<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/Presiden-hadiri-penyerahan-uang-hasil-korupsi-CPO-Dery-Ridwansah-5JPG-855599285.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Kinerja Presiden Prabowo Subianto sepanjang setahn terakhir dinilai positif oleh masyarakat. Hal itu terungkap dalam temuan survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 20&ndash;27 Oktober 2025. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 77,7 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Prabowo. Rinciannya, 17,3 persen menyatakan sangat puas, dan 60,4 persen cukup puas. Sementara itu, hanya 20,8 persen responden yang menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali, dan sekitar 1,5 persen tidak menjawab. &ldquo;Jadi cukup besar modal politik elektoral, lebih khusus legitimasi sosial Pak Prabowo setahun setelah menjadi presiden," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat konferensi pers, Sabtu (8/11). Dari sisi alasan kepuasan, publik paling banyak menilai Prabowo berhasil memberantas korupsi (19,5 persen), tegas dan berwibawa (12,8 persen), sigap memberi bantuan kepada masyarakat (9,7 persen), menjalankan program Makan Bergizi Gratis (8,0 persen). Sebagian lainnya menilai program kerja pemerintah sudah berjalan baik dan memberi harapan perubahan. Namun di sisi lain, masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum puas. Kelompok ini menilai belum ada bukti nyata kinerja presiden (20,4 persen), bantuan yang belum tepat sasaran (14,1 persen), serta program kerja yang dinilai belum maksimal (13,6 persen). Survei Indikator dilakukan secara nasional terhadap 1.220 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar &plusmn;2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. &ldquo;Program prioritas pemerintahan Prabowo- Gibran yang dinilai sangat kritis oleh publik, saat ini tingkat kepuasannya sedikit membaik, sehingga dukungan warga atas keberlanjutan program saat ini juga tampak menguat," pungkasnya.

Sebanyak 77,7 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Prabowo. Rinciannya, 17,3 persen menyatakan sangat puas, dan 60,4 persen cukup

Program MBG dan Pemberantasan Korupsi Raih Poin Tertinggi Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-12-at-14.30.31-1.jpeg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution memotong tumpeng HUT RSUD dr Pirngadi ke-93 di Medan, Kamis (12/8)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution memotong tumpeng HUT RSUD dr Pirngadi ke-93 di Medan, Kamis (12/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, mengingatkan agar Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan, khususnya jajaran direksi, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.  ”Dua hari lalu saya memberi kado ke RSUD Pirngadi, yakni menargetkan dua pekan para direkturnya harus bisa perbaiki sembilan poin yang dinilai kurang baik,” ucap Wali Kota Medan Bobby Nasution seperti dilansir dari Antara di Medan.  Hal itu ditegaskan wali kota, usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) RSUD dr Pirngadi ke-93, agar rumah sakit milik Pemkot Medan itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat.  Bobby menerangkan, kado itu bukan untuk memberatkan jajaran direksi, melainkan pelayanan kesehatan yang terbaik benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Sembilan poin kurang baik itu yakni persyaratan, prosedur, waktu pelaksanaan, biaya, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.  ”Pada momentum hari ulang tahun ini, sembilan poin yang menjadi penilaian masyarakat harus segera diperbaiki jajaran direksi RSUD Pirngadi,” jelas Bobby.  Direktur Utama RSUD Pirngadi Suryadi Panjaitan mengungkapkan, pada momentum HUT ke-93, pihaknya akan berbenah memperbaiki segala kekurangan pelayanan kesehatan.  ”Kita akan lebih aktif dan giat. Belakangan ini, kita sudah melakukan program jemput pasien secara gratis. Harus kita tingkatkan terus, termasuk fasilitas sarana dan prasarana, serta SDM,” kata Suryadi.

Pemkot Medan Ingatkan Perbaiki Layanan di RS Pirngadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210810-WA0046.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution. Diskominfo Kota Medan/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution. Diskominfo Kota Medan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi dan empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, diminta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.  ”Kita berikan waktu dua pekan ke pimpinan RSUD Pirngadi dan empat OPD untuk meningkatkan mutu pelayanan,” ucap Wali Kota Medan Bobby Nasution seperti dilansir dari Antara di Medan, Rabu (11/8).  Keempat OPD itu, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Wali Kota menyatakan, telah menerima hasil survei kepuasan masyarakat dilakukan tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Sumatera Utara (USU).  Hasilnya menunjukkan nilai mutu pelayanan RSUD Pirngadi dan dua OPD di antaranya kurang baik dengan nilai C, sedangkan dua OPD lagi dinyatakan tidak baik dengan nilai D. ”Petakan masalahnya dan paparkan langkah apa yang diambil untuk meningkatkan mutu pelayanan pada sembilan unsur kepuasan masyarakat,” terang Bobby.  Wali Kota menyebut, ada sembilan unsur kepuasan masyarakat, yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelaksanaan, biaya, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.  ”Ini, bukan hanya OPD berhadapan langsung dengan warga. Tapi semua OPD bekerja untuk masyarakat. OPD bekerja dengan anggaran. Dan anggaran itu berasal dari masyarakat,” tegas Bobby Nasution.  Koordinator Pelaksana Survei FISIP USU Hendra Harahap mengatakan, pihaknya melakukan survei kepuasan masyarakat periode April–Juni. ”Tujuan pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui kinerja layanan RSUD Pirngadi dan empat OPD. Mengetahui dan identifikasi kelemahan pelayanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja,” tutur Hendra.

RSUD Pirngadi dan Empat OPD Diminta Tingkatkan Mutu Pelayanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kepuasan-masyarakat-atas-layanan-jkn-di-atas-70-persen_m_173525.jpeg" alt="Ilustrasi pelayanan BPJS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan BPJS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat kepuasan publik atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak tahun 2014 tercatat rata-rata di atas 70 persen. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, pihaknya akan membenahi serta meningkatkan layanan kepada publik, walaupun di tengah tuntutan tinggi dari segi jumlah peserta maupun jenis penyakit yang ditangani. "Faktanya, tak ada layanan publik yang bisa memuaskan 100 persen customer-nya karena tingkat kepuasan setiap orang berbeda. Dari 186 juta peserta JKN-KIS, pasti ada beberapa orang yang tidak puas," ujar Fachmi saat menghadiri diskusi di Kemenkominfo, Jakarta Kamis (7/12). Bukan berarti kata Fachmi, dengan semakin besar kepesertaan, pihaknya dapat mengabaikan peserta yang terlayani dan sudah merasakan manfaat JKN. Dalam tiga tahun pemerintah Jokowi, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cukup menonjol di sektor kesehatan. Saat ini, total pemanfaatan JKN-KIS sejak tahun 2014 sampai 2017 mencapai 552,9 juta pemanfaatan. Artinya, dalam sehari ada 415 ribu pemanfaatan JKN-KIS, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun di rumah sakit. Tahun 2016 kepuasan peserta atas layanan BPJS 78,6 persen. Adapun indeks kepuasan fasilitas kesehatan mencapai 76,2 persen. Sampai 2019, diharapkan tingkat kepuasan publik layanan JKN mencapai 80 persen dan 85 persen untuk fasilitas kesehatan.

Kepuasan Masyarakat atas Layanan JKN di Atas 70 Persen