<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230325_162139.jpg" alt="Ilustrasi ajaran sesat.&nbsp;Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ajaran sesat.&nbsp;Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menyatakan ada sebuah kelompok pengajian dengan aliran sesat. Pasalnya pengajian yang dipimpin Ali Azmi, warga Desa Mekar Baru, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti itu menyatakan hubungan di luar nikah halal. Kemenag Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan ajaran dari Ali Azmi itu menyimpang dan sesat. Lantas Kemenag setempat membuat keputusan bahwa Ali Azmi dilarang melakukan pengajian lagi. Keputusan itu tertuang dalam surat Kemenag Kepulauan Meranti tertanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor P-286/Kk.04.12/3/BA.00/08/2024. Dalam surat itu menyebutkan bahwa Ali Azmi mengajarkan bahwa hubungan intim di luar nikah halal adalah terbukti sesat. Pandangan itu sempat menghebohkan warga Kepulauan Meranti. "Dengan dikeluarkannya surat itu maka kelompok pengajian milik H Ali Azmi beserta pengikutnya dilarang melakukan kegiatan menyimpang yang mereka percaya, karena telah terjadi penistaan agama," kata Sulman selaku kepala Kemenag Kepulauan Meranti sebagaimana dirilis Riau Pos (Jawa Pos Group) pada Selasa (27/8). Pihak yang bersepakat atas larangan itu adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Rangsang Barat, Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (PAKEM) Kepulauan Meranti, Kepala Kemenag Kepulauan Meranti, Camat Rangsang Barat, dan Kapolsek Rangsang Barat. Atas kejadian itu, Sulman mengimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti agar tidak terpengaruh dengan kegiatan yang mengandung ajaran sesat itu. Sulman menegaskan tidak akan segan menyeret Ali Azmi ke pihak berwajib jika masih tetap melakukan pengajian bersama pengikutnya. "Saya imbau kepada masyarakat yang belum pernah terafiliasi dengan kelompok pengajian H Ali, jangan sampai terpengaruh. Sebab jika nanti kedapatan masih tetap ada aktivitas terkait ajaran tersebut, maka nanti akan berurusan dengan pihak berwajib," tukasnya. Adapun kegiatan kelompok pengajian pimpinan Ali Azmi itu berlokasi di RT 09 Dusun Kuala Mekar. Awalnya aliran sesat itu diketahui dari salah seorang masyarakat di Desa Mekar Baru. Pengajian itu mengajarkan hal yang menyimpang, yaitu berhubungan intim dapat menghapus dosa. Anehnya, Ali mengaku bisa melihat surga dari belakang rumahnya. Tak hanya itu, dalam ajarannya, setiap jamaahnya harus memiliki senjata tajam untuk persiapan akhir zaman dan setiap pengikutnya juga boleh berhubungan intim tanpa ikatan suami istri.

Kemenag menyatakan ada sebuah aliran sesat di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Aliran itu mengatakan bahwa hubungan intim luar nikah halal

Aliran Sesat, Ada Pengajian di Meranti Riau yang Halalkan Hubungan di Luar Nikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/IMG_20240724_150317-2547757552.jpg" alt="Pertemuan MUI Kabupaten Kepulauan Meranti bersama beberapa pihak terkait membahas persoalan dugaan ajaran sesat di Kecamatan Rangsang Barat. (Rahmat Santoso/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan MUI Kabupaten Kepulauan Meranti bersama beberapa pihak terkait membahas persoalan dugaan ajaran sesat di Kecamatan Rangsang Barat. (Rahmat Santoso/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, mendalami dugaan ajaran menyimpang atau sesat. Itu dilakukan suatu kelompok pengajian yang dipimpin HA, yang sempat menghebohkan masyarakat. Wakil Ketua MUI Kepulauan Meranti&nbsp;Ustad Asep Darul Tahkik di mengatakan, telah membentuk tim gabungan dari MUI Kabupaten dan Kecamatan Rangsang Barat untuk menyelidiki lebih lanjut atas kebenaran&nbsp;informasi yang disampaikan masyarakat. &rdquo;Kami sudah menyiapkan tim gabungan untuk terjun ke lapangan. Mereka nanti mempelajari lebih lanjut ke masyarakat tentang kebenaran yang diajarkan dalam pengajian tersebut. Juga ada pendamping dari Intel Polres dan TNI demi keamanan semua,&rdquo; ujar Asep Darul Tahkik seperti dilansir dari Antara. Dia mengungkapkan, dalam pertemuan pertama dengan yang bersangkutan, mereka yakin tidak ada masalah dengan ajarannya. Tetapi, pihak kecamatan dan polsek masih merasa janggal dengan pernyataan yang diungkapkan kelompok pengajian itu. &rdquo;Pihak camat dan kepolisian masih merasa ada kejanggalan dari ungkapan kelompok tersebut. Oleh karena itu, kami akan menghadirkan pihak lain untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Jadi, sekarang ini belum terang benderang permasalahannya,&rdquo; terang Asep Darul Tahkik. Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menghakimi yang bersangkutan. Sebab, belum ada bukti dan diminta agar tetap menjaga ketenangan. &rdquo;Kami imbau masyarakat jangan sampai main hakim sendiri. Karena, saat ini belum ada bukti nyata dari bersangkutan melakukan ajaran itu. Mohon tenangkan diri, biarkan kami menyelidiki terlebih dahulu,&rdquo; tambah Ustad Asep. Sebelumnya masyarakat sempat dihebohkan kegiatan kelompok pengajian pimpinan HA di RT 09 Dusun Kuala Mekar yang diduga menyimpang dari ajaran agama Islam. Informasi itu berdasar dari Jo, salah seorang masyarakat Desa Mekar Baru, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun penyimpangan dalam isi pengajian tersebut bahwa berhubungan intim dapat menghapus dosa. Kemudian, yang bersangkutan (HA) bisa melihat surga dari belakang rumahnya. Selain itu, jamaah&nbsp;harus memiliki senjata tajam untuk persiapan akhir zaman dan setiap pengikutnya juga boleh berhubungan intim tanpa ikatan suami istri.

MUI Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mendalami dugaan ajaran sesat kelompok pengajian yang sempat menghebohkan masyarakat

MUI Dalami Dugaan Ajaran Menyimpang Kelompok Pengajian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/1303-2024-Karhutla-Riau-1958855982.jpg" alt="Kondisi Riau yang dilanda kebakaran hutan dan lahan." width="100%">
<figcaption>Kondisi Riau yang dilanda kebakaran hutan dan lahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan untuk memetakan kondisi dan keadaan terdapat potensi bencana. Hal itu guna menangani dampak buruk yang timbul. Penetapan kondisi siaga darurat itu dilakukan karena saat ini tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api, masih terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa daerah di Riau. Beberapa daerah yang terjadi karhutla tersebut, ada juga yang sudah dalam tahap pendinginan. &rdquo;Saat ini, tim gabungan masih memadamkan karhuta seperti di Pelalawan yakni di kawasan Teluk Meranti, berikut di Kota Dumai, namun sudah dalam tahap proses pendinginan. Pendinginan juga dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan di Kabupaten Kepulauan Meranti juga sudah muncul Karhutla,&rdquo; kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M. Edy Afrizal seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, karhutla di Dumai dan Meranti beberapa waktu sudah padam. Namun, beberapa hari terakhir terpantau ada muncul titik karhutla yang baru. Seperti di Kota Dumai, karhutla baru terjadi di Bukit Kapur. &rdquo;Tapi bisa langsung ditangani dan saat ini tahap pendinginan. Daerah yang sudah menetapkan status siaga ada tiga yakni Siak, Bengkalis, dan Dumai. Daerah lain belum ada,&rdquo; terang Edy Afrizal. Forecaster BMKG Pekanbaru Gita Dewi S. mengatakan, waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kondisi itu diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu. Pada malam hari katanya menyebutkan hujan juga diprakirakan akan mengguyur Rokan Hilir. Suhu udara hari ini berkisar antara 23,0 hingga 32,0 &deg;C dengan kelembapan udara mencapai 55 hingga 99 persen. Angin bertiup dari arah barat laut menuju timur dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km/jam. Prakiraan tinggi gelombang di perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,50 &ndash; 1.25 meter (rendah). Total titik panas data terbaru pukul 23.00 WIB, Kamis (21/3), di wilayah Sumatera ada 139 titik. Tersebar di Bengkulu 31 titik, Jambi 6, Sumatera Barat 32, Sumatera Selatan 1, Sumatera Utara 1, Kepulauan Riau 27, Bangka Belitung 1 dan Riau 40 titik. &rdquo;Yaitu, di Dumai 4 titik, Pelalawan 20, Rokan Hilir 1, Siak 5, Indragiri Hulu 6, Kepulauan Meranti 3, Kuantan Singingi 1 titik,&rdquo; terang Gita Dewi.

Pemkab Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Pemkab Indragiri Hulu, menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Tiga Kabupaten di Riau Tetapkan Siaga Darurat Karhutla 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/IMG_20231130_080859-4172227443.jpg" alt="Sidang lanjutan Bupati non aktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam agenda pembacaan tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (29/11) malam." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan Bupati non aktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam agenda pembacaan tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (29/11) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Bupati non aktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA) dengan hukuman penjara selama 9 tahun atas dugaan tindak pidana korupsi pada persidangan di Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (29/11) malam. JPU menilai Muhammad Adil bersalah melakukan tiga dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai Rp 19 miliar lebih. Tuntutan dibacakan JPU KPK Ikhsan Fernandi dan kawan-kawan di hadapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipimpin M. Arif Nurhayat. &rdquo;Menuntut terdakwa Muhammad Adil terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun,&rdquo; ujar Ikhsan seperti dilansir dari Antara&nbsp;membacakan amar tuntutannya. Selain penjara, JPU juga menuntut MA membayar denda sebesar Rp 600 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan. JPU juga membebankan MA&nbsp;membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 17.821.923.078. &rdquo;Satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Jika tak mencukupi dapat diganti hukuman penjara selama lima tahun,&rdquo; ujar JPU Ikhsan itu. JPU menuntut uang sebesar Rp 720 juta disita untuk negara dan uang itu diamankan saat operasi tangkap tangan terhadap MA&nbsp;pada 6 April 2023. Dalam amar tuntutan, JPU menyebutkan MA&nbsp;melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan (UP) dan ganti uang (GU) kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau kepala&nbsp;OPD menuruti perintah MA&nbsp;untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas. Dari pemotongan UP dan GU itu, pada 2022 MA&nbsp;menerima uang sebesar Rp 12 miliar lebih, sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp 5 miliar. Total uang pemotongan UP dan GU yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp 17.280.222.003. Kedua, MA menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 750 juta. PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid, dan pegawai berprestasi dengan bantuan anggaran APBD 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan MA meminta fee Rp 3 juta dari setiap orang jamaah yang diberangkatkan. Ketiga, MA&nbsp;bersama Fitria Nengsih pada Januari - April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp 1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2022. &rdquo;Perbuatan terdakwa bersama Fitria Nengsih sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Maksud unsur pegawai negeri sebagai penyelenggaraan negara menerima uang dan janji,&rdquo; ujar Ikhsan. Uang yang diterima digunakan MAl untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lain. Selain itu uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

JPU KPK menuntut Bupati non aktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan hukuman penjara selama 9 tahun atas dugaan tindak pidana korupsi

JPU Tuntut Bupati Nonaktif Kepulauan Meranti Sembilan Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/IMG_20231115_214949-3327003083.jpg" alt="Auditor BPK Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi Bupati Kepulauan Meranti nonaktif." width="100%">
<figcaption>Auditor BPK Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi Bupati Kepulauan Meranti nonaktif.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa&nbsp;mengaku menerima suap dari Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil. Hal itu disampaikan saat bersaksi pada sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (15/11). Fahmi bersaksi terkait kasus suap yang dilakukan Muhammad Adil untuk mengondisikan temuan-temuan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam sidang tersebut, Fahmi mengaku dimintai bantuan yang belakangan diberikan imbalan uang sebesar Rp 1 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budhi Abdul Karib dan kawan-kawan memulai pertanyaan dari permintaan seorang saksi lain, Fajar. Uang pertama diterima Fahmi dari Fajar sebesar Rp 150 juta di kamar hotel. &rdquo;Disampaikan kepada saya, beliau mau mengantarkan berkas ke hotel. Saya suruh titip saja di resepsionis,&rdquo; kata Fahmi seperti dilansir dari Antara. Kemudian Fajar memberi tahu Fahmi lewat telepon bahwa berkas sudah ada di kamar, tanpa menyebutkan soal uang. Setiba di kamar, Fahmi mendapati bungkusan uang senilai Rp 150 juta sudah ada di dalam mini bar kamar hotel. Fahmi memperkirakan uang itu merupakan apa yang telah dibicarakan atau yang ditawarkan sebelumnya. Tak hanya itu, Fajar dan Fahmi kembali bertemu di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Fahmi kembali menerima uang Rp 150 juta. &rdquo;Saya baru buka setelah sampai di mes. Isinya Rp 150 juta,&rdquo; kata Fahmi yang juga pesakitan pada perkara kasus suap itu. Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan keuangan di Selat Panjang, Fahmi tiba-tiba diajak makan malam di sebuah restoran oleh seorang ASN Meranti bernama Dita Anggoro. Di tempat itu, Fahmi menyebutkan mendapat permintaan pengondisian hasil pemeriksaan keuangan. &rdquo;Bang, ini nanti ada uang, saya lupa dari bupati atau pemkab. Ini untuk tim, sudah biasa seperti itu,&rdquo; begitu kata Fahmi menirukan perkataan Dita&nbsp;kepadanya. Uang itu berjumlah Rp 700 juta. Saat janji pemberian itu, Fahmi mengaku tidak ada permintaan spesifik, hanya ada bahasa permintaan tersirat. &rdquo;Sesuai yang disampaikan Fajar. Kalau ada temuan, tolong dibantu-bantu,&rdquo; tutur Fahmi. Uang pertama diberikan Dita sebesar Rp 200 juta setelah pemeriksaan interim. Fahmi menerangkan uang itu diberikan setelah suatu ketika usai mengantarkan Tim BPK Perwakilan Riau dan Dita&nbsp;kemudian mengajak Fahmi keluar makan malam. &rdquo;Sepulang makan, dia masuk mobil dan memberikan uang. Ini Rp 200 juta dulu Bang,&rdquo; sebut Fahmi menirukan. Kemudian, setelah selesai pemeriksaan terinci pada April 2023, Fahmi mengantarkan Dita ke tempat menginap. &rdquo;Saat dia mau turun, dia membuka tasnya dan memberikan uang di parkiran Hotel Grand Zuri dan mengatakan ini Rp 500 juta lagi,&rdquo; terang Fahmi.

Auditor BPK Perwakilan Riau akui terima suap dari Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil saat bersaksi di Pengadilan tipikor

Auditor BPK Riau Akui Terima Suap dari Bupati Meranti Nonaktif Muhammad Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/IMG_20231025_182805-1803944169.jpg" alt="Sidang Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan agenda pemeriksaan saksi, Rabu (25/10)." width="100%">
<figcaption>Sidang Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan agenda pemeriksaan saksi, Rabu (25/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Saksi pada sidang dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengungkap, atasannya tersebut kerap meminta Rp 25 juta untuk setiap perjalanan dinas luar selain potongan 10 persen dari pencairan uang persediaan (UP) dan ganti uang (GU). Saksi itu, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti Tarmizi mengatakannya saat sidang lanjutan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (25/10). Hal itu dilakukan sesuai perintah Bupati nonaktif Kepulauan Meranti tersebut. &rdquo;Uang tersebut saya serahkan dalam bentuk tunai di rumah dinas Pak Bupati,&rdquo; kata Tarmizi seperti dilansir dari Antara. Padahal lanjut dia, biaya makan serta minum untuk Muhammad Adil telah dianggarkan, di luar dari uang yang diminta tersebut. Tarmizi mengaku saat mendengar hal tersebut sempat merasa jumlah tersebut terlalu berat. &rdquo;Namun, bupati tak peduli dan mengatakan pandai-pandailah,&rdquo; papar Tarmizi. Sementara itu, untuk GU dia menyerahkan Rp 300 juta tiap cair berdasar perintah Muhammad Adil. &rdquo;Pak Bupati bilang setiap GU cair, bantu-bantu Rp 300 juta ya. Untuk kegiatan bupati,&rdquo; sebut Tarmizi. Berdasar pengakuannya, sejak Juni 2022 hingga April 2023, dia telah menyerahkan Rp 1,9 miliar kepada Muhammad Adil. Senada itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir sebagai saksi dalam persidangan itu juga mendapatkan perintah menyerahkan potongan sebesar 10 persen dari tiap UP dan GU yang telah cair untuk Muhammad Adil. Adil didakwa JPU KPK atas tiga tindak pidana korupsi (TPK) pada 2022 hingga 2023. Perbuatan itu bekerja sama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti Fitria Nengsih dan auditor Badan Pemeriksaan (BPK) Riau M. Fahmi Aressa. Tiga kasus itu adalah pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakili pada tahun anggaran 2022 sampai 2023. Total yang diterima terdakwa sebesar Rp 17.280.222.003,8. Kemudian TPK penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Saksi sidang dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyebut, Adil kerap minta Rp 25 juta untuk setiap dinas luar

Saksi Ungkap Bupati Meranti Kerap Minta Rp 25 Juta Setiap Dinas Luar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/IMG_20231011_191425-1486267789.jpg" alt="Sidang dugaan korupsi Bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru." width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan korupsi Bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebelas orang dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti&nbsp;Muhammad Adil, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, Rabu (11/10). Para saksi mengaku memberikan sejumlah uang yang dipotong 10 persen dari pencarian uang persediaan (UP). Salah satunya Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Meranti Eko Mahendra. Dia mengaku, memberikan Rp 70 juta di rumah dinas Adil, yang dikatakan untuk keberangkatan Adil. Selain itu diserahkan pula Rp 30 juta melalui ajudan Adil. Selanjutnya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengembangan Desa Sukirno juga mengaku di awal masa jabatannya diberikan amplop yang berisi Rp 50 juta untuk diserahkan kepada Adil. &rdquo;Uang itu dalam amplop. Katanya Rp 50 juta dan tidak saya hitung lagi. Langsung saya berikan ke Pak Bupati di rumah dinasnya tanpa saya bawa pulang,&rdquo; terang Sukirno. Tak hanya itu, Bendahara Dinas Perpustakaan Kepulauan Meranti Tengku&nbsp;Ahmad juga mengaku memberikan Rp 40 juta. Dia yang juga berada di jabatan yang sama saat ini menyebutkan memberikan Rp 20 juta pada 2022. &rdquo;Saat itu saya bingung surat pertanggungjawaban (SPJ) bagaimana? Dikatakan Pak Sukirno pandai-pandailah buat SPJ. Mainkan saja,&rdquo; ujar Tengku Ahmad. Diketahui Adil didakwa jaksa penuntut KPK atas tiga kasus korupsi pada 2022 hingga 2023. Perbuatan itu bekerja sama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih, dan audit Badan Pemeriksaan Riau, M. Fahmi Aressa. Tiga kasus itu adalah pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakili tahun anggaran 2022 sampai 2023. Total yang diterima terdakwa sebesar Rp 17.280.222.003,8. Kemudian TPK penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Sebelas orang bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil, di PN Pekanbaru

Sebelas Orang Bersaksi Dalam Sidang Korupsi Bupati Nonaktif Meranti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/lalu-lintas-di-selatpanjang-1026195734.jpg" alt="Situasi arus lulintas di persimpangan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Tebingtinggi Kepulauan Meranti, Selasa (11/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Situasi arus lulintas di persimpangan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Tebingtinggi Kepulauan Meranti, Selasa (11/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tongkat estafet kepemimpinan di Kabupaten Kepulauan Meranti kini dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati Asmar. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati Meranti itu akan mencabut sejumlah kebijakan yang dibuat Muhammad Adil. Salah satu kebijakan Muhammad Adil yang akan diubah Asmar soal sistem satu arah (one way) untuk arus lalu lintas di Selatpanjang, ibu kota Kabupaten Meranti. Menurut Asmar, hingga saat ini di Selatpanjang belum layak diterapkan jalan satu arah. Sebab, jalan di Selatpanjang masih kecil. "Belum layak karena jalan kita kecil tambah ruas jalan buangan atau alternatif juga minim. Insyaallah besok kita cabut. Perbupnya juga kita cabut," ujar Asmar, seperti dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Group), Rabu (12/4). Meski begitu, kata Asmar, untuk di seluruh ruas jalan protokol yang padat akan tetap dilakukan penjagaan untuk mengatur kelancaran pengguna jalan. Bentuk rekayasa lalu lintas tidak lagi berupaya sistem satu arah. Petugas jaga baru akan turun ke jalan pada saat jam anak-anak pergi dan kembali sekolah saja. Setelah itu, petugas jaga kembali lagi ke kantor masing-masing. "One way kita tiadakan, Perbupnya juga akan kita cabut. Paling tinggi nantinya penjagaan saja saat anak-anak pergi dan pulang sekolah. Setelah itu petugasnya kembali ke kantor, kalau ada kerja lain, kerjakan," ujar Plt bupati yang pensiunan perwira polisi itu. Untuk diketahui, kebijakan one way di Selatpanjang diterapkan sejak Oktober 2021. Semenjak kebijakan itu diberlakukan, banyak warga yang menentang. Kini kebijakan itu akan dianulir seiring dengan ditangkapnya Muhammad Adil oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada pekan lalu. Muhammad Adil jadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap.

Tongkat estafet kepemimpinan di Kabupaten Kepulauan Meranti kini dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati Asmar.

Pimpin Daerah, Plt Bupati Meranti Cabut Kebijakan Muhammad Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ketua-Bawaslu-Rahmat-Bagja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebulan terakhir, dua kepala daerah tertangkap tangan KPK. Dalihnya, dana hasil korupsi itu digunakan untuk kepentingan Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun membunyikan alarm. Mereka meminta aparat penegak hukum (APH) meningkatkan pengawasan. Dua kepala daerah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka adalah Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat. Dari hasil penyelidikan KPK, kedua tersangka tengah mengumpulkan pundi-pundi untuk kebutuhan Pilkada 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, jelang kontestasi elektoral itu, praktik korupsi berpotensi meningkat. Tujuannya, menambah modal pemenangan. &rsquo;&rsquo;Ini kan seperti menabung sebenarnya,&rsquo;&rsquo; ujarnya kemarin (10/4). Karena itu, dia berharap aparat dan struktur pemerintah lainnya ikut menambah pengawasan. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), organisasi masyarakat, hingga kepolisian, kejaksaan, dan KPK. &rsquo;&rsquo;Ini PR bagi penegak hukum dan pemerintah ke depan, bagaimana menanggulangi hal-hal seperti ini,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Untuk Bawaslu, lanjut Bagja, kewenangan ada pada dana kampanye. Dana yang dilaporkan akan divalidasi sumbernya. Sebagaimana ketentuan UU Pemilu, ada sejumlah batasan sumbangan. Untuk parpol, misalnya, sumbangan maksimal Rp 25 miliar dari perusahaan dan Rp 2,5 miliar dari perorangan. &rsquo;&rsquo;Dana kampanye berapa? Tiba-tiba lebih besar, berarti ada penyumbang. Nah, penyumbangnya siapa? Ada atau tidak? Kemudian, dicek penyumbangnya,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Ke depan, tak hanya diaudit oleh tim audit independen, laporan dana kampanye harus dibuat transparan. Bila perlu, dibuka ke publik secara luas. Dengan demikian, jika ada pihak yang berupaya memanipulasinya, akan lebih mudah terdeteksi. (far/c18/hud)

Sebulan terakhir, dua kepala daerah tertangkap tangan KPK. Dalihnya, dana hasil korupsi itu digunakan untuk kepentingan Pemilu 2024.

Dua Bupati Ditangkap KPK Jelang Pemilu 2024, Bawaslu: Alarm untuk Penegak Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/08/Bupati-Meranti-Muhammad-Adil-Tiba-Di-KPK-Fedrik-Tarigan-1-3136072812.jpg" alt="Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023).</figcaption>
</figure> M. Adil Terima Suap Rp 26,1 M JawaPos.com &ndash; Bupati (nonaktif) Kepulauan Meranti M. Adil resmi berstatus tersangka setelah terjaring OTT KPK. Adil disangka menerima suap Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. Pejabat yang sempat bersitegang dengan Kemenkeu pada Desember tahun lalu itu juga diduga memberikan suap untuk pengondisian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, Adil ditengarai terlibat dalam tiga kasus dugaan suap. Di dua kasus pertama, politikus yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada Riau 2024 itu berperan sebagai penerima suap. Yakni, suap berupa setoran dari kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan suap fee pengadaan umrah. Alex &ndash;sapaan Alexander Marwarta&ndash; mengungkapkan, setoran kepala SKPD itu bersumber dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) SKPD. Setoran itu dibuat seolah-olah utang yang harus dibayarkan kepada Adil. Besaran potongan UP dan GUP yang disetorkan kepada bupati berkisar 5 persen sampai 10 persen per SKPD. Uang setoran itu kemudian dikumpulkan Fitria Nengsih, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Meranti yang diduga sebagai istri siri Adil. Dalam kasus ini, Fitria yang menikah siri dengan bupati sejak sebelum menjabat kepala BPKAD menjadi tersangka pemberi suap. &rdquo;Setoran UP dan GUP dalam bentuk tunai,&rdquo; kata Alex di KPK kemarin (8/4). KPK belum memerinci total suap yang diterima Adil dari penerimaan setoran UP dan GUP tersebut. Namun, diduga uang itu digunakan Adil untuk berbagai keperluan. Salah satunya untuk membiayai operasional kegiatan safari politik Adil. Safari tersebut merupakan bagian dari rencana Adil maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2024. Selain setoran SKPD, Adil ditengarai menerima suap dari PT Tanur Muthmainnah. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel perjalanan umrah itu menyuap Rp 1,4 miliar agar bisa memenangi proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Meranti. Uang tersebut dikumpulkan Fitria pada Desember tahun lalu. Selanjutnya, di kasus ketiga, Adil disangka sebagai pemberi suap untuk M. Fahmi Aressa, pemeriksa muda BPK Perwakilan Riau. (tyo/far/c14/oni)

Bupati (nonaktif) Kepulauan Meranti M. Adil resmi berstatus tersangka setelah terjaring OTT KPK. Adil disangka menerima suap Rp 26,1 miliar.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepulauan meranti

Berita Terkini