<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Susi-Pudjiastuti-Miftahul-Hayat-6.jpg" alt="Pemilik Susi Air Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Pemilik Susi Air Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga perusahaan mendapat izin dalam operasional Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar). Izin yang diperoleh perusahaan itu mendapat protes dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Saking emosionalnya, Susi Pudjiastuti geram. "Secara peraturan saja sudah tidak benar. Bahwa izin itu keluar, itu gila. Harusnya sudah tidak ada KJA di Pangandaran. 200 meter dari pinggir pantai, itu gila," ujar Susi Pudjiastuti dalam video pendek yang beredar di media sosial, dikutip Kamis (7/8).&nbsp; Susi mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk mencabut tiga izin KJA sudah tersebut. Pasalnya ketiga izin soal KJA itu dianggap sudah menyalahi aturan yang ada. "(Sudah ada tiga izin KJA) Ya, harus dicabut," imbuhnya.&nbsp; Saking geramnya, menumpah keluh kesahnya di di akun media sosial. Dalam cuitannya itu,&nbsp;Susi turut memberitahu Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga menyebut akun X Kementerian Sekretariat Negara.&nbsp; Dalam tulisan pendeknya, Susi mengaku prihatin dan terluka soal kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Pangandaran. Sebab,&nbsp;pantai timur Pangandaran telah diperbolehkan ada Keramba Jaring Apung kepada tiga perusahaan. Padahal seharusnya tiga perusahaan itu tidak pernah bisa memperoleh izin tersebut.&nbsp; "Pak Presiden @prabowo @KemensetnegRI @setkabgoid @DediMulyadi71 Mohon perhatiannya. hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat sangat prihatin dan luarbiasa terluka. Menghadiri rapat atas pengkavlingan ijin KJA di pantai timur Pangandaran.&nbsp;Dimana ternyata pantai timur Pangandaran sudah diberikan ijin kepada 3 Perusahaan untk membuat KJA. Seharusnya 3 Perusahaan ini tidak bisa dapat ijin," cuit Susi dalam akun X pribadi.&nbsp; Lebih lanjut dia mengatakan, izin yang telah dirilis Pemda Pangandaran pun telah menyalahi komitmen Presiden Prabowo. Salah satunya untuk mengganti bagan-bagan bambu di Pantai Pangandaran agar bisa beralih ke perikanan produktif dan menjadikan pemandangannya jadi lebih indah. "Dulu Bapak Presiden @prabowo waktu berperahu, sudah berjanji yg sangat kita hargai untk mengganti Bagan2 bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi," jelas Susi Pudjiastuti.

Susi Pudjiastuti mengkritik izin Keramba Jaring Apung di Pangandaran. Izin ini dinilai melanggar aturan dan merusak lingkungan.

Protes Keras Adanya Tiga Izin Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran, Susi Pudjiastuti Keluar dari Rapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220817-WA0101.jpg" alt="Prosesi upacara peringatan HUT RI dilaksanakan di atas Ocean Farm ITS di kawasan pantai selatan Indonesia. ITS for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Prosesi upacara peringatan HUT RI dilaksanakan di atas Ocean Farm ITS di kawasan pantai selatan Indonesia. ITS for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebagai upaya menjadi kampus maritim terdepan di Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya meluncurkan inovasi teknologi lepas pantai.  Melalui Ocean Farm ITS (OFITS), dibawakan teknologi keramba jaring apung (KJA) lepas pantai kawasan perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Rabu (17/8).  Pemasangan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia (RI). Peresmian diawali dengan upacara pengibaran bendera merah putih dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di pantai selatan Indonesia.  Upacara yang agak berbeda pada umumnya itu juga menyambut Dies Natalies ke-62 ITS dengan tema Innovation for Indonesia.  Ketua Tim Peneliti OFITS Yeyes Mulyadi menyampaikan, peluncuran OFITS telah dilakukan sejak 2020 dalam bentuk soft launching desain dan fabrikasi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap, Malang, milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Tim OFITS melakukan finalisasi dengan menambahkan bangunan huni, pemasangan panel surya, dan pengelolaan sistem air.  Yeyes menjelaskan, inovasi KJA lepas pantai bagi nelayan-nelayan tersebut dilakukan karena selama ini mereka hanya bisa menangkap ikan selama enam bulan dalam setahun. Sebab, nelayan tradisional hanya memiliki kapal ukuran kecil, tak mampu mencari ikan hingga ke tengah laut.  ”Apalagi cuaca buruk dan musim ikan yang tidak menentu,” terang Yeyes.  Sesuai dengan tagline ITS yakni Advancing Humanity, Yeyes menuturkan, inovasi itu tidak hanya berfungsi sebagai media budidaya ikan dan membantu nelayan setempat, tetapi akan diperuntukkan pula bagi kegiatan wisata bahari.  Terkait wisata bahari yang dicanangkan, Kepala Subdirektorat Pengembangan Kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) ITS itu menjelaskan, Tim Ocean Farm ITS akan menyediakan paket wisata. Pengunjung bisa menikmati suasana pantai selatan berdasar preferensi mereka dengan tujuh paket wisata yang teridentifikasi.  ”Ketujuh paket wisata tersebut meliputi paket berenang, menikmati kopi, makan siang, penginapan di OFITS, naik perahu nelayan, kemah di lingkungan Pantai Perawan, serta pengenalan teknologi lepas pantai, dan budidaya ikan di KJA,” tutur Yeyes.  Yeyes dan tim percaya proyek itu akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi ITS tetapi juga masyarakat sekitar. Dengan konsep budidaya dan wisata, ditargetkan akan melibatkan masyarakat di wilayah sekitar Sidoarsi, Malang.  ”Saya yakin, ke depan kita punya kepercayaan diri untuk mengembangkan hal-hal ini,” ucap Yeyes optimistis.

ITS Bagikan Keramba Ikan dan Upacara HUT RI di Tengah Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211129-WA0071_copy_670x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rajin-rajinlah memberi ikan makan, rajin pula ikan memberi kita makan. Atas dasar keyakinan itulah, M Yani (49) sehari empat kali memberi makan ikan nila budidaya dalam keramba yang membentang di Sungai Batanghari.  “Kasih dia pakan pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah hasilnya beda. Orang empat bulan panen, bapak tiga bulan. Pakannya yang kita kejar,” tuturnya dengan nada senang lewat sambungan telepon, Kamis (25/11/2021).  Ia memiliki 30 keramba di Desa Aro dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Rata-rata berukuran 12 meter, yang terbesar mencapai 15 meter. Semula semua untuk budidaya nila, belakangan ia juga merintis patin. Harga jual nila Rp25ribu perkilogram, sedangkan patin Rp22 ribu.  Budidaya di sungai umumnya menghasilkan daging ikan yang lebih enak dibanding kolam.  Hanya saja, harus sabar bersahabat dengan alam. Keramba gampang jebol oleh arus deras sungai bila debit air naik. Beruntung selama ini, bila ada keramba yang jebol, ikannya tidak langsung habis. Itu berkat jaring keramba yang dipasangnya dua lapis.  Yani tidak sendiri. Ia mengetuai Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Sekintang Dayo Aro yang mengelola sekitar 80 keramba. Hampir tiap hari mereka panen mencapai rata-rata dua ton. Melimpahnya jumlah ikan mengharuskan pengaturan panen agar harga jual tidak anjlok.  Pun demikian dengan pemasaran, harus dipikirkan bersama. Tidak bisa hanya memikirkan pemasaran hasil panen sendiri. Apalagi, hampir seluruh warga Desa Aro adalah pembudidaya. Pasar lokal menjadi terasa sempit.  Yani lantas berinisiatif membuka pasar di kabupaten lain. “Sekarang lagi cari pasaran ke luar karena sudah over kapasitas. Jalanlah dulu ke sana ke Tebo, Muaro Bungo, minta bantuan kawan, alhamdulillah pasar sudah ketemu, tinggal antarnya,” ujar pria yang memiliki tiga anak itu.  Selain tantangan transportasi yang membutuhkan jarak tempuh tiga sampai empat jam, tantangan lain membuka pasar baru adalah pembelian ikan yang tidak dibayar secara cash. Pembayaran akan dilakukan pada pengantaran ikan selanjutnya. “Yang penting pasar kita kebuka. Antaran kedua bayar pertama, begitu seterusnya,” jelas Yani.  Tertatanya operasional dan sistem budidaya yang diterapkan dalam Pokdakan Sekintang Dayo Aro membuat para pengelolanya memiliki waktu kerja yang sangat efisen. Yani pun banyak memiliki  waktu senggang, yang kemudan ia manfaatkan untuk mengelola usaha mebel.  Sebenarnya, bisnis permebelan bukanlah hal baru baginya. Ceritanya begini, ujar Yani, ia pernah kena PHK dari tempatnya bekerja pada tahun 2000. Saat itulah ia sempat mencari peruntungan di usaha mebel. Ternyata tak terlalu menjanjikan, sehingga pada 2004 ia terjun ke budidaya ikan.  “Orang rumah (istri) awal-awal kurang mendukung, karena awal budidaya rugi Rp1,5 juta. Itu karena masih ragu-ragu, ikan gak pernah ditengok. Akhirnya (istri) mendukung, karena pada panen kedua berhasil,” kisahnya.  Waktu berlalu, pada 2020, Yani dan kawan-kawan mendapatkan pinjaman modal dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Melalui badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono itu, ia memperolah modal untuk mengembangkan usaha, mulai dari pembelian bibit, pakan, dan membuat keramba.  Ia berharap bantuan permodalan bergulir ini dapat menyentuh masyarakat secara luas. Harus semakin banyak lagi pelaku usaha yang didanai, khususnya perseorangan agar bisa sama-sama berkembang.  Selain itu, diperlukan pengelolaan satu pintu untuk penjualan ikan. Dengan demikian, akan ada pemasukan bagi desa yang dapat memicu berkembangnya wilayah Sentra Ikan Nila itu. Pada akhirnya, lapangan kerja terbuka dan perekonomian masyarakat meningkat.

Rajin Beri Makan Ikan, Peroleh Kehidupan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harapan-besar-presiden-jokowi-begini-yang-dilakukan-menteri-susi_m_207146.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Panati Pangandaran, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Panati Pangandaran, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek Keramba Jaring Apung Lepas Pantai (KJA offshore) pertama di Indonesia menjadi harapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), sebagai nilai tambah budi daya perikanan Indonesia. Oleh sebab itu, Jokowi pun ingin semakin banyak pihak yang terlibat dalam KJA offshore ini. Karena nantinya, pemasaran hasil budi daya ikan bisa eksport, seperti ke Timur Tengah, Australia, dan Jepang. Pasalnya ekspor ikan masih ada dalam posisi yang baik. "Negara-negara lain sudah kehabisan ikan. Tapi kita masih ada peluang untuk meningkatkan produksinya lagi. Kita harus ingat, bahwa 2/3 negara kita adalah air, 70 persen negara kita adalah air, ini kita harus ingat," kata Jokowi di Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (24/4). Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang juga hadir menuturkan, KJA offshore merupakan wujud dari cita-cita Presiden, yang ingin Indonesia maju dalam budi daya aquaculture. "Di Pangandaran ini, saya selain aquaculture ini juga mengembangkan politeknik untuk pendidikan, research, dan juga membesarkan KJA, juga terkait urusan pakan," kata Susi di Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (24/4). Pihaknya pun akan mengelola KJA nanti adalah KUD Minasari, Minapadi, dan Minarasa, dari Parigi, Batu Karas, dan Pangandaran. Nelayan akan mendapatkan hasil dari Sisa Hasil usaha (SHU) dari kelola usaha KJA offshore yang dilakukan kerjasama dengan BUMN, Perindo, dan Perinus. Sehingga, bersama masyarakat hasilnya untuk dijual di dalam negeri ataupun untuk ekspor. Alasan dipilihnya kakap putih sebagai bibit yang dikembangkan untuk mengembalikan jenis ikan tersebut yang sudah hampir jarang. Padahal sebelumnya kakap putih merupakan salah satu ikan yang paling banyak dicari di Pangandaran. Selain itu, kakap putih juga dinilai bisa diolah menjadi berbagai produk ketimbang jenis ikan budidaya lainnya. Pasar kakap putih pun dilihat lebih luas. Permintaan kakap putih lebih banyak dari Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Australia. "Mudah-mudahan cita-cita Presiden menjadikan poros maritim tercapai, selain penangkapan, juga ada KJA Offshore, teknologi ini luar biasa," ungkapnya. Menurut Susi, perlu satu kekuatan besar baik dari koperasi, kemudian BUMN untuk sinergi. Sebab ini pekerjaan besar. Kalau KJA Offshore dua tahun berhasil, akan ditambah keberadaannya di beberapa tempat lagi. Tak lupa, Susu pun mengimbau kepada nelayan dan masyarakat setempat untuk saling bahu membahu menjaga lingkungan dan laut Pangandaran.

Harapan Besar Presiden Jokowi, Begini Yang Dilakukan Menteri Susi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyelamatan-danau-maninjau-gagal-dilakukan_m_202258.jpeg" alt="IKAN MATI: Ribuan ton ikan di danau Maninjau mati mendadak akibat sedimentasi makanan ikan yang telah lama mengendap di dasar danau" width="100%">
<figcaption>IKAN MATI: Ribuan ton ikan di danau Maninjau mati mendadak akibat sedimentasi makanan ikan yang telah lama mengendap di dasar danau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelamatan danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) dengan cara pengerukan sedimentasi yang direncanakan dikebut tahun ini gagal dilaksanakan. Pasalnya, untuk mengeruk endapan makanan ikan yang telah lama menimbulkan pencemaran hingga kematian ikan itu, dibutuhkan Design Engineering Detail (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, DED dan Amdal untuk kawasan danau Maninjau akan dirampungkan tahun 2018. Dengan begitu, proses pengerukan bisa dilakukan di tahun berikutnya atau tahun 2019. "Pengerukan tidak bisa dilakukan tahun ini. Kita siapkan dulu Amdal dan DED-nya," kata Nasrul Abit kepada sejumlah wartawan, Jumat (6/4). Pemprov Sumbar bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS), lanjut Nasrul, telah menyamakan persepsi untuk penyelamatan danau Maninjau. Hal ini untuk mengurangi resiko pencemaran dengan mengangkat sisa-sisa makanan yang mengendap di dasar danau. "Sambil proses ini berjalan, kita juga akan pelajari alat atau teknologi pengeruk yang sesuai untuk danau Maninjau. Kalau soal biaya, diserahkan kepada pemerintah pusat karena APBD Kabupaten dan Provinsi terbatas," katanya. Pihaknya mengaku, telah menggelar rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan telah mengusulkan danau Maninjau untuk jadi program strategis dan prioritas. "Kita berharap, permasalahan ini cepat teratasi. Karena danau Maninjau sumber kehidupan masyarakat sekitar. Dan bagaimana danau itu bersih. Sehingga, tidak ada lagi musibah kematian ikan seperti tahun-tahun sebelumnya," pungkasnya. Di sisi lain, Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria pernah mengatakan, selain soal sedimen, penyebab kematian ikan juga dipicu dengan semakin menjamurnya keramba jaring apung (KJA). Bahkan, KJA juga sebagai penyumbang terbesar pencemaran danau Maninjau. Dari tahun ke tahun lanjut politisi PKS ini, jumlah KJA danau Maninjau terus meningkat. Misalnya saja di tahun 2001, jumlah KJA hanya 3.500 unit, namun 15 tahun kemudian, di tahun 2016 jumlahnya naik signifikan menjadi 17,226 KJA. Padahal, dari hitungan Pemkab Agam, danau yang luasnya mencapai 9.737,5 hektare hanya bisa mewadahi sekitar 6.000 KJA. "Pemkab Agam tidak melarang budidaya ikan di danau Maninjau. Tapi, tentu harus diatur dan tidak kelewat banyak," kata Trinda yang juga merangkap sebagai ketua save Maninjau. Untuk menerbitkan dan mengurangi jumlah KJA, diperlukan regulasi yang jelas. Sehingga, Pemkab Agam tidak sampai gegabah dengan asal melarang KJA. Apalagi, masyarakat yang bergantung hidup di KJA mencapai 14.000 KK lebih. "Sembari menunggu regulasi Perda Zonasi di tingkat Provinsi, kita terus berupaya mengurangi KJA dengan cara persuasif pada masyarakat," katanya.

Penyelamatan Danau Maninjau Gagal Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/benahi-kja-mangkrak-anak-buah-menteri-susi-fokus-jalankan-program-ini_m_155919.jpeg" alt="Saat DJPB meberikan bantuan ke petambak KJA di Lampung." width="100%">
<figcaption>Saat DJPB meberikan bantuan ke petambak KJA di Lampung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk selalu memastikan berbagai sarana prasarana dan infrastruktur perikanan budidaya termasuk budidaya laut berfungsi optimal dan produktif.&nbsp; Termasuk memastikan sarana budidaya Karamba Jaring Apung (KJA) yang ada di masyarakat bisa berfungsi optimal dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DJPB pada tahun 2017 menetapkan program pengisian KJA rakyat yang mangkrak sebagai salah satu program prioritas. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, di hadapan ratusan penerima bantuan program pengisian KJA rakyat saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, (05/09). &ldquo;Kesejahteraan pembudidaya ikan merupakan konsen kami, oleh sebab itu KKP terus berupaya memastikan agar berbagai sumberdaya yang ada, termasuk sarana prasarana budidaya seperti KJA tidak mangkrak dan berfungsi secara optimal dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,&rdquo;ungkap Slamet melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com. Slamet menambahkan bahwa KJA yang terdistribusi saat ini banyak berasal dari lintas kementerian. Total bantuan KJA hingga tahun lalu sebanyak 15.583 lubang termasuk dari kementerian atau instansi terkait termasuk pemerintah daerah (pemda), dari jumlah tersebut bantuan KJA dari DJPB sebanyak 7.316 lubang (47,7 persen).&nbsp; Artinya, ini menjadi hal yang perlu disikapi bahwa penting kementerian maupun pemda terkait berkoordinasi dengan KKP sebagai kementerian teknis yang membidangi masalah perikanan budidaya, sehingga masalah inefisiensi dapat diatasi dengan baik.&nbsp; Slamet juta menuturkan, pada tahun 2017 KKP menargetkan program pengisian KJA rakyat sebanyak 250 unit (1.000 lubang), dimana diharapkan akan mampu menghasilkan produksi ikan lebih dari 218 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar sekira Rp 17,51 milyar.&nbsp; Disamping itu program ini juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 817 orang per tahun, dengan kisaran pendapatan kotor yang mampu diraup kelompok pembudidaya mencapai Rp 80 - 182 juta/tahun.&nbsp; &ldquo;Potensi ekonomi yang dapat dicapai dari optimalisasi KJA rakyat ini sangat besar, jika 80 persennya saja KJA bantuan dari berbagai instansi tersebut dapat kita manfaatkan, maka setidaknya produksi ikan yang dapat kita peroleh sebesar 2.718 ton/tahun dan nilai ekonomi yang dapat diraup mampu mencapai Rp. 218,3 milyar per tahun, saya rasa ini nilai yang sangat fantastis&rdquo; rinci Slamet. Untuk mendukung program tersebut, KKP juga memberikan bantuan pakan yaitu sebanyak 108 ton di Kabupaten Pesawaran, 23 ton di Kabupaten Lampung Selatan dan 64 ton untuk mendukung program di Kepuluan Seribu DKI Jakarta.

Benahi KJA Mangkrak, Anak Buah Menteri Susi Fokus Jalankan Program Ini