi kebanggaan bagi warga Kota Mojokerto dan akan menggali terus potensi-potensi budaya dan sejarah yang ditinggalkan leluhur kita, yakni Kerajaan Majapahit,” ucap Ika Puspitasari.  Dalam setiap rangkaian kegiatan Hajad Dalem Garebeg Mulud Alip, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan upacara, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat selalu memberikan gelar kehormatan kepada berbagai pihak yang dianggap pantas untuk menerima.

Wali Kota Mojokerto Terima Gelar Kehormatan Keraton Surakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tradisi-unik-malam-selikuran-keraton-kasunanan-surakarta_m_217852.jpeg" alt="KIRAB TING: Sejumlah abdi dalem tengah bersiap untuk mengikuti kirab Ting di malam 21 bulan Ramadan, Senin (4/6)." width="100%">
<figcaption>KIRAB TING: Sejumlah abdi dalem tengah bersiap untuk mengikuti kirab Ting di malam 21 bulan Ramadan, Senin (4/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keraton Kasunanan Surakarta mempunyai tradisi unik yang digelar setiap malam 21 bulan Ramadan. Tradisi tersebut bernama kirab ting atau lampu pijar. Dan berdasarkan perhitungan keraton, malam 21 Ramadan jatuh pada Senin (4/6). Untuk itulah, Keraton mengadakan Kirab Ting.&nbsp; Sebelum kirab diadakan, sejumlah persiapan dilakukan. Para kerabat keraton, sentana dan juga abdi dalem berkumpul di Sitihinggil. Dengan mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, mereka pun mengadakan sejumlah prosesi dan doa. Tidak lupa beberapa kelengkapan untuk kirab turut dihadirkan. Seperti lampu ting, dan beberapa lampion dengan berbagai bentuk.&nbsp; Lampion tersebut dihadirkan dengan beragam warna yang indah. Lampion-lampion tersebut dibawa oleh para abdi dalem. Sementara itu, sejumlah abdi dalem berpakaian prajurit keraton juga hadir. Lengkap dengan senjata dan peralatannya. Tidak hanya itu, ada juga tumpeng sewu yang dihadirkan. Nantinya tumpeng tersebut dibagikan kepada masyarakat yang ingin mencicipinya.&nbsp; Ketua Lembaga Hukum Keraton, Eddy Wirabhumi mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu tradisi yang diadakan keraton Surakarta dalam rangka memperingati malam 21 di bulan Ramadan. "Malam selikuran atau 21 ini merupakan malam seribu bulan, atau malam datangnya Lailatul Qadar," ungkapnya kepada JawaPos.com, di sela kirab Ting, Senin (4/6). Lebih lanjut, suami G.K.R. Wandansari Koes Moertiyah atau akrab disapa Gusti Moeng itu menambahkan, sesuai perhitungan keraton bahwa malam 21 itu jatuh pada Senin (4/6).&nbsp; Hal ini berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, mengingat saat bulan purnama jatuh pada tanggal 29 Mei. "Pada saat malam bulan purnama itu kan 15 hari puasa, dan itu jatuh pada tanggal 29 Mei kemarin. Dari perhitungan itu, berarti malam 21 tepat hari ini," ungkapnya. Prosesi kirab Ting sendiri akan dimulai dari kirab memutari keraton dan berakhir di Masjid Agung.&nbsp; Nantinya, tumpeng yang dibawa kirab akan dibagikan di masjid Agung. Tetapi, sebelum dibagikan, tumpeng seribu didoakan terlebih dahulu. Pembagian ini diharapkan agar mendapatkan berkah dari datangnya malam Lailatul Qadar. "Nanti didoakan dulu, baru dibagikan kepada warga. Diharapkan didapatkan berkah dari datangnya malam Lailatul Qadar," ungkapnya.

Tradisi Unik Malam Selikuran Keraton Kasunanan Surakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keraton kasunanan surakarta

Berita Terkini