<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/KKP-24A.jpg" alt="Direktur LPMUKP Syarif Syahrial saat melakukan peninjauan pelaksanakan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) menyalurkan permodalan bagi pelaku usaha dan nelayan setempat." width="100%">
<figcaption>Direktur LPMUKP Syarif Syahrial saat melakukan peninjauan pelaksanakan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) menyalurkan permodalan bagi pelaku usaha dan nelayan setempat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut, potensi kelautan dan perikanan yang besar di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menjadi satu alasan bagi Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) menyalurkan permodalan bagi pelaku usaha dan nelayan setempat.  Direktur LPMUKP Syarif Syahrial mengungkapkan, tak hanya potensi alamnya, para pemanfaat pinjaman, sebagai debitur lama LPMUKP, juga tergolong bagus.  “Debitur lama kita telah ada yang melunasi pinjamannya. Melalui pendanaan yang digulirkan, kami harapkan usaha kelautan dan perikanan, terutama UMKM di sini, terus berkembang,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (24/4).  Menurutnya, kelancaran modal pembiayaan tak terlepas dari sistem pendampingan yang menuntun para pemanfaat, mulai dari membuka akses permodalan, hingga disiplin dalam melunasi kewajiban.  Sementara, Kepada para debitur, Syahrial mengatakan ia memahami usaha di sektor kelautan dan perikanan ini sangat bergantung pada alam. “Mulailah biasakan menabung, supaya saat masa paceklik masih ada simpanan untuk memenuhi kewajiban. Program pembiayaan ini berdampingan dengan kebiasaan menabung,” ungkapnya.  Di Kabupaten Natuna sendiri, LPMUKP telah menyalurkan total Rp 2,76 miliar  untuk 45 pemanfaat. Sebagian pemanfaat sudah ada yang melunasi kewajibannya.  Sementara, Menteri KKP berharap pembiayaan ini dapat meningkatkan usaha nelayan maupun pembudidaya ikan yang berada di sini. Ia juga meminta kepada Direktur LPMUKP untuk terus memberikan bimbingan usaha kepada penerima modal, seperti menyusun perencanaan pengembangan usaha dan pencatatan keuangan.  “Saya optimistis hal ini, kawasan ekonomi khusus bisa mendorong tumbuhnya sektor kelautan dan perikanan di Natuna,” pungkasnya.

Kembangkan Potensi Natuna, KKP Salurkan Modal ke Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/TRANGGONO-22.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat meninjau sejumlah fasilitas yang ada di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna di Selat Lampa di natuna, Kamis (22/04/2021)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat meninjau sejumlah fasilitas yang ada di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna di Selat Lampa di natuna, Kamis (22/04/2021)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai wilayah Kepulauan Natuna sangat potensial untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelautan. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, wilayah Kepulauan Natuna telah memiliki infrastruktur penunjang yang mumpuni, salah satunya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang berlokasi di Selat Lampa.  "Saya sedang berpikir bahwa kawasan ini bisa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Kelautan. Saya kira ini penting karena saat ini orientasi (pengembangannya) ke laut," ujar Menteri Trenggono di Natuna, Kamis (22/4/2021).  Menurutnya, Natuna memiliki potensi besar di subsektor perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya yang menunjang untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Untuk budidaya misalnya, ada ikan napoleon dan kerapu yang nilai ekonominya begitu tinggi. Apalagi pemasarannya sudah merambah pasar ekspor di mana pembeli datang langsung ke keramba-keramba pembudidaya.  Dia optimistis, kawasan ekonomi khusus bisa mendorong tumbuhnya sektor kelautan dan perikanan di Natuna. Sebab bidang-bidang yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan nantinya terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pasar.  Dengan adanya kawasan ekonomi khusus pula, usaha budidaya masyarakat juga semakin berkembang begitupun dengan aktivitas ekonomi di SKPT Natuna ikut menggeliat.  "Rencana ini akan saya sampaikan dulu ke pusat untuk dibahas lebih lanjut," urainya.  Meski mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, Menteri Trenggono menegaskan memegang prinsip ekonomi biru. Dia ingin keberlanjutan ekosistem laut tetap terjaga disamping upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya dengan menggenjot produktivitas budidaya berkelanjutan agar pasar tidak lagi bertumpu pada komoditas perikanan tangkap.  "Ke depannya budidaya yang kita tingkatkan produktivitasnya, dan penangkapan di laut pelan-pelan kita kurangi. Ini supaya ekosistem kita terjaga," pungkasnya.  Dalam kunjungan kerjanya di Natuna, Menteri Trenggono meninjau sejumlah fasilitas yang ada di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna di Selat Lampa. Dia juga berdialog dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mendapat bantuan pinjaman modal dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).  Disamping bantuan pinjaman modal, dia meminta jajarannya di LPMUKP untuk memberikan bimbingan usaha kepada penerima bantuan. Diantaranya menyusun perencanaan pengembangan usaha dan pencatatan keuangan.

Menteri Trenggono Sebut Natuna Potensial Dijadikan KEK Kelautan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/nelayan-natuna-3.jpg" alt="Penanggungjawab Pangkalan Kapal Rawai Dede Ardiansyah dengan speedboatnya di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Penanggungjawab Pangkalan Kapal Rawai Dede Ardiansyah dengan speedboatnya di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>Di luar ketegangan di lautan, ada kedekatan antara warga Kepulauan Natuna dan negeri jiran yang telah terjalin. Urusan kehidupan sehari-hari mereka lebih nyaman terhubung dengan negara-negara tetangga itu.  AGUS DWI PRASETYO, Natuna, Jawa Pos  ---  ALI, 41, tekong (nakhoda) kapal rawai di Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), tengah berada di Johor, Malaysia, ketika Dedek Ardiansyah menghubungi melalui video call WhatsApp (WA). Dari layar ponsel, Ali tampak kurang sehat. Dia baru menjalani cek darah di salah satu RS ternama negeri jiran itu. ”Empedu batu tak jelas,” ujar dia dengan suara terbata.  Karena koneksi internet kurang bagus, komunikasi itu diakhiri Dedek. Sejurus kemudian, percakapan beralih ke sambungan telepon reguler.  Dedek yang masih penasaran menanyakan kondisi relasi kerjanya tersebut. ”Sakit apa kau, Li?” tanya Dedek. ”Empedu batu,” jawab Ali mengulang.  Bukan karena gengsi jika Ali memilih berobat ke luar negeri. Tapi, karena merasa cocok. Sebelum ke Johor, Ali berobat ke salah satu RS di Surabaya. Namun, penyakitnya tak kunjung sembuh. Atas saran sejumlah kerabat, Ali ke Johor. Tentu, semua biaya dia tanggung mandiri karena kartu BPJS Kesehatan tak berlaku di sana.  Beberapa tekong lain yang kapal ikannya mangkal di depan rumah Dedek juga berobat ke Johor. Abeng salah satunya. Nakhoda kapal pancing rawai berkapasitas 20 gross tonnage (GT) asal Tanjung Balai Karimun, Kepri, itu sembuh dari penyakit kencing batu setelah berobat ke Johor. Abeng sebelumnya berobat di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna. Dia juga sudah menjajal RS di Kota Batam. Namun, semua tak membuahkan hasil. ”Dan waktu berobat di Johor langsung sembuh,” kata dia saat ditemui di pangkalan kapal nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Natuna.  Berobat ke Malaysia juga menjadi kebiasaan keluarga Dedek sejak bertahun-tahun. Bos kapal pancing rawai di Tanjung Kumbik Utara itu membawa semua anggota keluarganya berobat ke daerah yang terletak di selatan Semenanjung Malaysia tersebut. Yang paling baru, ayah tiri Dedek, Sabli, awal tahun lalu operasi kornea mata. Saat ini penglihatannya nyaris sembuh seperti sediakala. ”Kami senang ke Johor karena obatnya bagus,” tutur suami Siti Kumalasari tersebut.  Tradisi berobat ke Johor dilakukan warga lantaran fasilitas rumah sakit daerah yang belum lengkap. Dedek pernah punya pengalaman pilu. Kakak pertamanya, Norman, meninggal karena penanganan yang menurutnya kurang maksimal. ”Saat itu alat CT scan kepala tidak ada (di RSUD Natuna), padahal waktu itu abang merasakan ngilu sekali di kepala,” kata Dedek. ”Kalau sekarang kami nggak tahu, sudah ada atau belum (alat CT scan kepala, Red),” imbuh bapak dua anak itu.  Warga di Natuna –khususnya kalangan ekonomi menengah ke atas– menurut Dedek, memang lebih memilih berobat ke Johor. Meski, ironisnya, hingga sekarang mereka sulit menghafal nama rumah sakitnya lantaran berbahasa asing. ”Sebagian besar memang nggak hafal nama rumah sakitnya, yang penting sembuh,” terang Dedek, lantas tertawa.  Kedekatan Natuna dengan negara tetangga juga terbangun lewat hubungan bisnis ikan. Rodhial Huda, warga Pulau Tiga Barat, beberapa tahun terakhir memelihara ikan kerapu cantik di belakang rumah panggungnya. Ikan perkawinan silang antara kerapu cepak dan kerapu tiger itu laku dijual ke Hongkong melalui pengepul.  Saat ini 1.000 kerapu dipelihara pria yang sehari-hari berprofesi petugas sekuriti tersebut. Seekor ikan dengan berat 2 kg dihargai Rp 500 ribu. Sementara itu, ikan dengan berat 1 kilogram biasanya dibeli Rp 145 ribu. ”Kalau (ikan) sudah umur 2 tahun biasanya baru bisa dipanen,” terangnya.  Mayoritas warga di pesisir Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, sampai Sedanau yang ada di Natuna menggantungkan hidup dari bisnis jual beli ikan. Ikan-ikan itu diekspor pengepul. Paling banyak ke Singapura dan Hongkong. Ada pula yang dibawa ke Malaysia. Pemasukan dari bisnis tersebut amat menggiurkan. Sekali transaksi bisa ratusan juta rupiah.  Misalnya, bisnis ikan tangkapan yang digeluti Dedek secara turun-temurun. Awal Desember lalu dia mengirim 18 ton ikan ke Tanjung Balai Karimun dengan nilai transaksi Rp 460 juta. Jenis ikan yang dikirim, antara lain, kurisi bali, kakap merah, kurisi, kerapu, dan jahan. Dari Tanjung Balai Karimun, ikan-ikan itu dikirim ke Singapura melalui Batam.  Di pertengahan November, Dedek juga mengirim ikan ke lokasi yang sama. Jumlah ikan lebih sedikit, yakni 15 ton, tapi nilai jualnya lebih bagus daripada Desember. Yaitu, Rp 570 juta. Kebetulan, harga beberapa jenis ikan terbilang bagus di bulan itu. ”Harga ikan ini memang tidak pasti, kalau lagi bagus, ya bagus juga pendapatan kita,” tuturnya.  Kedekatan masyarakat pesisir dengan negara luar juga terlihat dari kebiasaan membeli produk kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak isian dapur yang merupakan hasil ”impor”. Di situ mudah sekali menemukan kecap produksi Selangor, Malaysia. Begitu pula dengan produk-produk camilan atau minuman berperisa.  Produk tersebut sejatinya tidak diperbolehkan beredar di Indonesia. Termasuk wilayah Pulau Tiga Barat yang minim listrik itu. Pasalnya, tidak ada nomor registrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI di kemasannya. Juga, tidak ada label Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, sebagian besar warga merasa tidak peduli. Sebagian mengaku tidak tahu.  Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengakui kedekatan masyarakatnya dengan negara-negara tetangga sudah terjalin sejak lama. Di bidang kesehatan, misalnya, biayanya relatif lebih terjangkau berobat ke Malaysia atau Singapura daripada ke Jakarta. ”Fasilitas kesehatan mereka lebih bagus. Ini memang jadi masalah,” ujarnya saat dihubungi.  Soal bisnis ikan, secara historis kedekatan antara masyarakat Natuna dan asing memang sudah terjalin. Pasalnya, secara geografis, menjual ikan memang lebih dekat ke Singapura dan Malaysia. ”Natuna itu memang sudah seperti saudara (bagi Malaysia dan Singapura, Red),” tutur perempuan berjilbab itu.  Harus diakui, kedekatan Natuna dengan negara tetangga memang tercatat sebagai warisan leluhur masyarakat setempat. Namun, kedekatan itu semestinya tidak menjadi pintu masuk kapal ikan asing (KIA) mencuri ikan di sana. Atau mengedarkan produk-produk olahan tanpa izin edar. ”Historinya tetap jalan, tapi pelanggaran jangan dibiarkan,” kata Ngesti.

Nelayan Natuna: Berobat ke Johor, Jual Ikan ke Singapura dan Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Nelayan-Natuna.jpg" alt="Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta regulasi yang mengatur pulau dilebur di satu kementerian. Pasalnya, saat ini, terdapat dua kementerian yang mengatur regulasi tersebut, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).  "Di 2020 ini saya berharap kepada KKP (untuk memegang regulasi), karena ada dua regulasi yang mengatur pulau, yang mengatur KKP dan ATR/BPN," kata Anggota KNTI yang juga nelayan di Pulau Pari, Sulaiman di Jakarta, Minggu (12/1).  Salah satu kasus yang menyebabkan hal tersebut harus dilaksanakan adalah pengklaiman perairan Natuna yang dilakukan Tiongkok. Sebab, Kepulauan Natuna dikuasai oleh tiga negara, yakni Tiongkok, Taiwan serta Indonesia.  Sebelumnya Sulaiman meminta kepada ATR untuk menerbitkan sertifikat tanah di daerahnya. Akan tetapi, ia menyebutkan bahwa pihak ATR melempar tanggung jawab ke KKP, sebab kementerian tersebut mengatur pulau-pulau kecil.  "Setelah di klaim Tiongkok, ATR itu buru-buru berkoordinasi dengan KKP. ATR buru-buru mengeluarkan sertifikat, sebelumnya kan kayak ditunda-tunda gitu," ucapnya.  Peleburan regulasi ini harus dilaksanakan secepatnya. Sebab, bukan hanya Kepulauan Natuna yang berada di daerah pesisir yang sewaktu-waktu juga dapat diklaim sepihak oleh negara lain.  "Saya itu mengajukan reforma agraria (RA) terkait pulau kecil, mencoba memberikan pandangan kepada pemerintah pusat soal reforma agraria, di pulau-pulau perbatasan itu bukan cuma Pulau Natuna, pemeritah harus bisa melihat (ancaman)," tutupnya.  Seperti diketahui, pada Rabu (8/1) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyerahkan 102 sertifikat tanah untuk masyarakat di Kepulauan Natuna. Hal tersebut sebagai bukti serta mempertegas bahwa Natuna merupakan bagian Indonesia.

Hindari Klaim Kembali Terjadi, Pemerintah Diminta Lebur Regulasi Pulau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Jumly-Hendra-Eka.jpg" alt="Jimly Asshiddiqie. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jimly Asshiddiqie. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Batas wilayah Natuna diklaim oleh Tiongkok sebagai miliknya. Tak pelak, pemerintah Indonesia menyiapkan pasukan TNI untuk melakukan operasi siaga di wilayah Natuna.  Terkait hal itu, anggota DPD, Jimly Asshiddiqie mengusulkan Pemerintah Indonesia melakukan tindakan penenggelaman kapal apabila ada kapal Tiongkok yang masuk di perairan Natuna.  "Ada baiknya kebijakan yang dipraktikkan oleh Ibu Susi Pudjiastuti diterapkan lagi. Jadi semua kapal pencuri itu ditembak, ditenggelamkan," ujar Jimly kepada wartawan, Senin (7/1).  Jimly menegaskan, tindakan itu perlu dilakukan karena Tiongkok telah dengan sengaja mencuri ikan di wilayah Indonesia. Walaupun sahabat tapi Tiongkok harus mengakui kedaulatan Indonesia. "Jadi bukan masalah hubungan antarnegara. Tetapi pelaku pencurian ikan tersebut," katanya.  Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan Indonesia adalah negara yang cinta damai. Walaupun sahabat dengan Tiongkok namun pengusiran di perairan Indonesia harus terus dilakukan. "Kita tidak suka perang, bukan takut perang tapi pengusiran harus dilakukan," ungkapnya.  Dunia Internasional mengakui bahwa Perairan Natuna adalah wilayah Indonesia. Itu dilihat dari Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Maka seharusnya Tiongkok bisa mengakui juga Natuna adalah wilayah Indonesia.  "Kalau dilihat di peta, pulau Natuna jauh sekali dengan daratan Tiongkok. Maka terlalu jauh kalau Tiongkok mengklaim," imbuhnya.  Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.  Retno menyampaikan, dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 telah menetapkan bahwa perairan Natuna masuk ke dalam ZEE Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta Tiongkok mematuhi aturan tersebut. Retno juga mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

Soal Natuna, Jimly Minta Pemerintah Terapkan Program Susi Pudjiastuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-dorong-pemerintah-ambil-fir-di-natuna-dari-singapura_m_207159.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo memuji masterplan masterplan pembangunan pangkalan militer di Natuna. Nantinya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super-canggih." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo memuji masterplan masterplan pembangunan pangkalan militer di Natuna. Nantinya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super-canggih.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah Indonesia segera menguasai flight information region (FIR) di kawasan ruang udara Natuna, Kepulauan Riau. Menurutnya, FIR di wilayah Natuna yang kini dikuasai Singapura harus dikelola sepenuhnya oleh Indonesia. Bamsoet -panggilan akrab Bambang- menyampaikan hal itu usai kembali dari Natuna. Dia melakukan kunjungan bersama dengan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang, Senin (23/4). Legislator Partai Golkar itu menegaskan, FIR di Natuna sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan Indonesia. &ldquo;FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara,&rdquo; ujarnya. Bamsoet bersama Marsekal Hadi dan Oesman Sapta mengunjungi Natuna menggunakan pesawat VIP TNI AU jenis Boeing 737-400. Pesawat itu dikawal empat jet tempur F-16 dari Skuadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Turut serta dalam rombongan itu antara lain anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono serta Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto. Bamsoet menjelaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan. Menurutnya, paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasari keamanan dan kesejahteraan. "Keamanan wilayah Indonesia salah satunya ditentukan kondisi keamanan di wilayah perbatasan. Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau sangat penting. Selain di Natuna, tak menutup kemungkinan kita juga akan bangun dan perkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia," tutur Bamsoet. Mantan Ketua Komisi III DPR itu mengaku telah melihat masterplan pembangunan pangkalan militer di Natuna. Nantinya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super-canggih.  Bamsoet kagum dengan masterplan-nya. Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Bamsoet yakin pembangunan pangkalan militer di Natuna, tidak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di kabupaten yang terletak di Laut China Selatan itu. Sejak 2016, di Selat Lampa, Natuna sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. &ldquo;Dengan total luas lahan 16,8 hektar, saya yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan," jelas Bamsoet. Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, DPR sangat serius dalam mendukung program pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Bahkan, DPR RI sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan. "Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. Kita juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri," ujar Bamsoet. "Atau bisa dilepas menjadi badan tersendiri sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan," jelasnya. Politikus berlatar belakang wartawan itu menambahkan, APBN 2017 yang disetujui DPR memuat alokasi anggaran Rp 1,61 triliun. Duit itu diperuntukan bagi 18 kementerian dan lembaga untuk program terpadu daerah perbatasan. Wilayah di perbatasan, kata dia, harus ditangani lintas kementerian dan lembaga karena persoalannya sangat kompleks. &ldquo;Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerjasama yang solid antara DPR RI dan pemerintah. Saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat," pungkas Bamsoet.

Bamsoet Dorong Pemerintah Ambil FIR di Natuna dari Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisah-putri-marino-terisolasi-hingga-terpesona-alam-di-natuna_m_201343.jpeg" alt="Putri Marino saat press screening film Jelita Sejuba di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4)." width="100%">
<figcaption>Putri Marino saat press screening film Jelita Sejuba di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memerankan Sharifah di film Jelita Sejuba tak hanya membuat Putri Marino belajar menjadi sosok istri yang ikhlas, tetapi menjodohkannya dengan Pulau Natuna. Sebuah pulau paling luar Indonesia yang dekat dengan Vietnam dan Kamboja. Letaknya yang sangat jauh dari Jakarta, sekitar 4 jam penerbangan membuat Putri merasa terisolasi. Apalagi, sarana komunikasi di sana sangat terbatas. Tidak ada jaringan telepon membuatnya benar-benar terputus dari hiruk pikuk ibu kota. "Kesulitannya karena lokasinya jauh yah. Di luar inti filmnya, syutingnya jauh. Natuna ini kan sangat jauh dari Jakarta. Di situ, nggak ada sinyal. Di tempat kita menginap, di Asrama Haji memang nggak ada televisi. Jadi, selama sebulan lebih kita memang kayak terisolasi, nggak ada sinyal, nggak ada televisi," ungkapnya saat press screening film Jelita Sejuba di kawasan kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4). Namun, dia mengaku justru terbantu untuk fokus memerankan tokoh Sharifah tanpa adanya gangguan dari dunia luar. Sebab, alih-alih main gawai atau menonton televisi, selesai syuting langsung membaca naskah. "Tapi positifnya adalah nggak terganggu proses syutingnya. Proses syutingnya nggak terganggu sama handphone, nggak terganggu sama dunia luar," ujarnya. Selain itu, Putri Marino juga mengaku terlanjur jatuh cinta pada keindahan Pulau Natuna saat pertama kali menginjakkan kaki di sana. Alamnya yang masih alami dan jauh dari kata ramai membuatnya merasa nyaman. "Natuna itu kepulauan yang sangat cantik yah. Aku selama ini memang cari satu pulau yang emang masih sepi, masih natural, yang emang belum banyak orang yang tahu. Kebetulan aku kan suka hujan. Waktu aku datang ke sana syuting sekitar bulan Oktober. Itu kayak, aduh akhirnya nemu satu kepulauan yang emang ada pantai, sendu karena lagi hujan, terus nggak banyak orang, terisolasi nggak ada sinyal," paparnya. Oleh karena itu, Putri berjanji akan kembali ke pulau yang masuk dalam Wilayah Kepulauan Riau tersebut suatu hari nanti. Tetapi, tidak sendiri melainkan bersama suami tercinta, Chicco Jerikho. Film Jelita Sejuba memang menceritakan kehidupan Sharifah <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/03/201269/jadi-istri-tentara-putri-marino-dituntut-harus-ikhlas" target="_blank">(Putri Marino</a>) yang merupakan gadis asli Sejuba, suatu daerah di Pulau Natuna. Dari remaja polos, kemudian jatuh cinta dan menikah dengan tentara yang ditugaskan di sana. Mengambil latar beberapa pantai eksotis di Pulau Natuna, Sharifah dikisahkan harus menjadi sosok istri tentara yang tegar dan ikhlas merelakan sang suami pergi bertugas membela negara. Produser Eksekutif film ini, Krisnawati mengungkapkan Natuna dipilih sebagai latar film bukan sembarangan. Selain merupakan daerah basis militer, film produksi Drelin Amagra Pictures ini ingin menunjukkan keindahan alam dan ragam budaya di Natuna. "Orang bilang surga dunia, ya di Natuna itu. Alamnya indah, batu-batunya luar biasa, di pesisir aja ikan-ikan datang ke kita. Penduduknya ramah-ramah, kuliner juga, ikan asap dan sebagainya itu amat sangat enak," ungkapnya. Hal senada disampaikan sang sutradara, Ray Nayoan. Melalui film ini, dia ingin menunjukkan keindahan sekaligus budaya Melayu di Pulau Natuna. Di samping tentunya kisah ketegaran menjadi istri tentara. "Natuna adalah pulau paling utara, berbatasan dengan 5 negara, menyimpan berbagai macam kekayaan dan rahasia dan itu punya kita Indonesia. Di sana, mereka (masyarakat Natuna) bangga banget jadi Indonesia," tandasnya.

Kisah Putri Marino Terisolasi Hingga Terpesona Alam di Natuna