<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/SELAYAR1.jpg" alt="Pendampingan yang dilakukan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sangat membantu nelayan menghadapi permasalan terkait dengan aktivitasnya sebagai nelayan." width="100%">
<figcaption>Pendampingan yang dilakukan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sangat membantu nelayan menghadapi permasalan terkait dengan aktivitasnya sebagai nelayan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Namanya juga Kepulauan Selayar, tentu saja kabupaten ini terdiri dari banyak pulau yang terpisah lautan. Tapi, bagi Daeng Sitaba dan Husni Aryani, kendala dalam akses pendampingan mereka atasi dengan memanfaatkan media sosial yang ternyata sudah cukup akrab di keseharian para nelayan setempat.  “Ada grup-grup kabupaten di facebook yang anggotanya berbagai kalangan, di antaranya penyuluh, kadis-kadis, dan pejabat pemda. Di grup tersebut, info seputar LPMUKP, termasuk video-video dibagikan agar masyarakat bisa lebih paham tentang LPMUKP,” tutur Desta, panggilan akrab Daeng Sitaba, melalui sambungan seluler, Sabtu (29/5).  Lulusan S1 Perikanan Universitas Hasanudin itu merasakan sebuah tantangan untuk mendapatkan ilmu baru dengan bergabung menjadi pendamping Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Terutama kondisi geografis tempat tinggalnya di selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau. Dari 132 pulau, terdapat 33 pulau yang berpenghuni yang dibagi ke dalam 11 kecamatan.  “Merasa senang, karena bisa menyatu dengan masyarakat. Belajar dengan mereka, bersungguh-sungguh. Ketika punya anak menyekolahkan, menafkahi keluarga, dengan laut mereka hidup,” kata Desta, yang menjadi pendamping sejak tahun 2019.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/SELAYAR2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Program pendampingan kepada nelayan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi nelayan dalam bekerja. (Dok. KKP)  Meski demikian, Desta menyadari tak mudah menjalankan tugas sendirian. Beruntung Ia memiliki Husni yang juga berprofesi sebagai pendamping LPMUKP sejak tahun 2018. Mereka berdua bersepakat untuk membagi wilayah pendampingan. Husni kebagian Kecamatan Bontomatene, Buki, Bontomanai, Benteng, Bontoharu, dan Bontosikuyu. Sedangkan Desta mendampingi Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Taka Bonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena yang termasuk pulau-pulau kecil.  Tugas berat mengelilingi pulau-pulau kecil terkadang disertai bonus tantangan adanya debitur yang kesulitan membayar cicilan. Bagi Husni, saat itulah ia benar-benar memfungsikan diri sebagai pendamping untuk mencari solusi.  “Jika ada debitur yang sulit membayar cicilan, saya mencari permasalahan kenapa terjadi penunggakan, setelah itu mencari solusi yang terbaik, agar bisa terselesaikan pembayaran dan memberikan pengertian sebagai jalan keluar agar bisa mencicil sedikit demi sedikit,” jelasnya.  Sementara solusi demi solusi ditemukan untuk mengatasi berbagai persoalan debitur, Desta dan Husni tetap mencari debitur baru yang potensial. Lagi-lagi, berkat media sosial, informasi keberadaan program LPMUKP menyebar masif ke para pelaku usaha kelautan dan perikanan di Selayar. Lewat jejaring media sosial, informasi seputar kemudahan permodalan LPMUKP, juga jadi perbincangan dari mulut ke mulut warga setempat.

Media Sosial, Solusi Pendampingan di Kepulauan Selayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/dpra-1.jpg" alt="Anggota Komisi I DPR Sukamta. Humas Fraksi PKS/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR Sukamta. Humas Fraksi PKS/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah segera mengungkap asal-usul benda asing, diduga pesawat nir awak (drone) bawah air. Benda asing itu memasuki perairan Indonesia pada pengujung Desember 2020.  Benda asing itu ditemukan nelayan di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kini benda tersebut diamankan di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Makassar.  ”Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut,” ujar Sukamta seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (2/1).  Sukamta mengatakan, jika benar benda itu merupakan drone yang dimiliki negara lain, pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas. Sebab, drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia.  Dia khawatir, sudah ada drone lain yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia. ”Artinya keamanan nasional kita sangat rentan,” tutur Sukamta.  Selanjutnya, anggota DPR asal Jogjakarta itu juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla meningkatkan pertahanan teritori dengan lebih memperbanyak patroli laut. Terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.  ”Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu, kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melakukan patroli secara ketat,” ujar Sukamta.  Selain itu, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, peristiwa itu juga menjadi tantangan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar meningkatkan lagi kemampuan teknologi pertahanan. Khususnya, dalam penginderaan jarak jauh.  ”Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melalukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi selain mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang andal. Lebih dari itu pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi,” papar Sukamta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=E4NrgCU8DNU

Anggota DPR Minta Ungkap Benda Asing Diduga Drone di Kepulauan Selayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mayat-perempuan-tanpa-kepala-ditemukan-di-tepi-pantai_m_195547.jpeg" alt="Petugas melakukan identifikasi di lokasi penemuan mayat perempuan tanpa kepala, Selasa (13/3)" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan identifikasi di lokasi penemuan mayat perempuan tanpa kepala, Selasa (13/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com --&nbsp; Sesosok mayat tanpa kepala menghebohkan warga di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (13/3). Penemuan mayat tersebut terjadi, sekitar pukul 09.05 Wita. Mayat tersebut ditemukan di tepi pantai, Dusun Barat Desa Bontolebang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. "Telah ditemukan mayat diduga berjenis kelamin perempuan tanpa kepala yang belum diketahui identitasnya sekitar 100 meter dari pantai dekat Alat penangkap ikan (Bila) milik masyarakat setempat," ungkap Kapolres Selayar, AKBP Syamsu Ridwan. Mayat misterius itu kata Syamsu pertama kali ditemukan oleh Haerul (31) seorang melayan dilokasi setempat sekitar pukul 07.30 Wita. Penemuan mayat tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa Bontolebang M Arsyad dan oleh Kepala Desa dibantu masyarakat membawa mayat tersebut ketepi pantai. "Jadi waktu ditemukan, .ayat itu menggunakan baju kain motif pink kembang-kembang, celana kain hitam motif bulat-bulat putih dan terikat tali nilon warna putih dilengan kiri dengan panjang tali 30 cm. Dari ciri-ciri kuat dugaan korban perempuan, kepalanya belum ditemukan," jelasnya. Tim Sat Reskrim Polres Kepulauan Selayar, Team Dokpol Polres Selayar, Anggota Sat Pol Air telah membawa mayat tersebut ke rumah sakit umum daerah (RSUD) setempat. "Saat ini mayat korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Identitas korban belum diketahui sejauh ini," tambahnya menutup.  Sumber gambar ; Kepolisian Ketgam : Mayat perempuan tanpa kepala yang ditemukan di tepi pantai Selayar, Selasa (13/3)

Mayat Perempuan Tanpa Kepala Ditemukan di Tepi Pantai