<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/27/q3qaiI3m6PbD7JZvBzFv0Ga6ytgRqjzy99FkGKia-1954949573.jpg" alt="Pemusnahan miras ilegal jenis sopi oleh Lanal Aru dan Polres Aru. (TNI AL)" width="100%">
<figcaption>Pemusnahan miras ilegal jenis sopi oleh Lanal Aru dan Polres Aru. (TNI AL)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 2.305 liter minuman keras (miras) ilegal dimusnahkan oleh Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Aru dan Polres Aru. Ribuan liter miras ilegal itu diperoleh dari hasil operasi penggagalan penyelundupan di Perairan Kepulauan Aru. Seluruhnya miras jenis sopi.&nbsp; Komandan Lanal Aru Letkol Laut (P) Sriadi bersama Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sihite memimpin langsung pemusnahan tersebut. Secara keseluruhan ada 83 jerigen miras berukuran 25 liter dan 35 liter. Terdiri atas 60 jerigen miras berukuran 25 liter yang diamankan dari KM Sabuk Nusantara 32 dan 3 jerigen miras 35 liter yang ditemukan saat kegiatan Operasi Pekat.&nbsp; &rdquo;Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 2.305 liter miras jenis sopi yang disamarkan dalam keranjang buah. Seluruh barang bukti seberat 2,3 ton kemudian diamankan ke Kantor KP3 Pelabuhan Yos Sudarso. Kerugian ekonomis yang disebabkan oleh miras ilegal ini ditaksir mencapai Rp 161.350.000,&rdquo; terang Letkol Sriadi dalam keterangan resmi pada Jumat (27/6).&nbsp; Sriadi menegaskan bahwa pemusnahan ribuan liter miras tersebut merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah perairan dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran miras ilegal yang dapat merusak generasi muda.&nbsp; &rdquo;Kami berharap sinergi antara TNI, Polri, instansi terkait, dan masyarakat dapat terus terjalin guna menjaga keamanan di wilayah perairan dan pelabuhan dari berbagai bentuk pelanggaran hukum,&rdquo; terang dia.&nbsp; Tidak hanya itu, Sriadi menyatakan bahwa pemusnahan miras ilegal itu merupakan wujud nyata sinergitas dan soliditas TNI dengan Polri dalam mendukung tugas kemanusiaan serta menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia, khususnya di wilayah perairan.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pemusnahan 2.305 liter minuman keras ilegal oleh TNI AL dan Polri di Kepulauan Aru, menegaskan komitmen menjaga keamanan dan kesehatan.

Lanal Aru dan Polres Aru Musnahkan 2.305 Liter Miras Ilegal yang Diselundupkan Lewat Kepulauan Aru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/WhatsApp-Image-2023-11-21-at-192416-2568281854.jpeg" alt="ILUSTRASI. Gambaran deforestasi hutan dan lahan demi mencapai target bauran energi dari biomassa kayu." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Gambaran deforestasi hutan dan lahan demi mencapai target bauran energi dari biomassa kayu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peristiwa keruhnya air Sungai Sagea, Halmahera Tengah kian hari tak kunjung selesai. Sejak awal 2024, tercatat lebih dari lima kali Sungai Sagea mengalami perubahan warna yang pekat. Fakta tersebut memberikan pesan bahwa ada permasalahan yang cukup serius berkaitan dengan kondisi daerah aliran Sungai Sagea. Pasalnya aliran Sungai Sagea mengalami kekeruhan secara periodik sejak tahun 2023 lalu dan belum ada tindakan yang serius dari pemerintah daerah untuk menanganinya. Hasil Investigasi yang dilakukan Forest Watch Indonesia (FWI) pada September 2023, mengungkapkan bahwa keruhnya sungai Sagea disebabkan oleh sedimen tanah yang tererosi ke sungai akibat aktivitas pembukaan hutan di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Sagea yang masuk dalam konsesi tambang. "Hasil analisis deforestasi FWI dari tahun 2021-2023, menemukan telah terjadi deforestasi seluas 392 Hektare (Ha) di DAS Sagea. Selain itu, kami juga melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Faktanya telah terjadi pembukaan hutan untuk jalan akses eksplorasi tambang dan pembuatan camp di area konsesi PT WBN dan PT HSM yang masuk dalam DAS Sagea," ujar Juru Kampanye FWI,&nbsp;Agung Adi dikutip dari laman FWI, Kamis (25/4). Hasil kajian FWI juga menunjukkan terjadi peningkatan potensi bahaya banjir pada wilayah pertambangan di empat DAS di Teluk Weda. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perubahan tutupan lahan dan anomali curah hujan dari tahun 2016-2023. Kajian tersebut menggunakan metode FHI (Flood Hazard Index) dengan tujuh parameter, yaitu curah hujan, tutupan lahan, akumulasi aliran, kemiringan lahan, topografi,&nbsp;buffer&nbsp;sungai, dan geologi.&nbsp;Nilai FHI digunakan untuk mengetahui tingkat bahaya banjir. "Berdasarkan analisis perubahan kedua parameter tersebut, terjadi peningkatan bahaya banjir yang digambarkan dengan peningkatan nilai luas area FHI. Luas FHI pada kategori bahaya banjir rendah menjadi sedang yaitu sebesar 1.662,3 Ha, areal rendah menjadi tinggi sebesar 229,87 Ha, kategori bahaya banjir sedang menjadi tinggi naik sebesar 9.244,85 Ha. Sedangkan kategori tinggi menjadi sangat tinggi naik sebesar 1.328,15 Ha," jelas&nbsp;peneliti FWI,&nbsp;Eryana. Sungai Sagea merupakan perwujudan sistem sungai bawah tanah Gua Batulubang Bokimoruru yang muncul ke permukaan melalui mulut gua. Berdasarkan paparan BPDASHL Ake Malamo, aliran Sungai Sagea berasal dari DAS Ake Yonelo dan Ake Sepo yang berada di bagian hulunya. Kedua sungai tersebut mengalir ke arah Selatan-Tenggara dan masuk melalui sistem perguaan di kawasan Karst Sagea, kemudian muncul kembali sejauh 4 km di Gua Bokimoruru. Koordinator #SaveSagea, Adlun Fiqri menjelaskan, sejak lima tahun terakhir, aktivitas pertambangan khususnya di Teluk Weda berjalan sangat massif. Di Halmahera Tengah, terdapat sekitar 19 izin usaha pertambangan (IUP) dengan total luasan 46.129 Ha. Kondisinya saat ini telah menimbulkan dampak lingkungan seperti deforestasi dan tercemarnya sungai-sungai besar yaitu Sungai Kobe, Akejira, Waleh dan terakhir juga dialami oleh Sungai Sagea. Pengelolaan DAS Sagea seharusnya mencakup wilayah DAS Yonelo dan DAS Sepo karena dua sungai tersebut yang diduga kuat menjadi hulu dari sumber aliran sungai Sagea. Terlebih aktivitas pertambangan yang berada di wilayah DAS Yonelo dan Sepo telah memberikan dampak kepada Sungai Sagea. Keruhnya Sungai Sagea membuktikan bahwa sumber air Sungai Sagea merupakan&nbsp;allogenic recharge&nbsp;yang berasal dari luar kawasan karst.&nbsp;"Harapan kami di Sagea untuk pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah untuk melakukan evaluasi terhadap izin-izin tambang yang wilayah Teluk Weda," kata Adlun. "Kami juga meminta untuk memonitoring terhadap kinerja perusahaan tambang terhadap lingkungan. Kondisinya sekarang sebagian besar sungai-sungai di Teluk Weda telah hancur lebur. Dan belum ada satu perusahaan pun yang disanksi atas dampak yang ditimbulkan," pungkasnya. Kawasan Karst Fenomena sungai masuk dan muncul dari bawah permukaan tanah merupakan salah satu ciri kawasan karst. Bentang alam karst tidak hanya berkembang di permukaan, melainkan juga bagian bawah tanahnya. Salah satu bentuk perkembangannya yaitu ditemukan sistem perguaan dan sungai bawah tanah seperti yang ada di kawasan karst Sagea.&nbsp;Oleh sebab itu, sistem hidrologi kawasan karst perlu pendekatan khusus dalam pengelolaannya. Ahli Hidrologi Karst Departemen Geografi Universitas Gadjah Mada, Ahmad Cahyadi menuturkan, ketika membicarakan karst dari sisi hidrologi, maka kita juga harus membicarakan wilayah di luar kawasan karst yang mengimbuh air ke kawasan karst. Istilahnya dikenal dengan&nbsp;Allogenic recharge&nbsp;atau imbuhan air yang berasal dari luar kawasan karst. "Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air di kawasan karst juga harus mencakup wilayah-wilayah yang berada di luar batas batuan karst, apalagi yang memberi kontribusi sumber daya air ke kawasan karst. Beberapa peneliti menyebutnya dengan istilah&nbsp;Karst Drainage Basin," katanya.

"Sebagian besar sungai-sungai di Teluk Weda telah hancur lebur. Dan belum ada satu perusahaan pun yang disanksi," kata Adlun Fiqri.

Pencemaran Segea dan Sungai-sungai di Teluk Weda Kian Parah, Kapan Pemerintah Mau Mulai Serius Tangani?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/savearu-267345420.jpg" alt="Masyarakat menolak rencana investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Wana Sejahtera Abadi (WSA) dan PT Alam Subur Indonesia." width="100%">
<figcaption>Masyarakat menolak rencana investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Wana Sejahtera Abadi (WSA) dan PT Alam Subur Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koalisi #SaveAru yang terdiri dari aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan masyarakat lokal di Kepulauan Aru, menolak rencana investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Wana Sejahtera Abadi (WSA) dan PT Alam Subur Indonesia, anak perusahan Melchor Group Indonesia. PT WSA memperoleh izin pemanfaatan hutan alam (PBPH-HA) seluas 54.650 hektare (Ha) di Pulau Wokam dan Pulau Woham. Koalisi menilai kehadiran PT WSA di Kepulauan Aru berpotensi menimbulkan konflik. Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan tergolong aktivitas berisiko tinggi dan membutuhkan biaya lingkungan (environmental cost) yang sangat besar, karena area konsesinya yang mencapai 140.000 Ha (P. Wokam) dan 30.400 Ha (P. Woham). Selain itu, PT WSA juga dianggap tidak melakukan tahapan usaha sebagaimana diatur dalam Permen LHK 8/2021. Perusahaan juga dinilai tidak melakukan sosialisasi secara jujur dan terbuka kepada masyarakat, tidak membuat rencana kerja, dan tidak melakukan inventarisasi hutan. "Dengan penuh kesadaran terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan, dan melawan perubahan iklim, kami Koalisi #SaveAru menyatakan sikap dan meminta Menteri LHK agar menghentikan aktivitas perusahaan dan mencabut izin PBPH PT WSA di Kabupaten Kepulauan Aru," bunyi pernyataan resmi koalisi, dikutip Selasa (19/12). Menteri LHK dan jajaran juga diminta menghentikan proses perizinan PBPH PT Bumi Lestari Internasional dan PT Alam Subur Indonesia di Kabupaten Kep. Aru, serta meninjau kembali kebijakan kawasan hutan di Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Kep. Aru. Menteri LHK beserta jajaran diharapkan melakukan audit perizinan dan konsesi berbasis SDA di Provinsi Maluku khususnya di Kabupaten Kep. Aru, serta memberikan sanksi tegas bahkan pencabutan izin bagi yang terbukti melanggar. "Gubernur Maluku beserta jajaran agar sesuai kewenangannya diharap menghentikan aktivitas PT WSA di Kabupaten Kep. Aru, dan menghentikan proses perizinan PBPH anak perusahaan Melchor Group," lanjut seruan Koalisi #SaveAru. Gubernur Maluku diminta meninjau kembali dan merevisi kebijakan RTRW Provinsi Maluku khususnya Kabupaten Kep. Aru. Gubernur Maluku juga diharapkan tak lagi memberikan izin terhadap segala macam industri/konsesi berbasis SDA yang berpotensi merusak hutan dan merampas ruang hidup masyarakat adat Aru. Sebagai informasi, penolakan masyarakat Aru atas investasi skala besar berbasis tanah yang berpotensi merusak alam dan menghancurkan sumber daya air dan sumber penghidupan masyarakat sudah terjadi berulang kali. Pada 2013, masyarakat Aru menolak rencana investasi perkebunan tebu milik Menara Grup yang luasnya mencapai hampir 70 persen luas daratan Aru. Pada 2018, masyarakat Aru kembali menolak izin peternakan sapi terluas se-Indonesia sekitar 61.000 Ha di Aru bagian selatan. Mengapa mereka menolak? Kepulauan Aru adalah gugusan pulau kecil di tengah Laut Arafura. Ada lebih dari 800 pulau kecil yang dipisahkan oleh selat-selat sempit yang sering disalahtafsirkan sebagai sungai. Luasan hutan alam Aru mencapai sekitar 705 Ha atau 85 persen dari luas daratannya. Daratan di Pulau Aru terbentuk atas batuan karst dan topografi yang rendah. Hal ini menyebabkan tidak adanya daerah aliran sungai (DAS) yang luas di Kep. Aru. Oleh karena itu, ketersediaan dan akses air tawar di beberapa pulau sangatlah terbatas, yang mengharuskan sebagian masyarakat menggantungkan kebutuhan air bersih dari hujan. Bumi Jargaria, dari ujung timur Batu Goyang sampai utara Waria Lau telah dibagi habis dan dikuasai oleh masyarakat adat Aru melalui hak petuanan. Menjaga tanah dan hutan Aru tetap diyakini sebagai pesan yang dititipkan oleh nenek moyang kepada mereka untuk diteruskan sampai anak cucu generasi mendatang. Tanah, karst, hutan, mangrove, sungai, dan laut beserta segala macam yang ada di dalamnya memiliki keterikatan yang kuat dengan kehidupan masyarakat adat Aru. Saat musim barat atau gelombang tinggi, maka berburu dan meramu ke hutan menjadi sumber penghidupan. Namun, saat musim timur atau laut tenang, masyarakat akan pergi menangkap ikan di selat, mencari kerang, dan menangkap kepiting di hutan mangrove. Tak hanya bersumber dari laut dan hutan, berladang dengan menanam sumber makanan pokok selain sagu (seperti padi, jagung pulut, ubi jalar, singkong, dan sayur-sayuran lokal), memampukan sebagian masyarakat Aru memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri dan berdaulat.

Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan tergolong aktivitas berisiko tinggi dan membutuhkan biaya lingkungan sangat besar.

Koalisi #SaveAru Minta Menteri LHK Cabut Izin PBPH WSA dan Stop Proses Perizinan Perdagangan Karbon di Aru

Kepulauan Aru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kepulauan Aru

Berita Terkini

Lanal Aru dan Polres Aru Musnahkan 2.305 Liter Miras Ilegal yang Diselundupkan Lewat Kepulauan Aru

Pencemaran Segea dan Sungai-sungai di Teluk Weda Kian Parah, Kapan Pemerintah Mau Mulai Serius Tangani?

Koalisi #SaveAru Minta Menteri LHK Cabut Izin PBPH WSA dan Stop Proses Perizinan Perdagangan Karbon di Aru

Download Aplikasi JawaPos.com